Jerman, FAKTAGLOBAL.COM — Friedrich Merz menyampaikan penilaian yang blak-blakan terhadap penanganan Washington dalam konflik Iran, dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “dipermalukan” dan memasuki perang tanpa strategi yang jelas untuk mengakhirinya.

Berbicara di hadapan para pelajar di Marsberg, Merz mengkritik kurangnya perencanaan strategis di balik langkah-langkah AS, serta memperingatkan bahwa ketiadaan strategi keluar berisiko memperdalam krisis.

“Masalah dengan konflik seperti ini selalu sama: bukan hanya soal masuk, tetapi juga harus tahu bagaimana keluar. Kita telah melihatnya dengan sangat pahit di Afghanistan… Kita melihatnya di Irak.”

Iran Mengungguli Diplomasi AS

Merz menunjuk sikap Iran dalam perundingan sebagai faktor penentu, yang ia gambarkan sebagai terukur dan efektif.

“Iran jelas sangat terampil dalam bernegosiasi—atau lebih tepatnya sangat terampil dalam tidak bernegosiasi—lalu membiarkan Amerika datang ke Islamabad dan pulang tanpa hasil,” ujar Merz dalam diskusi dengan pelajar di kota Marsberg.

“Sebuah bangsa sedang dipermalukan oleh kepemimpinan Iran, terutama oleh apa yang disebut Garda Revolusi,” tambahnya.

Ia menyoroti bahwa upaya diplomatik gagal menghasilkan hasil konkret, dengan beberapa pertemuan berakhir tanpa kemajuan, mencerminkan tidak adanya kerangka strategi yang koheren di Washington.

Menurut Merz, Iran terbukti “lebih kuat dari yang diperkirakan,” sementara Amerika Serikat belum mampu menunjukkan strategi negosiasi yang meyakinkan.

Pelajaran dari Perang AS yang Diabaikan

Dengan membandingkan dengan intervensi militer AS sebelumnya, Kanselir Jerman memperingatkan bahwa situasi saat ini mencerminkan kegagalan masa lalu.

Ia menyebut perang panjang di Afghanistan dan Irak sebagai contoh peringatan dari konflik yang dimasuki tanpa perencanaan jangka panjang yang jelas, seraya menegaskan bahwa Washington berisiko mengulangi kesalahan strategis yang sama.

Jerman Siap Berperan di Hormuz dengan Syarat

Di tengah kritik tersebut, Merz menyatakan bahwa Jerman tetap siap mendukung upaya stabilisasi kawasan, khususnya dalam membuka kembali Selat Hormuz.

Namun, ia menegaskan bahwa peran tersebut hanya akan dilakukan setelah pertempuran benar-benar berakhir.

Jerman, katanya, dapat berkontribusi melalui operasi penyisiran ranjau untuk memastikan keamanan pelayaran, tetapi tidak selama konflik masih berlangsung.

Respons Iran: Salah Perhitungan Barat Terungkap

Menanggapi pernyataan Merz, Gholamhossein Mohseni Ejei menyatakan bahwa pemimpin Jerman tersebut secara tidak langsung mengakui realitas yang lebih luas.

Ia menekankan bahwa sistem politik Barat terus salah membaca kekuatan Iran, merujuk pada klaim sebelumnya yang memprediksi runtuhnya Republik Islam dalam waktu dekat.

Menurut Ejei, kesalahan penilaian ini mencerminkan kegagalan mendasar dalam memahami peran iman, keteguhan rakyat, dan kohesi nasional dalam membentuk ketahanan Iran.

Konflik Tanpa Arah yang Jelas

Pernyataan Merz mencerminkan meningkatnya kegelisahan bahkan di kalangan pemimpin Barat terkait arah konflik, di tengah pertanyaan mengenai kemampuan Washington untuk menerjemahkan eskalasi militer menjadi hasil politik.

Peringatannya menyoroti kesenjangan yang semakin lebar antara tindakan AS dan kejelasan strategi—sebuah situasi yang, dalam kata-katanya sendiri, membuat dunia menyaksikan konflik tanpa arah keluar yang jelas, dengan sebuah kekuatan besar yang kesulitan menentukan akhir permainannya. (FG)

Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Sheikh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hezbollah, menyampaikan pernyataan yang kuat dan luas cakupannya dengan menolak perundingan langsung dengan Israel, serta memperingatkan bahwa otoritas politik Lebanon sedang membahayakan kedaulatan negara melalui konsesi, salah perhitungan, dan keterputusan dari rakyatnya sendiri.

Dalam pidato yang tegas, Pimpinan Hizbullah menegaskan bahwa perlawanan tidak mengakui legitimasi maupun hasil dari perundingan langsung dalam kondisi saat ini.

“Perundingan langsung ini dan hasilnya seakan-akan tidak ada bagi kami. Itu tidak ada kaitannya dengan kami—baik dekat maupun jauh.”

Otoritas Harus Kembali kepada Rakyat atau Kehilangan Fondasinya

Sheikh Naim Qassem menggambarkan situasi ini sebagai krisis legitimasi, dengan menegaskan bahwa tidak ada otoritas yang dapat bertahan jika melepaskan hak-hak nasional dan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri yang berjuang.

“Otoritas ini tidak dapat terus berlanjut sementara mereka melepaskan hak-hak Lebanon, menyerahkan tanah, dan berdiri melawan rakyatnya sendiri.”

Menyerukan perubahan arah yang tegas, Pimpinan Hizbullah mendesak pemerintah untuk kembali pada konsensus nasional:

“Mereka harus kembali kepada rakyatnya dan menghimpun mereka di sekitarnya—agar menjadi otoritas seluruh rakyat, bukan otoritas sebagian.”

Ia menegaskan bahwa stabilitas Lebanon bergantung pada persatuan internal yang dibangun di atas kerangka kesepakatan nasional—bukan kebijakan yang dibentuk oleh tekanan atau agenda luar.

Hentikan Perundingan Langsung, Batalkan Keputusan 2 Maret

Sheikh Qassem menuntut penghentian segera perundingan langsung dengan Israel, yang ia sebut sebagai penyimpangan berbahaya yang merusak kepentingan nasional.

“Otoritas harus menghentikan perundingan langsung dengan musuh Israel, beralih ke jalur tidak langsung, dan mencabut keputusannya pada 2 Maret yang mengkriminalisasi perlawanan dan lebih dari setengah rakyat Lebanon.”

Ia menekankan bahwa langkah ini penting untuk memulihkan dialog internal dan menempatkan kepentingan nasional Lebanon di atas segalanya tanpa tunduk pada tekanan Israel maupun pihak luar.

Lima Syarat yang Tidak Bisa Ditawar untuk Setiap Solusi

Menguraikan jalan ke depan, Pimpinan Hizbullah menetapkan lima syarat utama yang harus dipenuhi sebelum adanya penyelesaian politik:

1. Penghentian penuh agresi Israel di darat, laut, dan udara

2. Penarikan penuh dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki

3. Pembebasan para tahanan

4. Kembalinya warga yang mengungsi ke rumah mereka

5. Rekonstruksi menyeluruh

Ia mendefinisikan konflik secara tegas:

“Masalahnya adalah agresi. Perlawanan adalah reaksi terhadap agresi—bukan penyebabnya.”

Ia menegaskan kembali bahwa senjata perlawanan bersifat defensif dan menjadi kebutuhan dalam menghadapi pendudukan serta ambisi ekspansionis Israel.

“Kami Tidak Akan Melepaskan Senjata Kami”

Dalam salah satu bagian paling tegas, Sheikh Naim Qassem secara jelas menolak setiap seruan untuk pelucutan senjata.

“Kami tidak akan melepaskan senjata kami atau pertahanan kami. Medan telah membuktikan kesiapan perlawanan untuk pengorbanan besar.”

Ia menggambarkan perjuangan ini sebagai pilihan yang menentukan bagi rakyat Lebanon:

“Ini adalah pilihan antara pembebasan dan kehormatan—atau penjajahan dan kehinaan. Dan kehinaan bukanlah pilihan.”

Perlawanan Berlanjut, Musuh Mencapai Jalan Buntu

Meninjau jalannya konfrontasi, Pimpinan Hizbullah menyatakan bahwa upaya Israel—yang didukung Amerika Serikat—gagal menghancurkan perlawanan meskipun eskalasi militer berlangsung sejak September 2024.

“Musuh telah mencapai jalan buntu. Perlawanan ini terus berlanjut, kuat, dan tidak dapat dikalahkan.”

Ia menyoroti ketangguhan para pejuang, efektivitas strategi tempur, serta dukungan luas masyarakat meski menghadapi pengungsian dan pengorbanan besar.

Kesalahan Strategis: Konsesi di Saat Kekuatan

Sheikh Qassem menyoroti kontradiksi mendasar: adanya konsesi politik justru saat perlawanan menunjukkan kekuatan di lapangan.

“Dalam suasana pengorbanan, kehormatan, dan kegagalan musuh ini, otoritas justru tergesa-gesa melakukan konsesi yang memalukan dan tidak perlu—yang satu-satunya alasannya adalah tunduk tanpa imbalan.”

Ia mempertanyakan keputusan yang diambil di Washington, termasuk kesepakatan yang memberi ruang bagi Israel untuk melanjutkan agresinya.

“Apakah otoritas telah memutuskan untuk bertindak berdampingan dengan musuh Israel melawan rakyatnya sendiri?”

Peran Iran dan Realitas Gencatan Senjata

Pimpinan Hizbullah menegaskan peran menentukan Iran dalam tercapainya gencatan senjata melalui diplomasi kawasan.

“Gencatan senjata tidak akan tercapai tanpa Republik Islam Iran, setelah keteguhan luar biasa perlawanan dan rakyatnya.”

Ia menekankan bahwa tidak ada pihak luar yang berhak menentukan syarat bagi Lebanon:

“Tidak ada seorang pun yang akan bernegosiasi atas nama syarat-syarat Lebanon kecuali Lebanon sendiri.”

Perlawanan Akan Berlanjut — Era Sebelum 2 Maret Telah Berakhir

Menegaskan kembali arah perlawanan, Sheikh Naim Qassem menyatakan bahwa tidak akan ada kembali ke situasi sebelum 2 Maret, serta kesiapan untuk terus menghadapi agresi.

“Kami akan merespons agresi Israel dan menghadapinya. Kami tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya.”

Ia menambahkan:

“Seberapa pun musuh mengancam, kami tidak akan mundur, tidak akan tunduk, dan tidak akan kalah.”

Komitmen Bersejarah: Pembebasan Tanpa Kompromi

Dalam penutupnya, Pimpinan Hizbullah menegaskan persatuan dengan kekuatan nasional, termasuk Gerakan Amal dan berbagai elemen politik lainnya, seraya menghormati pengorbanan para syuhada dan keteguhan rakyat Lebanon.

“Catat dalam sejarah: musuh Israel tidak akan tetap berada sejengkal pun di tanah kami yang diduduki. Rakyat kami akan kembali ke seluruh wilayahnya.”

Ia menutup dengan pesan tekad dan pembangunan kembali:

“Sebagaimana kita melawan bersama, kita akan membangunnya kembali bersama.”

Pernyataan ini memperjelas garis tegas dalam politik Lebanon dimana perlawanan terus menjadi menjadi penjaga kedaulatan, sementara arah politik tertentu justru mengancamnya.(FG)

Rusia, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggelar pembicaraan panjang di St. Petersburg, di mana Moskow secara terbuka mengakui ketangguhan rakyat Iran dan kegagalan agresi AS–Zionis untuk mematahkan Iran.

“Pada awal pembicaraan kita, saya ingin menyampaikan bahwa minggu lalu saya menerima pesan dari Pemimpin Tertinggi Iran,” kata Putin dalam pertemuannya dengan Araghchi, menandakan komunikasi langsung di tingkat tertinggi antara Teheran dan Moskow.

Berbicara setelah pertemuan, Araghchi mengatakan bahwa diskusi berlangsung secara rinci, mencerminkan semakin kuatnya konvergensi antara Teheran dan Moskow pada momen krusial dalam transformasi geopolitik Asia Barat.

Pembahasan Menyeluruh tentang Perang, Kawasan, dan Kerja Sama Strategis

Araghchi menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “sangat konstruktif,” seraya mencatat bahwa pembicaraan berlangsung lebih dari 90 menit. Ia menyatakan bahwa diskusi mencakup “seluruh isu secara rinci,” termasuk perang yang dipaksakan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis—sebuah agresi yang gagal mematahkan perlawanan Iran dan justru membentuk ulang dinamika kawasan.

Ia menegaskan bahwa kedua pihak juga membahas perluasan kerja sama, dengan “gagasan-gagasan yang sangat baik” diajukan untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor. Menurut Araghchi, kondisi saat ini menghadirkan “landasan yang sangat baik untuk kerja sama,” menandakan fase baru dalam penyelarasan strategis Iran–Rusia.

Menteri luar negeri Iran tersebut juga menegaskan kembali komitmen kuat Teheran untuk mempertahankan dan memperluas kemitraan strategisnya dengan Moskow di tengah perubahan kondisi global.

Pengakuan Global atas Perlawanan Iran

Salah satu aspek paling menonjol dari pertemuan tersebut, menurut Araghchi, adalah pengakuan Presiden Putin terhadap perlawanan dan kemenangan rakyat Iran.

“Putin menyatakan bahwa bukan hanya Rusia, tetapi kini seluruh dunia sedang memuji rakyat Iran,” kata Araghchi, merujuk pada keteguhan mereka dalam menghadapi tekanan AS dan kemenangan mereka dalam apa yang ia sebut sebagai “perang yang tidak seimbang dan tidak adil.”

Pengakuan ini menegaskan meningkatnya kesadaran internasional bahwa kampanye tekanan Washington gagal menundukkan Iran, dan justru mengungkap batas-batas kekuatan Amerika serta ketahanan bangsa-bangsa yang menolak tunduk.

Rusia Dukung Kedaulatan Iran, Sampaikan Pesan kepada Pemimpin Tertinggi

Memperkuat posisi tersebut, Putin menyatakan bahwa rakyat Iran “berjuang dengan berani dan heroik untuk kedaulatan mereka,” serta menyampaikan keyakinannya bahwa Iran akan mampu mengatasi tantangan saat ini.

Ia juga meminta Araghchi untuk menyampaikan pesan langsung kepada kepemimpinan Iran, menegaskan kedalaman hubungan antara Teheran dan Moskow.

“Tolong sampaikan kepada Pemimpin Tertinggi ucapan terima kasih atas pesan tersebut serta doa terbaik untuk kesehatan dan kesejahteraan,” ujar Putin kepada Araghchi.

Ia juga menegaskan bahwa Rusia akan bertindak dengan cara yang sejalan dengan kepentingan Iran dan kepentingan kawasan yang lebih luas.

“Adapun dari pihak kami, kami akan melakukan segala sesuatu yang memenuhi kepentingan Anda dan kepentingan seluruh bangsa di kawasan, agar perdamaian ini dapat terwujud secepat mungkin,” kata Putin.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov turut menegaskan posisi ini, memperingatkan terhadap potensi kembalinya eskalasi militer dan menekankan bahwa kelanjutan agresi tidak hanya merugikan Iran, tetapi juga negara-negara kawasan serta ekonomi global.

Kemitraan Strategis Memasuki Fase Baru

Araghchi menyampaikan apresiasi Iran atas dukungan Rusia selama masa perang, sekaligus menyampaikan pesan-pesan goodwill dari kepemimpinan Iran kepada Putin.

Ia menegaskan bahwa hubungan Iran–Rusia telah mencapai tingkat kemitraan strategis dan akan terus berkembang dengan kekuatan dan koordinasi yang lebih besar di masa mendatang. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Brigadir Jenderal Esmail Qa’ani, komandan Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), menegaskan bahwa kekuatan Front Perlawanan terletak pada persatuan rakyat dan kohesi institusi negara, seraya menolak klaim Amerika Serikat tentang adanya perpecahan internal di Iran.

Berbicara pada Kamis, Qa’ani mengatakan bahwa konfrontasi yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa keselarasan antara masyarakat dan kepemimpinan tetap menjadi faktor penentu dalam menghadapi apa yang ia sebut sebagai musuh Amerika–Zionis.

“Kekuatan Front Perlawanan dalam perang melawan musuh Amerika–Zionis bersumber dari persatuan rakyat di jalanan dan kohesi para pejabat,” ujarnya.

Front Bersatu Menolak Klaim Perpecahan

Qa’ani menegaskan bahwa narasi yang menggambarkan adanya perpecahan di dalam Iran tidak mencerminkan realitas, serta menekankan bahwa seluruh elemen berada dalam kerangka nasional dan revolusioner yang bersatu.

“Kita semua adalah revolusioner, dan dengan persatuan kokoh antara rakyat dan pemerintah, serta komitmen penuh terhadap kepemimpinan Pemimpin Besar Revolusi, kita akan membuat agresor kriminal menyesali perbuatannya,” katanya.

Pernyataan ini muncul di tengah klaim berulang dari AS yang menyebut adanya perbedaan pandangan di dalam sistem politik Iran, yang secara konsisten dibantah oleh para pejabat Iran.

Pesan Persatuan Bergema di Tingkat Kepemimpinan

Qa’ani juga mengulang doktrin persatuan yang disuarakan oleh para pejabat tinggi Iran:

“Satu Tuhan, satu rakyat, satu pemimpin, dan satu jalan — yaitu jalan menuju kemenangan Iran, yang lebih berharga dari nyawa.”

Pesan yang sama sebelumnya juga dipublikasikan oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dalam unggahan terkoordinasi, mencerminkan keselarasan yang lebih luas di kalangan kepemimpinan Iran.

Pernyataan Qa’ani menegaskan satu pesan konsisten dari Teheran: kohesi internal dan persatuan antara rakyat dan institusi pemerintahan tetap menjadi pilar utama posisi strategis Iran di tengah ketegangan kawasan yang berlanjut. (FG)

Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Lebanon dan “Israel” selama tiga pekan setelah pembicaraan yang berlangsung di Gedung Putih.

Perpanjangan ini menyusul gencatan senjata selama 10 hari yang mulai berlaku pekan lalu. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pertemuan antara pejabat Lebanon dan Israel di Oval Office, yang ia sebut berjalan “sangat baik.”

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, bersama perwakilan AS dan kawasan.

AS Isyaratkan Peran di Lebanon

Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Lebanon “untuk membantunya melindungi diri dari Hizbullah.”

“Mereka memang harus memikirkan Hizbullah,” katanya. “Kami akan bekerja sama dengan Lebanon untuk membereskan situasi di negara itu.”

Ia juga menyebut pembicaraan tersebut sebagai momen yang “sangat bersejarah” dan mengatakan bahwa ia menantikan untuk menjadi tuan rumah bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun.

Wakil Presiden Vance menggambarkan perpanjangan gencatan senjata itu sebagai “momen besar dan bersejarah,” serta menyatakan bahwa hal itu “tidak akan terjadi tanpa keterlibatan langsung presiden.”

Pelanggaran Terus Berlanjut

Perpanjangan ini terjadi di tengah pelanggaran berkelanjutan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 17 April.

Pada Rabu, pasukan Israel melancarkan serangan ke kota al-Tiri di Lebanon selatan, yang mengakibatkan gugurnya tiga orang, termasuk jurnalis Al-Akhbar Amal Khalil, menurut media Lebanon.

Pada saat yang sama, “Israel” berupaya memberlakukan zona penyangga di Lebanon selatan yang oleh pejabatnya disebut sebagai “Garis Kuning.”

Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menolak usulan tersebut.

“Tidak ada garis kuning, tidak ada garis merah, tidak ada garis hijau… tidak ada garis yang berlaku bagi kami, dan kami tidak dapat menerimanya dalam bentuk apa pun,” ujarnya.

Perlawanan Merespons Pelanggaran

Hizbullah telah melancarkan serangkaian operasi balasan sebagai respons terhadap lebih dari 200 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, dengan menargetkan posisi militer di Lebanon selatan. (FG)

Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Pelanggaran Israel yang terus berlangsung di Lebanon selatan terus menantang hukum internasional, namun gagal memicu kemarahan global yang berkelanjutan, menurut analisis yang dipublikasikan oleh Al-Manar berdasarkan wawancara dengan para ahli hukum dan politik.

Meskipun berbagai pengumuman gencatan senjata telah dilakukan—termasuk pada November 2024 dan April 2026—pasukan Israel terus melanjutkan operasi di sepanjang perbatasan Lebanon, secara sistematis menargetkan infrastruktur sipil, kawasan permukiman, serta layanan penting, sekaligus mencegah warga yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka.

Penghancuran Sistematis di Wilayah Perbatasan

Menurut laporan Al-Manar, pasukan Israel telah melakukan penghancuran luas di desa-desa garis depan Lebanon, meratakan rumah-rumah, merusak rumah sakit, sekolah, serta lembaga administratif, dan membakar kawasan hijau yang oleh para ahli disebut sebagai bentuk kerusakan lingkungan yang disengaja.

Tempat-tempat ibadah juga menjadi sasaran, termasuk penghancuran simbol-simbol keagamaan seperti patung Nabi Isa (AS) di kota Dibl. Warga sipil, jurnalis, dan tim tanggap darurat berulang kali menjadi target, menimbulkan kekhawatiran serius atas pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.

Ahli: Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Dalam wawancara dengan Al-Manar, Dr. Kamil Habib, mantan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik di Lebanese University, menyatakan bahwa tindakan Israel dari Gaza hingga Lebanon merupakan pelanggaran menyeluruh terhadap hukum internasional.

“Seluruh hukum humaniter internasional, hukum perang, dan semua konvensi global telah dilanggar, namun tidak ada tindakan internasional nyata untuk menahan agresor,” ujarnya.

Habib mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta tindakan agresi, seraya mencatat bahwa pola serupa di Gaza dapat dikategorikan sebagai genosida menurut hukum internasional. Ia menambahkan bahwa dokumentasi berkelanjutan atas pelanggaran ini pada akhirnya dapat memengaruhi opini publik global, yang di beberapa kawasan sudah mulai berubah.

Pelanggaran Konvensi Jenewa dan Kerusakan Lingkungan

Dr. Ali Matar, peneliti hubungan internasional, mengatakan kepada Al-Manar bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, khususnya prinsip pembedaan antara warga sipil dan kombatan.

“Menargetkan warga sipil, membombardir rumah sakit dan sekolah, menyerang ambulans, serta menghancurkan rumah adalah pelanggaran yang jelas,” katanya.

Matar juga menegaskan bahwa penghancuran besar-besaran terhadap properti tanpa kebutuhan militer, pengusiran paksa, serta pencegahan warga untuk kembali ke wilayah mereka secara eksplisit diklasifikasikan sebagai kejahatan perang dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

Ia juga menyoroti pelanggaran terhadap lingkungan, termasuk pembakaran hutan dan penggunaan bahan berbahaya, sebagai pelanggaran terhadap perlindungan internasional dalam konflik bersenjata.

Akuntabilitas Hukum Terhambat Kekuasaan Politik

Meski jalur hukum secara teoritis tersedia—termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Internasional, dan yurisdiksi universal—para ahli menegaskan bahwa realitas politik terus menghambat penegakan akuntabilitas.

Matar menunjuk pengaruh Amerika Serikat dan penggunaan hak veto di lembaga internasional sebagai hambatan utama yang mencegah tindakan hukum berarti terhadap Israel.

Ia mencatat bahwa Lebanon dapat menempuh jalur hukum, termasuk menerima yurisdiksi ICC atau mengajukan kasus ke ICJ, namun langkah-langkah tersebut tetap dibatasi oleh pertimbangan geopolitik.

Dorongan untuk Akuntabilitas Global

Analisis Al-Manar menekankan bahwa Lebanon harus mengadopsi strategi komprehensif yang menggabungkan jalur hukum, diplomasi, dan media untuk menghadapi pelanggaran ini.

Para ahli menyoroti pentingnya dokumentasi sistematis, keterlibatan berkelanjutan dengan lembaga internasional, serta mengubah pelanggaran ini menjadi isu opini publik global, bukan sekadar konflik lokal.

“Tantangan sesungguhnya bukan pada mendefinisikan kejahatan, melainkan pada kemauan komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban pelakunya,” ujar Matar. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Pemimpin Revolusi Islam, Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei, menyatakan bahwa meningkatnya persatuan di kalangan rakyat Iran telah mulai membuat retak barisan musuh, seraya menyoroti dampak strategis dari kohesi nasional di tengah konfrontasi yang sedang berlangsung.

Dalam sebuah pesan yang dipublikasikan melalui media resminya, Pemimpin tersebut menekankan apa yang ia gambarkan sebagai “persatuan luar biasa” di antara sesama warga, serta konsekuensi langsungnya bagi pihak lawan.

“Sebagai akibat dari persatuan luar biasa yang terbentuk di antara sesama warga, keretakan telah muncul di tubuh musuh. Dengan mensyukuri nikmat ini secara nyata, kohesi akan menjadi semakin kuat dan kokoh, dan musuh akan semakin terhina dan melemah.”

Ia juga memperingatkan adanya intensifikasi operasi psikologis dan media yang bertujuan merusak persatuan tersebut:

“Operasi media musuh, dengan menargetkan pikiran dan psikologi rakyat, bertujuan merusak persatuan dan keamanan nasional. Kita tidak boleh membiarkan tujuan jahat ini terwujud akibat kelalaian kita.”

Persatuan sebagai Faktor Strategis

Pernyataan ini menempatkan persatuan sebagai kekuatan aktif yang membentuk jalannya konfrontasi—yang telah menghasilkan keretakan nyata di barisan pihak lawan.

Pesan ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari para pejabat tinggi Iran, yang dalam respons terkoordinasi menolak klaim Presiden AS Donald Trump mengenai adanya perpecahan internal, serta menegaskan bahwa label seperti “garis keras” dan “moderat” tidak memiliki tempat dalam realitas politik Iran.

Para pejabat menekankan identitas nasional yang bersatu, dengan menyatakan bahwa negara berdiri sebagai satu kesatuan di bawah kepemimpinan Republik Islam.

Sementara Itu, Dukungan Publik Terus Berlanjut Setiap Malam

Sementara itu, warga di berbagai kota terus berkumpul pada malam hari, menyerukan slogan persatuan dan menyatakan dukungan terhadap para pejabat negara.

Pemandangan ini bertolak belakang dengan klaim eksternal mengenai adanya perpecahan internal, sekaligus memperkuat narasi tentang kohesi antara rakyat dan negara.

Mobilisasi Berkelanjutan di Tengah Konfrontasi

Secara terpisah, laporan menyebutkan bahwa kampanye “Janfada” (Pengabdian)—yang diluncurkan sebelumnya selama masa perang untuk mengorganisasi relawan—telah melampaui 30 juta peserta.

Para pejabat menggambarkan inisiatif ini sebagai upaya mobilisasi berkelanjutan, yang mencerminkan kesiapan jangka panjang masyarakat, bukan perkembangan yang bersifat sementara. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Kepemimpinan politik tertinggi Iran telah mengeluarkan respons yang terkoordinasi dan tegas terhadap Presiden AS Donald Trump, menolak klaimnya tentang adanya perpecahan internal dan menegaskan bahwa Republik Islam berdiri bersatu menghadapi tekanan eksternal.

Dalam unggahan terpisah namun dengan isi yang identik di platform X, Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, dan Kepala Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni Ejei memberikan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai pukulan politik kolektif terhadap narasi Washington.

Pesan mereka sangat jelas: di Iran, dikotomi antara “garis keras” dan “moderat” tidaklah ada.

“Kita semua adalah ‘Iran’ dan ‘revolusioner,’ dan dengan persatuan kokoh antara bangsa dan pemerintah, serta ketaatan penuh kepada Pemimpin Besar Revolusi, kita akan membuat agresor kriminal menyesali perbuatannya.”

Mereka juga menekankan doktrin persatuan:

“Satu Tuhan, satu Pemimpin, satu Bangsa, dan satu Jalan — yaitu jalan menuju kemenangan Iran, yang lebih berharga dari nyawa.”

Kepemimpinan Bersatu Menolak Framing Barat

Pernyataan terkoordinasi ini secara langsung membantah komentar Trump, yang sebelumnya menuding adanya pertikaian internal dalam sistem politik Iran serta menggambarkan adanya perpecahan antara kelompok yang disebut “garis keras” dan “moderat.”

Respons Teheran menolak label tersebut sebagai konstruksi artifisial yang berakar dari wacana politik Barat, dan menegaskan bahwa model politik Iran bertumpu pada identitas revolusioner serta kepemimpinan yang terpusat.

Para pejabat menegaskan bahwa persatuan nasional—yang disertai dengan ketaatan kepada Pemimpin Besar Revolusi—merupakan fondasi utama posisi politik dan strategis Iran, khususnya di tengah situasi konfrontasi.

Araghchi: Institusi Negara Berjalan dengan Disiplin dan Tujuan

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperkuat pesan tersebut dengan menyoroti kohesi operasional institusi negara.

“Kegagalan aksi teror pembunuhan oleh Israel terlihat dari tetap berfungsinya institusi negara Iran dengan persatuan, tujuan, dan disiplin,” ujar Araghchi.

Ia menambahkan bahwa front militer dan diplomasi “sepenuhnya terkoordinasi dalam satu perang yang sama,” seraya menegaskan bahwa rakyat Iran kini “lebih bersatu dari sebelumnya.”

Teheran Menangkal Narasi Perpecahan Eksternal

Pernyataan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas Teheran untuk menghadapi narasi eksternal yang menggambarkan ketidakstabilan internal. Para pejabat Iran secara konsisten menyatakan bahwa narasi semacam itu bertujuan melemahkan posisi negosiasi negara dan merusak kedudukannya di kawasan.

Trump sebelumnya mengklaim bahwa Iran mengalami kesulitan dalam menjaga koherensi kepemimpinan dan tengah dilanda perpecahan internal, yang ia gambarkan sebagai “pertikaian” antar faksi politik.

Teheran secara tegas menolak klaim tersebut, menyebutnya sebagai disinformasi yang tidak mencerminkan realitas struktur politiknya.

Respons terkoordinasi dari kepemimpinan tertinggi Iran ini menegaskan satu pesan utama: di tengah tekanan yang meningkat, Republik Islam tetap menampilkan front yang bersatu—secara politik, kelembagaan, dan strategis. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali selama pelanggaran gencatan senjata masih berlangsung, secara langsung menantang narasi de-eskalasi yang diklaim Washington.

Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang terus berlanjut setelah perpanjangan gencatan senjata secara sepihak oleh Amerika Serikat serta keberlanjutan blokade laut yang menargetkan pelabuhan-pelabuhan Iran—yang oleh Teheran disebut sebagai pelanggaran langsung terhadap kesepakatan tersebut.

“Gencatan senjata yang lengkap hanya bermakna ketika tidak dilanggar oleh blokade laut dan penyanderaan ekonomi dunia, serta ketika agresi Zionis di semua front dihentikan,” kata Ghalibaf.

“Pembukaan kembali Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan di tengah pelanggaran gencatan senjata yang begitu nyata.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan posisi Iran secara lebih luas bahwa blokade itu sendiri membatalkan klaim adanya gencatan senjata yang sebenarnya, sebagaimana juga tercermin dalam berbagai laporan internasional yang mencatat bahwa pembatasan maritim masih terus berlangsung meskipun ada klaim diplomatik.

Ghalibaf juga menegaskan bahwa tekanan militer gagal mencapai tujuan Washington.

“Mereka tidak mencapai tujuan mereka melalui agresi militer, dan juga tidak akan mencapainya melalui intimidasi. Satu-satunya jalan adalah menerima hak-hak bangsa Iran.”

Media Global Menilai Perpanjangan Gencatan Senjata sebagai Kelemahan AS

Kritik terhadap cara Washington mengelola perang terus meningkat di berbagai media internasional dan kalangan politik, dengan banyak pihak menilai perpanjangan gencatan senjata sebagai tanda kelelahan strategis, bukan kekuatan.

The Japan Times menilai bahwa ketergantungan Washington pada mediator mencerminkan keterbatasan kekuatan AS, serta menunjukkan bahwa negara-negara mulai mencari cara untuk menghindari tekanan Amerika.

Sementara itu, The Guardian menyimpulkan bahwa perpanjangan gencatan senjata bukanlah cerminan dominasi, melainkan ketidakmampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan eskalasi atau mengelola dampaknya.

Trita Parsi menyatakan bahwa dengan memperpanjang gencatan senjata, Trump pada dasarnya telah mundur dari perang, masuk ke dalam situasi di mana tidak ada kesepakatan, tidak ada perang, dan tidak ada kompromi—namun tujuan utamanya, yaitu keluar dari perang, telah tercapai.

Mike Quigley melangkah lebih jauh dengan memperingatkan bahwa pengambilan keputusan Trump telah menjadi tidak stabil dan dapat mengarah pada tindakan yang berbahaya serta tidak dapat diprediksi.

Gencatan Senjata Tanpa Kredibilitas

Perkembangan di lapangan semakin memperkuat posisi Iran. Meski ada klaim de-eskalasi, blokade laut AS yang diberlakukan setelah kegagalan perundingan tetap berlangsung, secara langsung memengaruhi lalu lintas maritim dan aliran energi global.

Selat Hormuz—yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia—telah menjadi titik tekanan utama, dengan Iran tetap mengendalikan akses sambil mengaitkan pembukaan kembali jalur tersebut dengan pencabutan langkah-langkah koersif.

Dalam konteks ini, pesan Teheran jelas:
gencatan senjata yang masih disertai tekanan ekonomi dan pembatasan militer bukanlah gencatan senjata, melainkan kelanjutan konfrontasi dengan cara lain. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah laporan dari CBS News mengungkap bahwa kemampuan militer Iran jauh lebih utuh daripada yang diakui secara publik oleh Pentagon dan Gedung Putih, memperlihatkan kesenjangan yang semakin lebar antara realitas di medan perang dan narasi resmi Amerika Serikat.

Menurut sejumlah pejabat AS yang dikutip oleh CBS, sekitar setengah dari persediaan rudal balistik Iran beserta sistem peluncurnya masih tetap operasional pada awal gencatan senjata di awal April—bertolak belakang dengan klaim kehancuran hampir total.

Kekuatan Rudal dan Angkatan Laut Masih Berfungsi

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 60% dari armada laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) masih berfungsi, termasuk kapal cepat serang yang tetap aktif di Selat Hormuz. Kekuatan ini, yang dirancang untuk perang asimetris, terus memengaruhi lalu lintas maritim, menegaskan posisi strategis Iran di salah satu jalur energi paling penting di dunia.

Sementara kekuatan udara Iran memang mengalami degradasi, namun tidak sepenuhnya dihancurkan. Pejabat AS memperkirakan sekitar dua pertiga angkatan udara Iran masih tetap operasional meskipun telah terjadi ribuan serangan AS dan Israel yang menargetkan infrastruktur dan fasilitas produksi.

Klaim Resmi vs Realitas Medan Perang

Penilaian ini sangat kontras dengan pernyataan berulang dari Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang menggambarkan operasi militer yang disebut “Operation Epic Fury” sebagai keberhasilan yang telah menghancurkan kapasitas militer Iran.

“Kami telah menghancurkan angkatan laut mereka, kami telah menghancurkan angkatan udara mereka, kami telah menghancurkan para pemimpin mereka,” klaim Trump, sementara Hegseth menyebut operasi tersebut sebagai “kemenangan bersejarah dan luar biasa,” serta menyatakan bahwa militer Iran telah dibuat tidak efektif selama bertahun-tahun.

Namun, penilaian internal AS yang dikutip CBS menunjukkan gambaran berbeda. Meskipun angkatan laut konvensional Iran mengalami kerusakan, armada laut IRGC—yang dibangun dengan struktur terdesentralisasi dan unit bergerak cepat—masih tetap sebagian utuh dan operasional. Justru kemampuan inilah yang terus mengganggu arus pelayaran di Selat Hormuz.

Iran Tetap Memiliki Daya Tangkal Strategis

Dalam laporan tertulis kepada Kongres, James Adams mengakui bahwa Iran masih memiliki ribuan rudal dan drone serangan satu arah yang mampu mengancam pasukan AS dan sekutunya di seluruh kawasan, meskipun mengalami kerugian selama konflik.

Meskipun pejabat Pentagon bersikeras bahwa perang ini merupakan keberhasilan—dengan menyebut lebih dari 13.000 target Iran telah dihantam dan sebagian besar aset angkatan laut besar telah dihancurkan—ketahanan kemampuan inti militer Iran justru menantang narasi kemenangan yang menentukan.

Gambaran yang muncul menunjukkan bahwa meskipun Washington berusaha menampilkan dominasi penuh, hasil di medan perang justru terus menunjukkan kemampuan Iran untuk memberikan tekanan, menjaga daya tangkal, dan memengaruhi jalur energi global.

Dengan demikian, laporan ini menegaskan satu realitas penting: meskipun operasi militer berlangsung intensif, kapasitas strategis Iran tetap utuh—dan terus membentuk keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Barat. (FG)

Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, melaksanakan empat operasi militer terhadap posisi tentara Israel di Lebanon selatan pada Rabu, sebagai respons terukur atas pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut dan serangan berulang terhadap warga sipil oleh pihak pendudukan.

Perlawanan mengeluarkan pernyataan pada Kamis dini hari yang mengonfirmasi bahwa operasi-operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmennya untuk membela kedaulatan Lebanon dan mencegah agresi lebih lanjut.

Serangan Pertama Targetkan Posisi Artileri

Menurut pernyataan tersebut, operasi pertama terjadi pada pukul 11:00 waktu setempat, ketika sebuah posisi artileri Israel yang baru didirikan di wilayah al-Bayyadah menjadi sasaran drone bunuh diri. Hizbullah melaporkan bahwa kebakaran terjadi di lokasi dampak.

Dalam perkembangan terpisah, seorang jurnalis Lebanon gugur syahid dalam serangan brutal oleh rezim Israel.

Serangan Terkoordinasi dan Penjatuhan Drone

Selanjutnya, pada pukul 18:00, beberapa operasi simultan dilaksanakan. Dalam salah satu serangan, sebuah kendaraan militer Humvee milik komando tentara Israel di wilayah al-Qantara menjadi sasaran, dengan Hizbullah menyatakan bahwa serangan tersebut mengenai target secara langsung. Pada saat yang sama, perkumpulan pasukan Israel di wilayah yang sama juga menjadi sasaran drone bunuh diri.

Hizbullah juga mengumumkan bahwa sebagai respons terhadap pelanggaran wilayah udara Lebanon, pihaknya telah menjatuhkan empat drone pengintai Israel di wilayah al-Mansouri.

Hizbullah menegaskan bahwa operasi-operasi ini dilakukan dalam kerangka “membela Lebanon dan rakyatnya,” dengan tujuan mencegah serangan lanjutan dan menahan agresi Israel. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Gencatan senjata dalam perang dengan Iran dan Lebanon, yang dicapai tanpa hasil nyata, telah memicu lonjakan kemarahan publik di kalangan pemukim Zionis terhadap Benjamin Netanyahu.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh surat kabar Zionis Maariv memberikan gambaran jelas tentang opini publik di seluruh wilayah pendudukan, yang menunjukkan semakin menguatnya kegagalan politik Netanyahu.

Maariv, yang dikenal memiliki kecenderungan politik tengah, secara rutin mengadakan jajak pendapat mingguan dan dianggap sebagai salah satu sumber survei yang cukup kredibel di Israel. Survei tersebut menunjukkan bahwa gencatan senjata baik dalam perang Iran maupun di front Lebanon semakin memperbesar kemarahan publik terhadap kabinet Netanyahu.

Distribusi Kursi: Oposisi Mempertahankan Keunggulan

Dalam hal distribusi kursi parlemen—yang menjadi inti persaingan politik—blok anti-Netanyahu (oposisi Zionis) untuk minggu ketiga berturut-turut mempertahankan mayoritas dengan 61 kursi di Knesset.

Menariknya, tingkat ketidakpuasan terhadap koalisi Netanyahu begitu tinggi sehingga partai-partai oposisi berhasil meraih mayoritas bahkan tanpa bergantung pada 10 kursi milik partai Arab Ra’am dan Hadash-Ta’al. Sebaliknya, koalisi penguasa yang dipimpin Netanyahu hanya menguasai 49 kursi.

Sebelum perang Ramadan, jajak pendapat yang kredibel menempatkan koalisi penguasa di kisaran 50 hingga 52 kursi. Namun, ekspektasi masyarakat Zionis terhadap kemenangan militer yang tegas melawan Iran meningkat tajam pada awal perang.

Kegagalan mencapai tujuan yang diumumkan—termasuk menggulingkan Republik Islam, memberikan kerusakan serius pada pemerintahannya, serta melumpuhkan program nuklir dan misilnya—telah menyebabkan kekecewaan dan frustrasi yang meluas.

Kekecewaan ini mencapai titik di mana posisi koalisi saat ini bahkan lebih buruk dibandingkan sebelum 28 Februari.

Selisih antara dua blok kini mencapai sekitar 12 kursi—setara dengan sekitar 500.000 suara, atau sekitar 10 persen dari total pemilih.

Secara historis, perang sering menjadi faktor pemersatu bagi Zionis, yang sementara waktu menekan ketidakpuasan internal. Namun kali ini, koalisi penguasa justru berada dalam posisi yang jauh lebih lemah meskipun konflik telah terjadi.

Likud vs. Bennett

Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang pada awal perang memiliki 27 kursi, kini turun menjadi 25 kursi selama tiga minggu berturut-turut. Meskipun penurunan dua kursi terlihat kecil, dalam situasi perang—yang biasanya menguntungkan partai penguasa—hal ini menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan terhadap kinerja Netanyahu.

Sebaliknya, partai “Bennett 2026” yang dipimpin Naftali Bennett naik dari 21 kursi pada awal perang menjadi 24 kursi. Kenaikan tiga kursi di masa perang ini mencerminkan meningkatnya daya tarik Bennett sebagai alternatif bagi Netanyahu. Dengan pengalaman sebagai mantan perdana menteri serta latar belakang militer dan keamanan yang kuat, Bennett berhasil memposisikan dirinya sebagai pilihan yang dapat dipercaya di tengah krisis.

Setelah dua partai tersebut, partai “Yeshar” yang dipimpin mantan kepala angkatan darat Gadi Eisenkot meraih 12 kursi. Partai Haredi Shas yang dipimpin Aryeh Deri, “Yisrael Beiteinu” yang dipimpin Avigdor Lieberman, serta partai kiri “Democrats” yang dipimpin Yair Golan masing-masing memperoleh 9 kursi.

Partai “Jewish Power” yang dipimpin Itamar Ben-Gvir memperoleh 8 kursi, sementara “Yesh Atid” yang dipimpin Yair Lapid dan partai Haredi “United Torah Judaism” masing-masing meraih 7 kursi.

Di kalangan faksi Arab, aliansi Hadash-Ta’al yang dipimpin Ayman Odeh meraih 5 kursi, sementara Ra’am yang dipimpin Mansour Abbas juga memperoleh 5 kursi.

Kelayakan untuk Perdana Menteri

Survei ini juga menilai tingkat kelayakan para kandidat utama untuk jabatan perdana menteri.

Pada awal perang Ramadan, keunggulan Netanyahu atas Bennett meningkat sekitar 10 persen. Namun setelah gencatan senjata, Bennett secara signifikan memperkecil jarak tersebut. Saat ini Netanyahu hanya unggul tipis dengan 43 persen dibandingkan 41 persen untuk Bennett.

Dalam persaingan melawan Gadi Eisenkot, Netanyahu unggul 45 persen berbanding 38 persen. Sementara melawan Lieberman, ia mempertahankan keunggulan lebih besar dengan 48 persen berbanding 29 persen.

Gencatan senjata di dua front—Iran dan Lebanon—telah membayangi Netanyahu dan koalisi pemerintahannya hingga masyarakat Zionis tidak lagi menganggap serius klaim keberhasilan militernya.

Sentimen publik kini dipenuhi kekecewaan dan frustrasi mendalam terhadap kinerja pemerintah, yang semakin memperkuat dominasi berkelanjutan partai-partai oposisi dalam berbagai jajak pendapat kredibel. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah analisis baru mengungkap bahwa Amerika Serikat tidak mengalami kegagalan intelijen yang keliru dalam konfrontasinya dengan Iran, melainkan sesuatu yang lebih konsekuensial: pengabaian dan distorsi yang disengaja terhadap penilaian yang akurat di tingkat pengambilan keputusan tertinggi.

Berbeda dengan Perang Irak—di mana intelijen yang keliru mendorong hasil yang katastrofik—konflik Iran menunjukkan pola yang berbeda. Badan-badan intelijen memberikan evaluasi yang konsisten dan berbasis bukti, namun keputusan kebijakan menyimpang secara tajam, menghasilkan salah perhitungan strategis dengan dampak global.

Menurut analisis dari Atlantic Council, kasus ini merupakan “kegagalan intelijen” bukan dalam pengumpulan data, melainkan dalam kepemimpinan.

1. Keberhasilan Intelijen yang Diabaikan
   Intelijen menunjukkan bahwa Iran tidak berniat membangun senjata nuklir, bahwa rudal balistiknya tidak mampu menjangkau Amerika Serikat, dan bahwa Teheran akan menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan militer, yang akan memicu krisis ekonomi global. Semua ini telah diketahui sebelum perang dan telah disampaikan kepada Trump.

2. Trump Memutarbalikkan Laporan Intelijen
   Trump menyatakan bahwa Iran memiliki rudal yang “segera dapat mencapai Amerika kita yang indah.” Namun, Badan Intelijen Pertahanan telah menyimpulkan bahwa pembuatan rudal semacam itu akan memakan waktu hingga tahun 2035—dan itu pun hanya jika Iran benar-benar bertekad untuk melakukannya. Para analis intelijen menyimpulkan bahwa Iran tidak mengambil keputusan tersebut.

3. Tidak Ada “Ancaman yang Segera Terjadi”
   Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional AS yang bertanggung jawab mengawasi 17 lembaga intelijen, melaporkan kepada Kongres bahwa Iran tidak berniat membangun senjata nuklir dan tidak mengambil langkah untuk meningkatkan kapasitas pengayaannya. Hal ini tidak sejalan dengan “ancaman yang segera terjadi” yang ingin ditampilkan Trump terkait program nuklir Iran.

4. Peringatan Penutupan Selat Diabaikan
   Setelah Iran menutup Selat Hormuz, Trump mengatakan, “Tidak ada yang mengharapkannya. Kami terkejut.” Namun, pada tahun 2025, komunitas intelijen telah melaporkan bahwa Iran mampu mengganggu pelayaran melalui Selat Hormuz. Bahkan Pete Hegseth terpaksa mengakui bahwa langkah balasan Iran bukanlah sesuatu yang tak terduga.

5. Menentukan “Ancaman yang Segera Terjadi” adalah Tugas Komunitas Intelijen
   Jon Ossoff, seorang senator Demokrat, menanyakan kepada Gabbard apakah komunitas intelijen telah menilai ancaman nuklir Iran sebagai “segera terjadi.” Gabbard menjawab bahwa presiden “adalah satu-satunya pihak yang dapat menentukan apa yang dimaksud dengan ancaman yang segera terjadi,” dan bahwa hal tersebut bukan tugas komunitas intelijen. Namun pada kenyataannya, justru merupakan tanggung jawab komunitas intelijen untuk memberikan penilaian semacam itu.

Harris menulis bahwa banyak presiden pernah mengabaikan peringatan para penasihat intelijen mereka. Namun, Donald Trump sejak lama menegaskan bahwa ia lebih mempercayai insting pribadinya.

Komunitas intelijen tidak dirancang untuk mengendalikan seorang presiden yang bertindak berdasarkan dorongan, emosi, atau “perasaan yang ia yakini sendiri.”

Karena itu, ketika seorang presiden mengabaikan atau memutarbalikkan informasi yang diberikan kepadanya, maka kegagalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya sendiri.
(FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan inkonsistensi kebijakannya dengan mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran—sebuah langkah sepihak yang tidak pernah disepakati oleh Teheran dan justru berlangsung di tengah kelanjutan blokade militer terhadap negara tersebut.

Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa gencatan senjata akan diperpanjang “hingga Iran mengajukan proposal dan negosiasi mencapai hasil.” Namun di saat yang sama, ia memerintahkan militer AS untuk tetap melanjutkan blokade laut dan berada dalam kesiapan tempur penuh—sebuah kontradiksi yang menegaskan bahwa Washington tidak pernah benar-benar menginginkan perdamaian, melainkan penyerahan.

Gencatan Senjata Sepihak, Tanpa Legitimasi

Perpanjangan ini secara faktual merupakan gencatan senjata sepihak dari pihak AS. Tidak ada kesepakatan resmi, tidak ada koordinasi, dan tidak ada persetujuan dari Iran.

Sumber diplomatik menegaskan bahwa Teheran telah secara resmi menolak menghadiri perundingan di Islamabad, menyusul pelanggaran berulang oleh pihak AS terhadap kerangka yang sebelumnya disepakati.

Langkah Trump dinilai sebagai upaya menyelamatkan muka setelah tenggat waktu yang ia tetapkan sendiri berulang kali gagal dan kehilangan kredibilitas di mata publik internasional.

Iran Tolak Negosiasi di Bawah Ancaman

Melalui jalur mediasi Pakistan, Iran menegaskan bahwa negosiasi tidak akan dilakukan selama tekanan militer dan blokade masih berlangsung.

Teheran menilai Washington telah mengingkari kerangka 10 poin yang disepakati, sekaligus mencoba memaksakan tuntutan yang tidak mampu mereka capai di medan perang.

Kegagalan AS menekan Israel untuk menghentikan agresi di Lebanon, serta tindakan bermusuhan lanjutan di Selat Hormuz, semakin memperkuat posisi Iran untuk menolak diplomasi yang bersifat koersif.

Blokade Berlanjut, Eskalasi Tetap Mengintai

Meski mengumumkan “perpanjangan gencatan senjata,” Trump secara terbuka menegaskan bahwa blokade laut terhadap Iran akan terus berlanjut—sebuah tindakan yang oleh Teheran dipandang sebagai agresi langsung.

Markas Pusat Khatam al-Anbiya Angkatan Bersenjata Iran memperingatkan bahwa setiap tindakan bermusuhan akan dibalas secara cepat dan tegas terhadap target yang telah ditentukan.

Dengan kesiapan tempur penuh, setiap kesalahan perhitungan dari Washington berpotensi memicu eskalasi yang jauh lebih luas.

Washington Kehilangan Arah, Iran Pegang Kendali

Di tengah kebuntuan ini, sejumlah analis Barat mulai mengakui kenyataan di lapangan. Mantan negosiator senior AS Aaron David Miller menyebut konflik ini sebagai “perang pilihan yang bodoh,” seraya memperingatkan bahwa situasi kini memasuki fase panjang tanpa negosiasi dan tanpa jaminan de-eskalasi.

“Tidak ada yang melintas di Selat Hormuz, dan ekonomi global sedang dirusak. Amerika Serikat tidak punya jalan keluar dari situasi ini.”

Sementara itu, analis pasar dan pengamat politik, Cenk Uygur, menilai langkah Trump sebagai kemunduran cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Trump memperpanjang tenggat negosiasi karena… tidak pernah ada negosiasi. Iran tidak datang, dan JD Vance juga tidak hadir.”

Ia menambahkan:

“Sekarang orang-orang sadar bahwa Trump selama ini berbohong. Krisis ekonomi yang belum pernah kita lihat dalam hidup kita kini sudah di depan pintu.”

Harga Minyak Tak Bergeming, Kepercayaan Pasar Runtuh

Penilaian ini diperkuat oleh respons pasar global. Harga minyak tidak mengalami penurunan sedikit pun setelah pengumuman tersebut—indikasi jelas bahwa publik dan pelaku pasar tidak lagi mempercayai klaim stabilitas dari Washington.

Bahkan, Trump sendiri mengakui potensi eskalasi dengan menyatakan bahwa harga minyak dapat mencapai 200 dolar per barel, mempertegas bahwa krisis ini belum terkendali dan berpotensi memburuk.

Dengan penolakan Iran terhadap tekanan serta kendali strategis atas Selat Hormuz, keseimbangan kekuatan kini bergeser nyata—menempatkan Washington dalam posisi defensif yang semakin rapuh, sementara Teheran memegang kendali arah konflik.

Gencatan Tanpa Perdamaian

Perpanjangan gencatan senjata oleh Trump bukanlah langkah menuju perdamaian, melainkan refleksi dari kebuntuan strategis yang dihadapi Washington.

Tanpa kesepakatan, tanpa legitimasi, dan di bawah bayang-bayang tekanan militer yang terus berlanjut, langkah ini hanya menegaskan satu hal: Amerika Serikat gagal memaksakan kehendaknya—dan Iran tidak akan menyerah. (PW)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan bahwa Washington berupaya menjadikan diplomasi sebagai alat pemaksaan, menegaskan bahwa Iran tidak akan bernegosiasi di bawah ancaman dan tengah bersiap mengungkap “kartu-kartu baru” di medan perang.

Dalam sebuah pesan yang dipublikasikan di media sosial, Ghalibaf mengatakan bahwa Donald Trump menggunakan langkah-langkah blokade dan pelanggaran gencatan senjata untuk memaksakan hasil politik.

“Trump, dengan memberlakukan pengepungan dan melanggar gencatan senjata, berupaya—dalam bayangannya sendiri—mengubah meja perundingan menjadi meja penyerahan, atau membenarkan dimulainya kembali perang,” tulisnya.

Ia menegaskan bahwa Iran menolak perundingan yang dilakukan di bawah tekanan.

“Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman, dan dalam dua pekan terakhir kami telah bersiap untuk mengungkap kartu-kartu baru di medan perang,” tambahnya.

Teheran Tolak Perundingan dalam Kondisi Saat Ini

Pernyataan tersebut muncul ketika Iran mempertahankan posisinya untuk tidak berpartisipasi dalam perundingan di bawah kondisi saat ini, terutama selama blokade laut masih berlangsung.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa kepercayaan tetap menjadi isu utama dalam setiap keterlibatan dengan Washington.

“Menepati komitmen adalah dasar dari dialog yang bermakna. Ketidakpercayaan historis yang mendalam terhadap perilaku pemerintah AS tetap ada,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sinyal yang saling bertentangan dan tidak konstruktif dari pejabat Amerika membawa pesan yang jelas.

“Mereka menginginkan penyerahan Iran. Rakyat Iran tidak tunduk pada paksaan,” tegas Pezeshkian.

Tidak Ada Perundingan di Bawah Tekanan

Iran telah menegaskan bahwa negosiasi dalam kondisi saat ini—yang ditandai dengan blokade berkelanjutan dan apa yang disebutnya sebagai tuntutan tidak realistis—tidak dapat diterima.

Para pejabat menekankan bahwa partisipasi dalam perundingan tetap bergantung pada perubahan kondisi tersebut, mengisyaratkan bahwa Teheran tidak akan terlibat dalam proses yang dipandang dibentuk oleh tekanan, bukan oleh pemahaman bersama.

Di tengah berlanjutnya ketegangan, kesiapan Iran untuk “mengungkap kartu baru” menunjukkan bahwa perkembangan di lapangan kemungkinan akan menentukan fase berikutnya dari konfrontasi. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Keputusan Iran untuk tidak berpartisipasi dalam perundingan yang sedang berlangsung tetap tidak berubah, menurut informasi yang diperoleh dari Tasnim News Agency, meskipun Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa delegasi Amerika sedang dalam perjalanan menuju Pakistan.

Laporan Tasnim menyebutkan bahwa, hingga saat ini Teheran belum merevisi posisinya, dan menegaskan bahwa partisipasi dalam perundingan bergantung pada pemenuhan sejumlah prasyarat tertentu.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa tim negosiasi AS, yang dilaporkan mencakup Wakil Presiden JD Vance, sedang menuju Islamabad untuk melanjutkan pembicaraan. Namun, pejabat Iran belum mengonfirmasi adanya perubahan menuju keterlibatan.

Blokade Laut Jadi Hambatan Utama

Menurut laporan tersebut, blokade laut yang sedang berlangsung tetap menjadi hambatan besar bagi negosiasi. Isu ini telah disampaikan melalui jalur mediasi Pakistan, dengan pihak perantara dilaporkan mengangkat langsung persoalan tersebut kepada Trump.

Selain blokade, pejabat Iran juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai tuntutan AS yang berlebihan dan tidak realistis dalam pertukaran pesan terbaru, dengan menilai bahwa posisi tersebut menyisakan sedikit ruang bagi kemajuan yang berarti.

Teheran: Perundingan dalam Kondisi Saat Ini “Pemborosan Waktu”

Tim negosiasi Iran dilaporkan meyakini bahwa kecuali Washington mengadopsi pendekatan yang lebih realistis, perundingan tidak akan memiliki tujuan. Para pejabat menunjuk pada apa yang mereka gambarkan sebagai perhitungan keliru oleh Amerika Serikat—serupa dengan yang menyebabkan kemunduran di medan perang—yang masih membentuk sikap diplomatiknya.

Dalam kondisi seperti ini, Teheran tidak melihat alasan untuk terlibat dalam proses yang dianggapnya panjang dan tidak produktif, sekaligus menegaskan bahwa Iran tidak akan berpartisipasi dalam perundingan yang hanya menghabiskan waktu tanpa hasil nyata.

Peringatan terhadap “Teater Media”

Iran juga menyuarakan kekhawatiran bahwa laporan mengenai negosiasi yang akan segera terjadi mungkin merupakan bagian dari narasi yang didorong media, yang mengindikasikan kemungkinan adanya penyesatan dalam penggambaran upaya diplomatik.

Para pejabat menegaskan bahwa hingga hambatan-hambatan utama dihapuskan dan jalur yang jelas menuju kesepakatan yang dapat diterima terbuka, Iran tidak berniat bergabung dalam apa yang mereka sebut sebagai “teater Amerika.”

Pada saat yang sama, Teheran mengisyaratkan bahwa mereka tetap siap menghadapi konfrontasi kembali, memperingatkan bahwa Iran siap merespons secara militer jika diperlukan. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Seyed Majid Mousavi menyatakan bahwa Iran telah meningkatkan secara signifikan proses pembangunan kembali dan peningkatan kemampuan rudal serta drone selama periode gencatan senjata saat ini, dengan menekankan bahwa laju pemulihan kini melampaui tingkat sebelum perang.

Dalam sebuah video yang dirilis di media sosial, komandan Dirgantara IRGC tersebut menegaskan bahwa Iran tidak sekadar mengisi kembali cadangannya, tetapi juga mempercepat kesiapan operasional platform peluncur.

“Selama periode gencatan senjata, kecepatan kami dalam memperbarui dan mengisi kembali platform peluncur rudal dan drone bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum perang,” ujarnya.

Mousavi menambahkan bahwa pihak lawan tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan kondisi semacam itu secara mandiri, seraya mencatat bahwa ketergantungan mereka pada rantai pasok jarak jauh memaksa mereka untuk mendatangkan amunisi secara bertahap dari luar kawasan.

Dari Daya Hancur ke Daya Tahan

Perkembangan ini menunjukkan transformasi yang lebih dalam dalam karakter perang modern, di mana keunggulan tidak lagi ditentukan oleh skala serangan awal, melainkan oleh kemampuan untuk mempertahankan dan meregenerasi kekuatan di bawah tekanan.

Para pengamat militer mencatat bahwa perang atrisi mengungkap kesenjangan antara “kekuatan tampilan” dan “kekuatan berkelanjutan.” Banyak kekuatan mampu melancarkan pukulan awal yang besar, tetapi hanya sedikit yang mampu mempertahankan momentum operasional ketika tekanan logistik meningkat.

Dalam konteks ini, strategi Iran tampaknya berpusat pada apa yang dapat digambarkan sebagai “ketahanan operasional”—kemampuan tidak hanya untuk menyerap serangan awal tanpa runtuh, tetapi juga untuk dengan cepat membangun kembali dan kembali ke medan dengan kekuatan yang diperbarui.

Pendekatan ini telah mendefinisikan ulang makna jeda sementara dalam konflik. Alih-alih menandakan mundur, periode gencatan senjata dimanfaatkan sebagai jendela ekspansi, memungkinkan Iran meningkatkan kapabilitas sementara pihak lawan salah membaca dinamika medan.

Keunggulan Rantai Pasok vs Ketergantungan Eksternal

Elemen kunci dalam pergeseran ini adalah tingkat kemandirian Iran dalam produksi dan logistik. Konflik berkepanjangan memberikan tekanan besar pada rantai pasok, dan ketergantungan pada jalur panjang yang rentan semakin menjadi kelemahan struktural bagi Amerika Serikat dan sekutunya.

Sebaliknya, jaringan produksi yang berakar di dalam negeri dan terdesentralisasi memungkinkan Iran memiliki siklus penggantian yang lebih cepat, kemampuan adaptasi yang lebih tinggi, serta kesinambungan operasional di bawah tekanan.

Kesenjangan ini menjadi faktor penentu seiring waktu. Dalam perang atrisi, pertanyaan utamanya bukan siapa yang mendominasi fase awal, melainkan siapa yang mampu terus bertempur secara efektif jauh ke dalam siklus konflik.

Kemampuan Iran untuk menggantikan sumber daya pada tingkat yang sebanding—atau bahkan melampaui—tingkat konsumsinya menciptakan trajektori peningkatan, yang secara bertahap menggeser keseimbangan kekuatan. Sebaliknya, pihak yang bergantung pada pasokan eksternal menghadapi erosi bertahap, yang tercermin dalam menurunnya fleksibilitas operasional dan meningkatnya kehati-hatian strategis.

Dampak Psikologis dan Strategis

Di luar dimensi material, percepatan pembangunan kembali kemampuan ini mengirimkan pesan yang jelas: upaya untuk melemahkan struktur kekuatan Iran gagal menghasilkan dampak jangka panjang.

Hal ini memiliki implikasi baik bagi perhitungan di medan maupun perencanaan strategis yang lebih luas. Jika setiap serangan diikuti oleh pemulihan yang dipercepat, maka insentif untuk eskalasi lanjutan akan melemah, sementara ketidakpastian meningkat di dalam struktur komando lawan.

Dinamika semacam ini dapat memaksa peninjauan ulang terhadap tujuan awal perang. Target yang semula dirancang untuk kemenangan cepat atau pelemahan drastis semakin bergeser menuju strategi pembatasan dan manajemen krisis.

Model Perang Baru

Perkembangan yang sedang berlangsung menyoroti transformasi yang lebih luas dalam cara kekuatan didefinisikan dan dijalankan. Kekuatan militer tidak lagi diukur semata oleh jumlah persenjataan atau keunggulan teknologi, tetapi oleh kemampuan untuk mempertahankan siklus berkelanjutan antara produksi, pengerahan, dan regenerasi.

Model yang berkembang ini menempatkan ketahanan dan adaptabilitas sebagai pusat keunggulan strategis. Dalam kondisi seperti ini, faktor penentu bukan siapa yang memiliki sumber daya terbanyak, melainkan siapa yang paling efektif dalam membangun kembali dan mengerahkan ulang sumber daya tersebut.

Langkah Iran selama periode gencatan senjata baru-baru ini menggambarkan pergeseran ini. Apa yang tampak sebagai jeda di permukaan, pada praktiknya merupakan fase persiapan yang semakin intens—membentuk ulang medan sebelum putaran berikutnya dimulai.

Seiring konfrontasi memasuki fase yang berkepanjangan, kemampuan untuk membangun kembali lebih cepat daripada lawan pada akhirnya dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan hasil akhir. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Majid Mousavi, komandan Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), menyatakan bahwa Iran dengan cepat membangun kembali stok rudal dan drone selama periode gencatan senjata, seraya menegaskan bahwa pihak lawan gagal melakukan hal yang sama.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Minggu, Mousavi mengatakan bahwa militer Iran tidak hanya memulihkan kemampuannya, tetapi bahkan melampaui tingkat sebelum perang dalam pengisian kembali platform peluncur dan aset operasional.

Pemulihan Melampaui Tingkat Pra-Perang

Mousavi menekankan bahwa laju pemulihan sistem peluncur rudal dan drone semakin meningkat meskipun berada dalam masa gencatan senjata, yang menunjukkan kesiapan yang semakin tinggi.

“Selama periode gencatan senjata, kecepatan kami dalam memperbarui dan mengisi kembali platform peluncur rudal dan drone bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum perang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pasukan pertahanan Iran memanfaatkan jeda pertempuran untuk memperkuat kapasitas operasional, memastikan bahwa kesiapan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas.

Sang komandan juga membagikan rekaman yang menunjukkan proses perbaikan dan pengisian kembali, menyoroti skala dan kecepatan upaya militer yang sedang berlangsung.

Musuh Kesulitan Mengisi Ulang

Membandingkan posisi Iran dengan pihak lawan, Mousavi menyatakan bahwa musuh tidak mampu membangun kembali cadangan amunisinya dan masih bergantung pada jalur pasokan eksternal.

“Kami memiliki informasi bahwa musuh tidak mampu menciptakan kondisi seperti ini bagi dirinya sendiri dan terpaksa mendatangkan amunisi dari belahan dunia lain secara bertahap,” katanya.

Merujuk pada hasil yang lebih luas dari konflik tersebut, ia menambahkan bahwa pasukan Amerika dan Israel telah mengalami kemunduran di berbagai front.

“Mereka juga telah kalah pada tahap perang ini. Mereka telah kehilangan Selat Hormuz, dan mereka juga telah kehilangan Lebanon serta kawasan,” ujar Mousavi. (FG)

Pakistan, FAKTAGLOBAL.COM — Asim Munir, Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan, memperingatkan Donald Trump bahwa blokade laut Amerika Serikat yang menargetkan pelabuhan-pelabuhan Iran saat ini menghambat upaya untuk melanjutkan kembali perundingan antara Teheran dan Washington.

Menurut Reuters, yang mengutip sumber keamanan Pakistan, Munir menyampaikan kepada Trump bahwa blokade tersebut secara langsung menghambat upaya mediasi Islamabad untuk putaran kedua perundingan, setelah Iran mengumumkan tidak akan menghadiri negosiasi dalam kondisi saat ini.

Trump dilaporkan merespons bahwa ia akan mempertimbangkan saran tersebut.

Blokade Ganggu Jalur Mediasi

Perkembangan ini terjadi beberapa jam setelah pasukan Amerika Serikat menaiki sebuah kapal kargo Iran di Laut Oman, dalam apa yang oleh Teheran digambarkan sebagai bagian dari blokade maritim ilegal Washington terhadap perdagangan Iran.

Iran telah bersumpah akan membalas penyitaan tersebut dan memberi sinyal tidak akan mengirim delegasi ke Islamabad untuk perundingan lanjutan, menyusul pembicaraan sebelumnya bulan ini yang berakhir tanpa hasil.

Para pejabat di Teheran menunjuk apa yang mereka sebut sebagai tuntutan berlebihan dari Amerika Serikat, serta penolakan Washington untuk mencabut blokade, sebagai hambatan utama bagi tercapainya kesepakatan.

Jendela Gencatan Senjata Menyempit saat Perundingan Mandek

Pekan lalu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengonfirmasi bahwa proposal telah disampaikan melalui Munir selama kunjungannya ke Teheran, seraya menambahkan bahwa kerangka tersebut masih dalam peninjauan.

Delegasi Iran dan Amerika Serikat sebelumnya telah menggelar pembicaraan intensif di Pakistan pada 11 April, beberapa hari setelah Islamabad memediasi gencatan senjata yang bertujuan menghentikan agresi Amerika Serikat–Israel terhadap Iran, yang dimulai pada akhir Februari dan dibalas dengan respons besar-besaran dari Iran.

Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa tim negosiasi—yang dilaporkan dipimpin oleh JD Vance—akan dikirim ke Pakistan untuk perundingan baru, hanya beberapa hari sebelum gencatan senjata dijadwalkan berakhir pada 22 April. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menyatakan bahwa penyediaan keamanan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak akan diberikan secara cuma-cuma, terutama dalam kondisi di mana ekspor minyak Iran dibatasi.

Dalam sebuah unggahan yang dipublikasikan pada hari Senin, Aref mengatakan bahwa Iran tidak dapat diharapkan menjamin jalur pelayaran yang aman di salah satu koridor energi paling vital di dunia, sementara pada saat yang sama menghadapi apa yang ia sebut sebagai blokade maritim ilegal oleh Amerika Serikat yang menargetkan kapal-kapalnya sendiri.

“Tidak mungkin membatasi ekspor minyak Iran sambil mengharapkan keamanan gratis bagi pihak lain,” tulisnya.

Membingkai isu ini sebagai pilihan global yang lebih luas, Aref menambahkan: “Pilihannya jelas: entah pasar minyak bebas untuk semua, atau risiko biaya yang signifikan bagi semua pihak.”

Ia juga mengaitkan stabilitas pasar energi global dengan penghentian tekanan terhadap Iran, dengan menyatakan bahwa stabilitas harga bahan bakar global bergantung pada berakhirnya tekanan ekonomi dan militer terhadap Iran dan sekutunya secara terjamin dan berkelanjutan.

Sehari sebelumnya, Aref menegaskan bahwa Iran berniat mempertahankan capaian masa perang, khususnya di Selat Hormuz, dengan menyebut bahwa perkembangan tersebut telah mengurangi ketergantungan pada pencabutan sanksi dengan menjadikannya tidak efektif secara praktis.

Angkatan Bersenjata Iran sejak itu meningkatkan pengawasan terhadap jalur air strategis tersebut, memulihkan apa yang disebut para pejabat sebagai tingkat kontrol sebelumnya. Menurut pernyataan itu, pergerakan kapal secara efektif terhenti menyusul tindakan berkelanjutan dari Amerika Serikat. (FG)