Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Angkatan Bersenjata Iran secara resmi menyatakan baiat kepada Ayatullah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin baru Revolusi Islam dan Panglima Tertinggi, seraya menegaskan kembali komitmen mereka untuk membela Republik Islam di tengah meningkatnya konfrontasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Markas Pusat Khatam al-Anbiya, pimpinan militer Iran mengucapkan selamat kepada Majelis Khobregan Kepemimpinan atas pemilihan Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin ketiga Republik Islam Iran.

Pernyataan tersebut juga kembali menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan Grand Ayatullah Sayyed Ali Khamenei, yang digambarkan sebagai pemimpin umat Islam.

Angkatan Bersenjata Menyatakan Kesetiaan kepada Pemimpin Baru

Angkatan Bersenjata Iran menyatakan bahwa para komandan, pejuang, dan seluruh institusi militer telah menyatakan baiat kepada Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei sebagai Wali al-Faqih, Pemimpin Revolusi Islam, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Militer menggambarkan Pemimpin baru tersebut sebagai faqih yang memenuhi syarat, pemimpin yang adil, negarawan yang berpengetahuan luas, ulama yang saleh, serta administrator yang cakap.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya mereka di bawah komandonya untuk menjaga pencapaian Revolusi Islam.

Majelis Khobregan Dipuji atas Keputusan Bersejarah

Pernyataan tersebut memuji Majelis Khobregan Kepemimpinan karena telah menunjukkan pandangan jauh ke depan dan keteguhan dalam memilih seorang pemimpin yang mampu membimbing Republik Islam melewati apa yang disebut sebagai persimpangan sejarah yang kritis.

Menurut Angkatan Bersenjata, keputusan tersebut mencerminkan kebijaksanaan Majelis dalam memastikan kelangsungan kepemimpinan dan stabilitas sistem Islam di tengah kondisi perang.

Peringatan kepada Musuh-musuh Iran

Angkatan Bersenjata Iran memperingatkan bahwa di bawah kepemimpinan Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei, mereka akan membela negara dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.

Pernyataan itu secara khusus menyebut Amerika Serikat dan kekuatan permusuhan lainnya dari arogansi global sebagai musuh yang berupaya melemahkan Iran dan umat Islam.

Disebutkan pula bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan berdiri teguh hingga nafas terakhir dan tetes darah terakhir untuk melindungi keamanan negara serta kepentingan nasional dari setiap agresi.

Teks Lengkap Pernyataan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian.”
(Surah An-Nisa, Ayat 59)

Kepada bangsa Republik Islam Iran yang mulia, heroik, berani, dan penuh kewaspadaan,

Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Komando Markas Pusat Khatam al-Anbiya sekali lagi menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan Pemimpin umat Islam, Grand Ayatullah Imam Khamenei (semoga Allah mensucikan jiwanya yang suci).

Mereka juga menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia Ayatullah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai Wali al-Faqih dan Pemimpin Revolusi Islam oleh para anggota terhormat Majelis Khobregan Kepemimpinan, serta menyampaikan ucapan selamat ini kepada Yang Mulia Imam al-Mahdi (semoga jiwa kami menjadi tebusan baginya) dan kepada rakyat Iran yang mulia, penuh kesadaran, dan setia kepada Wilayah.

Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, bersama seluruh komandan, pejuang, dan keluarga besar Angkatan Bersenjata, sambil memperbarui komitmen mereka terhadap cita-cita dua pemimpin Revolusi Islam, menyatakan baiat mereka kepada Ayatullah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai seorang faqih yang memenuhi syarat, pemimpin yang adil, memahami tuntutan zaman, negarawan yang cakap, ulama yang berilmu dan beramal, zahid, bertakwa, serta administrator yang bijaksana.

Di bawah komandonya, mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha mereka, dan di bawah kepemimpinan faqih yang adil tersebut mereka akan berjuang untuk mewujudkan cita-cita Revolusi Islam.

Para anggota terhormat Majelis Khobregan telah menunjukkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan dengan memilih seorang pemimpin yang layak untuk memimpin sistem suci Republik Islam melewati persimpangan sejarah yang kritis, sebuah tindakan yang patut dihargai dan dipuji.

Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa di bawah perintah dan arahan Pemimpin yang dipilih oleh Majelis Khobregan, Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei (semoga bayangannya tetap menaungi), sebagai Wali al-Faqih, Pemimpin, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, mereka akan tampil di medan dengan kekuatan, keteguhan, dan semangat jihad yang lebih besar dari sebelumnya untuk menjaga pencapaian Revolusi Islam.

Mereka juga menegaskan bahwa musuh-musuh umat Islam — terutama Amerika Serikat yang kriminal dan kekuatan permusuhan dari arogansi global — akan dibuat menyesal atas setiap agresi, serangan, atau pelanggaran terhadap kaum Muslimin dan bangsa Iran yang mulia, sabar, beriman, dan revolusioner.

Angkatan Bersenjata akan melawan dan berdiri teguh hingga nafas terakhir dan tetes darah terakhir di bawah komando Pemimpin tercinta mereka dalam membela kepentingan dan keamanan negara terhadap konspirasi musuh-musuh Islam dan Iran tercinta.

Staf Umum Angkatan Bersenjata
Markas Pusat Khatam al-Anbiya

(FG)

Afghanistan | FAKTAGLOBAL.COM — Kementerian Pertahanan Nasional Afghanistan mengumumkan bahwa operasi militer balasan terhadap posisi rezim militer Pakistan telah resmi berakhir, menyusul serangan udara Pakistan baru-baru ini ke wilayah Afghanistan.

Menurut pernyataan yang dikutip TOLOnews, operasi tersebut dilaksanakan sebagai respons langsung atas apa yang digambarkan Kabul sebagai serangan udara berulang oleh pasukan Pakistan di dalam wilayah Afghanistan.

Kementerian menyatakan keputusan melancarkan operasi itu bersifat defensif dan dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran kedaulatan Afghanistan.

Rincian Keterlibatan Militer

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan operasi balasan yang menargetkan pos-pos militer Pakistan di sepanjang apa yang disebut sebagai Garis Durand berakhir pada tengah malam atas perintah langsung Kepala Staf Umum.

Pernyataan tersebut mengklaim bahwa selama operasi berlangsung, 55 tentara Pakistan tewas, dengan sebagian jenazah ditinggalkan, sementara ratusan senjata ringan dan berat disita oleh pasukan Afghanistan.

Kementerian juga melaporkan bahwa dua markas militer dan 19 pos milik pasukan Pakistan berhasil dikuasai selama operasi, serta beberapa tentara Pakistan ditangkap hidup-hidup.

Kabul Bingkai Operasi sebagai Respons Defensif

Menurut pernyataan yang sama, delapan tentara Afghanistan tewas dan 11 lainnya terluka selama pertempuran.

Secara terpisah, kementerian menyebut serangan udara Pakistan menargetkan sebuah kamp sementara bagi para pengungsi yang kembali di wilayah Torkham, melukai 13 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Kementerian Pertahanan Afghanistan menggambarkan serangan udara tersebut sebagai bagian dari tindakan militer Pakistan yang lebih luas terhadap wilayah Afghanistan, seraya menegaskan bahwa operasi balasan dilakukan sebagai respons langsung atas serangan-serangan itu.

Para pejabat Afghanistan menekankan bahwa operasi tersebut tidak dilancarkan secara sewenang-wenang, melainkan merupakan balasan langsung atas apa yang mereka sebut sebagai agresi militer Pakistan baru-baru ini.

Kementerian menyatakan Afghanistan berhak mempertahankan wilayahnya dan merespons tindakan militer eksternal, seraya menegaskan bahwa tanggung jawab atas eskalasi sepenuhnya berada pada pihak yang memulai serangan. (FG)

Pyongyang | FAKTAGLOBAL.COM — Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) menegaskan kembali arah politik dan strategisnya dengan terpilihnya kembali Kim Jong Un sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea, menurut laporan media pemerintah, menyusul sebuah kongres partai besar.

Kongres tersebut, salah satu peristiwa politik paling penting di DPRK, mengesahkan peta jalan lima tahun baru yang berpusat pada kedaulatan nasional, daya tangkal strategis, dan stabilitas jangka panjang di tengah tekanan eksternal yang terus berlanjut.

Para delegasi partai memuji kepemimpinan Kim Jong Un karena berhasil mengonsolidasikan persatuan internal dan memperkuat posisi internasional DPRK di bawah kondisi tekanan politik, militer, dan ekonomi yang berkelanjutan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regionalnya.

Terpilihnya kembali ini menandai kesinambungan pemerintahan dan menegaskan kepercayaan partai terhadap arah strategis Kim, yang menekankan pertahanan diri, pengambilan keputusan yang mandiri, serta perlawanan terhadap pemaksaan dari luar.

Daya Tangkal Nuklir dan Modernisasi Pertahanan

Sejak mengambil alih kepemimpinan pada 2011, Kim telah mengawasi transformasi menyeluruh atas postur pertahanan DPRK.

Menurut catatan resmi, hal ini mencakup pengembangan daya tangkal nuklir yang kredibel, sejumlah uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM), perluasan teknologi rudal berbahan bakar padat, serta kemajuan dalam kemampuan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM).

Pimpinan DPRK secara konsisten membingkai kemajuan-kemajuan tersebut sebagai langkah defensif yang diperlukan akibat tekanan militer, sanksi, dan ancaman berkelanjutan dari Washington dan kekuatan sekutunya di kawasan.

Sejalan dengan itu, DPRK juga memperkenalkan sistem rudal taktis baru, mengembangkan riset teknologi hipersonik, serta memperluas program pengintaian dan satelit, yang mencerminkan modernisasi lebih luas atas kekuatan konvensional dan strategisnya.

Pembangunan Domestik dan Dorongan Infrastruktur

Seiring dengan konsolidasi pertahanan, kongres juga menyoroti inisiatif pembangunan domestik yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Kim. Inisiatif ini mencakup proyek perumahan dan infrastruktur berskala besar, khususnya di Pyongyang, di mana distrik-distrik hunian baru dan pembangunan perkotaan telah mengubah lanskap ibu kota.

Kampanye pembangunan regional, restrukturisasi pertanian, dan program pengembangan ilmiah juga disebut sebagai pilar utama ketahanan ekonomi di tengah tekanan sanksi.

Para pejabat menegaskan kembali peran sentral sains, teknik, dan pendidikan teknis dalam menopang pembangunan nasional dan kemampuan pertahanan di bawah doktrin kemandirian.

Posisi Diplomatik dan Penjajaran Multipolar

Di panggung internasional, masa kepemimpinan Kim mencakup periode diplomasi tingkat tinggi, terutama pertemuan puncak pada 2018 dan 2019 yang meningkatkan profil DPRK dalam diskusi keamanan global.

Meski perundingan kemudian mandek akibat apa yang digambarkan Pyongyang sebagai tuntutan Washington yang kaku dan sepihak, pertemuan-pertemuan tersebut menegaskan status DPRK sebagai aktor kunci dalam dinamika keamanan kawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pyongyang telah memperkuat koordinasi dengan China dan Rusia, memosisikan hubungan tersebut dalam kerangka multipolar yang lebih luas yang menolak struktur keamanan yang didominasi Amerika Serikat.

Restrukturisasi Partai dan Keberlanjutan Jangka Panjang

Kongres ini juga diperkirakan akan meresmikan penyesuaian generasi di dalam partai dan aparatur negara, dengan kader-kader yang lebih muda dipromosikan ke posisi-posisi kunci. Para pejabat menggambarkan proses ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kesinambungan institusional dan stabilitas politik.

Para delegasi menekankan bahwa terpilihnya kembali Kim tidak hanya mencerminkan kesinambungan kepemimpinan, tetapi juga penegasan kembali arah nasional yang berlandaskan kesiapan pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan pilihan kebijakan berdaulat yang bebas dari campur tangan eksternal.

Seiring terbentuknya strategi lima tahun yang baru, DPRK menampilkan citra konsolidasi internal dan kejelasan strategis, yang ditopang oleh kesinambungan kepemimpinan dan postur pertahanan yang dirancang untuk menghadapi tekanan berkelanjutan dari kekuatan-kekuatan yang bermusuhan. (FG)

Korea Utara | FAKTAGLOBAL.COM — Republik Rakyat Demokratik Korea telah memamerkan puluhan peluncur roket berkemampuan nuklir dalam sebuah upacara besar yang dihadiri oleh Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un, hanya beberapa hari menjelang kongres kesembilan Partai Buruh Korea yang berkuasa.

Menurut media pemerintah, presentasi tersebut menampilkan generasi baru sistem peluncur roket ganda 600 mm yang mampu membawa hulu ledak nuklir, menandai salah satu pameran persenjataan paling signifikan Pyongyang dalam beberapa tahun terakhir.

Peluncur 600 mm Diperkenalkan sebagai “Senjata Strategis”

Media Korea Utara melaporkan bahwa 50 unit peluncur roket secara resmi dipersembahkan oleh para pekerja sektor industri persenjataan dalam sebuah upacara di Pyongyang.

Kim Jong Un menggambarkan sistem tersebut sebagai senjata yang “luar biasa” dan “menarik”, serta menyebutnya sebagai “senjata paling unggul di dunia untuk serangan terpusat dengan daya hancur superbesar”.

Kim menyatakan bahwa senjata tersebut cocok untuk apa yang ia sebut sebagai “serangan khusus”, sebuah frasa yang secara luas dipahami merujuk pada misi nuklir, dan mengatakan bahwa sistem ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan strategis jika terjadi konflik.

Foto-foto yang dirilis media pemerintah memperlihatkan puluhan kendaraan peluncur yang berbaris rapi di alun-alun House of Culture Pyongyang, lokasi yang dijadwalkan menjadi tempat penyelenggaraan kongres partai mendatang.

Klaim Kecerdasan Buatan dan Daya Tangkal

Menurut pernyataan resmi, sistem peluncur roket baru ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan dan sistem pemandu gabungan, yang meningkatkan akurasi serta efektivitas operasionalnya.

Kim menegaskan bahwa senjata tersebut dimaksudkan untuk menangkal kekuatan musuh dan memastikan bahwa “tidak ada kekuatan musuh yang dapat mengharapkan perlindungan” jika senjata ini digunakan.

Kantor Berita Yonhap Korea Selatan mengutip Kim yang mengatakan bahwa sistem ini merupakan lompatan menentukan dalam kemampuan militer Korea Utara.

Kongres Partai Akan Menentukan Arah Militer dan Nuklir

Pameran ini berlangsung menjelang kongres kesembilan Partai Buruh Korea, yang diselenggarakan setiap lima tahun dan dipandang sebagai peristiwa politik terpenting di Korea Utara. Kongres tersebut diperkirakan akan menguraikan strategi politik, militer, dan nuklir Pyongyang untuk lima tahun ke depan.

Kim mengatakan bahwa kongres tersebut akan mengumumkan “tahap berikutnya dari inisiatif pertahanan mandiri” dan mempercepat upaya modernisasi serta perluasan kemampuan militer negara itu untuk menghadapi ancaman eksternal.

Kongres partai sebelumnya, yang digelar pada Januari 2021, menekankan penguatan daya tangkal nuklir, pengembangan industri pertahanan, restrukturisasi ekonomi, dan pengurangan ketergantungan eksternal—kebijakan yang kemudian diikuti oleh serangkaian uji coba rudal dan senjata yang memicu reaksi luas internasional.

Implikasi Regional dan Penilaian Militer

Militer Korea Selatan mengatakan bahwa mereka memantau secara ketat pengembangan senjata Korea Utara. Para analis memperkirakan bahwa sistem peluncur 600 mm ini memiliki jangkauan hingga 400 kilometer, sehingga seluruh wilayah Korea Selatan berada dalam jangkauan.

Analis kawasan mencatat bahwa jika dilengkapi dengan hulu ledak nuklir taktis, satu baterai peluncur semacam itu dapat menimbulkan kerusakan parah pada instalasi militer utama, termasuk pangkalan udara.

Seoul, yang terletak kurang dari 50 kilometer dari perbatasan antar-Korea pada titik terdekatnya, tetap berada dalam posisi yang sangat rentan dalam skenario eskalasi apa pun.

Memburuknya Hubungan Antar-Korea

Hubungan antara Pyongyang dan Seoul memburuk tajam dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara secara efektif telah menghentikan dialog dengan Korea Selatan sejak 2019, menyusul runtuhnya diplomasi nuklir dengan Amerika Serikat akibat sanksi.

Sejak itu, Pyongyang meninggalkan retorika lama tentang reunifikasi damai dan menyatakan bahwa Semenanjung Korea terdiri dari dua negara yang saling bermusuhan.

Dalam pernyataan terpisah, adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, memperingatkan bahwa Korea Utara tengah memperkuat keamanan perbatasan, dengan merujuk pada dugaan penyusupan drone dari Selatan. Ia mengatakan bahwa mencegah insiden semacam itu akan menguntungkan Korea Selatan, seraya menegaskan bahwa “perbatasan dengan musuh harus kokoh.” (FG)

Munich | FAKTAGLOBAL.COM — Menteri Luar Negeri China Wang Yi memanfaatkan Munich Security Conference untuk menyampaikan pembelaan yang tegas dan lugas terhadap multilateralisme, memperingatkan bahaya pemusatan kekuasaan global di tangan segelintir negara, serta menyerukan kerja sama alih-alih konfrontasi.

Berbicara dalam sesi tingkat tinggi “Conversation with China” pada Sabtu, Wang menegaskan bahwa multilateralisme sejati—bukan politik blok atau dominasi sepihak—tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak bagi stabilitas global.

“Konsentrasi kekuasaan global di tangan segelintir pihak tidak populer dan tidak berkelanjutan,” ujar Wang, seraya mendesak kekuatan-kekuatan besar untuk meninggalkan pola pikir hegemonik dan menghormati kedaulatan setara semua negara.

China Tegaskan Peran Sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wang menekankan bahwa revitalisasi sistem United Nations merupakan prasyarat penting untuk mereformasi tata kelola global, seraya menegaskan tidak ada negara yang berhak mendikte aturan internasional secara sepihak.

Ia menyoroti Global Governance Initiative (GGI) China sebagai inisiatif yang sejalan dengan arah progresif sejarah, serta menambahkan bahwa GGI telah mendapat keterlibatan internasional yang luas sejak diluncurkan.

Huang Ping, Direktur Institute of European Studies di Chinese Academy of Social Sciences, mengatakan kepada Global Times bahwa pernyataan Wang menegaskan kembali komitmen jangka panjang China terhadap kerja sama multilateral dan hasil yang saling menguntungkan di tengah meningkatnya volatilitas global.

China dan Eropa: Mitra, Bukan Pesaing Sistemik

Wang dengan tegas menolak narasi Barat yang menggambarkan China sebagai “pesaing sistemik” bagi Eropa, dan menyebutnya sebagai produk persepsi keliru serta bias ideologis.

Ia menunjuk pada fakta konkret: nilai perdagangan harian China–Eropa yang melampaui 2 miliar dolar AS dan ratusan mekanisme kerja sama aktif di sektor ekonomi, teknologi, dan budaya—indikator jelas dari saling ketergantungan yang mendalam, bukan rivalitas.

Dalam pembicaraan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Wang menyatakan bahwa keterbukaan China yang berkelanjutan akan menciptakan peluang yang lebih luas bagi bisnis Jerman. Merz, pada gilirannya, mendorong peningkatan investasi Jerman di China, menegaskan kembali komitmen Berlin pada kebijakan satu-China, serta mengakui bahwa globalisasi telah menghadirkan manfaat timbal balik bagi kedua pihak.

Eropa Meninjau Ulang Penyelarasan Otomatis dengan Washington

Menurut Huang Ping, sejumlah negara Eropa kini meninjau ulang postur strategis mereka terhadap China dan Amerika Serikat. Jerman dan negara lain kian mengadopsi pendekatan pragmatis, memandang China sebagai mitra kerja sama jangka panjang, bukan ancaman.

Perubahan ini mencerminkan meningkatnya kegelisahan Eropa terhadap pendekatan Washington yang semakin koersif dan transaksional terhadap para sekutunya.

Dua Visi yang Bertolak Belakang di Munich

Pidato Wang tampil kontras tajam dengan pernyataan yang disampaikan pada konferensi yang sama oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Sementara China mengadvokasi multilateralisme, penghormatan terhadap sistem PBB, dan kemitraan tanpa prasyarat ideologis, Rubio menepis tatanan internasional berbasis aturan dan mendesak Eropa untuk berbaris dengan Washington dalam isu imigrasi, kebijakan iklim, dan belanja pertahanan.

Rubio mengejek inisiatif iklim Eropa sebagai “kultus iklim” dan membingkai pengendalian perbatasan sebagai isu peradaban, memperlihatkan visi sepihak yang memprioritaskan agenda politik Amerika di atas otonomi strategis Eropa. Pidatonya juga minim substansi soal Ukraina dan tidak memberikan rujukan bermakna terhadap Rusia.

Pilihan Strategis bagi Eropa

Konferensi Munich dengan demikian menghadirkan dua jalur yang sangat berbeda bagi Eropa:

satu berbasis kerja sama, perdagangan, dan kesetaraan dalam dunia multipolar, sebagaimana diusulkan China;
yang lain berpusat pada konformitas ideologis dan subordinasi di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.

Seiring berlanjutnya erosi dominasi Barat dan percepatan pergeseran kekuatan global, pesan China di Munich menegaskan posisi Beijing sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong tatanan internasional yang lebih seimbang, inklusif, dan multipolar. (FG)

China | FAKTAGLOBAL.COM — China menyatakan penentangan tegas terhadap keputusan terbaru Israel yang memperluas permukiman ilegal dan memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki, seraya menegaskan kembali bahwa solusi dua negara tetap menjadi kerangka dasar dalam penyelesaian masalah Palestina.

Berbicara dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa Gaza dan Tepi Barat merupakan bagian yang “tidak terpisahkan” dari wilayah Palestina.

Pernyataan tersebut dilaporkan oleh media yang berafiliasi dengan negara, Global Times.

Beijing Menolak Ekspansi Permukiman dan Upaya Aneksasi

Lin mengatakan bahwa China secara konsisten menentang pembangunan permukiman baru Israel di wilayah Palestina yang diduduki, serta menolak segala upaya untuk menganeksasi atau menyerobot tanah Palestina.

“China secara konsisten menentang pembangunan permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki dan menolak semua upaya untuk menganeksasi atau menyerobot wilayah Palestina,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut merusak fondasi politik dari solusi dua negara.

Peringatan terhadap Eskalasi di Gaza dan Tepi Barat

Juru bicara tersebut memperingatkan bahwa situasi saat ini di Gaza tetap sangat rapuh dan mendesak pihak-pihak terkait untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau semakin mengguncang stabilitas kawasan.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah sepihak yang mengubah realitas di lapangan hanya akan memperdalam kontradiksi dan mendorong eskalasi situasi.

Pernyataan China itu disampaikan setelah kabinet keamanan Israel menyetujui langkah-langkah baru yang bertujuan memperluas pembangunan permukiman ilegal dan mengonsolidasikan kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Menurut media Israel, keputusan tersebut mencakup pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah di Tepi Barat kepada pemukim Israel, pembukaan segel catatan kepemilikan tanah, serta pengalihan kewenangan penerbitan izin pembangunan di sebuah blok permukiman dekat Hebron dari pemerintah kota Palestina ke administrasi sipil Israel.

Lin kembali menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi jalur fundamental untuk menyelesaikan perjuangan Palestina, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sikap ini menegaskan penentangan berkelanjutan China terhadap ekspansi permukiman Israel serta penolakannya terhadap kebijakan yang bertujuan memperkokoh pendudukan atas tanah Palestina. (FG)

Pakistan | FAKTAGLOBAL.COM — Geng teroris ISIS secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menargetkan sebuah masjid Syiah di ibu kota Pakistan, Islamabad, dalam salah satu serangan paling berdarah terhadap jamaah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut penjaga Masjid Imam Bargah Khadijat-ul-Kubra, tiga penyerang menyerbu lokasi tersebut saat salat Jumat berlangsung, melukai seorang petugas keamanan setempat sebelum meledakkan bahan peledak berkekuatan besar yang menewaskan sedikitnya 30 orang dan melukai lebih dari 130 lainnya.

Serangan Terkoordinasi Saat Salat Jumat

“Saya berada di rumah dekat Masjid Imam Bargah ketika mendengar suara tembakan,” ujar penjaga masjid, Ishfaq, kepada kantor berita Rusia RIA Novosti.

“Ketika saya berlari menuju masjid, saya mendapati seorang petugas keamanan setempat tergeletak di tanah dalam keadaan terluka. Ia mengatakan bahwa tiga penyerang telah menerobos masuk ke Imam Bargah.”

Ledakan terjadi saat salat sedang berlangsung, menyebabkan korban massal di kalangan jamaah di dalam masjid. Sejumlah korban luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat ketika layanan darurat tiba di lokasi.

Otoritas Pakistan telah meluncurkan penyelidikan terkait jenis ledakan tersebut. Dikonfirmasi bahwa masjid saat itu dijaga oleh petugas keamanan setempat, bukan oleh aparat kepolisian.

Saksi Mata Soroti Masalah Keamanan

Saksi mata, Sardar Suhail Hasan, yang tengah melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid Sunni di dekat lokasi, mengatakan bahwa pengamanan di Imam Bargah tampak sangat tidak memadai.

“Langkah-langkah keamanan sangat kurang, dan tidak ada pemeriksaan yang layak di Imam Bargah maupun di sekitar masjid,” ujarnya.

“Saya yakin apa yang terjadi merupakan kegagalan serius kepolisian Islamabad dan otoritas setempat, terutama karena tidak ada pasukan keamanan yang dikerahkan pada waktu yang sangat sensitif seperti ini.”

Menargetkan Tempat Ibadah

Masjid Imam Bargah Khadijat-ul-Kubra merupakan tempat ibadah umat Islam Syiah. Laporan awal menunjukkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan masih akan bertambah, mengingat sejumlah korban berada dalam kondisi kritis.

Menanggapi serangan tersebut, analis politik Seyed Mohammad Marandi menulis di platform X bahwa pengeboman ini kembali mengungkap peran kelompok ekstremis takfiri dalam kekerasan sektarian.

“Sedikitnya 31 Muslim Syiah telah terbunuh dalam sebuah bom bunuh diri di sebuah masjid di Islamabad, Pakistan,” tulisnya.

“Serangan semacam ini kembali menunjukkan bahwa kaum takfiri Salafi dan Wahhabi adalah alat Zionisme.”

Serangan ini kembali memicu kekhawatiran atas pola berkelanjutan kekerasan anti-Syiah di Pakistan, sementara penyelidikan terhadap jaringan operasional di balik serangan tersebut masih berlangsung.

Hizbullah Mengecam ‘Terorisme Takfiri’

Hizbullah dengan tegas mengecam pengeboman tersebut, menyebutnya sebagai tindakan “terorisme takfiri” yang dilakukan saat salat Jumat di Masjid Khadija al-Kubra.

Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah menyatakan serangan itu menunjukkan bahwa ideologi takfiri yang menyimpang—yang digerakkan oleh geng pembunuh haus darah yang mengkafirkan siapa pun yang tidak sejalan dengan mereka—masih menjadi alat berbahaya untuk menyebarkan fitnah, kerusakan, dan ketidakstabilan, serta untuk merongrong keamanan bangsa dan masyarakat.

Gerakan perlawanan itu menegaskan bahwa ideologi ekstremis semacam ini tidak hanya menargetkan satu kelompok, melainkan menyerang siapa pun yang berdiri di pihak kebenaran melawan kebatilan, tanpa memandang agama, jenis kelamin, atau etnis.

Hizbullah menyerukan kerja sama menyeluruh di antara negara-negara Arab dan Islam di bidang keamanan, pendidikan, intelektual, budaya, dan keagamaan guna memberantas ideologi kriminal ini dan menyingkirkan para pelakunya dari masyarakat.

Pernyataan tersebut juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para syuhada, mendoakan rahmat bagi para korban, serta kesembuhan segera bagi para korban luka, seraya menyerukan keamanan dan stabilitas bagi rakyat Pakistan.

Pertanyaan atas Kesiapan Keamanan

Penjaga masjid, Ishfaq, menegaskan bahwa para penyerang berhasil menembus masjid meskipun terdapat petugas keamanan, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dan perlindungan tempat-tempat ibadah.

Otoritas terus menyelidiki serangan tersebut, sementara Pakistan berduka atas salah satu serangan paling mematikan terhadap warga sipil di ibu kota dalam beberapa tahun terakhir. (FG)

Iran | FAKTAGLOBAL.COM — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengakui bahwa puluhan ribu tentara Amerika yang dikerahkan di Asia Barat berada dalam jangkauan operasional rudal dan drone Iran, yang secara efektif merupakan pengakuan atas kerentanan pasukan AS yang ditempatkan di dekat perbatasan Iran.

Berbicara dalam sebuah dengar pendapat di Kongres AS, menteri luar negeri pemerintahan Trump tersebut, sambil mengulangi delusi dan kesombongan presidennya terhadap Iran serta terhadap kedudukan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, pada saat yang sama mengakui konsekuensi mematikan dari setiap bentuk petualangan militer terhadap Iran.

Rubio menyatakan bahwa antara 30.000 hingga 40.000 tentara Amerika dikerahkan di delapan atau sembilan pangkalan militer di kawasan tersebut, yang seluruhnya berada dalam jangkauan kemampuan rudal balistik dan drone Iran.

“Semua itu berada dalam jangkauan ribuan drone dan rudal balistik Iran,” kata Rubio, seraya menggambarkan kemampuan Iran sebagai ancaman langsung terhadap keberlanjutan kehadiran militer AS di kawasan.

Pengakuan atas Daya Tangkal Iran

Rubio, sembari menegaskan klaim Washington atas hak untuk melakukan tindakan pendahuluan, menyatakan bahwa pemerintahan Trump terus mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai opsi “pertahanan pendahuluan”, sebuah formulasi yang berulang kali digunakan Washington untuk membenarkan eskalasi militer di luar negeri.

“Presiden selalu mempertahankan opsi pertahanan pendahuluan,” ujar Rubio, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat berupaya mempertahankan postur kekuatan yang memadai di kawasan untuk merespons secara militer jika Iran memutuskan untuk menargetkan pasukan AS.

Ia juga mengakui kemampuan militer Iran, dengan menyebut bahwa Teheran telah mengembangkan “ribuan demi ribuan rudal balistik,” sebuah pernyataan yang secara implisit mengakui kekuatan daya tangkal Iran terhadap pengerahan militer asing di dekat perbatasannya.

Kehadiran Militer AS dalam Sorotan

Rubio juga mengakui bahwa pengerahan militer AS dalam skala besar itu sendiri menuntut langkah-langkah pertahanan yang lebih tinggi, dengan mengatakan bahwa Washington harus mempertahankan cukup banyak pasukan dan kemampuan di kawasan tersebut untuk melindungi tentaranya jika mereka diserang.

“Kami harus memiliki pasukan dan kemampuan yang cukup di kawasan ini untuk membela diri jika Iran memutuskan menyerang pasukan kami,” katanya, sembari menyatakan harapannya agar situasi tersebut tidak berkembang menjadi konfrontasi militer terbuka.

Retorika Eskalatif di Tengah Tekanan Diplomatik

Pernyataan tersebut muncul di saat Presiden Donald Trump mengeluarkan ancaman militer yang semakin eksplisit jika Iran menolak perundingan mengenai program nuklirnya. Para pejabat AS berulang kali menjadikan persenjataan rudal dan drone Iran sebagai pembenaran atas postur militer Washington di kawasan.

Namun, para pejabat Iran secara konsisten menolak perundingan yang dilakukan di bawah paksaan atau ancaman.

Ali Shamkhani, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, sebelumnya memperingatkan bahwa setiap aksi militer AS akan dianggap sebagai awal dari sebuah perang dan akan dibalas dengan respons yang segera, menyeluruh, dan belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk terhadap Tel Aviv dan para sekutu regional AS.

Terlepas dari ancaman Washington, para pejabat Iran menegaskan bahwa kemampuan militer Iran bersifat murni defensif dan berakar pada daya tangkal, sementara Amerika Serikat terus mengoperasikan pangkalan-pangkalan militernya ribuan kilometer dari wilayahnya sendiri.

China | FAKTAGLOBAL.COM — Amerika Serikat telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk melakukan kunjungan ke Washington, menurut laporan media Amerika Serikat dan internasional, di saat kontak antara kedua pihak terus berlangsung meskipun setahun terakhir ditandai oleh tekanan ekonomi dan ketegangan politik.

Duta Besar AS untuk China David Perdue mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump telah menyampaikan undangan tersebut kepada mitranya dari China. Perdue menambahkan bahwa Xi juga telah mengundang Trump untuk mengunjungi China pada bulan April.

Perdue mengklaim bahwa kedua negara sebagian besar telah melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan mereka tahun lalu, dengan merujuk pada kerja sama di bidang-bidang seperti pembelian zat terkait fentanil dan kedelai—isu yang berulang kali dimanfaatkan Washington dalam negosiasi perdagangan dan keamanan.

Ia juga menegaskan bahwa otoritas China telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum AS, seraya menyatakan bahwa untuk pertama kalinya institusi dari kedua negara bekerja bersama dalam isu fentanil. Para pejabat AS mempresentasikan koordinasi terbatas ini sebagai bukti dari apa yang mereka sebut sebagai “kemajuan praktis”.

Perdue selanjutnya mengklaim bahwa komunikasi antara Trump dan Xi menunjukkan adanya kesiapan untuk memperluas keterlibatan di berbagai bidang, seraya menyatakan bahwa saat ini terdapat tingkat “rasa hormat dan kepercayaan” antara kedua pihak—meskipun Washington terus menggunakan tarif, ancaman, dan langkah-langkah sepihak terhadap Beijing.

Pertemuan Diperkirakan Berlangsung di Tengah Rivalitas Strategis yang Berlanjut

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump dan Xi dapat bertemu hingga empat kali tahun ini dalam berbagai forum internasional.

Sejak Trump memulai masa jabatannya saat ini pada Januari tahun lalu, kedua pemimpin telah melakukan sejumlah kontak, termasuk pertemuan tatap muka pada bulan Oktober di Busan, Korea Selatan, yang oleh pejabat AS digambarkan sebagai pertemuan yang sukses. Keduanya juga beberapa kali melakukan pembicaraan melalui telepon sepanjang tahun.

Meski terdapat sinyal diplomatik tersebut, hubungan antara Amerika Serikat dan China tetap bergejolak.

Selama setahun terakhir, hubungan bilateral mengalami eskalasi secara berkala menyusul penerapan tarif tinggi oleh Washington terhadap barang-barang China, yang memicu langkah balasan dari Beijing dan menyebabkan kemunduran sementara dalam hubungan kedua negara.

China dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada bulan November di kota selatan Shenzhen, Provinsi Guangdong. Sementara itu, Trump dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT G20 pada bulan Desember, dengan pertemuan tahunan tersebut akan digelar di Florida Selatan.

Meski Washington kini berbicara tentang keterlibatan, hubungan yang lebih luas tetap ditandai oleh rivalitas strategis, dengan pendekatan AS berlangsung di tengah tekanan ekonomi berkelanjutan dan persaingan geopolitik. (FG)

Korea Utara | FAKTAGLOBAL.COM — Media Korea Utara melaporkan bahwa Pyongyang pada Selasa telah melakukan uji coba eksperimental terhadap sistem peluncur roket ganda kaliber besar versi terbaru yang mengintegrasikan teknologi baru.

Radio Voice of Korea pada Selasa malam menyebutkan bahwa Biro Rudal Umum Korea Utara melaksanakan uji tembak langsung yang melibatkan empat roket, yang menghantam sasaran laut dengan kekuatan tinggi pada jarak sekitar 360 kilometer.

Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un secara langsung mengawasi uji coba sukses sistem peluncur roket multi-kaliber tersebut pada hari Selasa.

Menurut kantor berita tersebut, Kim menyatakan bahwa latihan itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam daya serang senjata, kemampuan manuver, serta tingkat akurasinya.

“Uji coba ini akan menjadi sumber tekanan psikologis yang berat dan ancaman serius bagi kekuatan-kekuatan yang berupaya memprovokasi konfrontasi militer dengan kami,” Kim dikutip mengatakan. (FG)

Afghanistan | FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah ledakan di sebuah restoran China di pusat Kabul pada Senin menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai lebih dari selusin lainnya, menurut layanan darurat Afghanistan dan pejabat kepolisian.

Ledakan tersebut menghantam restoran Chinese Noodle di kawasan Shahr-e-Naw, sebuah distrik yang dikenal dengan para penjual bunga. Seorang jurnalis Agence France-Presse yang berada di lokasi melaporkan terlihatnya kendaraan polisi dan sebuah ambulans tak lama setelah ledakan.

Juru bicara kepolisian Kabul, Khalid Zadran, mengatakan restoran tersebut terutama melayani Muslim China dan mengonfirmasi adanya korban tewas.

“Seorang Muslim China bernama Ayub dan enam warga Afghanistan tewas, sementara beberapa lainnya terluka. Ledakan terjadi di dekat dapur,” kata Zadran dalam sebuah pernyataan.

Zadran menambahkan bahwa penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Informasi awal dari kepolisian sempat menyebut lokasi tersebut sebagai sebuah hotel sebelum dipastikan bahwa targetnya adalah restoran.

Cabang Afghanistan dari kelompok Islamic State kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, dengan menyatakan bahwa aksi itu dilakukan oleh seorang pelaku bom bunuh diri. (FG)

Jepang | FAKTAGLOBAL.COM — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pada Senin bahwa ia akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat dan menggelar pemilihan umum dadakan pada 8 Februari, dengan meminta para pemilih untuk menentukan apakah ia harus terus memimpin negara tersebut.

Langkah ini diambil kurang dari empat bulan setelah ia menjabat, di tengah kritik bahwa keputusan tersebut lebih mengutamakan keuntungan politik dibandingkan tata kelola pemerintahan.

Tokoh oposisi dan para pengkritik menilai pemilu musim dingin yang mendadak ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan tingkat dukungan publik yang masih tinggi dan mengonsolidasikan kekuasaan sebelum penolakan meningkat, sekaligus semakin menyelaraskan Jepang dengan kerangka politik dan keamanan yang dipimpin Amerika Serikat, yang kian ditentang di kawasan.

Pembubaran Majelis Rendah Menuai Kritik

Takaichi mengatakan bahwa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari, segera setelah majelis rendah dibubarkan pada hari pembukaan sidang parlemen reguler tahun ini.

Jadwal yang dipadatkan ini menuai kritik karena dinilai membatasi perdebatan publik dan mengganggu kerja parlemen, termasuk pembahasan anggaran negara dan undang-undang penting.

Masa kampanye selama 16 hari akan menjadi yang terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang, meningkatkan kekhawatiran bahwa para pemilih tidak memiliki cukup waktu untuk menilai secara cermat berbagai platform kebijakan. Pemilu ini juga akan digelar pada musim dingin, memunculkan persoalan logistik di wilayah bersalju lebat dan memicu keluhan dari otoritas daerah.

Upaya Mencari Mandat di Tengah Keseimbangan Parlemen yang Rapuh

Takaichi mengatakan ia ingin meminta penilaian pemilih atas “pergeseran kebijakan besar,” termasuk agenda fiskalnya dan pengaturan koalisi antara Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya dengan Partai Inovasi Jepang. Ia mengakui bahwa kabinetnya belum memperoleh mandat elektoral langsung sejak ia menjabat pada 21 Oktober.

Blok penguasa saat ini hanya memiliki mayoritas sangat tipis di majelis rendah dan tetap menjadi minoritas di Dewan Penasihat, sehingga pemerintah bergantung pada kerja sama oposisi untuk meloloskan undang-undang dan anggaran.

Para pengkritik berpendapat bahwa pemilu dadakan ini bertujuan memperkuat kewenangan eksekutif, bukan untuk mengatasi kebuntuan legislatif.

Oposisi Mengecam Waktu Politik

Partai-partai oposisi mengecam pembubaran tersebut sebagai bermotif politik. Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Komeito mengumumkan pembentukan Aliansi Reformasi Sentris, yang diperkirakan akan menjadi kekuatan oposisi terbesar dalam kontestasi ini.

Salah satu pemimpin aliansi, Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri, mempertanyakan waktu pemilu, dengan menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pengesahan anggaran fiskal 2026. Ia juga menyinggung gangguan akibat salju dan jadwal ujian masuk siswa, serta mempertanyakan mengapa pembubaran tidak ditunda hingga musim semi.

Penyelarasan dengan Blok Pimpinan AS

Langkah Takaichi ini diambil di tengah semakin dalamnya penyelarasan strategis Jepang dengan Amerika Serikat dan struktur keamanan yang terkait dengan NATO, sebuah arah yang menurut para pengkritik semakin menempatkan kepentingan domestik di bawah agenda geopolitik eksternal.

Para analis mencatat bahwa pemilu dadakan ini digelar sebelum kekuatan oposisi sempat sepenuhnya mengorganisir diri, sehingga memperkuat kekhawatiran bahwa stabilitas politik dibingkai untuk menjaga kesinambungan kebijakan yang didukung Washington, bukan untuk mendorong perdebatan demokratis yang substansial.

Pemungutan suara pada Februari ini akan menjadi pemilu majelis rendah pertama yang digelar pada bulan tersebut sejak 1990, menegaskan sifat luar biasa dari keputusan ini dan meningkatkan sorotan terhadap motif politik di baliknya. (FG)

China | FAKTAGLOBAL.COM — Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggelar pembicaraan di Beijing dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dalam Dialog Strategis Menteri Luar Negeri China–Pakistan, dengan membahas meningkatnya ketidakstabilan global serta mengecam keras penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Merujuk pada perkembangan internasional terkini, Wang menyatakan bahwa situasi global semakin kacau dan tidak stabil, dengan perundungan sepihak yang terus meningkat, sementara perkembangan mendadak di Venezuela telah menarik perhatian luas komunitas internasional.

China: Tidak Ada Negara Berhak Bertindak sebagai Hakim Global

Wang Yi menegaskan bahwa Beijing dengan tegas menolak gagasan bahwa negara mana pun dapat mengambil peran sebagai polisi internasional atau mengangkat dirinya sendiri sebagai hakim dunia.

“China tidak pernah percaya bahwa ada negara yang dapat memainkan peran sebagai polisi internasional, dan kami juga tidak setuju bahwa ada negara yang dapat mengklaim dirinya sebagai hakim internasional,” ujar Wang, sebagaimana dikutip Kementerian Luar Negeri China.

“Kedaulatan dan keamanan semua negara harus dilindungi sepenuhnya berdasarkan hukum internasional,” tambahnya.

Menteri luar negeri China itu kembali menegaskan bahwa Beijing secara konsisten menentang penggunaan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional serta menolak pemaksaan kehendak satu negara terhadap negara lain.

Ia menambahkan bahwa China siap bekerja sama dengan Pakistan dan anggota komunitas internasional lainnya untuk secara tegas menjunjung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, mematuhi batas-batas moral internasional, menegakkan prinsip kesetaraan kedaulatan, serta bersama-sama menjaga perdamaian dan pembangunan global.

Beijing Kecam Serangan AS ke Caracas, Tuntut Pembebasan Maduro

Pernyataan Wang disampaikan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer mendadak pada Sabtu dini hari terhadap Caracas, ibu kota Venezuela, menahan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, lalu memindahkan mereka ke Amerika Serikat untuk diadili—sebuah tindakan yang mengejutkan komunitas internasional.

Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan pada Sabtu malam yang dengan keras mengecam penggunaan kekuatan secara terbuka oleh Washington terhadap negara berdaulat, serta menyatakan penolakan tegas terhadap apa yang disebutnya sebagai perilaku hegemonik Amerika dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Pada Hari Minggu, Beijing kembali menegaskan posisinya dengan menyerukan agar Amerika Serikat segera membebaskan Maduro dan istrinya serta menghentikan upaya menggulingkan pemerintahan Venezuela.

Meski mendapat kecaman keras dari China, Presiden AS Donald Trump kembali mengklaim bahwa hubungannya dengan Presiden China Xi Jinping tetap “sangat baik”, sembari menjanjikan bahwa ekspor minyak Venezuela ke China akan terus berlanjut.

China dan Pakistan Teguhkan Persahabatan “Seerat Baja”

Menyinggung hubungan China–Pakistan, Wang Yi menyatakan bahwa kedua negara berbagi pegunungan dan sungai, memiliki kepentingan yang saling terkait secara mendalam, ikatan emosional yang erat, serta nasib bersama.

Ia menegaskan bahwa China dan Pakistan telah membangun “persahabatan seerat baja” melalui berbagai ujian turbulensi internasional, dengan kepercayaan dan dukungan timbal balik yang tetap menjadi ciri utama hubungan bilateral kedua negara.

Menatap tahun baru, Wang mengatakan China siap bekerja sama dengan Pakistan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai para pemimpin kedua negara, memperkuat kepercayaan strategis, memperluas kerja sama praktis, memperdalam kolaborasi keamanan, serta meningkatkan koordinasi multilateral. (FG)

China, FAKTAGLOBAL.COM — China dengan tegas menolak kritik terhadap latihan militer terbaru People’s Liberation Army (PLA) yang dilakukan di sekitar Taiwan, dengan menyebut pernyataan Jepang, Australia, dan sejumlah negara Eropa sebagai “sangat munafik” serta melanggar komitmen politik mereka terhadap prinsip satu China.

Menurut Kementerian Luar Negeri China, Beijing telah menyampaikan apa yang disebutnya sebagai “protes keras” kepada Japan, Australia, institusi European Union, serta beberapa negara Eropa lainnya, setelah mereka secara terbuka menyatakan keprihatinan atas latihan militer PLA tersebut.

China Tolak Campur Tangan Eksternal, Soroti Ancaman Separatis

Berbicara dalam konferensi pers rutin pada Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan bahwa Beijing menolak dengan tegas pernyataan yang dikeluarkan negara-negara tersebut.

Lin menuduh mereka mengabaikan aktivitas separatis yang dilakukan oleh apa yang disebut sebagai kelompok “kemerdekaan Taiwan”, sekaligus menutup mata terhadap campur tangan pihak luar dalam urusan internal China. Ia mengatakan negara-negara tersebut justru memilih mengkritik apa yang ia sebut sebagai langkah sah China untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan keutuhan wilayahnya.

“Posisi semacam ini sepenuhnya munafik,” ujar Lin.

Masalah Taiwan Merupakan Urusan Internal China

Lin kembali menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah China, seraya menekankan bahwa persoalan Taiwan adalah urusan internal murni yang tidak boleh dicampuri pihak luar.

Ia menyatakan bahwa realitas fundamental di kedua sisi Selat Taiwan adalah bahwa keduanya merupakan bagian dari satu dan China yang sama, seraya menambahkan bahwa ancaman utama terhadap perdamaian dan stabilitas berasal dari aktivitas separatis serta dukungan yang mereka terima dari kekuatan eksternal.

Lin menekankan bahwa prinsip satu China merupakan konsensus internasional yang luas dan menjadi landasan utama hubungan internasional, sekaligus menjadi dasar politik bagi hubungan diplomatik China dengan 183 negara.

Ia mendesak Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa untuk menghormati komitmen politik yang telah mereka buat saat menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing, serta menghentikan tindakan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran atau dukungan terhadap “kemerdekaan Taiwan”.

Taiwan Kecam Latihan PLA “Justice Mission 2025”

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan pada 29 Desember 2025 mengecam keras latihan militer berskala besar PLA yang direncanakan di sekitar pulau tersebut, dengan menyebutnya sebagai provokasi berbahaya.

Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman dari Komando Teater Timur PLA yang menyatakan akan menggelar latihan tembak langsung dengan sandi “Justice Mission 2025” pada 30 Desember.

Menurut juru bicara komando tersebut, Shi Yi, latihan ini melibatkan pasukan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan unit misil, dengan operasi yang berlangsung di Selat Taiwan serta wilayah di utara, barat daya, tenggara, dan timur Pulau Taiwan.

PLA juga merilis koordinat lima zona terbatas dan meminta seluruh pesawat serta kapal yang tidak terlibat agar menghindari wilayah tersebut selama latihan berlangsung.

China Peringatkan Penjualan Senjata AS ke Taiwan “Mempercepat” Ancaman Perang

Secara terpisah, Beijing memperingatkan bahwa penjualan senjata terbaru Amerika Serikat ke Taiwan mempercepat risiko perang di Selat Taiwan.

Awal bulan ini, United States mengumumkan paket penjualan senjata senilai US$11,1 miliar kepada Taiwan, yang oleh China disebut sebagai penjualan senjata terbesar yang pernah disetujui untuk pulau tersebut.

Juru bicara Kementerian Pertahanan China Zhang Xiaogang mengatakan bahwa Washington telah mengingkari komitmennya dengan meningkatkan penjualan senjata dan memperluas keterlibatan resmi dengan Taiwan.

Zhang menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan internal China dan mengirimkan “sinyal yang sangat keliru” kepada kekuatan separatis, seraya memperingatkan bahwa langkah tersebut secara serius merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Sebelumnya, pada 20 Desember, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun juga menyatakan bahwa transfer senjata AS ke Taipei merupakan bentuk campur tangan dalam urusan internal China dan merusak kedaulatan, keamanan, serta keutuhan wilayah China. (FG)

China, FAKTAGLOBAL.COM — China menjatuhkan sanksi terhadap 20 produsen senjata Amerika Serikat tambahan serta sepuluh eksekutif senior, meningkatkan responsnya atas penjualan senjata terbaru Washington ke Taiwan, yang menurut Beijing melanggar kedaulatannya dan memicu ketidakstabilan kawasan.

Langkah-langkah tersebut diumumkan pada Jumat oleh Kementerian Luar Negeri China, memperluas daftar hitam yang sebelumnya menargetkan sektor pertahanan AS, dan ditegaskan sebagai tindakan balasan langsung atas apa yang disebut Beijing sebagai provokasi berulang yang dibungkus dengan dalih penjualan senjata.

Beijing Menarget Industri Pertahanan AS atas Campur Tangan di Taiwan

Menurut pejabat China, sanksi ini secara tegas menyasar perusahaan dan individu yang terlibat dalam pemasokan senjata ke Taiwan—yang oleh China dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya berdasarkan prinsip Satu China.

Langkah ini menyusul persetujuan Presiden AS Donald Trump atas paket senjata senilai US$11,1 miliar untuk Taiwan—yang dilaporkan menjadi penjualan senjata terbesar kepada pulau tersebut hingga saat ini. Paket tersebut mencakup sistem roket HIMARS, howitzer, rudal antitank Javelin, drone munisi jelajah Altius, serta persenjataan canggih lainnya.

Beijing mengecam penjualan tersebut sebagai tindakan campur tangan yang disengaja, menuding Washington mendorong kekuatan separatis di Taipei dan meningkatkan ketegangan lintas selat demi kepentingan geopolitik.

Beijing Kecam AS karena Memicu Separatisme

China secara keras mengecam penjualan senjata itu, menuduh Washington mengobarkan sentimen pro-kemerdekaan di pulau tersebut dan memperparah ketegangan lintas selat.

Beijing menegaskan kembali bahwa kebijakannya terhadap Taiwan berlandaskan reunifikasi damai, seraya memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan akan ditempuh jika otoritas di pulau tersebut secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.

Setelah kekalahan mereka dalam perang saudara China, pasukan nasionalis mundur ke Taiwan dan mengelola pulau itu sebagai Republik China. Meski Amerika Serikat secara formal mengakui otoritas Beijing pada masa pendekatan Presiden Richard Nixon dengan China, Washington tetap bertindak sebagai pemasok senjata utama bagi Taiwan.

Sebagian besar sanksi yang dijatuhkan terhadap produsen senjata AS terkait langsung dengan aktivitas seputar Taiwan, meskipun beberapa langkah yang diberlakukan tahun lalu dibingkai sebagai balasan atas sanksi AS yang dikaitkan dengan konflik Ukraina.

Washington menuduh Beijing mendukung Moskow dalam konfliknya dengan Kiev—tuduhan yang berulang kali dibantah China. (FG)

Korea, FAKTAGLOBAL.COM — Korea Utara mengecam keras kembali mencuatnya retorika nuklir di Jepang, seraya memperingatkan bahwa langkah Tokyo untuk memperoleh senjata nuklir akan memicu “bencana besar” bagi Asia Timur Laut dan kawasan sekitarnya.

Peringatan tersebut disampaikan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dirilis pada Hari Minggu dan dimuat oleh Korean Central News Agency (KCNA), menyusul pernyataan kontroversial seorang penasihat senior Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Menurut NHK, penasihat tersebut mengatakan kepada jurnalis pekan lalu bahwa Jepang mungkin perlu meninjau kembali kebijakan non-nuklir pasca-Perang Dunia II, dengan alasan ketergantungan pada payung nuklir Amerika Serikat dinilai tidak lagi memadai.

Meski kemudian disebut sebagai pandangan pribadi yang disampaikan secara off-the-record, pernyataan itu cepat beredar di media Jepang dan internasional, membuka apa yang oleh Pyongyang disebut sebagai “ambisi lama” Tokyo untuk beralih ke nuklir.

Pyongyang: Jepang Melampaui Garis Merah Negara Penjahat Perang

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa elite penguasa Jepang secara terbuka meninggalkan pembatasan pascaperang.

“Lingkaran penguasa Jepang secara terbuka menyingkap ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah bagi sebuah negara penjahat perang,” bunyi pernyataan tersebut. “Ini bukan ucapan ceroboh atau salah ucap, melainkan ekspresi jelas dari ambisi nuklir Jepang yang telah lama ada.”

Pyongyang menggambarkan sikap Jepang sebagai inheren agresif, seraya memperingatkan bahwa persenjataan nuklir akan menandai kembalinya militerisme di bawah perlindungan Amerika Serikat.

Politik Nuklir Bermuka Dua di Bawah Patronase AS

Kementerian Luar Negeri menuduh Jepang bersikap hipokrit dan “bermuka dua” karena di ruang publik mengampanyekan dunia bebas nuklir, sementara di balik layar mendorong kapabilitas nuklir.

Korea Utara menegaskan bahwa ambisi tersebut tak terpisahkan dari militerisasi Asia-Pasifik yang dipimpin AS, di mana Washington mendorong sekutunya meningkatkan postur militer sembari menerapkan hukum internasional secara selektif.

Para analis menyoroti bahwa Amerika Serikat yang kerap menguliahi pihak lain soal non-proliferasi, pada saat yang sama melindungi arsenal nuklir tak dideklarasikan milik Israel, memungkinkan pendudukan, genosida, dan destabilisasi kawasan di Asia Barat tanpa akuntabilitas—sebuah standar ganda yang sejak lama dikecam Pyongyang dan negara-negara poros perlawanan.

Rusia dan China Peringatkan Eskalasi Berbahaya

Pernyataan tersebut juga memicu peringatan dari kekuatan kawasan.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko memperingatkan bahwa meninggalkan sikap non-nuklir Jepang akan merusak keamanan Asia Timur Laut dan memancing langkah balasan dari negara-negara yang “terancam oleh militerisasi tersebut.”

China menyuarakan kekhawatiran serupa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyebut pernyataan itu—jika akurat—sebagai “sangat serius” dan mengungkap “skema berbahaya oleh sebagian kekuatan di Jepang untuk melanggar hukum internasional.”

Oposisi Domestik dan Penyintas Bom Atom Angkat Suara

Di dalam negeri Jepang, pernyataan tersebut memicu kritik dari partai penguasa maupun oposisi, serta dari Nihon Hidankyo, organisasi yang mewakili para penyintas pemboman atom AS.

Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara berupaya meredakan kontroversi dengan menegaskan kembali komitmen resmi Jepang pada prinsip non-nuklir dan menyatakan Tokyo tetap berdedikasi pada “dunia tanpa senjata nuklir.”

Ironi Sejarah: Dari Korban Nuklir Menjadi Aspirannya

Jepang adalah satu-satunya negara dalam sejarah yang mengalami serangan nuklir, setelah Amerika Serikat membom Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, yang menewaskan sekitar 210.000 orang.

Pasca-Perang Dunia II, Jepang bergabung dengan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons dan berjanji tidak memiliki, memproduksi, atau menempatkan senjata nuklir, dengan keamanan ditempatkan di bawah payung nuklir AS—kerangka yang oleh para pengkritik dinilai mengokohkan ketergantungan, menghapus akuntabilitas, dan menormalkan militerisasi. (FG)

Filipina | FAKTAGLOBAL.COM — Seorang cendekiawan Islam terkemuka dari Asia Tenggara menyatakan bahwa genosida Israel yang terus berlangsung di Gaza telah secara fundamental membalikkan narasi lama Barat tentang Islam, kebebasan, dan hak asasi manusia, sekaligus membongkar kemunafikan mendalam dalam klaim superioritas moral yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel—seraya mempercepat kebangkitan gerakan politik Muslim dan berorientasi keadilan di dalam Barat itu sendiri.

Dalam wawancara eksklusif di sela-sela Konferensi Internasional “Hak-Hak Bangsa dan Kebebasan yang Sah dalam Sistem Intelektual Ayatollah Sayyed Ali Khamenei”, Prof. Julkipli M. Wadi, Dekan Institut Studi Islam Universitas Filipina Diliman, menggambarkan momen global saat ini sebagai “tanpa preseden” dalam skala pelanggaran HAM—yang paling nyata terwujud di Gaza.

Konferensi tersebut digelar pada 30 November 2025 di Guardian Council Research Institute, Teheran.

Konferensi Tepat Waktu di Tengah Runtuhnya HAM Global

Prof. Wadi menilai konferensi di Teheran sebagai “sangat mendesak dan tepat waktu”, menegaskan bahwa dunia tengah menyaksikan runtuhnya martabat manusia, keadilan, dan kebebasan di berbagai kawasan.

Ia menyebut warisan intelektual Imam Khomeini dan Ayatollah Sayyed Ali Khamenei—khususnya penekanan pada martabat manusia, keadilan sosial, dan penentuan nasib sendiri—kian relevan saat ini dibandingkan masa mana pun sebelumnya.

“Fase sejarah ini tidak tertandingi,” ujar Wadi. “Ia menuntut telaah serius tentang mengapa dunia sampai pada titik ini, serta desakan kuat untuk mengangkat suara pembelaan HAM dan kebebasan lintas agama dan kawasan.”

Ia menambahkan bahwa konferensi ini menjadi platform langka bagi para cendekiawan dan pegiat HAM dari seluruh dunia untuk menantang kerangka Barat dominan yang gagal mencegah kekejaman massal.

Islam dan HAM: Klaim Barat Tertolak

Menanggapi tudingan Barat yang berulang bahwa Islam dan negara-negara seperti Iran tidak sejalan dengan kebebasan, Prof. Wadi menolak tegas narasi tersebut sebagai keliru secara historis dan faktual.

Ia mengutip Piagam Madinah, yang disusun Nabi Muhammad lebih dari 1.400 tahun lalu, sebagai salah satu piagam paling awal yang mengakui pluralisme, koeksistensi, dan hak-hak minoritas agama.

“Ini ada jauh sebelum Piagam PBB,” katanya. “Mengklaim Islam anti-HAM adalah ketidakjujuran intelektual.”

Wadi juga menunjuk keberadaan komunitas Yahudi dan Kristen yang hidup di Iran—sinagoga, gereja, serta perwakilan di parlemen—sebagai bukti nyata pluralisme Islam, yang menurutnya berbanding terbalik dengan sistem etnokratis Israel dan kebijakan eksklusif yang didukung Barat.

Ia menegaskan tidak ada preseden dalam sejarah Muslim yang menyamai skala pembantaian massal berteknologi tinggi yang kini dilancarkan terhadap Gaza.

Gaza Meruntuhkan Mitos “Benturan Peradaban”

Prof. Wadi mengatakan genosida Israel di Gaza telah menghancurkan secara menentukan teori “benturan peradaban” yang lama dipromosikan, dan menelanjangi mitos tersebut sebagai konstruksi politik untuk mendemonisasi Islam.

“Islam bukan sumber barbarisme sistematis,” ujarnya. “Apa yang kita saksikan di Gaza—kekerasan skala industri terhadap perempuan dan anak-anak—tidak pernah ada presedennya dalam sejarah Muslim.”

Ia menilai benturan sejati hari ini adalah antara kemanusiaan dan kekerasan kolonial, dengan Israel di pusatnya dan Amerika Serikat sebagai pendukung utama.

Medan Pertempuran Nyata Kini di Dalam Amerika Serikat

Dalam salah satu pengamatan paling tajam, Prof. Wadi menyebut Gaza telah memicu reaksi balik politik tak terduga di AS dan Eropa, menjadikan ibu kota-ibu kota Barat—bukan Palestina semata—sebagai arena konfrontasi utama terhadap kebijakan Israel.

“Dulu kita mengira pertempuran harus dilakukan di tanah Israel,” katanya. “Namun medan pertempuran yang sesungguhnya kini berada di Amerika Serikat.”

Ia mencatat meningkatnya kritik terhadap Israel bahkan di kalangan konstituen Barat tradisional, termasuk segmen masyarakat AS yang sebelumnya selaras dengan politik pro-Israel.

Pada saat yang sama, ia menyoroti bangkitnya wali kota, legislator, dan pemimpin progresif Muslim di berbagai kota Amerika dan Eropa—banyak di antaranya mantan imigran yang dibentuk oleh pengalaman ketidakadilan.

Munculnya Dar al-Islam Baru di Barat

Prof. Wadi menggambarkan fenomena ini sebagai pembalikan historis: kekerasan Israel, alih-alih memadamkan perlawanan, justru mempercepat pertumbuhan komunitas Muslim dan kesadaran politik Islam di jantung Barat.

“Semakin banyak bom dijatuhkan ke Gaza, semakin kuat komunitas Muslim bangkit di Amerika dan Eropa,” ujarnya. “Kita menyaksikan kemunculan Dar al-Islam baru di Barat.”

Ia membingkai perkembangan ini bukan sebagai benturan, melainkan “relasi aljabar baru”—di mana penindasan melahirkan pembalikan politik dan moralnya sendiri.

Menuju Persatuan Kreatif dan Masa Depan Pasca-Hegemoni

Sambil mengakui tantangan dunia Muslim, Prof. Wadi menolak seruan persatuan yang kaku atau artifisial. Ia mendorong “persatuan kreatif”—model yang berakar pada nilai bersama, saling pengakuan, dan pluralisme Qur’ani.

Ia menyatakan optimisme bahwa aliansi kemanusiaan lintas iman tengah terbentuk sebagai respons terhadap Gaza, menantang standar ganda Barat dan impunitas Israel.

“Dunia Muslim tradisional mungkin gagal dalam beberapa hal,” katanya, “namun kesadaran baru sedang tumbuh—perlahan, tetapi tak terbantahkan.”

Gaza sebagai Titik Balik Sejarah Global

Prof. Wadi menutup dengan menegaskan bahwa Gaza akan dikenang sebagai titik balik sejarah—bukan hanya bagi Palestina, tetapi bagi kesadaran politik global.

Genosida Israel, yang didukung dan dilindungi Amerika Serikat, tidak membungkam perlawanan. Sebaliknya, ia menyingkap kebangkrutan moral struktur kekuasaan Barat dan menyalakan gerakan baru untuk keadilan, martabat, dan penentuan nasib sendiri—jauh melampaui Timur Tengah.

Seperti kata Prof. Wadi, “Di belahan dunia lain, harapan baru sedang bangkit.” (FG)

Iran | FAKTAGLOBAL.COM — Seorang pakar urusan Asia Barat mengajukan pertanyaan serius mengenai kemungkinan keterlibatan aparat keamanan Israel dalam serangan bersenjata mematikan yang menargetkan perayaan keagamaan Yahudi di Sydney.

Ia menilai bahwa rekam jejak historis, kemampuan operasional, serta motif politik Israel saat ini menjadikan Tel Aviv tersangka utama dari sudut pandang analitis.

Sedikitnya 12 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam penembakan di sebuah acara Hanukkah yang digelar di Bondi Beach pada Sabtu. Rekaman yang dirilis otoritas menunjukkan dua pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Pejabat Australia menyatakan dua tersangka ditangkap, dengan satu di antaranya tewas ditembak polisi.

Meski motif serangan belum diumumkan secara resmi, pejabat Israel dengan cepat melabeli insiden tersebut sebagai “anti-Semitik,” sambil mengklaim telah sebelumnya memperingatkan pemerintah Australia tentang meningkatnya ancaman semacam itu.

Analisis Pakar Memunculkan Pertanyaan Kritis

Dalam wawancara dengan Mehr News Agency (MNA), pakar West Asia Alireza Kabiri mengatakan bahwa penelaahan cermat terhadap perilaku historis badan intelijen dan keamanan Israel memaksa untuk mempertimbangkan kemungkinan keterlibatan Israel.

Kabiri menekankan bahwa Israel termasuk sedikit aktor yang memiliki rekam jejak terdokumentasi dalam melakukan operasi rahasia dan bendera palsu di negara ketiga—termasuk operasi yang membahayakan nyawa warga Yahudi demi tujuan strategis.

Preseden Historis: Operasi Bendera Palsu

Kabiri menunjuk Peristiwa Lavon 1954, ketika intelijen Israel melakukan pengeboman yang menargetkan kepentingan Yahudi dan Barat di Mesir, lalu berupaya menyalahkan pihak lain guna merusak hubungan Mesir dengan Barat.

“Kasus ini kemudian dikonfirmasi secara resmi di Israel dan menunjukkan bahwa operasi bendera palsu—bahkan dengan konsekuensi korban Yahudi—bukan hal asing dalam doktrin keamanan rezim tersebut,” kata Kabiri.

Ia juga menyinggung pembunuhan Mahmoud al-Mabhouh di Dubai pada 2010, yang memperlihatkan kemampuan Mossad melakukan operasi canggih di negara dengan pengawasan keamanan ketat.

Menurut Kabiri, preseden ini menunjukkan bahwa rekayasa skenario keamanan terkontrol di negara seperti Australia sepenuhnya berada dalam kapasitas operasional dan pola perilaku Israel.

Krisis Legitimasi dan Motif

Kabiri berpendapat bahwa waktu serangan Sydney sangat krusial, terjadi di tengah krisis legitimasi internasional Israel akibat genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan agresi regionalnya.

“Ketika sebuah rezim menghadapi kecaman global yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan kejutan keamanan yang menggeser narasi dari pelaku menjadi korban menjadi sangat berguna secara politik,” ujarnya.

Menggunakan “Bermain Korban” sebagai Senjata dan Perang Narasi

Kabiri menilai serangan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari strategi viktimisasi terencana (bermain korban) yang telah lama digunakan Israel untuk mengalihkan perhatian internasional.

Ia mencatat bahwa setelah gelombang kritik besar—seperti pascaperang Gaza 2014—institusi Israel dan pro-Israel meluncurkan kampanye yang menonjolkan dugaan ancaman terhadap komunitas Yahudi di Eropa, menggeser fokus dari penderitaan Palestina ke narasi “ketidakamanan Yahudi.”

“Insiden seperti penembakan Sydney menjalankan fungsi psikologis dan media yang sama: memulihkan simpati Barat terhadap Israel dan mengurangi tekanan politik,” kata Kabiri.

Ia menyebut pendekatan ini sebagai bagian dari doktrin perang narasi Israel yang mapan, yang bertujuan memanipulasi respons emosional dan bingkai pemberitaan media.

Kasus Pembanding dari Israel dan Amerika Serikat

Kabiri mengemukakan contoh historis tambahan yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat untuk menunjukkan bagaimana insiden yang direkayasa atau dimanipulasi digunakan guna membentuk opini publik, di antaranya:

• Serangan Israel terhadap USS Liberty (1967), yang oleh banyak analis dinilai sebagai upaya sengaja menarik AS ke perang melawan Mesir.

• Operasi Northwoods AS, rencana yang dideklasifikasi dari 1960-an yang mengusulkan serangan palsu terhadap warga Amerika untuk membenarkan perang melawan Kuba.

• Kesaksian Nayirah (1990), yang kemudian terbukti direkayasa dan membantu membangun dukungan publik bagi Perang Teluk.

Menurut Kabiri, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa narasi buatan dan manipulasi emosional bukanlah anomali, melainkan alat berulang dalam kebijakan keamanan negara-negara kuat.

Konteks Strategis Insiden Sydney

Kabiri menyimpulkan bahwa ketika rekam jejak operasional, motif politik, dan kebutuhan mendesak Israel untuk membalikkan opini publik global dipertimbangkan secara bersamaan, kemungkinan keterlibatan aparat keamanan Israel dalam insiden Sydney menjadi kredibel secara analitis, meski belum terbukti.

“Dari perspektif media dan perang psikologis, insiden tragis ini sesuai dengan pola yang dikenal: menampilkan diri sebagai korban untuk memperbaiki citra Israel dan membungkam kritik atas kejahatannya,” ujarnya.

Gelombang Kemarahan Global

Pakar tersebut juga mencatat bahwa genosida Israel di Gaza telah memicu kemarahan dan penolakan global yang belum pernah terjadi sebelumnya—bukan hanya terhadap kebijakan Israel, tetapi terhadap proyek Zionis secara keseluruhan—sebuah atmosfer yang sangat ingin dilawan Israel.

Ia memperingatkan agar tidak menerima narasi resmi begitu saja dan menyerukan penyelidikan independen yang bebas dari tekanan politik dan manipulasi media. (FG)

Australia | FAKTAGLOBAL.COM — Sedikitnya 12 orang tewas dan 29 lainnya terluka dalam penembakan massal yang menargetkan acara Hanukkah yang diselenggarakan oleh Chabad di Bondi Beach, Sydney, pada Ahad, menurut The Guardian.

Serangan tersebut memicu respons keamanan besar-besaran di seluruh New South Wales (NSW). Otoritas mengonfirmasi insiden terjadi saat “Hanukkah by the Sea,” acara tahunan komunitas yang diorganisir oleh Chabad of Bondi.

Komisaris Polisi NSW Mal Lanyon mengatakan penembakan itu secara resmi diklasifikasikan sebagai “serangan teroris,” sementara penyelidik menilai kemungkinan keterlibatan tersangka ketiga.

Polisi mengonfirmasi dua petugas termasuk di antara para korban luka. Satu orang yang diduga sebagai penembak tewas di lokasi, sementara tersangka penembak lainnya berada dalam kondisi kritis.

“Sebanyak 29 orang telah dilarikan ke berbagai rumah sakit di kawasan Sydney, termasuk dua petugas polisi,” ujar Lanyon. “Kondisi para petugas dan korban lain yang dibawa ke rumah sakit serius, dengan variasi tingkat keparahan.”

“Barang Mencurigakan” dan Penyelidikan Berlanjut

Pihak berwenang melaporkan unit khusus sedang memeriksa sejumlah “barang mencurigakan” yang ditemukan di sekitar lokasi. Zona steril tetap diberlakukan sementara tim forensik melanjutkan penyelidikan.

Polisi NSW menyatakan TKP luas telah ditetapkan dan menegaskan tidak ada laporan insiden terkait di lokasi lain di Sydney.

Aparat mengimbau warga yang memiliki rekaman ponsel atau dashcam untuk menyerahkannya kepada Crime Stoppers.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengecam serangan tersebut dan menyatakan pemerintah federal berkoordinasi erat dengan Polisi NSW serta akan menyampaikan pembaruan seiring ketersediaan informasi terverifikasi.

Konteks dan Pertanyaan yang Masih Terbuka

Meski angka awal menunjukkan sedikitnya 12 korban tewas, otoritas belum merilis angka resmi final, dan motif penyerangan masih belum jelas.

Penembakan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan global terkait perang Israel yang terus berlangsung di Gaza, yang telah menelan korban sipil massal dan berulang kali dieksploitasi secara politik oleh pejabat Israel serta sekutu-sekutu Baratnya. Para pengamat memperingatkan agar tragedi kemanusiaan tidak diperalat untuk membenarkan agresi lebih lanjut atau membungkam kritik sah atas tindakan Israel di Palestina.

Penembakan massal jarang terjadi di Australia, negara yang menerapkan undang-undang pengendalian senjata yang ketat sejak 1996 setelah tragedi Port Arthur di Tasmania. (FG)

Filipina, FAKTAGLOBAL.COM — Pemerintah Filipina mengumumkan bahwa tiga nelayannya terluka setelah kapal Penjaga Pantai China menghadapi kapal-kapal nelayan Filipina di wilayah sengketa Laut China Selatan. Dalam insiden tersebut, kapal China menyemprotkan meriam air bertekanan tinggi dan memutus tali jangkar kapal nelayan, menurut otoritas Filipina.

Insiden itu terjadi di dekat Karang Sabina, kawasan kaya ikan yang terletak sekitar 150 kilometer dari Pulau Palawan, Filipina. Otoritas China menyatakan telah mengambil apa yang mereka sebut sebagai “langkah pengendalian yang diperlukan” terhadap sekitar 20 kapal nelayan Filipina di wilayah tersebut.

Luka, Kerusakan Kapal, dan Manuver Berbahaya

Seorang juru bicara Penjaga Pantai Filipina mengatakan dalam pernyataan pada hari Sabtu bahwa para nelayan Filipina menjadi sasaran semprotan meriam air dan manuver penghalangan yang berbahaya.

Tiga nelayan mengalami luka-luka, termasuk memar dan luka terbuka, sementara dua kapal nelayan Filipina mengalami kerusakan parah akibat semburan air bertekanan tinggi.

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa kapal-kapal kecil China secara sengaja memutus tali jangkar beberapa kapal Filipina. Rekaman video yang dirilis pihak Filipina memperlihatkan semburan air kuat menghantam kapal nelayan kayu berukuran kecil, yang menurut juru bicara itu menyebabkan kerusakan pada bagian struktur kayu kapal.

Klaim yang Bertentangan dan Ketegangan yang Meningkat

Penjaga Pantai China, dalam pernyataannya sendiri, mengatakan telah melakukan “langkah pengendalian yang sesuai” terhadap kapal-kapal Filipina, termasuk mengeluarkan peringatan melalui pengeras suara dan melakukan manuver eksternal untuk memaksa kapal-kapal tersebut menjauh.

Konfrontasi ini menandai eskalasi baru dalam serangkaian pertemuan yang kian sering terjadi antara kapal-kapal China dan Filipina di Laut China Selatan, jalur perairan strategis yang diklaim China hampir secara keseluruhan, meskipun terdapat putusan internasional yang menyatakan klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Kedutaan Besar China di Manila menolak memberikan komentar terkait insiden ini. Pada Oktober lalu, Filipina menuduh sebuah kapal China dengan sengaja menabrak salah satu kapal pemerintahnya di Kepulauan Spratly—tuduhan yang dibantah China, yang justru menyalahkan Manila atas insiden tersebut. (FG)