China, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri kunjungan kenegaraan selama dua hari ke China dengan membawa 42 kesepakatan bilateral serta serangkaian deklarasi bersama yang semakin memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Beijing.

Dalam hampir tiga jam pertemuan di Great Hall of the People, Putin dan Presiden China Xi Jinping menggambarkan hubungan bilateral kedua negara sebagai hubungan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” dan sebagai kekuatan penstabil di tengah gejolak global yang semakin meningkat.

42 Kesepakatan di Berbagai Sektor Strategis

Kedua pihak menandatangani 42 dokumen antarpemerintah dan korporasi yang mencakup bidang-bidang berikut:

• Energi dan gas alam

• Transportasi dan logistik

• Kerja sama industri

• Teknologi nuklir

• Pendidikan dan sains

• Kecerdasan buatan

• Media dan pertukaran budaya

• Kemitraan antaruniversitas

Kedua negara juga meluncurkan Tahun Pendidikan Rusia-China 2026–2027 dan memperpanjang kebijakan perjalanan bebas visa hingga akhir tahun 2027.

Nilai Perdagangan Lampaui 240 Miliar US Dolar

Putin menyatakan bahwa nilai perdagangan bilateral Rusia-China tahun lalu telah melampaui 240 miliar dolar AS, seraya menyebut sektor energi sebagai “lokomotif” utama kerja sama ekonomi kedua negara.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar transaksi kini dilakukan menggunakan rubel dan yuan, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Kedua negara juga menyelesaikan parameter utama proyek pipa gas Power of Siberia 2, yang akan menyalurkan tambahan gas Rusia ke China melalui Mongolia.

Deklarasi Bersama untuk Dunia Multipolar

Salah satu hasil terpenting dari kunjungan tersebut adalah dua dokumen politik utama:

1. Deklarasi tentang pendalaman kemitraan strategis komprehensif.

2. Pernyataan bersama yang mendukung tatanan dunia multipolar berdasarkan kesetaraan, saling menghormati, dan hukum internasional.

Kedua pemimpin menolak hegemoni, tekanan sepihak, dan apa yang mereka sebut sebagai “hukum rimba” dalam hubungan internasional.

Peran BRICS dan SCO Semakin Kuat

Moskow dan Beijing menekankan pentingnya peran BRICS dan Shanghai Cooperation Organization dalam membentuk sistem internasional yang lebih seimbang.

Kedua organisasi tersebut dipandang sebagai pilar utama dari tatanan dunia multipolar yang sedang berkembang.

Sikap Bersama tentang Iran dan Keamanan Global

Putin dan Xi menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan merusak stabilitas di Asia Barat.

Keduanya juga menegaskan kembali penolakan terhadap penempatan senjata di luar angkasa serta menyerukan penyelesaian konflik Ukraina dengan mengatasi akar permasalahannya sesuai dengan Piagam PBB.

Kemitraan Strategis di Tingkat Baru

Kedua pemimpin menegaskan bahwa hubungan Rusia-China tidak ditujukan terhadap negara ketiga mana pun, melainkan berdiri sendiri dan didasarkan pada kepentingan bersama.

Putin mengonfirmasi bahwa ia akan kembali ke China akhir tahun ini untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen dan mengundang Xi Jinping untuk berkunjung ke Rusia pada tahun 2027.

Dengan 42 kesepakatan, nilai perdagangan yang mencetak rekor, dan visi bersama tentang dunia multipolar, kunjungan Putin menegaskan semakin eratnya koordinasi antara Moskow dan Beijing sebagai dua kekuatan utama yang membentuk tatanan global baru. (FG)

Rusia, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Beijing pada Selasa untuk melakukan kunjungan resmi selama dua hari ke China atas undangan Presiden China Xi Jinping, dalam sebuah perjalanan yang secara luas dipandang sebagai demonstrasi penting dari semakin kuatnya kemitraan strategis antara Moskow dan Beijing.

Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun penandatanganan Traktat Persahabatan, Kerja Sama, dan Bertetangga Baik antara Rusia dan China, sebuah perjanjian bersejarah yang menjadi fondasi bagi salah satu kemitraan geopolitik terpenting di dunia modern.

Kedatangan Putin berlangsung kurang dari sepekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan kunjungannya sendiri selama dua hari ke Beijing, yang berakhir tanpa terobosan berarti dalam isu-isu utama seperti Taiwan dan impor minyak Iran oleh China.

Kremlin menolak anggapan bahwa waktu kunjungan Putin terkait dengan lawatan Trump. Penasihat kebijakan luar negeri Kremlin, Yury Ushakov, menyatakan bahwa persiapan untuk pertemuan puncak ini telah dimulai segera setelah Putin dan Xi mengadakan konferensi video pada Februari lalu.

Setibanya di Beijing, Putin disambut oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, didampingi pasukan kehormatan dan anak-anak yang melambaikan bendera Rusia dan China.

Delegasi Rusia mencakup para menteri senior dan eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar yang terkait dengan negara, termasuk Gazprom, Rosatom, dan Roscosmos, yang menunjukkan luasnya dimensi ekonomi dan strategis dari kunjungan ini.

Pembicaraan Strategis dan Diplomasi Teh yang Simbolis

Pertemuan antara Putin dan Xi dijadwalkan berlangsung pada Rabu dan akan mencakup pembicaraan tertutup secara empat mata serta perundingan yang diperluas dengan melibatkan pejabat senior dari kedua pihak.

Menurut Ushakov, kedua pemimpin akan membahas “isu-isu paling penting dan sensitif” dalam hubungan bilateral, serta perkembangan-perkembangan utama di tingkat internasional.

Salah satu bagian paling simbolis dari kunjungan ini adalah pertemuan informal sambil minum teh antara kedua presiden. Ushakov menggambarkan sesi tersebut sebagai salah satu agenda terpenting dalam kunjungan ini dan berharap pertemuan itu berlangsung selama mungkin, yang mencerminkan eratnya hubungan pribadi antara kedua pemimpin.

Dalam pesan video yang dirilis menjelang kedatangannya, Putin menyatakan bahwa hubungan Rusia-China telah mencapai tingkat yang “benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya” dan menyebut Xi sebagai “sahabat baik saya sejak lama.”

Power of Siberia 2 dan Perluasan Kerja Sama Ekonomi

Salah satu topik utama pembicaraan diperkirakan adalah proyek pipa gas Power of Siberia 2, sebuah proyek energi besar yang akan secara signifikan meningkatkan ekspor gas Rusia ke China.

Para pejabat Rusia dilaporkan meyakini bahwa volatilitas pasar energi global—yang dipicu oleh perang yang sedang berlangsung terhadap Iran dan gangguan di Selat Hormuz—dapat memperkuat posisi Moskow dalam negosiasi mengenai harga gas dan ketentuan pasokan.

Secara keseluruhan, sekitar 40 dokumen bilateral diperkirakan akan ditandatangani, termasuk pernyataan bersama mengenai pendalaman lebih lanjut kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara.

Media pemerintah China, termasuk People’s Daily, menggambarkan hubungan Rusia-China sebagai hubungan yang berada pada titik “terbaik” dalam sejarah dan menekankan bahwa ketidakstabilan global yang semakin meningkat harus mendorong kedua negara untuk memperkuat koordinasi strategis dan kerja sama komprehensif.

Kerja Sama di Bidang Teknologi, Antariksa, dan Kecerdasan Buatan

Para pejabat China menyoroti berbagai sektor yang akan menjadi fokus perluasan kerja sama, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi maju, eksplorasi antariksa, dan kecerdasan buatan.

Kehadiran para eksekutif puncak dari Gazprom, Rosatom, dan Roscosmos mencerminkan pentingnya kerja sama tidak hanya dalam bidang energi, tetapi juga teknologi nuklir, kedirgantaraan, dan industri berteknologi tinggi.

Di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terhadap Moskow dan Beijing, pertemuan puncak ini diperkirakan akan semakin memperkuat penyelarasan strategis kedua negara dalam upaya mempercepat lahirnya tatanan dunia multipolar dan mengurangi dominasi Barat dalam urusan global. (FG)

Rusia, FAKTAGLOBAL.COM — Vladimir Putin dan Xi Jinping dijadwalkan menggelar pembicaraan intensif di Beijing pekan ini untuk membahas apa yang oleh Kremlin disebut sebagai isu-isu paling penting dan paling sensitif dalam kemitraan strategis antara Rusia dan China.

Kunjungan selama dua hari yang berlangsung pada 19–20 Mei itu diperkirakan akan semakin memperdalam koordinasi antara Moskow dan Beijing di tengah meningkatnya ketegangan global serta semakin kuatnya upaya Barat untuk membendung kedua kekuatan tersebut.

Menurut TASS, ajudan kebijakan luar negeri Kremlin, Yury Ushakov, mengatakan bahwa kedua pemimpin akan membahas aspek-aspek paling menentukan dalam hubungan bilateral, baik dalam pertemuan empat mata maupun dalam perundingan yang lebih luas yang melibatkan pejabat senior, para menteri, dan pemimpin bisnis dari kedua negara.

Isu Sensitif Menjadi Inti Pembicaraan

Ushakov mengatakan bahwa Presiden Putin akan memulai pembicaraannya dengan Xi segera setelah upacara penyambutan resmi di Aula Besar Rakyat di Beijing.

“Ini akan menjadi pertemuan di mana kedua pemimpin akan membahas isu-isu paling penting, termasuk persoalan-persoalan sensitif antara kedua negara kita,” ujar Ushakov kepada para wartawan.

Delegasi Rusia akan mencakup para wakil perdana menteri, pejabat senior administrasi kepresidenan, menteri federal, serta perwakilan perusahaan-perusahaan besar Rusia, yang menegaskan sifat komprehensif dari perundingan tersebut.

Meskipun Kremlin tidak merinci isu sensitif yang akan dibahas, agenda diperkirakan mencakup koordinasi strategis terkait keamanan global, kerja sama ekonomi, energi, teknologi, serta respons terhadap sanksi Barat dan tekanan geopolitik.

Kedatangan Resmi dan Penyambutan Kenegaraan

Putin dijadwalkan tiba di Beijing pada malam 19 Mei dan akan disambut secara langsung oleh Wang Yi, anggota Politbiro Partai Komunis China.

Menurut Ushakov, pemerintah China akan menggelar penyambutan resmi di bandara yang melibatkan anak-anak dan pasukan kehormatan sesuai tradisi diplomatik China yang telah lama berlangsung.

Setelah upacara di bandara, Putin akan menginap di Diaoyutai State Guesthouse, wisma tamu negara yang digunakan untuk menjamu para pemimpin asing terkemuka.

Pada pagi 20 Mei, kunjungan tersebut secara resmi akan dimulai dengan upacara penyambutan kenegaraan di Tiananmen Square pada pukul 11.00 waktu setempat.

Putin Sampaikan Pesan kepada Rakyat China

Menjelang kedatangannya, Presiden Putin merekam sebuah pesan video khusus yang ditujukan kepada rakyat China.

Ushakov mengatakan bahwa pidato tersebut menggantikan artikel atau wawancara tradisional yang biasanya diberikan presiden Rusia kepada media lokal sebelum melakukan kunjungan penting ke luar negeri.

Langkah ini mencerminkan besarnya arti hubungan dengan Beijing bagi Moskow dan menjadi sarana untuk menyampaikan secara langsung kepada publik China tentang pentingnya kemitraan strategis kedua negara.

Empat Puluh Perjanjian Siap Ditandatangani

Salah satu hasil paling signifikan dari kunjungan ini adalah penandatanganan sekitar 40 dokumen bilateral.

Menurut Ushakov, sebanyak 21 perjanjian akan ditandatangani di hadapan Putin dan Xi, sementara sisanya akan diumumkan dalam upacara penandatanganan resmi.

Perjanjian-perjanjian tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain:

• Kerja sama industri

• Perdagangan dan investasi

• Transportasi dan logistik

• Konstruksi dan infrastruktur

• Inovasi dan teknologi maju

• Pendidikan dan pertukaran akademik

• Perfilman dan kerja sama budaya

• Energi nuklir

• Koordinasi antar kantor berita

Daftar final perjanjian akan dipublikasikan di situs resmi Kremlin.

Kemitraan Strategis Semakin Menguat di Tengah Tekanan

Kunjungan ini berlangsung ketika Rusia dan China terus memperkuat koordinasi sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Kedua negara telah secara signifikan memperluas kerja sama di bidang perdagangan, energi, keuangan, pertahanan, dan koordinasi diplomatik, membentuk kemitraan Eurasia yang semakin berpengaruh dan menantang dominasi Barat dalam urusan global.

Perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani diperkirakan semakin melembagakan kemitraan tersebut dan memperkuat munculnya tatanan internasional multipolar.

Pernyataan Bersama Akan Diterbitkan

Setelah pembicaraan, Putin dan Xi diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan bersama yang menguraikan tahap berikutnya dari kerja sama bilateral serta posisi bersama mereka terhadap berbagai isu internasional utama.

Keduanya juga akan menyampaikan keterangan pers bersama usai perundingan.

Kunjungan Putin ke Beijing secara luas dipandang sebagai salah satu agenda diplomatik paling penting tahun ini, yang menandai konsolidasi berkelanjutan dari salah satu kemitraan strategis paling penting di dunia. (FG)

Asia-Pasifik, FAKTAGLOBAL.COM — Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, kembali melakukan kunjungan ke China, delapan setengah tahun setelah kunjungan pertamanya. Dalam perjalanan ini, Trump diperkirakan tidak memiliki banyak peluang untuk meraih keuntungan politik.

Selama satu setengah bulan perang dengan Iran, militer AS kehilangan sebagian besar stok senjata dan amunisinya. Trump juga menghadapi kritik tajam, baik di dalam maupun luar negeri, sementara popularitasnya serta peluang partainya dalam pemilihan sela Kongres yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang terus menurun.

Al Jazeera menulis bahwa para pengamat politik meyakini Beijing telah meraih sejumlah keuntungan dalam persaingannya dengan rival tradisionalnya tersebut. Meski pernyataan optimistis dan seremoni protokoler telah disiapkan untuk menyambut Trump di Beijing, pertemuan puncak ini tampaknya masih jauh dari tercapainya solusi komprehensif.

Perang yang melibatkan Iran masih berlangsung, ketegangan terkait Taiwan terus meningkat, perang dagang antara kedua negara belum terselesaikan, dan isu energi, mikrocip elektronik, serta logam tanah jarang telah berubah menjadi senjata geopolitik dalam perebutan untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan pada abad ke-21.

Delegasi Trump dalam Kunjungan ke China

Scott Bessent, Menteri Keuangan AS, termasuk salah satu anggota paling menonjol dalam delegasi Trump ke China.

Salah satu aspek penting dari kunjungan ini adalah kehadiran para pemimpin perusahaan besar Amerika, terutama Elon Musk dari Tesla dan Tim Cook dari Apple.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa delegasi tersebut juga mencakup para kepala eksekutif dari raksasa industri seperti Boeing dan GE Aerospace, perusahaan keuangan seperti Goldman Sachs, Visa, dan Mastercard, serta perusahaan teknologi seperti Meta dan Cisco.

Topik Utama Pembicaraan Xi dan Trump

Kunjungan ini berlangsung di saat ketegangan di Asia Barat mencapai puncaknya. Hubungan antara Washington dan Beijing selama masa jabatan kedua Trump diwarnai oleh ketegangan yang signifikan.

Perselisihan tersebut tercermin dalam kenaikan tarif bea masuk oleh AS, pembatasan terhadap teknologi China, dan upaya China mengendalikan unsur-unsur tanah jarang.

Meski demikian, pembicaraan bilateral dalam kunjungan ini diperkirakan akan berfokus pada isu-isu berikut:

A. Ekonomi dan Perdagangan

Hubungan dagang bilateral menjadi salah satu agenda terpenting, terutama setelah konfrontasi tahun lalu terkait tarif dan berbagai pembatasan dalam perdagangan antara kedua negara.

Namun, kedua pihak sama-sama membutuhkan stabilitas yang lebih besar dalam hubungan mereka. China menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama dan karena itu berupaya menjaga stabilitas ekonomi global di tengah tantangan seperti perlambatan pertumbuhan dan kembalinya tekanan inflasi.

Hubungan yang lebih tenang juga menguntungkan Amerika Serikat. Menjelang pemilihan sela, Trump berupaya meraih pencapaian ekonomi yang dapat meningkatkan posisinya dan posisi Partai Republik.

B. Isu Iran

Selain perdagangan, krisis di Asia Barat beserta dampak globalnya diperkirakan akan menempati posisi penting dalam pembahasan.

Washington telah mengumumkan bahwa Trump berniat memanfaatkan kunjungannya ke China untuk mendorong Beijing menggunakan pengaruhnya terhadap Iran guna membantu menyelesaikan krisis di Teluk Persia.

China merupakan mitra ekonomi dan politik utama Iran serta, dengan selisih yang sangat besar, merupakan importir terbesar minyak Iran. Negara raksasa Asia ini terdampak langsung oleh konfrontasi AS-Iran dan penutupan hampir total Selat Hormuz.

C. Taiwan

Trump mengatakan pada Senin bahwa ia akan membahas penjualan senjata ke Taiwan dengan Xi Jinping.

Namun, Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa Beijing secara tegas dan tanpa ambiguitas menentang kesepakatan semacam itu.

Pada Desember lalu, Trump mengumumkan paket penjualan senjata terbesar AS kepada Taiwan, dengan nilai lebih dari 11 miliar dolar AS.

D. Kecerdasan Buatan

Kedua pihak juga berupaya mencapai pemahaman bertahap mengenai isu-isu yang belum terselesaikan di bidang teknologi, cip elektronik, dan Kecerdasan Buatan.

Amerika Serikat telah meningkatkan tekanan terhadap China untuk menghalangi aksesnya terhadap teknologi AI canggih. Semikonduktor telah menjadi salah satu alat utama Washington untuk menekan Beijing.

Para pengamat meyakini bahwa persaingan sesungguhnya antara kedua kekuatan ini terletak pada “kedaulatan teknologi.” Sementara Washington ingin China membuka pasarnya dan mencabut pembatasan atas akses AS terhadap logam tanah jarang yang penting bagi industri pertahanan, Beijing menekan agar larangan atas cip AI canggih dicabut.

Apa yang Diinginkan Trump dari China?

Menurut Reuters, Trump menginginkan bantuan China untuk mengakhiri perang terhadap Iran.

Alejandro Reyes mengatakan bahwa Trump “lebih membutuhkan China daripada China membutuhkan dirinya.”

Kepada Reuters, ia mengatakan bahwa Presiden AS membutuhkan semacam “kemenangan kebijakan luar negeri” untuk menampilkan diri sebagai pemimpin yang berupaya menjamin stabilitas global, bukan menciptakan kekacauan politik di seluruh dunia.

The Guardian juga melaporkan bahwa Trump meminta bantuan Xi Jinping untuk menyelesaikan krisis yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz. Surat kabar itu menambahkan bahwa situasi ini memberi Beijing pengaruh diplomatik yang sangat besar bahkan sebelum perundingan resmi dimulai.

Apa yang Diinginkan China dari Amerika Serikat?

Sejumlah surat kabar Amerika melaporkan bahwa isu geopolitik terpenting bagi Beijing adalah masa depan Taiwan, dan China menunjukkan keinginannya untuk meraih keuntungan dalam isu tersebut.

Menjelang kunjungan ini, muncul spekulasi bahwa Trump mungkin akan mengubah posisi Amerika Serikat mengenai masa depan pulau itu. Alih-alih sekadar tidak mendukung Taiwan, Washington dapat secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kemerdekaan Taiwan. (FG)

China, FAKTAGLOBAL.COM — China secara terbuka melawan sanksi baru Amerika Serikat yang menargetkan perusahaan-perusahaan China yang dituduh membeli minyak Iran, menandai eskalasi signifikan dalam konfrontasi yang terus berkembang antara Beijing dan Washington terkait Iran, perdagangan global, dan masa depan keseimbangan kekuatan dunia.

Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap lima perusahaan dan kilang China, termasuk Hengli Petrochemical, atas dugaan kerja sama dalam impor minyak Iran.

Washington juga menargetkan puluhan perusahaan pelayaran dan kapal tanker minyak yang terkait dengan ekspor energi Iran, sambil memperingatkan lembaga keuangan asing agar tidak bekerja sama dengan jaringan perbankan Iran.

Langkah terbaru ini muncul ketika Washington meningkatkan kampanye tekanan ekonominya terhadap Teheran setelah berulang kali gagal memaksakan tujuannya melalui jalur politik dan militer. Namun berbeda dari gelombang sanksi sebelumnya, Beijing kali ini merespons dengan sikap yang jauh lebih langsung dan konfrontatif.

Kementerian Perdagangan China menyebut sanksi AS sebagai “ilegal” dan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan China tidak seharusnya mematuhinya. Beijing juga mengaktifkan Undang-Undang Anti-Sanksi Asing tahun 2021, yang menandakan kesiapan China untuk melawan apa yang disebutnya sebagai tekanan sepihak dan ekstrateritorial Amerika.

Menurut analisis yang diterbitkan Kantor Berita Mehr, respons Beijing mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju konfrontasi hukum dan ekonomi langsung dengan Washington terkait sanksi terhadap Iran.

Beijing Bergerak Melampaui Protes Diplomatik

Respons China mencerminkan lebih dari sekadar pembelaan terhadap beberapa entitas komersial yang terlibat dalam perdagangan minyak dengan Iran. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa rivalitas antara China dan Amerika Serikat telah memasuki fase yang lebih terbuka dan konfrontatif, dengan Beijing yang semakin enggan mentoleransi penggunaan sanksi Washington terhadap kepentingan ekonomi China.

Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat mengandalkan dominasi dolar dan pengaruhnya terhadap sistem keuangan global untuk memaksakan kebijakannya jauh melampaui perbatasannya. Dari sudut pandang Beijing, sanksi terhadap perusahaan-perusahaan China karena berdagang dengan Iran merupakan contoh lain bagaimana Washington mempersenjatai kekuatan ekonominya untuk mencampuri hubungan dagang independen antarnegara berdaulat.

Berbeda dengan pendekatannya yang sebelumnya lebih berhati-hati, China kali ini menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Washington: Beijing tidak lagi mengakui legitimasi sanksi ekstrateritorial Amerika dan siap menanggung biaya konfrontasi ekonomi langsung demi mempertahankan kepentingan strategisnya.

Signifikansi perubahan ini terletak pada fakta bahwa China selama ini cenderung mencoba mengelola ketegangan dengan Amerika Serikat sambil menghindari eskalasi langsung. Kini perhitungan itu tampaknya mulai berubah.

Beijing semakin memandang kampanye Amerika terhadap Iran bukan sekadar upaya membatasi ekspor minyak Teheran, tetapi sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membendung ekspansi ekonomi dan pengaruh global China sendiri.

Iran, dalam konteks ini, telah menjadi bagian dari pertarungan geopolitik yang jauh melampaui Asia Barat — mencakup perang dagang, pembatasan teknologi, persaingan energi, dan jalur transportasi global.

China Percepat Struktur Ekonomi Alternatif

Langkah terbaru China juga mencerminkan upaya yang lebih luas untuk membangun mekanisme ekonomi yang lebih kebal terhadap tekanan Amerika. Upaya tersebut meliputi perluasan perdagangan berbasis yuan, penguatan jalur keuangan alternatif di luar sistem Barat, serta perlindungan hukum bagi perusahaan-perusahaan China yang menjadi target sanksi asing.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Beijing secara bertahap mulai meninggalkan strategi mengakomodasi tekanan AS dan beralih menuju kebijakan yang semakin menyerupai perlawanan aktif.

Transformasi ini berpotensi memperluas skala konfrontasi ekonomi antara dua kekuatan terbesar dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Kegagalan Kampanye “Tekanan Maksimum”

Salah satu tujuan utama Washington dalam menargetkan kilang dan perusahaan China adalah untuk secara drastis mengurangi ekspor minyak Iran melalui strategi “tekanan maksimum” yang telah berlangsung lama.

Amerika Serikat meyakini bahwa dengan mengancam bank, perusahaan asuransi, perusahaan pelayaran, dan kilang-kilang Asia, mereka dapat memutus sumber utama pemasukan devisa Iran. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa strategi tersebut terus kehilangan efektivitasnya.

Meski telah bertahun-tahun dikenai sanksi, China tetap menjadi pembeli terbesar minyak Iran. Sebagian besar perdagangan ini kini semakin dilakukan melalui jalur di luar kendali langsung Amerika, termasuk transaksi berbasis yuan, bank-bank regional kecil, dan jaringan keuangan di luar sistem SWIFT.

Akibatnya, Washington kesulitan menerapkan tingkat tekanan ekonomi seperti yang pernah mampu dilakukannya di masa lalu.

Lanskap global juga telah berubah drastis dibanding era dominasi ekonomi Amerika yang tak tertandingi. Banyak negara dan kekuatan besar kini semakin memandang ketergantungan berlebihan pada sistem keuangan yang dikendalikan AS sebagai kerentanan strategis, bukan keuntungan.

Pandangan ini mempercepat upaya membangun pengaturan perdagangan dan keuangan alternatif yang independen dari pengaruh Washington.

Pada saat yang sama, penggunaan sanksi secara berulang oleh Amerika sebagai senjata politik juga memicu persepsi internasional bahwa langkah-langkah tersebut lebih bertujuan memaksakan kehendak politik Washington kepada negara lain dibanding menegakkan hukum.

Tren tersebut semakin meningkatkan dorongan negara-negara besar untuk menjauh dari struktur ekonomi yang dikendalikan Amerika.

Pertarungan yang Lebih Luas atas Tatanan Global

Konfrontasi terkait Iran kini tidak lagi sekadar perselisihan regional antara Teheran dan Washington. Konflik tersebut semakin berkembang menjadi bagian dari pertarungan yang lebih luas mengenai masa depan tatanan internasional itu sendiri.

China memandang kampanye tekanan terhadap Iran tidak dapat dipisahkan dari strategi Amerika yang lebih besar untuk membendung kekuatan global independen. Dari perspektif Beijing, alat-alat yang saat ini digunakan terhadap Teheran suatu hari dapat diarahkan terhadap China dalam skala yang jauh lebih besar.

Keamanan energi tetap menjadi faktor yang sangat krusial dalam persamaan ini. Ekonomi China sangat bergantung pada energi impor, sementara Asia Barat — khususnya Selat Hormuz — tetap menjadi salah satu jalur paling vital bagi pasokan energi China.

Setiap ketidakstabilan di kawasan tersebut secara langsung mempengaruhi kepentingan ekonomi dan strategis Beijing.

Karena itu, China berupaya bukan hanya menolak tekanan AS terhadap Iran, tetapi juga meningkatkan peran politiknya dalam diplomasi regional dan upaya de-eskalasi.

Pada saat yang sama, kemampuan Washington untuk memaksakan kehendaknya terhadap kekuatan-kekuatan besar dunia tampak semakin melemah. Meski Amerika Serikat terus mengandalkan sanksi dan ancaman ekonomi, Washington tidak lagi memperoleh kepatuhan otomatis dari aktor-aktor internasional utama.

Perlawanan terbuka China terhadap sanksi terkait Iran mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam dinamika kekuatan global.

Karena itu, bentrokan terbaru Beijing-Washington terkait Iran jauh melampaui sekadar sengketa minyak atau perdagangan.

Konflik tersebut merupakan bagian dari pertarungan yang lebih besar mengenai bentuk masa depan tatanan global — di mana Amerika Serikat berusaha mempertahankan sistem yang dibangun di atas tekanan sepihak dan sanksi, sementara China dan kekuatan-kekuatan baru semakin mendorong keseimbangan baru yang mampu melawan dominasi Amerika. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah kapal perusak Angkatan Laut AS dilumpuhkan di Samudra Pasifik setelah kebakaran besar terjadi di dalam kapal, membuatnya kehilangan daya listrik dan sistem propulsi untuk beberapa waktu.

Media Amerika melaporkan bahwa kapal perusak berpeluru kendali USS Higgins, kapal perang kelas Arleigh Burke, mengalami kebakaran signifikan di salah satu bagian teknis utama kapal.

Menurut CBS News, insiden tersebut menyebabkan pemadaman listrik total dan melumpuhkan sistem propulsi kapal—menempatkannya dalam kondisi yang dalam istilah angkatan laut disebut sebagai “mati di air.”

Meningkatnya Pertanyaan atas Kesiapan Angkatan Laut AS

Kebakaran dilaporkan terjadi di salah satu kompartemen teknik utama kapal, yang secara langsung memengaruhi sistem operasional penting.

Hilangnya daya listrik dan kemampuan propulsi secara bersamaan secara efektif membuat kapal perusak tersebut tidak dapat bergerak di perairan terbuka, memicu kekhawatiran tentang ketahanan sistem di dalam kapal serta efektivitas respons darurat.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya sorotan terhadap kesiapan operasional Angkatan Laut AS, khususnya terkait platform yang menua dan tantangan keandalan.

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah laporan menyoroti kekhawatiran mengenai penumpukan backlog perawatan dan kegagalan sistem di berbagai bagian armada.

Masalah pada Kapal Perang Canggih AS

Perkembangan ini mengikuti kritik sebelumnya yang ditujukan kepada kapal induk USS Gerald R. Ford, yang berulang kali menghadapi masalah terkait sistem teknologi canggih dan kinerja keandalannya.

Dalam perkembangan terpisah yang sebelumnya dilaporkan oleh Bloomberg, dua kapal perusak Angkatan Laut AS terpaksa mundur saat mencoba melintasi Selat Hormuz setelah menerima peringatan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Menurut sumber intelijen kawasan yang dikutip dalam laporan tersebut, kedua kapal perang itu berbalik arah setelah menerima peringatan langsung, dengan IRGC juga mengerahkan drone di sekitar kapal-kapal tersebut.

Lumpuhnya USS Higgins menambah pola tantangan operasional yang semakin meningkat yang dihadapi Angkatan Laut AS, seiring insiden di laut dan penarikan paksa dari jalur perairan strategis terus memunculkan pertanyaan tentang kemampuan mereka dalam mempertahankan operasi maritim jangka panjang. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Meskipun Amerika Serikat mengklaim telah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, transportasi maritim negara tersebut tetap berjalan tanpa gangguan dan sesuai jadwal.

Tasnim melaporkan, berdasarkan informasi dari sumber-sumber yang mengetahui di sektor pelayaran dan pelabuhan selatan, bahwa bertentangan dengan klaim blokade laut oleh AS, aktivitas transportasi maritim Iran terus berlangsung secara normal tanpa hambatan.

Menurut informasi yang diperoleh, kapal-kapal komersial Iran dalam 24 jam terakhir tetap berangkat sesuai jadwal menuju berbagai tujuan di seluruh dunia, sementara aktivitas ekspor dan impor melalui pelabuhan-pelabuhan negara itu tetap berjalan.

Para pelaku sektor transportasi maritim menyatakan bahwa hal ini mencerminkan ketahanan jaringan pelayaran Iran serta keberlanjutan operasional pelabuhannya di tengah kondisi saat ini.

Tanker Minyak Iran “Alicia” Juga Melintasi Selat Hormuz

Meski di tengah ancaman blokade laut, tanker minyak Iran yang terkena sanksi, “Alicia,” yang mengangkut minyak mentah, berhasil melintasi Selat Hormuz serta jalur perairan di bawah pengawasan Iran antara Pulau Hormuz dan Pulau Larak.

Jalur tersebut saat ini berfungsi sebagai koridor berbayar bagi kapal-kapal komersial, dan tanker tersebut melintasinya tanpa menghadapi hambatan berarti.

Hal ini terjadi di tengah klaim Amerika Serikat yang menyatakan telah memberlakukan blokade laut di Selat Hormuz. Namun, keberhasilan tanker tersebut melintas menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak terwujud dalam praktik.

Sebelumnya, dua kapal Iran lainnya juga telah melintasi Selat Hormuz.

CNN juga melaporkan bahwa meskipun ada klaim blokade laut oleh AS, sembilan tanker minyak tetap melintasi Selat Hormuz. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Detail baru yang muncul dari perundingan AS–Iran di Islamabad mengungkapkan bahwa Mohammad Baqer Ghalibaf meninggalkan kesan kuat pada delegasi Amerika, dengan sumber-sumber AS menggambarkannya sebagai negosiator yang sangat profesional dan berpengalaman.

Menurut analisis The Washington Post oleh David Ignatius, pihak Iran memasuki perundingan dengan garis merah yang tegas—namun menunjukkan disiplin strategis dan keterampilan negosiasi sepanjang lebih dari 20 jam diskusi.

Iran Bernegosiasi dari Posisi Kuat

Perundingan yang dipimpin di pihak AS oleh JD Vance dimulai dengan posisi yang kaku dari kedua belah pihak. Namun, setelah berjam-jam pembahasan, bahkan pejabat Amerika pun mengakui efektivitas Ghalibaf.

Pengakuan ini muncul meskipun perundingan berakhir tanpa kesepakatan final, menegaskan satu realitas penting: Iran tidak menyerah di bawah tekanan.

Diskusi di Islamabad—yang menjadi salah satu kontak tingkat tinggi antara Teheran dan Washington dalam beberapa dekade terakhir—gagal mencapai kesepakatan akibat perbedaan mendasar, terutama terkait hak kedaulatan Iran dan tuntutan maksimalis dari AS.

Washington Menghadapi Batas Strategis

Analisis yang sama dari The Washington Post menunjukkan bahwa kebuntuan saat ini tidak serta-merta mengarah pada kembalinya perang. Sebaliknya, blokade dan eskalasi oleh AS lebih dipandang sebagai alat tekanan, bukan solusi militer yang menentukan.

Secara khusus, Donald Trump digambarkan memiliki keengganan terbatas terhadap konflik berkepanjangan, menyadari bahwa potensi keuntungan kecil sementara risikonya—terutama eskalasi regional yang lebih luas—sangat tinggi.

Di balik retorika publik, tujuan utama Washington tampaknya adalah mencari “jalan keluar dari krisis,” dengan ekspektasi bahwa perundingan tidak langsung akan terus berlanjut melalui mediasi Pakistan.

Salah Perhitungan Terbongkar

Sejak pecahnya perang pada akhir Februari, Trump dilaporkan memperkirakan Iran akan menyerah—sebuah kalkulasi yang gagal terwujud.

Sebaliknya, Iran mempertahankan posisinya, menolak apa yang disebutnya sebagai “tuntutan yang tidak masuk akal dan berlebihan,” sambil menjaga leverage strategisnya, terutama di wilayah seperti Selat Hormuz dan dinamika keamanan regional.

Para analis kini mengakui apa yang sejak awal telah diperingatkan para pengkritik: perang di West Asia mungkin mudah dipicu, tetapi sangat sulit untuk diakhiri.

Diplomasi Berlanjut di Tengah Kebuntuan

Meskipun tidak ada terobosan yang dicapai di Islamabad, kedua pihak tetap terlibat dalam proses diplomatik yang lebih luas, dengan para mediator mendorong kelanjutan dialog.

Bagi Iran, hasil ini menegaskan pesan yang konsisten: perundingan akan terus berjalan, tetapi tidak dengan mengorbankan kedaulatan atau di bawah paksaan.

Bagi Washington, perundingan ini mengungkap realitas yang berbeda—bahwa tekanan semata tidak lagi cukup untuk menentukan hasil. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Angkatan Bersenjata Iran secara resmi menyatakan baiat kepada Ayatullah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin baru Revolusi Islam dan Panglima Tertinggi, seraya menegaskan kembali komitmen mereka untuk membela Republik Islam di tengah meningkatnya konfrontasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Markas Pusat Khatam al-Anbiya, pimpinan militer Iran mengucapkan selamat kepada Majelis Khobregan Kepemimpinan atas pemilihan Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin ketiga Republik Islam Iran.

Pernyataan tersebut juga kembali menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan Grand Ayatullah Sayyed Ali Khamenei, yang digambarkan sebagai pemimpin umat Islam.

Angkatan Bersenjata Menyatakan Kesetiaan kepada Pemimpin Baru

Angkatan Bersenjata Iran menyatakan bahwa para komandan, pejuang, dan seluruh institusi militer telah menyatakan baiat kepada Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei sebagai Wali al-Faqih, Pemimpin Revolusi Islam, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Militer menggambarkan Pemimpin baru tersebut sebagai faqih yang memenuhi syarat, pemimpin yang adil, negarawan yang berpengetahuan luas, ulama yang saleh, serta administrator yang cakap.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya mereka di bawah komandonya untuk menjaga pencapaian Revolusi Islam.

Majelis Khobregan Dipuji atas Keputusan Bersejarah

Pernyataan tersebut memuji Majelis Khobregan Kepemimpinan karena telah menunjukkan pandangan jauh ke depan dan keteguhan dalam memilih seorang pemimpin yang mampu membimbing Republik Islam melewati apa yang disebut sebagai persimpangan sejarah yang kritis.

Menurut Angkatan Bersenjata, keputusan tersebut mencerminkan kebijaksanaan Majelis dalam memastikan kelangsungan kepemimpinan dan stabilitas sistem Islam di tengah kondisi perang.

Peringatan kepada Musuh-musuh Iran

Angkatan Bersenjata Iran memperingatkan bahwa di bawah kepemimpinan Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei, mereka akan membela negara dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.

Pernyataan itu secara khusus menyebut Amerika Serikat dan kekuatan permusuhan lainnya dari arogansi global sebagai musuh yang berupaya melemahkan Iran dan umat Islam.

Disebutkan pula bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan berdiri teguh hingga nafas terakhir dan tetes darah terakhir untuk melindungi keamanan negara serta kepentingan nasional dari setiap agresi.

Teks Lengkap Pernyataan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian.”
(Surah An-Nisa, Ayat 59)

Kepada bangsa Republik Islam Iran yang mulia, heroik, berani, dan penuh kewaspadaan,

Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Komando Markas Pusat Khatam al-Anbiya sekali lagi menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan Pemimpin umat Islam, Grand Ayatullah Imam Khamenei (semoga Allah mensucikan jiwanya yang suci).

Mereka juga menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia Ayatullah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai Wali al-Faqih dan Pemimpin Revolusi Islam oleh para anggota terhormat Majelis Khobregan Kepemimpinan, serta menyampaikan ucapan selamat ini kepada Yang Mulia Imam al-Mahdi (semoga jiwa kami menjadi tebusan baginya) dan kepada rakyat Iran yang mulia, penuh kesadaran, dan setia kepada Wilayah.

Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, bersama seluruh komandan, pejuang, dan keluarga besar Angkatan Bersenjata, sambil memperbarui komitmen mereka terhadap cita-cita dua pemimpin Revolusi Islam, menyatakan baiat mereka kepada Ayatullah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai seorang faqih yang memenuhi syarat, pemimpin yang adil, memahami tuntutan zaman, negarawan yang cakap, ulama yang berilmu dan beramal, zahid, bertakwa, serta administrator yang bijaksana.

Di bawah komandonya, mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha mereka, dan di bawah kepemimpinan faqih yang adil tersebut mereka akan berjuang untuk mewujudkan cita-cita Revolusi Islam.

Para anggota terhormat Majelis Khobregan telah menunjukkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan dengan memilih seorang pemimpin yang layak untuk memimpin sistem suci Republik Islam melewati persimpangan sejarah yang kritis, sebuah tindakan yang patut dihargai dan dipuji.

Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa di bawah perintah dan arahan Pemimpin yang dipilih oleh Majelis Khobregan, Ayatullah Sayyed Mojtaba Khamenei (semoga bayangannya tetap menaungi), sebagai Wali al-Faqih, Pemimpin, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, mereka akan tampil di medan dengan kekuatan, keteguhan, dan semangat jihad yang lebih besar dari sebelumnya untuk menjaga pencapaian Revolusi Islam.

Mereka juga menegaskan bahwa musuh-musuh umat Islam — terutama Amerika Serikat yang kriminal dan kekuatan permusuhan dari arogansi global — akan dibuat menyesal atas setiap agresi, serangan, atau pelanggaran terhadap kaum Muslimin dan bangsa Iran yang mulia, sabar, beriman, dan revolusioner.

Angkatan Bersenjata akan melawan dan berdiri teguh hingga nafas terakhir dan tetes darah terakhir di bawah komando Pemimpin tercinta mereka dalam membela kepentingan dan keamanan negara terhadap konspirasi musuh-musuh Islam dan Iran tercinta.

Staf Umum Angkatan Bersenjata
Markas Pusat Khatam al-Anbiya

(FG)

Afghanistan | FAKTAGLOBAL.COM — Kementerian Pertahanan Nasional Afghanistan mengumumkan bahwa operasi militer balasan terhadap posisi rezim militer Pakistan telah resmi berakhir, menyusul serangan udara Pakistan baru-baru ini ke wilayah Afghanistan.

Menurut pernyataan yang dikutip TOLOnews, operasi tersebut dilaksanakan sebagai respons langsung atas apa yang digambarkan Kabul sebagai serangan udara berulang oleh pasukan Pakistan di dalam wilayah Afghanistan.

Kementerian menyatakan keputusan melancarkan operasi itu bersifat defensif dan dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran kedaulatan Afghanistan.

Rincian Keterlibatan Militer

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan operasi balasan yang menargetkan pos-pos militer Pakistan di sepanjang apa yang disebut sebagai Garis Durand berakhir pada tengah malam atas perintah langsung Kepala Staf Umum.

Pernyataan tersebut mengklaim bahwa selama operasi berlangsung, 55 tentara Pakistan tewas, dengan sebagian jenazah ditinggalkan, sementara ratusan senjata ringan dan berat disita oleh pasukan Afghanistan.

Kementerian juga melaporkan bahwa dua markas militer dan 19 pos milik pasukan Pakistan berhasil dikuasai selama operasi, serta beberapa tentara Pakistan ditangkap hidup-hidup.

Kabul Bingkai Operasi sebagai Respons Defensif

Menurut pernyataan yang sama, delapan tentara Afghanistan tewas dan 11 lainnya terluka selama pertempuran.

Secara terpisah, kementerian menyebut serangan udara Pakistan menargetkan sebuah kamp sementara bagi para pengungsi yang kembali di wilayah Torkham, melukai 13 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Kementerian Pertahanan Afghanistan menggambarkan serangan udara tersebut sebagai bagian dari tindakan militer Pakistan yang lebih luas terhadap wilayah Afghanistan, seraya menegaskan bahwa operasi balasan dilakukan sebagai respons langsung atas serangan-serangan itu.

Para pejabat Afghanistan menekankan bahwa operasi tersebut tidak dilancarkan secara sewenang-wenang, melainkan merupakan balasan langsung atas apa yang mereka sebut sebagai agresi militer Pakistan baru-baru ini.

Kementerian menyatakan Afghanistan berhak mempertahankan wilayahnya dan merespons tindakan militer eksternal, seraya menegaskan bahwa tanggung jawab atas eskalasi sepenuhnya berada pada pihak yang memulai serangan. (FG)

Pyongyang | FAKTAGLOBAL.COM — Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) menegaskan kembali arah politik dan strategisnya dengan terpilihnya kembali Kim Jong Un sebagai Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Korea, menurut laporan media pemerintah, menyusul sebuah kongres partai besar.

Kongres tersebut, salah satu peristiwa politik paling penting di DPRK, mengesahkan peta jalan lima tahun baru yang berpusat pada kedaulatan nasional, daya tangkal strategis, dan stabilitas jangka panjang di tengah tekanan eksternal yang terus berlanjut.

Para delegasi partai memuji kepemimpinan Kim Jong Un karena berhasil mengonsolidasikan persatuan internal dan memperkuat posisi internasional DPRK di bawah kondisi tekanan politik, militer, dan ekonomi yang berkelanjutan yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regionalnya.

Terpilihnya kembali ini menandai kesinambungan pemerintahan dan menegaskan kepercayaan partai terhadap arah strategis Kim, yang menekankan pertahanan diri, pengambilan keputusan yang mandiri, serta perlawanan terhadap pemaksaan dari luar.

Daya Tangkal Nuklir dan Modernisasi Pertahanan

Sejak mengambil alih kepemimpinan pada 2011, Kim telah mengawasi transformasi menyeluruh atas postur pertahanan DPRK.

Menurut catatan resmi, hal ini mencakup pengembangan daya tangkal nuklir yang kredibel, sejumlah uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM), perluasan teknologi rudal berbahan bakar padat, serta kemajuan dalam kemampuan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM).

Pimpinan DPRK secara konsisten membingkai kemajuan-kemajuan tersebut sebagai langkah defensif yang diperlukan akibat tekanan militer, sanksi, dan ancaman berkelanjutan dari Washington dan kekuatan sekutunya di kawasan.

Sejalan dengan itu, DPRK juga memperkenalkan sistem rudal taktis baru, mengembangkan riset teknologi hipersonik, serta memperluas program pengintaian dan satelit, yang mencerminkan modernisasi lebih luas atas kekuatan konvensional dan strategisnya.

Pembangunan Domestik dan Dorongan Infrastruktur

Seiring dengan konsolidasi pertahanan, kongres juga menyoroti inisiatif pembangunan domestik yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Kim. Inisiatif ini mencakup proyek perumahan dan infrastruktur berskala besar, khususnya di Pyongyang, di mana distrik-distrik hunian baru dan pembangunan perkotaan telah mengubah lanskap ibu kota.

Kampanye pembangunan regional, restrukturisasi pertanian, dan program pengembangan ilmiah juga disebut sebagai pilar utama ketahanan ekonomi di tengah tekanan sanksi.

Para pejabat menegaskan kembali peran sentral sains, teknik, dan pendidikan teknis dalam menopang pembangunan nasional dan kemampuan pertahanan di bawah doktrin kemandirian.

Posisi Diplomatik dan Penjajaran Multipolar

Di panggung internasional, masa kepemimpinan Kim mencakup periode diplomasi tingkat tinggi, terutama pertemuan puncak pada 2018 dan 2019 yang meningkatkan profil DPRK dalam diskusi keamanan global.

Meski perundingan kemudian mandek akibat apa yang digambarkan Pyongyang sebagai tuntutan Washington yang kaku dan sepihak, pertemuan-pertemuan tersebut menegaskan status DPRK sebagai aktor kunci dalam dinamika keamanan kawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pyongyang telah memperkuat koordinasi dengan China dan Rusia, memosisikan hubungan tersebut dalam kerangka multipolar yang lebih luas yang menolak struktur keamanan yang didominasi Amerika Serikat.

Restrukturisasi Partai dan Keberlanjutan Jangka Panjang

Kongres ini juga diperkirakan akan meresmikan penyesuaian generasi di dalam partai dan aparatur negara, dengan kader-kader yang lebih muda dipromosikan ke posisi-posisi kunci. Para pejabat menggambarkan proses ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kesinambungan institusional dan stabilitas politik.

Para delegasi menekankan bahwa terpilihnya kembali Kim tidak hanya mencerminkan kesinambungan kepemimpinan, tetapi juga penegasan kembali arah nasional yang berlandaskan kesiapan pertahanan, pembangunan infrastruktur, dan pilihan kebijakan berdaulat yang bebas dari campur tangan eksternal.

Seiring terbentuknya strategi lima tahun yang baru, DPRK menampilkan citra konsolidasi internal dan kejelasan strategis, yang ditopang oleh kesinambungan kepemimpinan dan postur pertahanan yang dirancang untuk menghadapi tekanan berkelanjutan dari kekuatan-kekuatan yang bermusuhan. (FG)

Korea Utara | FAKTAGLOBAL.COM — Republik Rakyat Demokratik Korea telah memamerkan puluhan peluncur roket berkemampuan nuklir dalam sebuah upacara besar yang dihadiri oleh Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un, hanya beberapa hari menjelang kongres kesembilan Partai Buruh Korea yang berkuasa.

Menurut media pemerintah, presentasi tersebut menampilkan generasi baru sistem peluncur roket ganda 600 mm yang mampu membawa hulu ledak nuklir, menandai salah satu pameran persenjataan paling signifikan Pyongyang dalam beberapa tahun terakhir.

Peluncur 600 mm Diperkenalkan sebagai “Senjata Strategis”

Media Korea Utara melaporkan bahwa 50 unit peluncur roket secara resmi dipersembahkan oleh para pekerja sektor industri persenjataan dalam sebuah upacara di Pyongyang.

Kim Jong Un menggambarkan sistem tersebut sebagai senjata yang “luar biasa” dan “menarik”, serta menyebutnya sebagai “senjata paling unggul di dunia untuk serangan terpusat dengan daya hancur superbesar”.

Kim menyatakan bahwa senjata tersebut cocok untuk apa yang ia sebut sebagai “serangan khusus”, sebuah frasa yang secara luas dipahami merujuk pada misi nuklir, dan mengatakan bahwa sistem ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan strategis jika terjadi konflik.

Foto-foto yang dirilis media pemerintah memperlihatkan puluhan kendaraan peluncur yang berbaris rapi di alun-alun House of Culture Pyongyang, lokasi yang dijadwalkan menjadi tempat penyelenggaraan kongres partai mendatang.

Klaim Kecerdasan Buatan dan Daya Tangkal

Menurut pernyataan resmi, sistem peluncur roket baru ini dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan dan sistem pemandu gabungan, yang meningkatkan akurasi serta efektivitas operasionalnya.

Kim menegaskan bahwa senjata tersebut dimaksudkan untuk menangkal kekuatan musuh dan memastikan bahwa “tidak ada kekuatan musuh yang dapat mengharapkan perlindungan” jika senjata ini digunakan.

Kantor Berita Yonhap Korea Selatan mengutip Kim yang mengatakan bahwa sistem ini merupakan lompatan menentukan dalam kemampuan militer Korea Utara.

Kongres Partai Akan Menentukan Arah Militer dan Nuklir

Pameran ini berlangsung menjelang kongres kesembilan Partai Buruh Korea, yang diselenggarakan setiap lima tahun dan dipandang sebagai peristiwa politik terpenting di Korea Utara. Kongres tersebut diperkirakan akan menguraikan strategi politik, militer, dan nuklir Pyongyang untuk lima tahun ke depan.

Kim mengatakan bahwa kongres tersebut akan mengumumkan “tahap berikutnya dari inisiatif pertahanan mandiri” dan mempercepat upaya modernisasi serta perluasan kemampuan militer negara itu untuk menghadapi ancaman eksternal.

Kongres partai sebelumnya, yang digelar pada Januari 2021, menekankan penguatan daya tangkal nuklir, pengembangan industri pertahanan, restrukturisasi ekonomi, dan pengurangan ketergantungan eksternal—kebijakan yang kemudian diikuti oleh serangkaian uji coba rudal dan senjata yang memicu reaksi luas internasional.

Implikasi Regional dan Penilaian Militer

Militer Korea Selatan mengatakan bahwa mereka memantau secara ketat pengembangan senjata Korea Utara. Para analis memperkirakan bahwa sistem peluncur 600 mm ini memiliki jangkauan hingga 400 kilometer, sehingga seluruh wilayah Korea Selatan berada dalam jangkauan.

Analis kawasan mencatat bahwa jika dilengkapi dengan hulu ledak nuklir taktis, satu baterai peluncur semacam itu dapat menimbulkan kerusakan parah pada instalasi militer utama, termasuk pangkalan udara.

Seoul, yang terletak kurang dari 50 kilometer dari perbatasan antar-Korea pada titik terdekatnya, tetap berada dalam posisi yang sangat rentan dalam skenario eskalasi apa pun.

Memburuknya Hubungan Antar-Korea

Hubungan antara Pyongyang dan Seoul memburuk tajam dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara secara efektif telah menghentikan dialog dengan Korea Selatan sejak 2019, menyusul runtuhnya diplomasi nuklir dengan Amerika Serikat akibat sanksi.

Sejak itu, Pyongyang meninggalkan retorika lama tentang reunifikasi damai dan menyatakan bahwa Semenanjung Korea terdiri dari dua negara yang saling bermusuhan.

Dalam pernyataan terpisah, adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, memperingatkan bahwa Korea Utara tengah memperkuat keamanan perbatasan, dengan merujuk pada dugaan penyusupan drone dari Selatan. Ia mengatakan bahwa mencegah insiden semacam itu akan menguntungkan Korea Selatan, seraya menegaskan bahwa “perbatasan dengan musuh harus kokoh.” (FG)

Munich | FAKTAGLOBAL.COM — Menteri Luar Negeri China Wang Yi memanfaatkan Munich Security Conference untuk menyampaikan pembelaan yang tegas dan lugas terhadap multilateralisme, memperingatkan bahaya pemusatan kekuasaan global di tangan segelintir negara, serta menyerukan kerja sama alih-alih konfrontasi.

Berbicara dalam sesi tingkat tinggi “Conversation with China” pada Sabtu, Wang menegaskan bahwa multilateralisme sejati—bukan politik blok atau dominasi sepihak—tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak bagi stabilitas global.

“Konsentrasi kekuasaan global di tangan segelintir pihak tidak populer dan tidak berkelanjutan,” ujar Wang, seraya mendesak kekuatan-kekuatan besar untuk meninggalkan pola pikir hegemonik dan menghormati kedaulatan setara semua negara.

China Tegaskan Peran Sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wang menekankan bahwa revitalisasi sistem United Nations merupakan prasyarat penting untuk mereformasi tata kelola global, seraya menegaskan tidak ada negara yang berhak mendikte aturan internasional secara sepihak.

Ia menyoroti Global Governance Initiative (GGI) China sebagai inisiatif yang sejalan dengan arah progresif sejarah, serta menambahkan bahwa GGI telah mendapat keterlibatan internasional yang luas sejak diluncurkan.

Huang Ping, Direktur Institute of European Studies di Chinese Academy of Social Sciences, mengatakan kepada Global Times bahwa pernyataan Wang menegaskan kembali komitmen jangka panjang China terhadap kerja sama multilateral dan hasil yang saling menguntungkan di tengah meningkatnya volatilitas global.

China dan Eropa: Mitra, Bukan Pesaing Sistemik

Wang dengan tegas menolak narasi Barat yang menggambarkan China sebagai “pesaing sistemik” bagi Eropa, dan menyebutnya sebagai produk persepsi keliru serta bias ideologis.

Ia menunjuk pada fakta konkret: nilai perdagangan harian China–Eropa yang melampaui 2 miliar dolar AS dan ratusan mekanisme kerja sama aktif di sektor ekonomi, teknologi, dan budaya—indikator jelas dari saling ketergantungan yang mendalam, bukan rivalitas.

Dalam pembicaraan dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Wang menyatakan bahwa keterbukaan China yang berkelanjutan akan menciptakan peluang yang lebih luas bagi bisnis Jerman. Merz, pada gilirannya, mendorong peningkatan investasi Jerman di China, menegaskan kembali komitmen Berlin pada kebijakan satu-China, serta mengakui bahwa globalisasi telah menghadirkan manfaat timbal balik bagi kedua pihak.

Eropa Meninjau Ulang Penyelarasan Otomatis dengan Washington

Menurut Huang Ping, sejumlah negara Eropa kini meninjau ulang postur strategis mereka terhadap China dan Amerika Serikat. Jerman dan negara lain kian mengadopsi pendekatan pragmatis, memandang China sebagai mitra kerja sama jangka panjang, bukan ancaman.

Perubahan ini mencerminkan meningkatnya kegelisahan Eropa terhadap pendekatan Washington yang semakin koersif dan transaksional terhadap para sekutunya.

Dua Visi yang Bertolak Belakang di Munich

Pidato Wang tampil kontras tajam dengan pernyataan yang disampaikan pada konferensi yang sama oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Sementara China mengadvokasi multilateralisme, penghormatan terhadap sistem PBB, dan kemitraan tanpa prasyarat ideologis, Rubio menepis tatanan internasional berbasis aturan dan mendesak Eropa untuk berbaris dengan Washington dalam isu imigrasi, kebijakan iklim, dan belanja pertahanan.

Rubio mengejek inisiatif iklim Eropa sebagai “kultus iklim” dan membingkai pengendalian perbatasan sebagai isu peradaban, memperlihatkan visi sepihak yang memprioritaskan agenda politik Amerika di atas otonomi strategis Eropa. Pidatonya juga minim substansi soal Ukraina dan tidak memberikan rujukan bermakna terhadap Rusia.

Pilihan Strategis bagi Eropa

Konferensi Munich dengan demikian menghadirkan dua jalur yang sangat berbeda bagi Eropa:

satu berbasis kerja sama, perdagangan, dan kesetaraan dalam dunia multipolar, sebagaimana diusulkan China;
yang lain berpusat pada konformitas ideologis dan subordinasi di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.

Seiring berlanjutnya erosi dominasi Barat dan percepatan pergeseran kekuatan global, pesan China di Munich menegaskan posisi Beijing sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong tatanan internasional yang lebih seimbang, inklusif, dan multipolar. (FG)

China | FAKTAGLOBAL.COM — China menyatakan penentangan tegas terhadap keputusan terbaru Israel yang memperluas permukiman ilegal dan memperkuat kendali atas Tepi Barat yang diduduki, seraya menegaskan kembali bahwa solusi dua negara tetap menjadi kerangka dasar dalam penyelesaian masalah Palestina.

Berbicara dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa Gaza dan Tepi Barat merupakan bagian yang “tidak terpisahkan” dari wilayah Palestina.

Pernyataan tersebut dilaporkan oleh media yang berafiliasi dengan negara, Global Times.

Beijing Menolak Ekspansi Permukiman dan Upaya Aneksasi

Lin mengatakan bahwa China secara konsisten menentang pembangunan permukiman baru Israel di wilayah Palestina yang diduduki, serta menolak segala upaya untuk menganeksasi atau menyerobot tanah Palestina.

“China secara konsisten menentang pembangunan permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki dan menolak semua upaya untuk menganeksasi atau menyerobot wilayah Palestina,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut merusak fondasi politik dari solusi dua negara.

Peringatan terhadap Eskalasi di Gaza dan Tepi Barat

Juru bicara tersebut memperingatkan bahwa situasi saat ini di Gaza tetap sangat rapuh dan mendesak pihak-pihak terkait untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau semakin mengguncang stabilitas kawasan.

Ia menegaskan bahwa langkah-langkah sepihak yang mengubah realitas di lapangan hanya akan memperdalam kontradiksi dan mendorong eskalasi situasi.

Pernyataan China itu disampaikan setelah kabinet keamanan Israel menyetujui langkah-langkah baru yang bertujuan memperluas pembangunan permukiman ilegal dan mengonsolidasikan kendali Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Menurut media Israel, keputusan tersebut mencakup pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah di Tepi Barat kepada pemukim Israel, pembukaan segel catatan kepemilikan tanah, serta pengalihan kewenangan penerbitan izin pembangunan di sebuah blok permukiman dekat Hebron dari pemerintah kota Palestina ke administrasi sipil Israel.

Lin kembali menegaskan bahwa solusi dua negara tetap menjadi jalur fundamental untuk menyelesaikan perjuangan Palestina, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sikap ini menegaskan penentangan berkelanjutan China terhadap ekspansi permukiman Israel serta penolakannya terhadap kebijakan yang bertujuan memperkokoh pendudukan atas tanah Palestina. (FG)

Pakistan | FAKTAGLOBAL.COM — Geng teroris ISIS secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menargetkan sebuah masjid Syiah di ibu kota Pakistan, Islamabad, dalam salah satu serangan paling berdarah terhadap jamaah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut penjaga Masjid Imam Bargah Khadijat-ul-Kubra, tiga penyerang menyerbu lokasi tersebut saat salat Jumat berlangsung, melukai seorang petugas keamanan setempat sebelum meledakkan bahan peledak berkekuatan besar yang menewaskan sedikitnya 30 orang dan melukai lebih dari 130 lainnya.

Serangan Terkoordinasi Saat Salat Jumat

“Saya berada di rumah dekat Masjid Imam Bargah ketika mendengar suara tembakan,” ujar penjaga masjid, Ishfaq, kepada kantor berita Rusia RIA Novosti.

“Ketika saya berlari menuju masjid, saya mendapati seorang petugas keamanan setempat tergeletak di tanah dalam keadaan terluka. Ia mengatakan bahwa tiga penyerang telah menerobos masuk ke Imam Bargah.”

Ledakan terjadi saat salat sedang berlangsung, menyebabkan korban massal di kalangan jamaah di dalam masjid. Sejumlah korban luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat ketika layanan darurat tiba di lokasi.

Otoritas Pakistan telah meluncurkan penyelidikan terkait jenis ledakan tersebut. Dikonfirmasi bahwa masjid saat itu dijaga oleh petugas keamanan setempat, bukan oleh aparat kepolisian.

Saksi Mata Soroti Masalah Keamanan

Saksi mata, Sardar Suhail Hasan, yang tengah melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid Sunni di dekat lokasi, mengatakan bahwa pengamanan di Imam Bargah tampak sangat tidak memadai.

“Langkah-langkah keamanan sangat kurang, dan tidak ada pemeriksaan yang layak di Imam Bargah maupun di sekitar masjid,” ujarnya.

“Saya yakin apa yang terjadi merupakan kegagalan serius kepolisian Islamabad dan otoritas setempat, terutama karena tidak ada pasukan keamanan yang dikerahkan pada waktu yang sangat sensitif seperti ini.”

Menargetkan Tempat Ibadah

Masjid Imam Bargah Khadijat-ul-Kubra merupakan tempat ibadah umat Islam Syiah. Laporan awal menunjukkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan masih akan bertambah, mengingat sejumlah korban berada dalam kondisi kritis.

Menanggapi serangan tersebut, analis politik Seyed Mohammad Marandi menulis di platform X bahwa pengeboman ini kembali mengungkap peran kelompok ekstremis takfiri dalam kekerasan sektarian.

“Sedikitnya 31 Muslim Syiah telah terbunuh dalam sebuah bom bunuh diri di sebuah masjid di Islamabad, Pakistan,” tulisnya.

“Serangan semacam ini kembali menunjukkan bahwa kaum takfiri Salafi dan Wahhabi adalah alat Zionisme.”

Serangan ini kembali memicu kekhawatiran atas pola berkelanjutan kekerasan anti-Syiah di Pakistan, sementara penyelidikan terhadap jaringan operasional di balik serangan tersebut masih berlangsung.

Hizbullah Mengecam ‘Terorisme Takfiri’

Hizbullah dengan tegas mengecam pengeboman tersebut, menyebutnya sebagai tindakan “terorisme takfiri” yang dilakukan saat salat Jumat di Masjid Khadija al-Kubra.

Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah menyatakan serangan itu menunjukkan bahwa ideologi takfiri yang menyimpang—yang digerakkan oleh geng pembunuh haus darah yang mengkafirkan siapa pun yang tidak sejalan dengan mereka—masih menjadi alat berbahaya untuk menyebarkan fitnah, kerusakan, dan ketidakstabilan, serta untuk merongrong keamanan bangsa dan masyarakat.

Gerakan perlawanan itu menegaskan bahwa ideologi ekstremis semacam ini tidak hanya menargetkan satu kelompok, melainkan menyerang siapa pun yang berdiri di pihak kebenaran melawan kebatilan, tanpa memandang agama, jenis kelamin, atau etnis.

Hizbullah menyerukan kerja sama menyeluruh di antara negara-negara Arab dan Islam di bidang keamanan, pendidikan, intelektual, budaya, dan keagamaan guna memberantas ideologi kriminal ini dan menyingkirkan para pelakunya dari masyarakat.

Pernyataan tersebut juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para syuhada, mendoakan rahmat bagi para korban, serta kesembuhan segera bagi para korban luka, seraya menyerukan keamanan dan stabilitas bagi rakyat Pakistan.

Pertanyaan atas Kesiapan Keamanan

Penjaga masjid, Ishfaq, menegaskan bahwa para penyerang berhasil menembus masjid meskipun terdapat petugas keamanan, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dan perlindungan tempat-tempat ibadah.

Otoritas terus menyelidiki serangan tersebut, sementara Pakistan berduka atas salah satu serangan paling mematikan terhadap warga sipil di ibu kota dalam beberapa tahun terakhir. (FG)

Iran | FAKTAGLOBAL.COM — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengakui bahwa puluhan ribu tentara Amerika yang dikerahkan di Asia Barat berada dalam jangkauan operasional rudal dan drone Iran, yang secara efektif merupakan pengakuan atas kerentanan pasukan AS yang ditempatkan di dekat perbatasan Iran.

Berbicara dalam sebuah dengar pendapat di Kongres AS, menteri luar negeri pemerintahan Trump tersebut, sambil mengulangi delusi dan kesombongan presidennya terhadap Iran serta terhadap kedudukan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, pada saat yang sama mengakui konsekuensi mematikan dari setiap bentuk petualangan militer terhadap Iran.

Rubio menyatakan bahwa antara 30.000 hingga 40.000 tentara Amerika dikerahkan di delapan atau sembilan pangkalan militer di kawasan tersebut, yang seluruhnya berada dalam jangkauan kemampuan rudal balistik dan drone Iran.

“Semua itu berada dalam jangkauan ribuan drone dan rudal balistik Iran,” kata Rubio, seraya menggambarkan kemampuan Iran sebagai ancaman langsung terhadap keberlanjutan kehadiran militer AS di kawasan.

Pengakuan atas Daya Tangkal Iran

Rubio, sembari menegaskan klaim Washington atas hak untuk melakukan tindakan pendahuluan, menyatakan bahwa pemerintahan Trump terus mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai opsi “pertahanan pendahuluan”, sebuah formulasi yang berulang kali digunakan Washington untuk membenarkan eskalasi militer di luar negeri.

“Presiden selalu mempertahankan opsi pertahanan pendahuluan,” ujar Rubio, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat berupaya mempertahankan postur kekuatan yang memadai di kawasan untuk merespons secara militer jika Iran memutuskan untuk menargetkan pasukan AS.

Ia juga mengakui kemampuan militer Iran, dengan menyebut bahwa Teheran telah mengembangkan “ribuan demi ribuan rudal balistik,” sebuah pernyataan yang secara implisit mengakui kekuatan daya tangkal Iran terhadap pengerahan militer asing di dekat perbatasannya.

Kehadiran Militer AS dalam Sorotan

Rubio juga mengakui bahwa pengerahan militer AS dalam skala besar itu sendiri menuntut langkah-langkah pertahanan yang lebih tinggi, dengan mengatakan bahwa Washington harus mempertahankan cukup banyak pasukan dan kemampuan di kawasan tersebut untuk melindungi tentaranya jika mereka diserang.

“Kami harus memiliki pasukan dan kemampuan yang cukup di kawasan ini untuk membela diri jika Iran memutuskan menyerang pasukan kami,” katanya, sembari menyatakan harapannya agar situasi tersebut tidak berkembang menjadi konfrontasi militer terbuka.

Retorika Eskalatif di Tengah Tekanan Diplomatik

Pernyataan tersebut muncul di saat Presiden Donald Trump mengeluarkan ancaman militer yang semakin eksplisit jika Iran menolak perundingan mengenai program nuklirnya. Para pejabat AS berulang kali menjadikan persenjataan rudal dan drone Iran sebagai pembenaran atas postur militer Washington di kawasan.

Namun, para pejabat Iran secara konsisten menolak perundingan yang dilakukan di bawah paksaan atau ancaman.

Ali Shamkhani, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, sebelumnya memperingatkan bahwa setiap aksi militer AS akan dianggap sebagai awal dari sebuah perang dan akan dibalas dengan respons yang segera, menyeluruh, dan belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk terhadap Tel Aviv dan para sekutu regional AS.

Terlepas dari ancaman Washington, para pejabat Iran menegaskan bahwa kemampuan militer Iran bersifat murni defensif dan berakar pada daya tangkal, sementara Amerika Serikat terus mengoperasikan pangkalan-pangkalan militernya ribuan kilometer dari wilayahnya sendiri.

China | FAKTAGLOBAL.COM — Amerika Serikat telah mengundang Presiden China Xi Jinping untuk melakukan kunjungan ke Washington, menurut laporan media Amerika Serikat dan internasional, di saat kontak antara kedua pihak terus berlangsung meskipun setahun terakhir ditandai oleh tekanan ekonomi dan ketegangan politik.

Duta Besar AS untuk China David Perdue mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump telah menyampaikan undangan tersebut kepada mitranya dari China. Perdue menambahkan bahwa Xi juga telah mengundang Trump untuk mengunjungi China pada bulan April.

Perdue mengklaim bahwa kedua negara sebagian besar telah melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan mereka tahun lalu, dengan merujuk pada kerja sama di bidang-bidang seperti pembelian zat terkait fentanil dan kedelai—isu yang berulang kali dimanfaatkan Washington dalam negosiasi perdagangan dan keamanan.

Ia juga menegaskan bahwa otoritas China telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum AS, seraya menyatakan bahwa untuk pertama kalinya institusi dari kedua negara bekerja bersama dalam isu fentanil. Para pejabat AS mempresentasikan koordinasi terbatas ini sebagai bukti dari apa yang mereka sebut sebagai “kemajuan praktis”.

Perdue selanjutnya mengklaim bahwa komunikasi antara Trump dan Xi menunjukkan adanya kesiapan untuk memperluas keterlibatan di berbagai bidang, seraya menyatakan bahwa saat ini terdapat tingkat “rasa hormat dan kepercayaan” antara kedua pihak—meskipun Washington terus menggunakan tarif, ancaman, dan langkah-langkah sepihak terhadap Beijing.

Pertemuan Diperkirakan Berlangsung di Tengah Rivalitas Strategis yang Berlanjut

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump dan Xi dapat bertemu hingga empat kali tahun ini dalam berbagai forum internasional.

Sejak Trump memulai masa jabatannya saat ini pada Januari tahun lalu, kedua pemimpin telah melakukan sejumlah kontak, termasuk pertemuan tatap muka pada bulan Oktober di Busan, Korea Selatan, yang oleh pejabat AS digambarkan sebagai pertemuan yang sukses. Keduanya juga beberapa kali melakukan pembicaraan melalui telepon sepanjang tahun.

Meski terdapat sinyal diplomatik tersebut, hubungan antara Amerika Serikat dan China tetap bergejolak.

Selama setahun terakhir, hubungan bilateral mengalami eskalasi secara berkala menyusul penerapan tarif tinggi oleh Washington terhadap barang-barang China, yang memicu langkah balasan dari Beijing dan menyebabkan kemunduran sementara dalam hubungan kedua negara.

China dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada bulan November di kota selatan Shenzhen, Provinsi Guangdong. Sementara itu, Trump dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT G20 pada bulan Desember, dengan pertemuan tahunan tersebut akan digelar di Florida Selatan.

Meski Washington kini berbicara tentang keterlibatan, hubungan yang lebih luas tetap ditandai oleh rivalitas strategis, dengan pendekatan AS berlangsung di tengah tekanan ekonomi berkelanjutan dan persaingan geopolitik. (FG)

Korea Utara | FAKTAGLOBAL.COM — Media Korea Utara melaporkan bahwa Pyongyang pada Selasa telah melakukan uji coba eksperimental terhadap sistem peluncur roket ganda kaliber besar versi terbaru yang mengintegrasikan teknologi baru.

Radio Voice of Korea pada Selasa malam menyebutkan bahwa Biro Rudal Umum Korea Utara melaksanakan uji tembak langsung yang melibatkan empat roket, yang menghantam sasaran laut dengan kekuatan tinggi pada jarak sekitar 360 kilometer.

Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un secara langsung mengawasi uji coba sukses sistem peluncur roket multi-kaliber tersebut pada hari Selasa.

Menurut kantor berita tersebut, Kim menyatakan bahwa latihan itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam daya serang senjata, kemampuan manuver, serta tingkat akurasinya.

“Uji coba ini akan menjadi sumber tekanan psikologis yang berat dan ancaman serius bagi kekuatan-kekuatan yang berupaya memprovokasi konfrontasi militer dengan kami,” Kim dikutip mengatakan. (FG)

Afghanistan | FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah ledakan di sebuah restoran China di pusat Kabul pada Senin menewaskan sedikitnya tujuh orang dan melukai lebih dari selusin lainnya, menurut layanan darurat Afghanistan dan pejabat kepolisian.

Ledakan tersebut menghantam restoran Chinese Noodle di kawasan Shahr-e-Naw, sebuah distrik yang dikenal dengan para penjual bunga. Seorang jurnalis Agence France-Presse yang berada di lokasi melaporkan terlihatnya kendaraan polisi dan sebuah ambulans tak lama setelah ledakan.

Juru bicara kepolisian Kabul, Khalid Zadran, mengatakan restoran tersebut terutama melayani Muslim China dan mengonfirmasi adanya korban tewas.

“Seorang Muslim China bernama Ayub dan enam warga Afghanistan tewas, sementara beberapa lainnya terluka. Ledakan terjadi di dekat dapur,” kata Zadran dalam sebuah pernyataan.

Zadran menambahkan bahwa penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Informasi awal dari kepolisian sempat menyebut lokasi tersebut sebagai sebuah hotel sebelum dipastikan bahwa targetnya adalah restoran.

Cabang Afghanistan dari kelompok Islamic State kemudian mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, dengan menyatakan bahwa aksi itu dilakukan oleh seorang pelaku bom bunuh diri. (FG)

Jepang | FAKTAGLOBAL.COM — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pada Senin bahwa ia akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat dan menggelar pemilihan umum dadakan pada 8 Februari, dengan meminta para pemilih untuk menentukan apakah ia harus terus memimpin negara tersebut.

Langkah ini diambil kurang dari empat bulan setelah ia menjabat, di tengah kritik bahwa keputusan tersebut lebih mengutamakan keuntungan politik dibandingkan tata kelola pemerintahan.

Tokoh oposisi dan para pengkritik menilai pemilu musim dingin yang mendadak ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan tingkat dukungan publik yang masih tinggi dan mengonsolidasikan kekuasaan sebelum penolakan meningkat, sekaligus semakin menyelaraskan Jepang dengan kerangka politik dan keamanan yang dipimpin Amerika Serikat, yang kian ditentang di kawasan.

Pembubaran Majelis Rendah Menuai Kritik

Takaichi mengatakan bahwa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari, segera setelah majelis rendah dibubarkan pada hari pembukaan sidang parlemen reguler tahun ini.

Jadwal yang dipadatkan ini menuai kritik karena dinilai membatasi perdebatan publik dan mengganggu kerja parlemen, termasuk pembahasan anggaran negara dan undang-undang penting.

Masa kampanye selama 16 hari akan menjadi yang terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang, meningkatkan kekhawatiran bahwa para pemilih tidak memiliki cukup waktu untuk menilai secara cermat berbagai platform kebijakan. Pemilu ini juga akan digelar pada musim dingin, memunculkan persoalan logistik di wilayah bersalju lebat dan memicu keluhan dari otoritas daerah.

Upaya Mencari Mandat di Tengah Keseimbangan Parlemen yang Rapuh

Takaichi mengatakan ia ingin meminta penilaian pemilih atas “pergeseran kebijakan besar,” termasuk agenda fiskalnya dan pengaturan koalisi antara Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya dengan Partai Inovasi Jepang. Ia mengakui bahwa kabinetnya belum memperoleh mandat elektoral langsung sejak ia menjabat pada 21 Oktober.

Blok penguasa saat ini hanya memiliki mayoritas sangat tipis di majelis rendah dan tetap menjadi minoritas di Dewan Penasihat, sehingga pemerintah bergantung pada kerja sama oposisi untuk meloloskan undang-undang dan anggaran.

Para pengkritik berpendapat bahwa pemilu dadakan ini bertujuan memperkuat kewenangan eksekutif, bukan untuk mengatasi kebuntuan legislatif.

Oposisi Mengecam Waktu Politik

Partai-partai oposisi mengecam pembubaran tersebut sebagai bermotif politik. Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Komeito mengumumkan pembentukan Aliansi Reformasi Sentris, yang diperkirakan akan menjadi kekuatan oposisi terbesar dalam kontestasi ini.

Salah satu pemimpin aliansi, Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri, mempertanyakan waktu pemilu, dengan menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pengesahan anggaran fiskal 2026. Ia juga menyinggung gangguan akibat salju dan jadwal ujian masuk siswa, serta mempertanyakan mengapa pembubaran tidak ditunda hingga musim semi.

Penyelarasan dengan Blok Pimpinan AS

Langkah Takaichi ini diambil di tengah semakin dalamnya penyelarasan strategis Jepang dengan Amerika Serikat dan struktur keamanan yang terkait dengan NATO, sebuah arah yang menurut para pengkritik semakin menempatkan kepentingan domestik di bawah agenda geopolitik eksternal.

Para analis mencatat bahwa pemilu dadakan ini digelar sebelum kekuatan oposisi sempat sepenuhnya mengorganisir diri, sehingga memperkuat kekhawatiran bahwa stabilitas politik dibingkai untuk menjaga kesinambungan kebijakan yang didukung Washington, bukan untuk mendorong perdebatan demokratis yang substansial.

Pemungutan suara pada Februari ini akan menjadi pemilu majelis rendah pertama yang digelar pada bulan tersebut sejak 1990, menegaskan sifat luar biasa dari keputusan ini dan meningkatkan sorotan terhadap motif politik di baliknya. (FG)