Iran, FAKTAGLOBAL.COM – Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menyatakan bahwa Iran tidak memiliki konflik dengan rakyat Amerika sambil memperingatkan adanya kemungkinan operasi bendera palsu yang dirancang untuk menuduh Teheran.

Dalam sebuah unggahan di akun resminya di platform X, Larijani mengatakan bahwa ia mendengar bahwa “sisa-sisa tim Epstein” diduga sedang merancang sebuah konspirasi untuk menciptakan insiden yang mirip dengan serangan 11 September, kemudian menuduh Iran sebagai pelakunya.

Ia menegaskan bahwa Iran pada prinsipnya menentang skenario terorisme semacam itu dan menjelaskan bahwa perselisihan Iran bukanlah dengan rakyat Amerika.

“Iran secara prinsip menentang rencana teroris semacam itu dan tidak berperang dengan rakyat Amerika,” tulis Larijani.

Iran Bertindak dalam Kerangka Membela Diri

Larijani juga menekankan bahwa tindakan Iran saat ini berakar pada pembelaan diri menyusul apa yang ia sebut sebagai agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Menurutnya, respons Iran tetap tegas dan kuat untuk menghukum para agresor.

“Hari ini Iran sedang membela diri dari agresi Amerika Serikat dan Israel, dan dalam pembelaan ini Iran akan bertindak dengan kekuatan dan keteguhan untuk menghukum para agresor,” ujarnya.

Kementerian Luar Negeri Peringatkan Kemungkinan Operasi Bendera Palsu

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei juga memperingatkan bahwa operasi bendera palsu dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Berbicara mengenai isu tersebut, Baghaei menunjuk pada preseden sejarah, dengan menyebut bahwa “Operasi Susannah” yang terkenal pada tahun 1954 menunjukkan bagaimana operasi rahasia semacam itu pernah dilakukan di masa lalu.

Ia menjelaskan bahwa pada masa itu agen-agen Israel menanam bom dan melakukan aksi sabotase terhadap fasilitas milik Inggris di Mesir dengan tujuan menyalahkan pemerintah Mesir dan membenarkan keberlanjutan kehadiran militer Inggris di negara tersebut di tengah perselisihan mengenai Terusan Suez.

Operasi tersebut akhirnya terbongkar dan menyebabkan penangkapan serta korban di antara para pelakunya.

Peringatan kepada Negara-Negara Kawasan

Baghaei mencatat bahwa beberapa dekade kemudian, pada tahun 2003 dan 2004, rezim Zionis secara resmi mengakui bahwa operasi tersebut merupakan tindakan yang terkoordinasi dan terencana.

Ia menambahkan bahwa insiden serupa telah berulang kali terjadi selama beberapa dekade terakhir, meskipun tanggung jawabnya sering kali tidak diakui.

Menurut Baghaei, situasi kawasan saat ini tegang dan kompleks, yang meningkatkan kemungkinan Israel melakukan operasi yang bertujuan menciptakan perpecahan antara Iran dan negara-negara tetangganya.

Merujuk pada pernyataan jurnalis Tucker Carlson tentang dugaan penangkapan agen Mossad di Arab Saudi dan Qatar saat melakukan aksi pengeboman, Baghaei mengatakan bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi serangkaian insiden lain, termasuk serangan drone dan rudal di Siprus, Turki, dan Azerbaijan.

Ia menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran secara resmi telah menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut bukan dilakukan oleh Iran.

Meskipun ada pihak yang menyebut kemungkinan drone menyimpang dari jalurnya akibat gangguan elektronik, Baghaei mengatakan bahwa kemungkinan operasi bendera palsu tidak dapat diabaikan.

Ia juga menambahkan bahwa Iran telah menyerukan kepada negara-negara tetangganya untuk tetap berhati-hati dan tidak membuat penilaian yang tergesa-gesa.

“Angkatan bersenjata kami secara terbuka dan dengan berani mengumumkan operasi yang mereka lakukan,” kata Baghaei. “Kami tidak ragu untuk menyatakan bahwa kami menargetkan pangkalan militer Amerika dan fasilitas logistiknya di kawasan sebagai bagian dari pembelaan diri kami.”

Namun ia menekankan bahwa dalam kasus-kasus di mana Iran tidak terlibat, para pejabat Iran juga secara tegas menyatakan hal tersebut.

“Karena itu, isu operasi bendera palsu adalah persoalan yang serius, dan sangat mungkin kita akan menghadapi skenario semacam itu dalam beberapa hari mendatang,” pungkasnya. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM | 12 November 2025 – Dalam tindakan penyensoran yang kontroversial, YouTube telah menghapus film dokumenter berbahasa Ibrani pertama Iran, berjudul “Missiles Over Bazan,” hanya beberapa jam setelah dirilis oleh Kantor Berita Tasnim.

Tasnim melaporkan bahwa penghapusan tersebut terjadi tak lama setelah publikasi, dan menyebutnya sebagai tindakan dukungan terhadap rezim Zionis.

Film dokumenter “Missiles Over Bazan” merupakan film pertama yang pernah diproduksi dalam bahasa Ibrani oleh media Iran, yang ditujukan secara khusus kepada audiens berbahasa Ibrani.

Film ini menampilkan narasi baru yang jarang terdengar tentang perang antara Iran dan rezim Zionis, sekaligus menandai langkah baru dalam produksi media Iran yang membahas isu Israel.

Apa yang Diceritakan “Missiles Over Bazan”?

Film ini mengulas konfrontasi yang kurang dikenal antara Iran dan Israel di sektor infrastruktur minyak dan gas — sebuah peristiwa yang, menurut dokumenter tersebut, mengubah jalannya perang dan menyeimbangkan kembali kekuatan di kawasan.

Sepanjang film, penonton diperkenalkan pada dimensi baru pengendalian intelijen dan pengambilan keputusan tingkat tinggi, yang menggambarkan kebijaksanaan strategis dan keteguhan Iran di medan perang.

Menyapa Langsung Audiens Israel

Tasnim menyatakan bahwa tujuan pembuatan film dokumenter ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada opini publik Israel dari posisi kekuatan dan kenyataan, mengungkap aspek-aspek konflik yang selama ini tersembunyi dari penonton berbahasa Ibrani selama bertahun-tahun.

Dengan menggabungkan wawancara profesional, informasi intelijen, dan rekonstruksi visual, film ini berupaya menampilkan kebenaran di medan perang sebagai tandingan terhadap gambaran yang dibentuk oleh media Barat dan Israel.

Tersedia di Platform Bahasa Ibrani Tasnim

Meskipun film dokumenter ini telah dihapus dari YouTube, film tersebut tetap tersedia dan dapat ditonton melalui situs resmi berbahasa Ibrani Kantor Berita Tasnim. (FG)

Asia Barat, FAKTAGLOBAL.COM — Operasi Badai Al-Aqsa, yang diluncurkan pada 7 Oktober 2023, telah menjadi lebih dari sekadar operasi militer; ia adalah momen penentu dalam lahirnya tatanan geopolitik baru di Asia Barat.

Apa yang dimulai sebagai serangan tak terduga telah berkembang menjadi transformasi mendalam yang membentuk ulang keseimbangan kekuatan di kawasan yang lama didominasi oleh campur tangan Barat dan ekspansionisme Zionis.

Tatanan baru ini—yang dibangun di atas dasar perlawanan, kesadaran publik, dan kemerdekaan bangsa-bangsa—telah menjadikan kerangka pengendalian lama semakin tidak relevan.

Persamaan politik dan militer yang dulu menjamin impunitas Israel dan dominasi Amerika kini tengah runtuh. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak Oktober 2023 telah membuktikan bahwa Asia Barat tidak akan pernah kembali ke keadaan sebelum Operasi Badai Al-Aqsa.

Kemunduran Hegemoni Barat

Tatanan politik baru jarang lahir dari satu peristiwa tunggal; ia muncul melalui konvergensi bertahap dari krisis, konflik, dan kebangkitan kesadaran.

Operasi Badai Al-Aqsa mungkin menjadi pemicunya, tetapi transformasi yang sedang berlangsung di Asia Barat bersifat struktural dan tidak dapat dibalikkan.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, rezim Israel—meskipun mendapat dukungan penuh dari Barat—tidak lagi memegang kendali akhir atas urusan kawasan. Era panjang dominasi Amerika-Israel kini terlihat melemah, digantikan oleh kenyataan yang ditandai oleh otonomi regional dan kerja sama multipolar.

Palestina Kembali ke Pusat Hati Nurani Dunia

Di jantung perubahan ini adalah perjuangan Palestina, yang kembali muncul sebagai poros moral dan politik dalam wacana global. Upaya Israel untuk menghapus Palestina dari agenda internasional telah gagal secara spektakuler.

Lebih dari 150 negara kini mengakui Negara Palestina, sementara forum-forum internasional—dari Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga lembaga-lembaga hak asasi manusia—telah mengalihkan fokusnya pada kejahatan yang dilakukan di Gaza dan wilayah pendudukan. Bahkan Hamas, yang dulu dicap “teroris” dalam narasi Barat, kini menjadi pihak yang tak terhindarkan dalam setiap negosiasi perdamaian atau gencatan senjata.

Kenyataan ini tidak hanya mencerminkan simpati terhadap pihak yang tertindas, tetapi juga kebangkitan kembali narasi perlawanan — sebuah pandangan dunia yang menempatkan keadilan, kedaulatan, dan hak menentukan nasib sendiri di atas dikte Barat.

Reorientasi Arab dan Islam

Ciri lain yang menentukan dari tatanan baru ini adalah pergeseran dalam hubungan Arab dan Islam dengan Israel.

Negara-negara yang pernah mendukung Perjanjian Abraham—seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar—kini mulai menjauh dari upaya normalisasi, menyadari bahwa kemitraan dengan rezim Zionis justru melemahkan stabilitas kawasan.

Kegagalan proyek normalisasi Washington menegaskan tren yang lebih besar: kemunduran pengaruh moral dan diplomatik Amerika. Rezim-rezim yang dulu diyakinkan oleh janji AS tentang “keamanan dan kemakmuran” kini menghadapi kenyataan bahwa bersekutu dengan pendudukan hanya melahirkan ketidakstabilan dan kemarahan publik.

Multipolaritas dan Poros Perlawanan

Operasi Badai Al-Aqsa telah mempercepat konsolidasi tatanan multipolar yang sedang muncul — sebuah tantangan langsung terhadap unilateralisme Amerika Serikat dan sekutunya.

Poros Perlawanan, yang dipelopori oleh Iran, Lebanon, Yaman, Suriah, dan Palestina, kini semakin mendapat dukungan dari kekuatan global seperti China dan Rusia, serta organisasi seperti BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai, dan Gerakan Non-Blok.

Bersama-sama, aktor-aktor ini menolak sistem unipolar lama yang memungkinkan Washington dan mitra Eropanya mendominasi pengambilan keputusan internasional.

Penyelarasan ini menandai persimpangan strategis antara anti-imperialisme dan multilateralisme, yang menghubungkan gerakan pembebasan regional dengan front global yang menuntut keseimbangan, keadilan, dan kedaulatan.

Harga dari Sebuah Transformasi

Tidak ada transformasi bersejarah yang terjadi tanpa pengorbanan. Kesyahidan para pemimpin perlawanan, genosida di Gaza, perang terhadap Yaman dan Lebanon, serta upaya untuk mengguncang Suriah—semuanya merupakan bagian dari harga berat yang harus dibayar untuk mengubah keseimbangan kekuatan.

Namun tragedi-tragedi ini juga telah memperlihatkan kebangkrutan moral kekuatan Barat, yang keterlibatan terbukanya dalam kejahatan perang telah menghancurkan kredibilitas mereka. Darah anak-anak Gaza dan keteguhan rakyatnya telah melahirkan kesadaran baru—bahwa perlawanan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi kelangsungan hidup dan kehormatan.

Menuju Masa Depan yang Didefinisikan oleh Perlawanan dan Kedaulatan

Pembentukan tatanan baru di Asia Barat masih terus berlangsung, tetapi arah perubahannya sudah jelas. Masa depan kawasan ini tidak lagi akan ditulis di Washington, London, atau Tel Aviv—melainkan akan ditentukan di Teheran, Sana’a, Beirut, dan Gaza.

Senjata pendudukan dan paksaan yang dulu menentukan nasib kawasan kini kehilangan kekuatannya. Yang kini membentuk masa depan adalah kehendak bangsa-bangsa, persatuan kaum tertindas, dan keteguhan perlawanan.

Hegemoni Barat yang dulu berusaha memecah dan menguasai kini menghadapi pembalasannya. Dari abu perang dan penindasan, Asia Barat yang baru sedang bangkit — yang didefinisikan bukan oleh penyerahan, melainkan oleh kedaulatan, solidaritas, dan keteguhan dalam perlawanan. (FG)

Sumber: Mehr News

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, mengumumkan bahwa Iran, Rusia, dan China telah mengirim surat bersama kepada Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Surat tersebut menegaskan bahwa Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB — kerangka hukum yang terkait dengan perjanjian nuklir tahun 2015 — telah resmi berakhir per 18 Oktober.

Tiga Kekuatan Bersatu Melawan Tekanan Barat

Gharibabadi menjelaskan bahwa surat itu mengikuti komunikasi bersama serupa yang telah dikirim sebelumnya oleh ketiga negara kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan, yang memberitahukan tentang berakhirnya Resolusi 2231 secara definitif.

Upaya diplomatik terkoordinasi ini, katanya, merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan Teheran untuk melawan manuver ilegal Barat, khususnya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman, yang telah berusaha mengaktifkan kembali apa yang disebut sanksi “snapback” terhadap Iran — langkah yang oleh Teheran dan sekutunya dianggap tidak sah dan bermotif politik.

Pengawasan IAEA Tidak Lagi Berlaku di Bawah Resolusi yang Telah Berakhir

Gharibabadi menekankan bahwa surat bersama tersebut juga membahas penghentian kewajiban verifikasi dan pemantauan IAEA yang dibentuk berdasarkan Resolusi 2231 dan pelaksanaan JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama).

Ia mencatat bahwa, menurut resolusi Dewan Gubernur IAEA pada 15 Desember 2015, verifikasi dan pemantauan badan tersebut di Iran harus berlanjut maksimal selama 10 tahun, atau sampai Direktur Jenderal IAEA mengeluarkan laporan “kesimpulan yang lebih luas” tentang Iran — mana pun yang terjadi lebih dahulu.

“Oleh karena itu,” kata Gharibabadi, “butir terkait secara otomatis dihapus dari agenda IAEA mulai 18 Oktober, dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut.”

Penolakan terhadap Standar Ganda Barat

Sikap bersama Teheran, Moskow, dan Beijing ini menandai tantangan penting terhadap narasi yang dipimpin AS yang berupaya mempertahankan tekanan terhadap Iran meskipun resolusi PBB tersebut telah berakhir secara hukum.

Ketiga negara tersebut menegaskan bahwa upaya Eropa untuk memanfaatkan kembali sanksi “snapback” tidak memiliki dasar hukum dan merupakan contoh lain dari penggunaan hukum internasional secara selektif oleh Barat.

Langkah ini dipandang sebagai penyelarasan strategis antara Iran, Rusia, dan China melawan unilateralisme Amerika Serikat dan sekutunya, serta menegaskan dukungan mereka terhadap tatanan internasional multipolar dan sistem berbasis aturan yang tidak didikte oleh Washington. (FG)

Lebanon, FAKTABERITAGLOBAL.COM - Empat menteri yang mewakili Hezbollah dan Amal, bersama Menteri independen Fadi Makki, meninggalkan sidang Kabinet Lebanon pada Hari Jum’at (05/09) dan kemudian keluar sepenuhnya dari Istana Kepresidenan Baabda.

Langkah ini dilakukan sebagai protes terhadap agenda yang membahas rencana militer agar negara memiliki kewenangan eksklusif atas senjata.

Awalnya, para menteri hanya keluar ke ruangan terpisah sebelum memutuskan meninggalkan lokasi sepenuhnya. Sidang yang dipimpin Perdana Menteri Lebanon itu juga membahas isu lingkungan, keuangan, dan energi.

Presentasi Panglima Militer Picu Walkout

Sidang dibuka dengan presentasi Panglima Angkatan Darat Jenderal Rodolphe Haykal mengenai rencana pelaksanaan tersebut. Hal ini memicu aksi walkout, mengingat para menteri sebelumnya sudah menyatakan akan menolak membahas apa yang mereka sebut sebagai “alat eksekutif untuk keputusan pemerintah yang inkonstitusional.”

Peristiwa ini menyusul sidang 5 Agustus lalu, di mana Perdana Menteri Nawaf Salam menugaskan militer untuk menyiapkan rencana tersebut sebelum akhir bulan lalu — sidang yang juga diwarnai aksi walkout dari menteri-menteri Hezbollah dan Amal.

Raad: Menyerahkan Senjata Sama dengan Menyerahkan Kehormatan

Pada 8 Agustus, Anggota Parlemen Mohammad Raad, Ketua blok parlemen Hezbollah Loyalty to the Resistance, menolak seruan untuk melucuti senjata Perlawanan, menyebutnya bagian dari agenda AS dan Israel.

“Keberadaan Perlawanan adalah hal yang benar-benar mengganggu mereka,” kata Raad, memperingatkan bahwa keputusan tersebut akan mengubah konfrontasi dengan “Israel” menjadi krisis internal Lebanon.

Ia menegaskan Lebanon tidak dapat menghadapi “Israel” sendirian, dan memuji senjata Perlawanan yang sejak 1982 telah melindungi negara, membebaskan wilayah, dan membangun keseimbangan pencegahan.

“Mengatakan ‘serahkan senjata Anda’ sama dengan mengatakan ‘serahkan kehormatan Anda’,” tegas Raad. “Menyerahkan senjata adalah bunuh diri, dan kami tidak akan bunuh diri. Tanyakan pada militer, apakah mereka mau menyerahkan senjata — yang merupakan kehormatan mereka — dan mengundang dunia untuk mengkhianati mereka.” (FBG)

Sumber: Al-Mayadeen