Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan serangan terhadap media-media yang menerbitkan penilaian realistis mengenai perang melawan Iran, dengan menyebut laporan tentang keberhasilan Iran di medan perang sebagai tindakan “pengkhianatan” terhadap Amerika Serikat.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menuduh para jurnalis dan komentator yang menentang klaim kemenangannya sebagai “orang-orang bodoh”, “tidak tahu berterima kasih”, dan “para pengecut Amerika” yang, menurutnya, telah berpihak melawan negara mereka sendiri.

“Ketika media palsu mengatakan bahwa musuh Iran tampil baik secara militer melawan kita, itu pada dasarnya adalah pengkhianatan,” tulis Trump.

Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya frustrasi Trump terhadap laporan-laporan independen yang semakin menggambarkan perang ini sebagai kegagalan strategis bagi Washington dan keberhasilan geopolitik bagi Tehran.

Trump Menekan Media dan Departemen Kehakiman

Trump berulang kali menyerang organisasi-organisasi media yang bertentangan dengan narasi yang ingin ia bangun. Sepanjang dua masa kepresidenannya, ia telah mengajukan puluhan gugatan terhadap media dan secara konsisten menggambarkan pers sebagai lawan politik.

The Wall Street Journal baru-baru ini melaporkan bahwa Trump telah mendorong Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menyelidiki para jurnalis dan organisasi media yang menerbitkan laporan tentang perang Iran yang berbeda dari klaim-klaimnya.

Menurut laporan tersebut, sejumlah jurnalis menerima surat panggilan untuk menyerahkan catatan dan materi peliputan mereka. Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Trump secara pribadi menekan pejabat senior Departemen Kehakiman untuk mengambil langkah agresif terhadap para wartawan.

Senator Murphy: Tidak Satu Pun Tujuan Perang Trump Tercapai

Saat Trump berusaha mempertahankan narasi kemenangannya, Senator Demokrat Chris Murphy menyatakan bahwa perang tersebut justru menghasilkan kebalikan dari apa yang diinginkan Washington.

“Iran masih memiliki sebagian besar rudal dan drone-nya, dan program nuklir Iran masih tetap berjalan,” kata Murphy.

Ia menegaskan bahwa Iran masih mempertahankan sebagian besar arsenal rudal dan drone, sementara program nuklir negara itu tetap utuh. Murphy juga berpendapat bahwa Republik Islam justru keluar dari konflik ini dengan pengaruh global yang lebih besar daripada sebelumnya.

Murphy menggambarkan hasil perang tersebut sebagai “sebuah bencana total.”

Narasi Kemenangan yang Semakin Sulit Dipertahankan

Serangan Trump terhadap media menunjukkan semakin sulitnya Gedung Putih mempertahankan klaim kemenangan di tengah meningkatnya kritik dari para legislator, jurnalis, dan masyarakat Amerika.

Alih-alih menerima penilaian independen terhadap konflik tersebut, Trump memilih mengecam para wartawan sebagai pengkhianat karena melaporkan bahwa Iran berhasil mempertahankan kemampuan militernya, menjaga program-program strategisnya, dan keluar dari perang dalam posisi yang lebih kuat dibanding sebelumnya. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Donald Trump menolak menjawab pertanyaan mengenai serangan rudal terhadap sebuah sekolah di Minab, Iran, hampir sepuluh pekan setelah serangan tersebut menewaskan dan melukai para siswa serta warga sipil dalam salah satu kekejaman paling mengejutkan dalam perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran.

Ketika ditanya secara langsung dalam sebuah konferensi pers mengenai siapa yang menembakkan rudal yang menghantam sekolah tersebut, Trump menghindari penetapan tanggung jawab dan hanya mengatakan bahwa masalah itu masih dalam penyelidikan.

“Masalah itu sedang diteliti saat ini, dan segera setelah kami menerima laporannya, kami akan memberikannya kepada Anda,” kata Trump.

Jawaban tersebut memicu kembali tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab atas penargetan infrastruktur sipil selama perang dimintai pertanggungjawaban, sekaligus memperkuat kritik terhadap Washington yang berulang kali menggunakan retorika hak asasi manusia sambil menghindari tanggung jawab atas serangan terhadap anak-anak.

Trump Menolak Menyebut Siapa yang Menembakkan Rudal

Pertanyaan yang diajukan kepada Trump sangat jelas: hampir sepuluh pekan telah berlalu sejak sebuah rudal menghantam sekolah di Minab, namun pemerintah Amerika Serikat masih belum secara terbuka mengungkap siapa yang melancarkan serangan tersebut.

Alih-alih menjawab secara langsung, Trump menyerahkan persoalan itu kepada sebuah penyelidikan yang tidak dijelaskan secara rinci, sehingga salah satu pertanyaan utama mengenai pembantaian tersebut tetap tidak terjawab.

Serangan terhadap sekolah di Minab telah menjadi simbol penderitaan warga sipil akibat agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, sekaligus pengingat yang tegas mengenai tanggung jawab Washington dan sekutu-sekutu Baratnya atas penargetan yang disengaja terhadap lokasi nonmiliter dan anak-anak tak berdosa.

Minab Membongkar Kontradiksi Klaim Hak Asasi Manusia Barat

Dalam sebuah wawancara analitis yang dikutip oleh Kantor Berita Tasnim, pendidik dan sineas Iran, Hoda Rezaei, mengatakan bahwa tragedi Minab telah menyingkap apa yang ia sebut sebagai penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia Barat yang selektif dan dipolitisasi.

Ia menegaskan bahwa apabila kehidupan manusia benar-benar menjadi nilai utama dalam wacana kemanusiaan sekuler modern, maka kematian anak-anak Iran di Minab akan memperoleh perhatian global yang sama seperti tragedi-tragedi di Eropa atau Ukraina.

Namun, menurutnya, narasi media justru dibentuk oleh kepentingan geopolitik, bukan oleh standar moral universal.

“Ketika anak-anak dibunuh di Gaza atau Minab, banyak lembaga yang terus-menerus berbicara tentang kebebasan dan martabat manusia justru memilih diam,” ujar Rezaei.

Sekolah dan Universitas Menjadi Sasaran dalam Perang Melawan Ilmu Pengetahuan

Rezaei menggambarkan serangan terhadap sekolah dan universitas bukan sekadar serangan militer, melainkan upaya untuk menghantam fondasi pendidikan, pemikiran independen, dan perkembangan ilmiah di Iran.

“Musuh tidak dapat mentoleransi sebuah bangsa yang maju dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran mandiri,” katanya. “Mereka berusaha membungkam ilmu pengetahuan, tetapi gagal memahami bahwa ilmu di Iran hidup dalam darah dan akar masyarakat, bukan semata-mata di dalam bangunan.”

Ia menambahkan bahwa kebungkaman lembaga-lembaga internasional terhadap apa yang ia sebut sebagai “genosida pendidikan” mencerminkan kontradiksi struktural yang lebih dalam, di mana pihak-pihak yang menyusun konvensi hak asasi manusia justru merupakan aktor yang sama yang dituduh melanggarnya.

Pendidikan sebagai Benteng Melawan Propaganda

Rezaei juga memperingatkan bahwa generasi muda semakin terpapar pada narasi yang disaring melalui platform media yang dikuasai Barat, yang membalikkan posisi pelaku agresi dan korban.

Ia mengatakan bahwa salah satu tanggung jawab utama para pendidik adalah memulihkan kemampuan berpikir independen dan mengajarkan kepada para siswa bagaimana membedakan kebenaran dari propaganda politik.

Menurut Rezaei, hak asasi manusia yang sejati lahir dari iman, hati nurani, dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan dari slogan-slogan yang digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan geopolitik.

Pertanyaan tentang Tanggung Jawab Masih Belum Terjawab

Penolakan Trump untuk menanggapi pembantaian sekolah di Minab semakin memperdalam keraguan terhadap komitmen Washington terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Bagi banyak pengamat di Iran, tragedi tersebut telah berkembang menjadi lebih dari sekadar insiden masa perang. Peristiwa itu kini menjadi ujian yang menentukan apakah sistem internasional benar-benar siap menegakkan nilai kehidupan manusia secara setara, atau apakah bahasa hak asasi manusia tetap tunduk pada kepentingan politik negara-negara paling kuat di dunia. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Pemerintahan Donald Trump mengumumkan berakhirnya kampanye militer Amerika Serikat terhadap Iran yang dikenal sebagai “Operation Epic Fury”, namun tak lama kemudian justru menangguhkan inisiatif maritim barunya di Selat Hormuz setelah menghadapi kegagalan operasional yang terus meningkat serta ketidakpercayaan luas dari industri pelayaran global.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa “Operation Epic Fury” telah resmi berakhir dan Washington kini memasuki fase baru di bawah operasi yang disebut “Freedom Project”.

Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa “Freedom Project” di Selat Hormuz terpisah dari Operation Epic Fury, dengan menggambarkannya sebagai operasi maritim yang bertujuan mengamankan pergerakan kapal melalui jalur perairan strategis tersebut.

Namun, hanya dalam waktu singkat setelah peluncurannya, Trump sendiri mengumumkan bahwa proyek tersebut akan ditangguhkan.

Freedom Project Menghadapi Perlawanan Langsung

Menurut berbagai laporan, “Freedom Project” yang diluncurkan Trump pada Senin pagi dengan promosi media besar-besaran langsung menghadapi perlawanan setelah angkatan bersenjata Iran dilaporkan melepaskan tembakan peringatan di Selat Hormuz.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kapal-kapal yang mencoba melintasi Selat berdasarkan jaminan Trump akhirnya berbalik arah tak lama setelah memasuki kawasan tersebut.

Dalam upaya menggambarkan penangguhan itu sebagai bagian dari proses diplomatik, Trump menulis bahwa proyek tersebut akan “ditangguhkan sementara” selama negosiasi dengan Iran masih berlangsung.

“Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, serta dengan mempertimbangkan keberhasilan militer luar biasa yang kami capai selama operasi terhadap Iran, juga perkembangan yang sangat positif menuju kesepakatan penuh dan final dengan perwakilan Iran, kami telah mencapai kesepakatan bersama bahwa blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya dengan seluruh kekuatan dan pengaruhnya, namun Freedom Project akan ditangguhkan sementara untuk waktu singkat,” tulis Trump.

Industri Pelayaran Menolak Jaminan Washington

Penangguhan tersebut terjadi ketika para pelaku utama industri pelayaran internasional menunjukkan skeptisisme mendalam terhadap kemampuan Washington menjamin keamanan navigasi di Selat Hormuz.

The New York Times melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan pelayaran masih enggan mengirim kapal melalui Selat Hormuz dan menilai jaminan Trump saja tidak cukup untuk meyakinkan industri agar kembali menjalankan operasi normal.

Sementara itu, The Telegraph melaporkan bahwa perusahaan pelayaran global tidak mempercayai rencana Trump di Hormuz. Media tersebut menulis bahwa bahkan pengawalan militer gagal meyakinkan banyak pemilik kapal untuk mengambil risiko melintasi jalur tersebut karena bahaya operasional dan lonjakan biaya asuransi.

Laporan itu menambahkan bahwa selama ancaman dari Iran belum terselesaikan, kembalinya perdagangan normal melalui Selat Hormuz dinilai kecil kemungkinan terjadi.

Tekanan War Powers Membentuk Perubahan Sikap Gedung Putih

Perubahan cepat dari eskalasi militer menuju penangguhan operasi juga terjadi di tengah meningkatnya tekanan hukum terkait War Powers Resolution 1973.

Trump memiliki tenggat hingga 1 Mei untuk memperoleh persetujuan Kongres guna melanjutkan operasi militer atau membuktikan bahwa waktu tambahan dibutuhkan untuk penarikan pasukan Amerika Serikat secara teratur dari kawasan.

Dalam surat kepada Kongres, Trump mengklaim bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir dan menegaskan bahwa tidak ada lagi baku tembak antara Washington dan Teheran sejak 7 April 2026.

Ia juga mengklaim bahwa gencatan senjata yang dimulai setelah permusuhan pada 28 Februari kini telah diperpanjang tanpa batas waktu.

Berdasarkan War Powers Resolution, pasukan Amerika Serikat diwajibkan keluar dari konflik dalam waktu 60 hari setelah presiden memberi pemberitahuan kepada Kongres, kecuali para legislator secara resmi menyetujui kelanjutan aksi militer. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa lonjakan tajam ketidakpuasan publik terhadap Donald Trump mulai berdampak langsung pada para anggota partainya sendiri.

Situs berita analisis berbahasa Ibrani, Walla News, dalam laporannya menyebutkan bahwa popularitas Trump telah jatuh ke level terendah sepanjang sejarah, secara signifikan meningkatkan harapan Partai Demokrat untuk meraih kemenangan.

Laporan tersebut, mengutip hasil jajak pendapat yang dipublikasikan oleh The Washington Post, mencatat bahwa kegagalan pemerintahan Trump dalam menahan lonjakan biaya hidup—yang dipicu oleh perang melawan Iran—telah memberikan dampak berat terhadap presiden AS tersebut.

Tekanan Ekonomi dan Reaksi terhadap Kebijakan Iran

Media itu menulis bahwa kondisi ini berpotensi membuat Partai Republik membayar harga dalam pemilu mendatang yang dijadwalkan berlangsung dalam enam bulan ke depan.

Dalam laporan tersebut juga diungkapkan bahwa tingkat persetujuan terhadap Trump telah turun ke titik terendah absolut, dengan 66% warga Amerika menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kebijakan negara mereka terhadap Teheran.

Pada bagian lain laporan, ditegaskan bahwa popularitas Trump telah mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan hasil jajak pendapat memicu kekhawatiran serius di kalangan Partai Republik menjelang pemilu mendatang.

Menurut temuan yang sama, 66% responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan pemerintah mereka terkait Iran, sementara dukungan publik terhadap Trump dalam isu ekonomi telah merosot hingga di bawah 33%. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Donald Trump secara resmi memberi tahu Kongres bahwa permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir, sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai upaya untuk menghindari batas waktu 60 hari yang mensyaratkan persetujuan legislatif berdasarkan War Powers Resolution.

Dalam surat tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Ketua DPR AS Mike Johnson, Trump menyatakan bahwa operasi tempur telah berhenti setelah gencatan senjata yang dimulai pada 7 April, yang sejak itu telah diperpanjang.

“Tidak ada pertukaran tembakan antara pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026. Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah dihentikan,” tulis Trump.

Gencatan Senjata Digunakan untuk Menghentikan Batas Waktu dari War Powers

Gedung Putih berpendapat bahwa penghentian permusuhan secara efektif menghentikan garis waktu War Powers, yang mewajibkan presiden untuk memperoleh persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari sejak memulai aksi militer atau menarik pasukan.

Konflik dimulai pada 28 Februari dalam operasi yang oleh Trump disebut “Operation Epic Fury”, yang menandai eskalasi militer besar-besaran AS–Israel terhadap Iran.

Menurut pemerintahan, gencatan senjata 7 April menghentikan hitungan hukum tersebut, sehingga cabang eksekutif dapat menghindari kewajiban persetujuan segera dari Kongres.

Menteri Perang AS Pete Hegseth memperkuat posisi ini dengan menyatakan kepada anggota parlemen bahwa gencatan senjata saat ini secara efektif menghentikan hitungan 60 hari.

Tekanan Militer Berlanjut Meski Gencatan Senjata

Meski menyatakan berakhirnya permusuhan aktif, Washington tetap mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di kawasan, termasuk pengerahan angkatan laut dan blokade yang menargetkan pelabuhan serta kapal Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa pembatasan maritim akan tetap berlangsung hingga kondisi kembali ke apa yang ia sebut sebagai “kebebasan navigasi sebelum 27 Februari” di Selat Hormuz—salah satu jalur energi paling vital di dunia.

Trump mengakui bahwa “ancaman yang ditimbulkan oleh Iran tetap signifikan,” seraya menambahkan bahwa pasukan AS akan terus melakukan reposisi untuk menghadapi Iran dan sekutunya serta melindungi kepentingan Amerika.

Tantangan Hukum dan Reaksi Politik Meningkat

Penafsiran pemerintah ini diperkirakan akan menghadapi tantangan serius di Kongres, terutama dari Partai Demokrat yang berulang kali menegaskan bahwa perang terhadap Iran sejak awal tidak memiliki otorisasi yang memadai.

Para pakar hukum juga mempertanyakan posisi Gedung Putih, dengan menyoroti bahwa kelanjutan blokade laut—yang secara luas dianggap sebagai tindakan perang dalam hukum internasional—melemahkan klaim bahwa permusuhan telah berakhir.

War Powers Resolution yang disahkan pada tahun 1973 mewajibkan presiden memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah keterlibatan militer dan membatasi operasi tanpa izin hingga 60 hari.

Namun, Trump kembali menegaskan keberatan lama dari cabang eksekutif terhadap konstitusionalitas undang-undang tersebut, dengan menyatakan bahwa banyak pihak menganggapnya tidak konstitusional.

Perpecahan di Kongres Berlanjut

Upaya anggota parlemen untuk membatasi kewenangan perang pemerintah berulang kali gagal, dengan pemungutan suara terbaru untuk membatasi aksi militer terhadap Iran tidak berhasil disahkan.

Sejumlah anggota Partai Republik menyerukan otorisasi formal jika permusuhan kembali terjadi, sementara yang lain tetap mendukung pendekatan presiden. Di sisi lain, anggota Partai Demokrat terus mendorong pengawasan yang lebih kuat dari Kongres.

Senator Todd Young menegaskan bahwa setiap konflik baru harus melibatkan persetujuan legislatif, menekankan peran konstitusional Kongres dalam keputusan perang.

Pemerintahan saat ini memberi sinyal tidak sedang mempersiapkan gelombang serangan baru, dan memilih untuk mempertahankan tekanan ekonomi dan militer—khususnya melalui pembatasan maritim—sebagai bagian dari strategi yang lebih luas terhadap Iran. (PW)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump menghadapi tekanan internal dan kecemasan yang semakin meningkat terkait masa depan perang dengan Iran, menurut sebuah laporan yang mengulas perilaku serta pengambilan keputusannya selama konflik tersebut.

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi di dalam Gedung Putih, laporan itu menunjukkan adanya kesenjangan yang makin lebar antara sikap publik Trump dan kekhawatiran pribadinya.

Sementara ia menampilkan nada agresif dan konfrontatif dalam pernyataan publik, ia dilaporkan mengungkapkan kegelisahan mendalam secara tertutup terkait potensi konsekuensi perang, khususnya korban jiwa dan dampak politik.

Retorika Publik vs. Kekhawatiran Pribadi

Menurut laporan tersebut, Trump berupaya mempertahankan citra publik yang tegas dengan mengeluarkan ancaman-ancaman keras dan terkadang provokatif untuk menekan Iran.

Namun, di balik layar, ia bergulat dengan kekhawatiran akan terulangnya kegagalan militer Amerika di masa lalu serta keterlibatan berkepanjangan.

Laporan itu mencatat bahwa pendekatan Trump mencakup upaya menampilkan dirinya sebagai sosok yang tidak dapat diprediksi guna memperoleh keunggulan dalam negosiasi—sebuah strategi yang bertujuan memaksa Iran ke meja perundingan sambil menghindari konfrontasi langsung berskala besar.

Ketidakpastian Strategis dan Kontradiksi Internal

Sumber-sumber menyebut bahwa pengambilan keputusan Trump ditandai oleh inkonsistensi, karena ia bergantian antara meningkatkan tekanan militer dan menempuh jalur diplomatik. Meski retorikanya keras, ia menahan diri untuk tidak mengerahkan pasukan darat karena kekhawatiran akan potensi korban besar.

Laporan tersebut juga menggambarkan gaya kepemimpinannya selama krisis sebagai sangat personal dan terkadang tidak terkoordinasi, dengan sejumlah posisi penting diambil tanpa keselarasan penuh dengan para penasihat keamanan nasional.

Tekanan yang Meningkat dan Arah Menuju Gencatan Senjata

Meskipun terdapat sejumlah capaian militer, hal itu tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan, sehingga meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan. Laporan tersebut menyoroti berbagai tantangan, termasuk menurunnya dukungan dari sekutu Barat, meningkatnya tekanan ekonomi, serta ketidakpuasan domestik yang kian meluas.

Laporan itu juga mencatat bahwa Trump melihat potensi kemenangan sebagai peluang untuk membentuk ulang tatanan global, namun menghadapi hambatan signifikan dalam praktiknya.

Pada akhirnya, laporan tersebut menyimpulkan bahwa tekanan-tekanan tersebut mendorong Trump untuk menerima suatu bentuk gencatan senjata, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti arah dan hasil akhir dari perang tersebut. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Pentagon mengonfirmasi gejolak besar dalam struktur komando militer AS, setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth menuntut pengunduran diri segera Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Randy A. George.

Menurut laporan CBS News, permintaan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Hegseth. Perkembangan ini juga dikonfirmasi oleh Associated Press, yang mengutip pejabat senior Pentagon yang menyatakan bahwa George diminta untuk pensiun lebih awal.

George, yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS ke-41 sejak Agustus 2023, secara efektif didorong keluar dalam apa yang disebut sebagai “perubahan kepemimpinan,” menandakan restrukturisasi paksa, bukan transisi rutin.

Dalam pernyataan resminya, Pentagon berupaya membingkai langkah ini sebagai pergantian alami, dengan menyatakan bahwa “sudah saatnya terjadi perubahan dalam kepemimpinan Angkatan Darat.”

Seorang sumber militer AS juga mengindikasikan bahwa Menteri Pertahanan tengah mencari pengganti yang mampu sepenuhnya menjalankan “visi Donald Trump dan timnya untuk Angkatan Darat AS.”

Pembersihan Berbasis Agenda Trump Meluas di Komando Militer AS

Pencopotan Jenderal George merupakan bagian dari pembersihan yang lebih luas dan terus meluas dalam tubuh militer AS, yang bertujuan menempatkan figur-figur yang sepenuhnya selaras dengan agenda perang Presiden Donald Trump.

Sumber yang dikutip CBS News menyebut bahwa Menteri Pertahanan mencari kepemimpinan yang mampu mengeksekusi “visi Trump” bagi militer AS—menunjukkan meningkatnya politisasi struktur komando di tengah perang yang sedang berlangsung.

Pejabat Senior Diberhentikan dalam Gelombang Pembersihan Pentagon

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat tinggi telah diberhentikan atau disingkirkan di berbagai sektor, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, intelijen, komando siber, hingga perwakilan NATO.

Perombakan ini telah menyingkirkan sedikitnya 12 pejabat senior, mencerminkan meluasnya pembersihan internal dalam aparat militer AS.

Di antara yang dicopot:

• Jenderal Randy George — Kepala Staf Angkatan Darat

• Laksamana Madya Fred Cucher — Direktur Kepala Staf Gabungan

• Jenderal CQ Brown — mantan Ketua Kepala Staf Gabungan

• Jeffrey Cruz — Direktur Badan Intelijen Pertahanan

• Jenderal Timothy Haugh — Direktur NSA & Komando Siber

• Wendy Noble — Deputi pimpinan Komando Siber

• Michael Collins — pejabat senior pertahanan

• (Deputi Michael Collins — tidak diungkap ke publik)

• Laksamana Madya Shoshana Chatfield — perwakilan militer AS untuk NATO

• Laksamana Lisa Franchetti — pimpinan Angkatan Laut AS

• Laksamana Linda Fagan — Komandan Coast Guard

• Jenderal James Slife — Wakil Kepala Staf Angkatan Udara

• Jenderal Joseph P. Barger III — Jaksa Agung Angkatan Darat

• Jenderal Charles Plummer — Jaksa Agung Angkatan Udara

• Jenderal Jennifer Short — penasihat senior pertahanan

Krisis Internal Cerminkan Kegagalan Agresi AS terhadap Iran

Skala pemecatan yang belum pernah terjadi ini terjadi di tengah kegagalan Washington meraih hasil menentukan dalam perang melawan Iran, meskipun telah berminggu-minggu melakukan eskalasi dan tekanan militer berkelanjutan.

Alih-alih memperoleh keuntungan strategis, Amerika Serikat kini menghadapi tekanan internal yang meningkat, ketidakpuasan dalam jajaran komando, serta semakin terbukanya keterbatasan militernya.

Pembersihan ini mencerminkan krisis yang lebih dalam: kepemimpinan yang kesulitan mempertahankan kendali, sambil memaksakan agenda perang yang gagal menghasilkan hasil di medan tempur.

(FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump menghadapi tingkat frustrasi yang semakin meningkat terkait perang yang sedang berlangsung melawan Iran, seiring konflik memasuki bulan kedua tanpa strategi keluar yang jelas, menurut laporan Bloomberg.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Trump secara pribadi telah menyampaikan kemarahannya terhadap sekutu-sekutu AS, khususnya anggota NATO, karena dinilai gagal memberikan dukungan yang cukup untuk mengakhiri perang secara menentukan.

Seiring memburuknya situasi, para pejabat di lingkaran pemerintah kini memandang perang tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.”

Isyarat Keluar Cepat dari Perang

Pernyataan publik terbaru Trump semakin mengarah pada penarikan tergesa-gesa dari konflik. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri operasi militernya tanpa memandang apakah kesepakatan dengan Teheran tercapai atau tidak:

“Iran tidak harus membuat kesepakatan… Apakah ada kesepakatan atau tidak, itu tidak penting.”

Ia juga mengklaim bahwa pasukan AS akan ditarik dalam hitungan minggu:

“Kami akan mengakhiri operasi ini bahkan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.”

Pernyataan ini menandai perubahan signifikan dari tuntutan sebelumnya, yang mengaitkan berakhirnya perang dengan konsesi dari pihak Iran.

Kontradiksi dan Retorika yang Meningkat

Meski mengisyaratkan keluar dari perang, Trump secara bersamaan mengklaim bahwa Washington telah mencapai seluruh tujuannya, bahkan menyebut Iran telah “dikembalikan ke Zaman Batu” dan sistem pemerintahannya telah berubah—klaim yang secara luas dianggap tidak sesuai dengan realitas.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan perkembangan di lapangan, di mana Iran terus menunjukkan ketahanan, kemampuan penangkalan, serta kehadiran strategis yang berkelanjutan di kawasan.

Perang Lepas dari Kendali Washington

Di balik retorika tersebut, berbagai laporan menunjukkan bahwa perang ini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali Washington. Konflik telah memasuki bulan kedua tanpa strategi keluar yang jelas, memaksa Gedung Putih mempertimbangkan penghentian operasi tanpa mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Trump sendiri mengungkapkan frustrasinya terhadap sekutu-sekutu AS, dengan menuduh mereka tidak berkontribusi secara berarti dalam upaya perang.

“Kalian harus mulai belajar bertempur sendiri, Amerika Serikat tidak akan ada lagi untuk membantu kalian,” ujarnya kepada negara-negara sekutu di tengah krisis yang berlangsung.

Sekutu Menjauh dari Washington

Berbeda dengan perang-perang sebelumnya yang dipimpin AS, sejumlah sekutu utama Barat menunjukkan keengganan untuk terlibat dalam konfrontasi dengan Iran. Anggota NATO dan negara-negara Eropa memilih untuk tidak terlibat secara langsung, memperlihatkan retakan dalam blok Barat.

Upaya untuk membangun kerja sama internasional terkait Selat Hormuz—jalur vital energi global—juga menghadapi hambatan, dengan Washington semakin mendorong tanggung jawab tersebut kepada negara lain.

Dampak Ekonomi Memaksa Perubahan Strategi

Konsekuensi ekonomi dari perang kini semakin membebani Washington. Harga minyak global melonjak, pasar keuangan menunjukkan volatilitas, dan tekanan politik domestik semakin meningkat.

Laporan menunjukkan bahwa Gedung Putih semakin khawatir terhadap dampak politik dari perang yang berkepanjangan, terutama menjelang pemilu, seiring gangguan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat Amerika.

Kegagalan Mencapai Tujuan Strategis

Meski telah mengerahkan kekuatan militer dalam skala besar di Asia Barat, termasuk pesawat tempur dan kelompok tempur kapal induk, Amerika Serikat gagal memaksa Iran untuk meninggalkan program misilnya maupun dukungannya terhadap gerakan perlawanan di kawasan.

Kegagalan ini menegaskan keterbatasan strategi tekanan Washington, sementara Iran tetap mempertahankan posisinya tanpa memberikan konsesi.

Krisis Hormuz Ungkap Keterbatasan AS, Iran Tetap Teguh

Perubahan sikap Washington terhadap Selat Hormuz semakin menunjukkan posisi yang melemah. Yang sebelumnya dianggap sebagai tujuan utama kini tidak lagi dipandang sebagai syarat penting untuk mengakhiri perang.

Isyarat ini mencerminkan penyesuaian yang lebih luas, di mana AS tampak tidak mampu memaksakan syarat strategisnya baik di medan perang maupun dalam negosiasi.

Seiring Washington bergerak menuju penghentian kampanye militernya, hasil yang muncul justru berlawanan dengan ekspektasi awal. Alih-alih melemahkan Iran, perang ini justru menyoroti ketahanannya dan memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam dinamika regional dan global.

Pernyataan Trump sendiri—yang menyatakan perang akan diakhiri tanpa syarat—menunjukkan kenyataan yang semakin sulit disangkal: Amerika Serikat sedang mencari jalan keluar dari konflik yang tidak lagi dapat dikendalikannya. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump menghadapi risiko politik yang semakin besar setelah data jajak pendapat terbaru menunjukkan penolakan luas di kalangan masyarakat Amerika terhadap rencana invasi darat ke Iran, memunculkan pertanyaan serius mengenai masa depan kepemimpinannya.

Survei terbaru dari Associated Press–NORC Center menunjukkan adanya kesenjangan tajam antara dukungan terhadap serangan terbatas dan penolakan terhadap eskalasi militer lebih lanjut.

Sebanyak 63% pemilih Partai Republik mendukung serangan udara terhadap Iran, namun hanya sekitar 20% yang mendukung pengerahan pasukan darat AS.

Di tingkat populasi secara keseluruhan, penolakan bahkan lebih kuat. Mayoritas warga Amerika menolak pengiriman pasukan ke Iran, mencerminkan meningkatnya kejenuhan terhadap perang luar negeri serta skeptisisme terhadap kebijakan militer Washington yang terus meningkat.

Perang Tanpa Dukungan: Warga AS Tolak Konflik Darat Baru

Tren jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa masyarakat Amerika tidak bersedia mendukung perang darat berkepanjangan di Iran—terutama yang berpotensi mengulang kegagalan mahal seperti di Irak dan Afghanistan.

Sejumlah survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilih meyakini perang ini dapat berkembang menjadi konflik jangka panjang dengan konsekuensi ekonomi dan kemanusiaan yang berat. Kekhawatiran terhadap kenaikan harga bahan bakar dan inflasi—yang sudah dikaitkan dengan perang yang berlangsung—semakin melemahkan dukungan publik.

Bahkan di kalangan Partai Republik, yang selama ini menjadi basis utama Trump, mulai muncul retakan. Kelompok konservatif muda dan sebagian pendukung gerakan “America First” mulai mempertanyakan logika keterlibatan dalam perang luar negeri lainnya.

Tekanan Ekonomi dan Kegagalan Strategis

Biaya politik perang semakin diperparah oleh dampak ekonominya. Kenaikan harga energi dan ketidakstabilan pasar telah menambah tekanan terhadap rumah tangga Amerika, memperkuat persepsi bahwa strategi perang Washington tidak selaras dengan kondisi domestik.

Jajak pendapat juga menunjukkan penurunan tajam tingkat persetujuan terhadap Trump di tengah konflik ini, dengan mayoritas pemilih menyatakan ketidakpuasan terhadap perang itu sendiri maupun cara penanganan Trump terhadap Iran.

Di sisi lain, para analis memperingatkan bahwa beban finansial perang dapat mencapai ratusan miliar dolar dalam jangka pendek—dan berpotensi menembus triliunan dolar jika konflik terus berlarut.

Taruhan Politik: Perang vs Pemilih

Data menunjukkan bahwa keterikatan Trump yang berkelanjutan dengan tujuan militer Israel—khususnya kemungkinan pengerahan pasukan darat—berpotensi menjauhkan sebagian besar pemilih Amerika.

Meski dukungan terhadap serangan terbatas masih ada, antusiasme menurun drastis ketika menyangkut pengiriman pasukan darat, memperlihatkan kesenjangan mendasar antara ambisi perang Washington dan sikap publik.

Bahkan sebagian pendukung Trump mulai menyuarakan ketidakpuasan, menilai bahwa fokus pada perang luar negeri telah mengabaikan prioritas dalam negeri dan menguras sumber daya nasional.

Krisis Politik yang Mengancam

Seiring perang memasuki fase krusial, implikasi terhadap masa depan politik Trump semakin jelas.

Masyarakat Amerika menunjukkan penolakan tegas terhadap eskalasi, terutama terhadap invasi darat ke Iran—mengubah apa yang semula dipresentasikan sebagai unjuk kekuatan menjadi beban politik yang kian berat.

Dengan tekanan ekonomi yang meningkat, penurunan tingkat persetujuan, dan skeptisisme publik yang semakin dalam, perang ini berpotensi menjadi bukan sekadar konflik militer—melainkan krisis penentu bagi masa depan politik Trump. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Republik Islam Iran telah memberikan respons yang terukur namun tegas terhadap “ultimatum 48 jam” terbaru dari Presiden AS Donald Trump, mengungkap apa yang oleh para analis disebut sebagai runtuhnya strategi deterensi Washington serta pola mundur berulang dalam menghadapi langkah balasan Iran.

Setelah serangkaian posisi yang saling bertentangan—mulai dari janji membuka kembali Selat Hormuz, mengusulkan pengawalan laut, hingga meminta keterlibatan NATO—Trump kini mengancam akan melakukan serangan langsung terhadap infrastruktur energi Iran jika Teheran tidak mematuhi dalam waktu 48 jam.

Eskalasi ini mengikuti pola kebijakan reaktif yang semakin gagal mengubah keseimbangan strategis di lapangan.

Runtuhnya “Madman Theory”

Selama berbulan-bulan, Trump berupaya memproyeksikan ketidakpastian melalui apa yang disebut sebagai “Madman Theory,” dengan tujuan mengintimidasi lawan melalui sinyal kesiapan untuk eskalasi yang tak terkendali.

Namun, dalam sebuah perubahan yang menentukan, Iran secara pre-emptif menyatakan akan mengambil peran tersebut—membalik doktrin itu terhadap Washington sendiri.

Perkembangan terbaru di medan konflik menunjukkan bahwa Iran berhasil mengoperasionalkan pendekatan ini, dengan menunjukkan eskalasi yang terukur sementara Amerika Serikat berulang kali mundur setelah menerima pukulan strategis.

Pembalasan South Pars

Menyusul serangan terhadap fase-fase ladang gas South Pars—yang dilaporkan dilakukan dengan sepengetahuan dan dukungan Amerika Serikat—Iran meluncurkan operasi pembalasan luas yang menargetkan aset energi dan gas yang terkait dengan Amerika di seluruh kawasan.

Serangan tersebut menimbulkan kerusakan signifikan, mengirimkan pesan jelas bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur vital Iran akan memicu respons yang proporsional—bahkan diperluas.

Pasca operasi tersebut, Trump mengambil jarak dari aksi itu, mengklaim bahwa serangan dilakukan oleh Israel tanpa sepengetahuannya. Ia kemudian menyerukan penghentian serangan lebih lanjut terhadap sektor energi Iran serta mendesak Teheran untuk tidak menargetkan fasilitas energi di kawasan—sebuah sikap yang secara luas ditafsirkan sebagai tanda kemunduran strategis.

Serangan Presisi ke Dimona

Setelah agresi baru di sekitar fasilitas nuklir Natanz, Teheran mengaktifkan opsi yang sebelumnya ditahan. Dalam operasi presisi tinggi, rudal Iran menghantam Arad dan Dimona—lokasi infrastruktur nuklir sensitif milik rezim Zionis.

Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan dan korban besar, dengan estimasi mencapai sekitar 200 korban dari pihak Zionis. Meskipun langkah pertahanan telah diperkuat, sistem pertahanan udara Israel gagal secara efektif mencegat rudal yang masuk, yang semakin menegaskan perkembangan kemampuan sistem rudal Iran.

Eskalasi terhadap Infrastruktur Energi

Setelah serangan Israel terhadap depot minyak di Teheran, Iran memperluas pembalasannya dengan menargetkan infrastruktur energi di wilayah pendudukan serta aset yang terkait dengan Amerika Serikat di kawasan.

Sekali lagi, Washington menunjukkan sinyal de-eskalasi. Trump mengumumkan bahwa Israel tidak akan melanjutkan serangan semacam itu, memperkuat persepsi bahwa ancaman eskalasi Amerika tidak berkelanjutan ketika dihadapkan pada respons tegas Iran.

Realitas Strategis: Deterensi Berbalik

Ancaman terbaru Trump untuk menargetkan infrastruktur energi Iran kini berisiko memicu respons yang jauh lebih luas dan menghancurkan.

Sumber-sumber Iran menyatakan bahwa seluruh pembangkit listrik utama dan simpul energi di wilayah pendudukan telah dipetakan dan dimasukkan ke dalam bank target komprehensif.

Lebih jauh, infrastruktur energi milik aktor regional yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat juga secara eksplisit ditetapkan sebagai target sah, mencerminkan kesiapan Iran untuk memperluas medan konfrontasi jika diprovokasi.

Pergeseran Keseimbangan Kekuatan

Perkembangan yang berlangsung menunjukkan adanya perubahan tegas dalam persamaan strategis di Asia Barat. Doktrin pembalasan terukur Iran—dipadukan dengan kesiapan untuk meningkatkan eskalasi—telah secara efektif menetralkan taktik perang psikologis Washington.

Ketika “madman theory” berbalik melawan arsiteknya sendiri, Amerika Serikat kini menghadapi lanskap regional yang semakin membatasi ruang geraknya—di mana ancaman tidak lagi menjamin kepatuhan, melainkan justru memicu respons yang proporsional, bahkan lebih unggul. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Dalam beberapa hari terakhir, lanskap politik Amerika Serikat diguncang oleh kontradiksi yang semakin tajam, perpecahan internal, serta ketidakpastian yang meningkat terkait kampanye militer Washington terhadap Iran.

Seiring munculnya pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dari Presiden Donald Trump dan mulai retaknya barisan pejabat senior, para analis memperingatkan bahwa pemerintahan ini semakin terjebak dalam kebuntuan strategis dan politik—tidak mampu meraih kemenangan, namun juga tidak mampu mengakhiri perang.

Pejabat Senior AS Mengundurkan Diri, Tolak Alasan Perang

Dalam beberapa hari terakhir, Donald Trump berulang kali menyampaikan pandangan yang saling bertentangan mengenai tujuan, skala, dan durasi tindakan militer terhadap Iran.

Menurut CGTN, Joe Kent, Direktur Pusat Nasional Penanggulangan Terorisme AS, mengumumkan pengunduran dirinya pada 17 Maret. Dalam surat terbuka kepada Presiden Trump, ia menyatakan bahwa Iran tidak menimbulkan “ancaman yang segera” bagi Amerika Serikat, bahwa perang tersebut dimulai di bawah “tekanan” Israel, dan bahwa ia tidak dapat “secara hati nurani mendukung perang ini.”

Ini menjadi pejabat senior pertama yang ditunjuk Trump yang mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan terhadap aksi militer terhadap Iran, sekaligus mengungkap perpecahan internal dalam pemerintahannya terkait proses pengambilan keputusan perang.

Pernyataan yang Bertentangan, Ungkap Kebingungan Strategis

Pernyataan Trump baru-baru ini mengenai arah perang menunjukkan perubahan yang terus berayun antara klaim “kemenangan” dan “kegagalan,” serta antara seruan “gencatan senjata” dan kelanjutan konflik.

Di satu sisi, ia mengklaim bahwa Iran telah “pada dasarnya dikalahkan,” namun di sisi lain ia tidak mampu secara resmi menyatakan kemenangan. Sambil berbicara tentang berakhirnya konflik secara cepat, ia juga secara bersamaan mengisyaratkan bahwa konflik ini mungkin tidak akan segera berakhir.

Para analis menilai bahwa kontradiksi ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan kebingungan strategis yang lebih dalam.

Menyeimbangkan Elit Perang, Pasar, dan Basis MAGA

Kelly Ramey, peneliti di Center for International and Security Studies, Universitas Maryland, menjelaskan bahwa pernyataan Trump yang saling bertentangan tersebut ditujukan kepada audiens yang berbeda.

• Kepada kelompok “hawk” pendukung perang, ia memberi sinyal bahwa operasi militer tidak akan dihentikan dalam waktu dekat.

• Kepada kalangan politik dan bisnis yang khawatir terhadap kondisi ekonomi dan pemilu paruh waktu, ia menekankan bahwa konflik tidak akan berlangsung lama dan Selat Hormuz akan segera dibuka kembali.

• Sementara kepada basis MAGA, ia mengklaim bahwa Amerika Serikat telah “menang.”

Ketiga kelompok ini merupakan kekuatan utama yang memengaruhi pengambilan keputusan di Gedung Putih, masing-masing menuntut pendekatan yang berbeda terhadap skala dan durasi perang.

“Kebuntuan Tiga Arah” dan Risiko Politik yang Meningkat

Para analis menyatakan bahwa Trump sedang berupaya untuk memuaskan ketiga kelompok tersebut secara bersamaan—sebuah upaya yang menempatkannya dalam situasi menyerupai “Kebuntuan tiga arah” dalam kebijakan ekonomi.

Reuters, mengutip seorang pejabat Gedung Putih, melaporkan bahwa Trump berusaha meyakinkan para pendukung perang bahwa aksi militer sedang berlangsung, sekaligus memberi sinyal bahwa perang dapat segera berakhir, serta meyakinkan basisnya bahwa situasi tetap berada dalam kendali.

Namun, para analis menegaskan bahwa mustahil memenuhi seluruh ekspektasi tersebut secara bersamaan, yang pada akhirnya membuat Trump terjebak dalam dilema strategis.

Mereka juga mencatat bahwa dukungan saat ini terhadap perang di kalangan pemilih MAGA sebagian besar didorong oleh loyalitas kepada Trump dan harapan akan “kemenangan cepat.” Jika konflik berlarut dan biaya ekonomi meningkat, sentimen anti-perang di dalam basis ini dapat tumbuh dengan cepat.

Darrell West, peneliti senior di Brookings Institution, menyatakan bahwa Trump telah melanggar janji-janji kampanyenya kepada gerakan MAGA, gagal memberikan justifikasi yang koheren terhadap perang, dan menciptakan masalah politik serius bagi dirinya sendiri.

Menurut West, semakin lama perang berlangsung, semakin sulit posisi Trump. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM – Surat kabar Inggris The Independent telah menerbitkan sebuah analisis yang berpendapat bahwa operasi militer terbaru Amerika Serikat terhadap Iran, yang oleh Presiden Donald Trump disebut sebagai “epic rage”, kemungkinan akan berubah menjadi kekalahan strategis dan politik baginya.

Dalam artikel yang diterbitkan pada hari Senin tersebut, kolumnis Sean O’Grady berpendapat bahwa intervensi itu — yang menurut pejabat telah menimbulkan korban jiwa — tidak mendapat dukungan publik dan bahkan menuai kritik dari dalam lingkaran politik Trump sendiri.

Menurut analisis tersebut, alih-alih menunjukkan kekuatan, eskalasi itu justru berisiko memicu reaksi balik di dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan tersebut.

Kontradiksi Tahun 2012 Kembali Muncul

Tema utama artikel tersebut menyoroti apa yang digambarkannya sebagai kontradiksi mencolok antara sikap Trump di masa lalu dan sekarang. Pada tahun 2012, ketika Barack Obama mencalonkan diri kembali sebagai presiden, Trump berulang kali menuduhnya melalui media sosial berencana melakukan aksi militer terhadap Iran atau Libya untuk mengalihkan perhatian dari menurunnya popularitas dan meningkatkan peluang elektoral.

Pada saat itu, Trump memperingatkan bahwa “memulai perang demi keuntungan elektoral adalah sebuah pengkhianatan,” serta mengimbau Partai Republik agar tidak terjebak dalam taktik semacam itu.

Empat belas tahun kemudian, menurut The Independent, Trump justru melakukan jenis petualangan militer yang dahulu ia kecam. Dengan jajak pendapat yang dilaporkan menunjukkan penurunan tingkat persetujuan dan pemerintahan yang menghadapi inflasi serta krisis domestik, artikel tersebut menyebut kampanye terhadap Iran digunakan untuk memproyeksikan kekuatan dan menggalang perhatian publik.

Kritik dari Dalam dan Risiko Politik ke Depan

Operasi tersebut dilaporkan gagal memperoleh dukungan luas dari publik Amerika dan juga memicu kegelisahan di kalangan konservatif. Wakil Presiden J.D. Vance tetap diam terkait konflik ini, sementara sejumlah komentator konservatif AS menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan yang lebih melayani Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu daripada kepentingan nasional Amerika.

Kurt Mills, direktur eksekutif The American Conservative, menyebut operasi itu sebagai “pelayanan bagi kaum kaya dan perang yang diluncurkan untuk negara-negara asing,” serta memperingatkan bahwa hal itu dapat menguntungkan Partai Demokrat secara politik.

Salah satu momen paling kontroversial yang disoroti dalam analisis tersebut adalah respons Trump terhadap tewasnya tiga prajurit Amerika dalam konflik itu.

Dalam pernyataan yang memicu kritik media, ia mengatakan, “Kita mungkin akan menderita lebih banyak korban… begitulah perang.” Para komentator mengaitkan pernyataan itu dengan tuduhan sebelumnya mengenai sikap tidak hormat terhadap anggota militer AS.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwa Trump kini berada dalam posisi yang mirip dengan Obama pada tahun 2012 — namun, berbeda dengan pendahulunya, ia mungkin tidak mampu memanfaatkan krisis ini untuk memperkuat posisinya.

Sebaliknya, eskalasi tersebut dapat membawa konsekuensi politik serius, termasuk potensi upaya pemakzulan atau keruntuhan politik yang lebih luas. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuarakan kekhawatiran bahwa operasi militer AS terhadap Iran bisa berlangsung lama, seraya mengatakan bahwa ia tidak ingin konflik tersebut berlarut-larut, demikian dilaporkan Kantor Berita Tasnim.

Trump mengklaim:
“Selalu saya pikir ini akan memakan waktu empat minggu. Kita sedikit lebih cepat dari jadwal.”

Pernyataan ini muncul ketika sejumlah sumber analisis dan militer sebelumnya melaporkan meningkatnya kekhawatiran di dalam militer AS terkait kemungkinan kekurangan amunisi sebagai akibat dari agresi militer teroris terhadap Iran.

Trump Mengaku Terkejut atas Respons Menghancurkan Iran

Trump kemudian menyatakan keterkejutannya atas respons menghancurkan Iran terhadap agresi AS–Zionis, yang dilakukan dengan menargetkan kepentingan serta pangkalan militer para agresor di negara-negara Arab di sepanjang Teluk Persia.

Ia menggambarkan respons kuat Iran tersebut sebagai sebuah “kejutan besar.”

Upaya Menabur Perpecahan di Antara Negara-Negara Kawasan

Dalam upaya menabur perpecahan di antara negara-negara kawasan, kepala pemerintahan teroris AS mengklaim bahwa negara-negara Arab kini tertarik untuk ikut serta dalam agresi AS terhadap Iran.

Trump menuduh:
“Negara-negara Arab di kawasan ingin bertempur; dan mereka bertempur dengan serius. Awalnya mereka seharusnya hanya berpartisipasi secara sangat terbatas, tetapi sekarang mereka justru bersikeras untuk ikut serta.”

Presiden AS yang gemar mengobarkan perang itu juga mengakui perlawanan teguh Iran terhadap tuntutan berlebihan Gedung Putih, dengan menyatakan bahwa orang-orang Iran tidak bersedia—dalam perundingan—memberikan kepada Amerika Serikat semua yang dituntut darinya, sesuatu yang menurut klaimnya “seharusnya mereka lakukan.”

Trump Membela Pembunuhan Syahid Soleimani

Presiden kriminal AS itu kembali membela serangan teroris tahun 2020 (1398) yang dilakukan militer AS di Baghdad serta pembunuhan Syahid Hajj Qassem Soleimani, dan—menurut klaimnya sendiri—menyebutnya sebagai sebuah “langkah besar.”

Trump mengklaim bahwa jika Syahid Soleimani tidak dibunuh, Israel “kemungkinan besar tidak akan ada hari ini.” (FG)

Kuba | FAKTAGLOBAL.COM — Amerika Serikat mengumumkan pelonggaran terbatas atas pembatasan pengiriman minyak Venezuela ke Kuba, dengan menyajikan langkah tersebut sebagai kebijakan kemanusiaan.

Dalam praktiknya, kebijakan ini mengecualikan sistem energi negara Kuba dan hampir tidak menyelesaikan krisis listrik yang kian memburuk di negara tersebut.

Departemen Keuangan AS mengatakan akan menerapkan “kebijakan perizinan yang menguntungkan” untuk memungkinkan minyak asal Venezuela mencapai Kuba untuk “penggunaan komersial dan kemanusiaan.” Namun, izin tersebut hanya berlaku untuk transaksi yang melewati pemerintah Kuba dan lembaga energi milik negara.

Pembangkit listrik Kuba, terminal impor bahan bakar, jaringan listrik, serta sistem distribusi nasional seluruhnya dioperasikan oleh negara. Dengan mengecualikan entitas-entitas ini, kebijakan tersebut mencegah minyak digunakan untuk memulihkan listrik secara nasional.

Minyak di Bawah Kendali AS

Minyak yang kini dibicarakan bukanlah minyak mentah Venezuela yang diperdagangkan secara bebas. Menyusul tindakan Washington terhadap Caracas pada Januari lalu, Amerika Serikat mengambil alih kendali atas pendapatan ekspor minyak Venezuela dan menempatkannya di bawah pengawasan Departemen Keuangan AS.

Setiap minyak yang diizinkan mencapai Kuba akan disalurkan melalui pedagang dan perantara yang disetujui AS, dengan syarat-syarat yang ditentukan Washington. Pada praktiknya, AS menawarkan akses ke minyak yang berada di bawah kendalinya sendiri, sambil tetap memberlakukan pembatasan yang mencegah Kuba menggunakannya melalui sistem energi nasionalnya.

Krisis Akibat Kebijakan, Bukan Kekurangan

Krisis energi Kuba tidak muncul akibat kelangkaan pasokan minyak global. Krisis ini berkembang setelah sanksi AS secara tajam membatasi kemampuan Venezuela untuk mengirim bahan bakar ke pulau tersebut, sehingga memutus sumber energi utama Kuba.

Sejak itu, Kuba mengalami:

• Pemadaman listrik harian hingga 20 jam

• Gangguan berat pada transportasi umum

• Rumah sakit beroperasi dengan pasokan bahan bakar darurat yang terbatas

• Sekolah dan tempat kerja berulang kali ditutup

Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa kekurangan bahan bakar yang berkepanjangan mengancam layanan esensial di seluruh pulau.

Mengapa Kebijakan AS Tidak Menyelesaikan Masalah

Departemen Perdagangan AS mencatat bahwa peraturan yang ada saat ini sudah mengizinkan ekspor bahan bakar ke sektor swasta Kuba. Namun, sektor swasta Kuba tidak mengelola pembangkit listrik, jaringan nasional, atau sistem distribusi bahan bakar.

Mengizinkan minyak hanya kepada entitas swasta tidak menyentuh inti persoalan: ketidakmampuan negara Kuba untuk mengoperasikan infrastruktur energinya akibat sanksi.

Akibatnya, kebijakan ini menciptakan kesan adanya bantuan kemanusiaan, sementara titik-titik tekanan utama tetap dipertahankan.

Kekhawatiran Regional Meningkat

Isu ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pemimpin Karibia, yang memperingatkan bahwa memburuknya kondisi di Kuba dapat mengguncang kawasan melalui dampak ekonomi dan arus migrasi.

Meski ada peringatan tersebut, Washington terus membingkai kebijakannya dalam kerangka persyaratan politik, bukan bantuan kemanusiaan tanpa syarat.

Sementara para pejabat AS menggambarkan langkah ini sebagai pelonggaran sanksi, struktur kebijakan tersebut memastikan Kuba tetap tidak mampu memulihkan listrik secara stabil di tingkat nasional.

Dengan membatasi akses minyak melalui jalur yang mengecualikan negara, Amerika Serikat mempertahankan kendali atas sistem energi Kuba—bahkan ketika kebijakan itu disajikan sebagai tindakan kepedulian kemanusiaan. (FG)

Yaman | FAKTAGLOBAL.COM — Peneliti dan analis politik Dr. Hassan Al-Zein menyatakan bahwa skandal Epstein bukan sekadar kisah kejahatan pribadi, melainkan jendela untuk melihat arsitektur pengendalian keuangan global, pemerasan politik, dan manipulasi intelijen yang berakar pada sistem internasional yang didominasi Barat.

Al-Zein, dalam pernyataannya kepada media negara Yaman, mengatakan bahwa kasus ini mencerminkan pertarungan yang lebih dalam di dalam tatanan keuangan global—yang beririsan dengan eksploitasi seksual, leverage intelijen, dan kekebalan elite.

Epstein: Alat Leverage Keuangan dan Politik

Al-Zein menegaskan bahwa kembali munculnya nama-nama yang terkait dengan Jeffrey Epstein harus dipahami dalam konteks eksploitasi sistemik, bukan sebagai pelanggaran individual semata.

Ia menjelaskan bahwa figur-figur yang dikaitkan dengan Epstein sengaja dibingkai melalui skandal seksual, guna mengalihkan perhatian dari kejahatan keuangan, keterlibatan perbankan, dan perlindungan intelijen yang memungkinkan Epstein terus beroperasi meski sejak 2008 telah diklasifikasikan sebagai individu berisiko tinggi.

Bank-bank Amerika Serikat dan Eropa tetap menjalin hubungan dengan Epstein lama setelah profil kriminalnya diketahui—sebuah kondisi yang oleh Al-Zein disebut sebagai perlindungan institusional, bukan kelalaian.

Pusat Kekuatan Keuangan: Swiss vs New York

Al-Zein menunjuk dua pusat keuangan dominan—Swiss dan New York—sebagai pusat pengaruh yang saling bersaing dalam sistem kapitalisme global.

Ia menyoroti munculnya ketegangan di antara kedua pusat tersebut, dengan menyatakan bahwa kasus Epstein telah menjadi alat tekanan dalam perebutan yang lebih luas terkait arus modal, dominasi perbankan, dan leverage geopolitik.

Sejumlah aktor keuangan, menurutnya, kini mulai “membakar berkas dan mengorbankan nama-nama tertentu” seiring mengerasnya konflik internal di kalangan elite keuangan Barat.

Intelijen, Jaringan Zionis, dan Pemerasan Moral

Al-Zein mengajukan pertanyaan langsung mengenai peran badan intelijen dan jaringan yang terkait dengan Zionisme dalam melindungi Epstein dan memanfaatkan aktivitasnya sebagai senjata politik.

Ia berpendapat bahwa pemerasan seksual tetap menjadi salah satu alat paling efektif yang digunakan oleh layanan intelijen untuk mengendalikan politisi, pebisnis, dan para pengambil keputusan, khususnya di Amerika Serikat dan Eropa.

Dalam konteks ini, Epstein bukanlah anomali, melainkan bagian dari sistem yang bangkrut secara moral—sistem yang mengubah kejahatan menjadi alat pengaruh.

Trump dan Tekanan Keuangan dalam Sistem yang Sama

Al-Zein juga menyinggung Donald Trump, dengan menyatakan bahwa Trump sendiri menghadapi tekanan keuangan besar dan gugatan hukum yang nilainya dilaporkan mencapai sekitar 5 miliar dolar AS, terkait perselisihan dengan bank-bank besar.

Alih-alih mewakili sosok di luar sistem, Al-Zein menilai bahwa Trump terjerat dalam struktur kekuasaan keuangan dan hukum yang sama, meskipun rivalitas internal terkadang muncul ke permukaan.

Berkas Epstein, menurutnya, diaktifkan secara selektif dalam pertarungan antar-elite, bukan demi keadilan.

Waktu Kebangkitan Kasus Epstein: Keadilan atau Pemerasan?

Al-Zein mempertanyakan mengapa kasus Epstein kini kembali diangkat secara agresif dalam wacana global.

Ia menguraikan dua skenario yang paling mungkin:

1. Banjir informasi — membanjiri publik dengan data yang saling bertentangan hingga kasus ini runtuh menjadi vonis minimal dan ditutup secara senyap.

2. Politisasi berkas — memanfaatkan kasus ini sebagai alat tekan dalam pertarungan elektoral AS dan konflik kekuasaan internal, termasuk tekanan terhadap keluarga keuangan berpengaruh dan institusi politik.

Dalam kedua skenario tersebut, keadilan bagi para korban tetap berada di posisi sekunder.

Kemunafikan Barat dan Mitos Otoritas Moral

Al-Zein menegaskan bahwa skandal Epstein memperlihatkan runtuhnya kredibilitas moral Barat, terutama ketika pemerintah-pemerintah yang mengkhotbahkan “hak asasi manusia” justru melindungi pelaku kekerasan seksual berantai yang terhubung dengan elite global.

Ia mengaitkan kemunafikan ini dengan perilaku Barat secara lebih luas—mulai dari eksploitasi keuangan hingga perang, sanksi, dan pendudukan—seraya menegaskan bahwa sistem yang sama yang melindungi Epstein adalah sistem yang melancarkan agresi terhadap negara-negara merdeka.

Meski mengakui bahwa kesadaran publik global tentang manipulasi intelijen kian meningkat, Al-Zein mencatat bahwa respons populer dan akademik masih terbatas.

Namun demikian, ia menilai bahwa terbukanya korupsi elite secara bertahap akan melemahkan dominasi Barat, membuka ruang bagi narasi perlawanan dan alternatif multipolar.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa skandal Epstein belum berakhir—ia adalah garis retakan dalam sistem Barat, yang akan terus muncul seiring pergeseran kekuasaan global menjauh dari hegemoni yang berpusat pada Amerika Serikat. (FG)

Amerika Serikat | FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump menggunakan pidato State of the Union untuk menandai satu tahun sejak kembali menjabat di Gedung Putih, dengan menyampaikan pidato terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.

Pidato tersebut sebagian besar mengulang narasi kontroversial lama, memperbarui serangan terhadap Partai Demokrat, serta secara terbuka mengulangi kebohongan yang telah terbukti—terutama terkait Iran dan Gaza—klaim-klaim yang runtuh ketika dihadapkan pada catatan publik dan bahkan data pemerintah AS sendiri.

“Investasi” 18 Triliun Dolar: Angka Rekayasa

Trump mengklaim telah mengamankan investasi global senilai 18 triliun dolar AS dalam waktu 12 bulan, dengan menyatakan bahwa dana tersebut “mengalir dari seluruh dunia.”

Tidak ada bukti yang mendukung angka tersebut.

Hingga malam pidato disampaikan, situs resmi Gedung Putih sendiri hanya mencantumkan angka 9,7 triliun dolar AS dalam apa yang secara samar disebut sebagai “pengumuman investasi besar.” Tinjauan independen menunjukkan bahwa angka ini mencakup:

• Janji yang tidak mengikat

• Referensi perdagangan atau kerja sama ekonomi yang disalahlabelkan sebagai investasi

• Pernyataan tanpa garis waktu atau komitmen kontraktual

Bahkan angka versi pemerintah sendiri hampir 50 persen lebih rendah dari klaim Trump.

Harga Bensin: Anekdot Menggantikan Data Nasional

Trump mengklaim harga bensin “di bawah 2,30 dolar per galon di sebagian besar negara bagian,” dengan beberapa lokasi disebut menjual seharga 1,99 dolar.

Menurut data bahan bakar AAA:

• Tidak satu pun negara bagian AS mencatat harga rata-rata di bawah 2,37 dolar per galon pada hari pidato

• Hanya dua negara bagian yang rata-ratanya di bawah 2,50 dolar

• SPBU yang menjual bensin di bawah 2 dolar merupakan anomali statistik di antara sekitar 150.000 SPBU secara nasional

Meski harga memang menurun dibanding Januari 2025, angkanya tetap jauh di atas level yang digambarkan Trump.

Inflasi: Klaim “Terburuk dalam Sejarah” adalah Salah

Trump menyatakan bahwa ia mewarisi inflasi pada tingkat rekor dan menyebutnya sebagai yang terburuk dalam sejarah AS.

Data historis secara langsung membantah klaim ini:

• Inflasi tercatat 3,0% pada Januari 2025, lalu menurun menjadi 2,4%

• Puncak inflasi tertinggi sepanjang sejarah AS mencapai 23,7% pada tahun 1920

• Bahkan lonjakan 9,1% pada tahun 2022 hanyalah yang tertinggi dalam 40 tahun, bukan sepanjang sejarah

Klaim tentang inflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya secara faktual salah.

Narasi “Ekonomi Stagnan” Tidak Terbukti

Trump mengklaim mewarisi ekonomi yang stagnan dan kini “melaju seperti belum pernah terjadi sebelumnya.”

Indikator ekonomi menunjukkan sebaliknya:

• Pertumbuhan PDB AS melambat dari 2,8% pada 2024 menjadi 2,2% pada 2025

• Tingkat pengangguran naik dari 4,0% menjadi 4,3%

• Kinerja keseluruhan menunjukkan kesinambungan dan tren campuran, bukan transformasi

Tidak ada data yang mendukung klaim kebangkitan ekonomi dramatis.

Kecurangan Pemilu: Mitos Politik Lama yang Diulang

Trump kembali mengklaim bahwa pemilu AS dipenuhi kecurangan dan penipuan yang merajalela.

Penyelidikan luas, putusan pengadilan, dan audit selama beberapa siklus pemilu menunjukkan:

• Kecurangan pemilih hanya mencakup sebagian sangat kecil dari total suara

• Kecurangan lewat pemungutan suara via pos sangat jarang terjadi

• Partai Demokrat dan Republik sama-sama terus memenangkan pemilu di bawah sistem yang sama

Klaim tersebut tidak memiliki dasar fakta.

“Gencatan Senjata” Gaza: Kekerasan Terus Berlangsung

Trump menyebut Gaza sebagai salah satu perang yang ia klaim telah diakhiri.

Kenyataan di Jalur Gaza membantah narasi ini:

• Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan sejak Oktober

• Lebih dari 600 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, telah terbunuh selama periode yang disebut sebagai gencatan senjata

• Akses bantuan kemanusiaan tetap sangat dibatasi

Konflik tidak berakhir—ia hanya berlanjut dengan dalih yang berbeda.

“Saya Mengakhiri Delapan Perang”: Tanpa Bukti, Tanpa Konsensus

Trump menyatakan telah mengakhiri delapan perang di seluruh dunia.

Tidak ada konsensus terverifikasi yang mendukung klaim ini:

• Beberapa kasus yang disebut bukan perang aktif

• Kasus lain mengalami kembalinya permusuhan setelah gencatan senjata diumumkan

• Peran Trump sebagai mediator penentu masih diperdebatkan secara luas

Pada saat yang sama, Trump secara terbuka mengancam perang terhadap Iran, yang bertentangan dengan klaim de-eskalasi.

Korban Aksi Protes Iran: Angka yang Dibesar-besarkan Secara Ekstrem

Trump menuduh bahwa 32.000 demonstran tewas di Iran.

Menurut Yayasan Syuhada dan Veteran Iran:

• Total korban tewas tercatat 3.117 orang, termasuk warga sipil dan personel keamanan

Klaim tersebut melebih-lebihkan angka lebih dari sepuluh kali lipat dan tidak memiliki sumber yang kredibel.

Tuduhan ini sebelumnya telah dibantah secara tegas oleh Abbas Araghchi, yang menyebut angka-angka tersebut sebagai rekayasa untuk membenarkan tekanan politik dan kampanye permusuhan terhadap Iran.

Ancaman Rudal terhadap AS: Mustahil Secara Ilmiah, Nyata Secara Regional

Trump mengklaim Iran tengah mengembangkan rudal yang mampu menyerang Amerika Serikat.

Menurut Congressional Research Service (CRS) AS:

• Arsenal rudal Iran terdiri dari rudal balistik jarak pendek dan menengah

• Jangkauan maksimum sekitar 3.000 km

Sebagai perbandingan:

• Wilayah daratan utama AS berjarak lebih dari 9.600 km dari Iran

Hal ini menempatkan AS di luar jangkauan kemampuan rudal Iran.

Namun, dipastikan bahwa rudal Iran mampu menjangkau target di Asia Barat, termasuk:

• Israel

• Pangkalan militer AS di Irak, Suriah, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi

Fasilitas Nuklir Iran: “Dihancurkan Total” Hanya dalam Retorika

Trump mengklaim serangan AS–Israel telah “menghancurkan” program nuklir Iran.

Organisasi Energi Atom Iran menyatakan:

• Kerusakan bersifat terbatas

• Material sensitif telah dipindahkan sebelumnya

• Kemampuan inti nuklir tetap utuh

Klaim penghancuran total tidak didukung bukti.

Pidato yang Dibangun di Atas Pengulangan, Bukan Kenyataan

Pidato State of the Union Trump kembali menegaskan pola lama: teater politik menggantikan fakta yang dapat diverifikasi, postur agresif terhadap Iran, serta klaim-klaim yang dibantah oleh pengamatan internasional dan data pemerintah AS sendiri.

Alih-alih menyajikan capaian yang terukur, pidato tersebut bergantung pada pembesar-besaran, distorsi, dan narasi lama yang diulang, memperlebar jurang antara pesan politik AS dan kenyataan yang terdokumentasi. (FG)

Lebanon | FAKTAGLOBAL.COM — Amerika Serikat memerintahkan evakuasi personel non-esensial dari misi diplomatiknya di Lebanon, dengan alasan meningkatnya kekhawatiran keamanan seiring terus meningkatnya ketegangan regional di Asia Barat.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Hari Senin mengonfirmasi bahwa Washington telah menginstruksikan staf non-esensial beserta anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Kedutaan Besar AS di Beirut. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penilaian berkelanjutan terhadap situasi di lapangan.

Berbicara kepada Al Mayadeen, pejabat tersebut mengatakan keputusan itu diambil setelah tinjauan terbaru yang menyimpulkan bahwa pengurangan jumlah personel dinilai “bijaksana” dalam kondisi saat ini.

Operasional Kedutaan Tetap Berjalan dengan Personel Terbatas

Meski perintah evakuasi diberlakukan, para pejabat AS menegaskan bahwa operasional kedutaan tetap berjalan. Menurut sumber Departemen Luar Negeri, misi diplomatik tersebut masih beroperasi dengan personel esensial yang bertugas menjaga fungsi diplomatik dan memberikan layanan terbatas kepada warga negara AS.

Pejabat itu menekankan bahwa langkah ini disebut oleh Washington sebagai tindakan sementara, yang bertujuan melindungi staf sembari tetap mempertahankan kapasitas operasional. Namun, tidak ada jadwal yang diberikan terkait kemungkinan kembalinya personel yang dievakuasi.

Sebelumnya pada hari yang sama, media Lebanon melaporkan bahwa puluhan staf kedutaan telah meninggalkan negara itu melalui Bandara Internasional Rafic Hariri, memperkuat indikasi bahwa proses evakuasi telah berlangsung.

Pengurangan personel di Kedutaan Besar AS ini terjadi di tengah latar belakang meningkatnya retorika agresif dan sinyal militer dari Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kawasan tersebut menyaksikan konsentrasi aset militer yang tidak biasa, disertai spekulasi berkelanjutan mengenai potensi serangan terhadap wilayah Iran.

Situasi eskalatif ini telah meningkatkan sensitivitas diplomatik dan risiko keamanan di berbagai front, termasuk Lebanon, di mana ketegangan dengan Israel masih belum terselesaikan dan tetap bersifat volatil.

Iran Peringatkan Konsekuensi Katastropik

Pada Jumat, misi diplomatik Iran di New York mengeluarkan peringatan resmi mengenai apa yang mereka sebut sebagai ancaman nyata dan meningkat dari agresi militer AS.

Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diperoleh RIA Novosti, Misi Iran untuk PBB menyatakan bahwa pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump, dikombinasikan dengan pengerahan aset militer Amerika, tidak dapat dianggap sekadar sebagai manuver politik.

Surat tersebut memperingatkan bahwa “retorika agresif” semacam itu menandakan risiko nyata terjadinya agresi militer terhadap Teheran, serta menegaskan bahwa setiap serangan akan membawa konsekuensi katastropik bagi seluruh kawasan dan menjadi ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Sekutu-sekutu Iran turut menggemakan peringatan ini. Perlawanan Islam di Lebanon — Hizbullah — berulang kali menyatakan bahwa setiap tindakan agresi terhadap Iran tidak akan terbatas pada satu medan pertempuran, melainkan akan dengan cepat meluas menjadi konfrontasi regional berskala besar.

Rusia juga telah memperingatkan agar eskalasi lebih lanjut dihentikan, dengan menegaskan bahwa petualangan militer yang dipimpin AS berisiko memicu konflik yang jauh melampaui kemampuan Washington untuk mengendalikannya.

Evakuasi personel Kedutaan Besar AS di Beirut, jika dilihat bersamaan dengan meningkatnya ancaman militer dan peringatan diplomatik, menegaskan betapa seriusnya iklim regional saat ini — serta semakin kuatnya indikasi bahwa Washington sendiri mengantisipasi konsekuensi berbahaya dari kebijakan-kebijakannya sendiri. (FG)

Meksiko | FAKTAGLOBAL.COM — Tewasnya Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, yang dikenal luas sebagai El Mencho, pemimpin Kartel Jalisco New Generation (CJNG), telah memicu gelombang kekerasan di sejumlah wilayah di negara tersebut.

Sekretariat Pertahanan Nasional Meksiko menyatakan Oseguera terluka dalam bentrokan dengan pasukan di kota Tapalpa, di negara bagian Jalisco bagian barat, pada Minggu. Ia kemudian meninggal dunia saat diterbangkan ke Mexico City.

Oseguera, 59 tahun, memimpin salah satu organisasi kriminal paling kuat di Meksiko dan termasuk di antara pengedar narkoba paling diburu oleh otoritas Meksiko dan Amerika Serikat.

Kekerasan Meluas Usai Pembunuhan

Operasi tersebut memicu kekerasan terkoordinasi di lebih dari setengah lusin negara bagian, termasuk Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, dan Tamaulipas. Orang-orang bersenjata membakar kendaraan, memblokade jalan raya, dan terlibat dalam aktivitas bersenjata di sejumlah lokasi.

Ibu kota Jalisco, Guadalajara, nyaris lumpuh total ketika warga memilih tetap berada di dalam rumah. Video yang beredar daring memperlihatkan penumpang berlarian di Bandara Guadalajara di tengah laporan tembakan di sekitar lokasi.

Di kota wisata Puerto Vallarta, asap terlihat membumbung dari kendaraan yang dibakar ketika pasukan keamanan berupaya mengendalikan situasi.

Penerapan Langkah Darurat

Gubernur Jalisco Pablo Lemus mengimbau warga untuk tetap berada di rumah dan mengumumkan penangguhan transportasi publik. Sekolah-sekolah ditutup pada Senin di beberapa negara bagian terdampak sebagai langkah pencegahan.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memuji pasukan keamanan dan menyerukan ketenangan, seraya menyatakan bahwa otoritas federal dan negara bagian beroperasi dalam koordinasi penuh dan aktivitas normal tetap berlangsung di sebagian besar wilayah negara itu.

Rincian Penggerebekan

Sekretariat Pertahanan menyatakan penggerebekan dilakukan dengan menggunakan “informasi pelengkap” yang diberikan oleh otoritas AS. Empat anggota CJNG tewas dalam operasi tersebut, sementara dua lainnya meninggal dunia saat dipindahkan ke Mexico City.

Dua tersangka ditangkap, dan otoritas menyita kendaraan lapis baja, peluncur roket, serta senjata lainnya. Tiga anggota angkatan bersenjata terluka dan tengah menjalani perawatan medis.

AS Sambut Operasi, Keluarkan Peringatan Keamanan

Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau menyambut tewasnya Oseguera dan menggambarkannya sebagai “salah satu gembong narkoba paling berdarah dan paling brutal.”

“Ini merupakan perkembangan besar bagi Meksiko, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan dunia,” ujar Landau.

Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan keamanan yang menyarankan warga negara Amerika di Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, dan Nuevo León untuk tetap berada di lokasi yang aman di tengah operasi yang masih berlangsung.

Penerbangan Dihentikan, Peringatan Perjalanan Dikeluarkan

Kanada juga mengeluarkan peringatan perjalanan untuk sejumlah wilayah di Jalisco, Guerrero, dan Michoacán, dengan alasan baku tembak dan ledakan. Otoritas Kanada menyarankan warganya di Puerto Vallarta untuk berlindung di tempat.

Air Canada menghentikan penerbangan ke Puerto Vallarta dengan alasan kekhawatiran keamanan. United Airlines dan American Airlines juga membatalkan penerbangan ke Puerto Vallarta dan Guadalajara.

Otoritas menyatakan operasi keamanan masih berlangsung untuk menahan kerusuhan dan mencegah eskalasi lebih lanjut setelah kematian pemimpin CJNG tersebut.

Operasi militer terhadap Oseguera ini menyusul kampanye tekanan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap pemerintah Sheinbaum agar meningkatkan penindakan terhadap perdagangan narkoba, termasuk ancaman untuk melakukan intervensi langsung di Meksiko. (FG)

Meksiko | FAKTAGLOBAL.COM — Pasukan keamanan Meksiko telah menewaskan Nemesio Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai El Mencho, pemimpin Kartel Jalisco New Generation (CJNG), dalam sebuah operasi militer di negara bagian Jalisco, Meksiko barat, menurut pernyataan otoritas setempat.

Kementerian Pertahanan Meksiko menyatakan Oseguera terluka dalam penggerebekan gabungan yang dipimpin militer di kota Tapalpa, sebelum akhirnya meninggal dunia saat diterbangkan ke Mexico City. Ia dianggap sebagai penjahat paling diburu di Meksiko dan salah satu bandar narkoba paling dicari oleh otoritas Amerika Serikat.

Oseguera memimpin CJNG, salah satu organisasi kriminal terkuat di Meksiko serta pemasok utama fentanil, kokain, dan metamfetamin ke pasar AS. Washington menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris asing tahun lalu dan menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar AS bagi informasi yang mengarah pada penangkapannya.

AS Klaim Dukungan Intelijen

Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau memuji operasi tersebut dan menyebutnya sebagai perkembangan signifikan bagi keamanan regional dan global.

“Saya baru saja diberi tahu bahwa pasukan keamanan Meksiko telah membunuh ‘El Mencho,’ salah satu gembong narkoba paling berdarah dan paling brutal,” tulis Landau di X, seraya menggambarkan hasil operasi itu sebagai kemenangan bagi Meksiko, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan dunia.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan intelijen. Ia mengatakan Oseguera merupakan target utama kedua pemerintah karena perannya dalam perdagangan fentanil, serta menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump berterima kasih kepada militer Meksiko atas kerja sama mereka.

Bentrokan Bersenjata dan Penyitaan Saat Penggerebekan

Otoritas Meksiko menyatakan pasukan mereka mendapat perlawanan bersenjata selama operasi berlangsung. Sejumlah orang bersenjata yang diduga anggota kartel tewas, sementara lainnya terluka atau ditangkap. Pasukan keamanan juga menyita berbagai senjata, termasuk kendaraan lapis baja dan peluncur roket.

Pejabat setempat menyebut operasi lanjutan masih berlangsung untuk membongkar sisa-sisa jaringan CJNG di wilayah tersebut.

Kerusuhan Meluas, Kekerasan Dilaporkan di Sejumlah Negara Bagian

Kematian El Mencho memicu kerusuhan di sejumlah wilayah Jalisco. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kendaraan dibakar dan serangan terhadap bangunan komersial. Gubernur Jalisco Pablo Lemus Navarro menetapkan keadaan darurat dan mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah.

Rekaman dari Bandara Guadalajara—bandara terbesar ketiga di Meksiko—menunjukkan penumpang berlarian saat suara tembakan terdengar di kejauhan. Otoritas menghentikan seluruh penerbangan masuk dan keluar dari bandara Guadalajara dan Puerto Vallarta karena alasan keamanan.

Kekerasan yang terkait CJNG juga dilaporkan terjadi di Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, dan Oaxaca. Video memperlihatkan anggota kartel bersenjata berpatroli di jalan-jalan, sementara suara tembakan terdengar di sejumlah lokasi.

Otoritas Meksiko menyatakan operasi keamanan tetap diberlakukan untuk menahan kekerasan dan mencegah eskalasi lebih lanjut setelah tewasnya pemimpin kartel tersebut. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menuduh mantan presiden Barack Obama membocorkan informasi yang diklasifikasikan. Tuduhan tersebut mencuat setelah pernyataan Obama mengenai “realitas makhluk luar angkasa” dalam sebuah podcast memicu reaksi luas di media.

Menurut laporan BBC yang dipublikasikan pada Jumat, Trump mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memulai proses peninjauan dan pembukaan dokumen-dokumen terkait “benda terbang tak dikenal” (UFO) dan “fenomena udara tak teridentifikasi” (UAP).

Berkas UFO dan Narasi yang Bertentangan

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Trump mengkritik komentar terbaru Obama mengenai kemungkinan adanya kehidupan luar angkasa. Berbicara kepada wartawan, Trump mengatakan bahwa lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat, akan ditugaskan untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen terkait dan menyiapkannya untuk dipublikasikan.

Namun, ketika ditanya mengenai keyakinan pribadinya tentang keberadaan makhluk luar angkasa, Trump menjawab, “Saya tidak tahu apakah mereka nyata atau tidak.”

Dalam beberapa hari terakhir, Obama mengatakan dalam sebuah wawancara media bahwa selama masa kepresidenannya ia tidak melihat adanya bukti kontak antara makhluk luar angkasa dan Bumi, seraya menegaskan bahwa pernyataannya hanya merujuk pada kemungkinan statistik adanya kehidupan di tempat lain di alam semesta.

Isu UFO kembali menarik perhatian di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, dengan lembaga-lembaga resmi berjanji akan memberikan transparansi yang lebih besar.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebelumnya menyatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan sejauh ini tidak menemukan bukti pertemuan dengan kehidupan luar angkasa, dan bahwa banyak laporan penampakan memiliki penjelasan yang bersifat konvensional. (FG)