Venezuela, FAKTAGLOBAL.COM – Venezuela memperluas respons daruratnya setelah gempa bumi dahsyat yang mengguncang pesisir utara negara itu. Jumlah korban tewas resmi meningkat menjadi 920 orang dan 3.360 orang lainnya terluka, sementara tim penyelamat terus mencari korban selamat di wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling parah.

Ketua Majelis Nasional, Jorge Rodríguez, mengatakan pada Jumat bahwa pemerintah telah mendistribusikan 2.600 ton bantuan pangan, sementara operasi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan terus berlangsung, khususnya di negara bagian La Guaira, yang mengalami dampak terkuat akibat gempa.

Menurut data resmi, gempa tersebut menyebabkan 3.360 orang terluka dan merusak 383 bangunan, termasuk rumah tinggal, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum.

Operasi Penyelamatan Ditingkatkan

Jorge Rodríguez mengatakan operasi darurat tetap difokuskan pada penyelamatan korban selamat, evakuasi korban luka, serta penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.

Pemerintah juga mencatat kerusakan pada 14 rumah sakit, 25 pusat perbelanjaan, dan lebih dari 1.000 bangunan lainnya. Untuk menjaga jalur darurat tetap terbuka, Rodríguez meminta masyarakat menghindari perjalanan yang tidak mendesak ke La Guaira, karena jalan-jalan di wilayah tersebut digunakan untuk mengangkut alat berat, bahan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan medis.

Ia juga memperingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang keliru setelah beredarnya laporan palsu mengenai tsunami di media sosial.

“Kami meminta masyarakat hanya mengandalkan informasi resmi dan tidak ikut menyebarkan berita palsu,” ujarnya.

Tim Penyelamat Internasional Mulai Berdatangan

Tim penyelamat dari berbagai wilayah Venezuela telah dikerahkan ke La Guaira, termasuk dari negara bagian Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Miranda, Yaracuy, Anzoátegui, Portuguesa, Monagas, dan Cojedes.

Bantuan internasional juga mulai berdatangan. Pemerintah Venezuela mengatakan sedikitnya 861 personel penyelamat khusus dari 16 negara—termasuk Meksiko, Amerika Serikat, El Salvador, Swiss, Kolombia, Spanyol, Ekuador, Cile, dan Panama—ikut ambil bagian dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

Penjabat Presiden Delcy Rodríguez sebelumnya mengumumkan militerisasi La Guaira dengan mengesahkan pengerahan segera Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB) untuk mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan menjaga keamanan di seluruh wilayah terdampak.

Rumah Sakit Kewalahan

Meski upaya bantuan terus diperluas, operasi penyelamatan masih berlangsung dalam kondisi yang sulit karena ribuan orang masih mengungsi atau mengalami luka-luka.

Delcy Rodríguez mengatakan pemerintah akan melakukan segala yang mungkin “untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang”, seraya menyampaikan solidaritas kepada keluarga para korban tewas dalam bencana yang menjadi gempa paling mematikan di Venezuela dalam lebih dari satu abad.

Rekaman dari Rumah Sakit José María Vargas di La Guaira memperlihatkan para pasien menjalani perawatan di area terbuka ketika fasilitas kesehatan kewalahan menangani besarnya jumlah korban setelah dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang wilayah tersebut.

Infrastruktur Tertekan Setelah Bertahun-tahun Sanksi

Besarnya skala bencana ini memperlihatkan tekanan berat yang dialami infrastruktur publik Venezuela setelah bertahun-tahun menghadapi kesulitan ekonomi.

Respons darurat menghadapi tantangan akibat melemahnya institusi publik dan menua­nya infrastruktur, kondisi yang diperburuk oleh sanksi Amerika Serikat selama bertahun-tahun, serta langkah-langkah pembatasan yang diberlakukan Uni Eropa dan Britania Raya.

Gempa tersebut mengguncang salah satu kawasan pesisir terpadat di Venezuela, sementara para petugas penyelamat terus berpacu dengan waktu dan pemerintah masih melakukan penilaian terhadap keseluruhan tingkat kerusakan. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Laporan sejumlah media regional menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya merampungkan dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Iran pada hari Minggu, tanggal yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-80.

Menurut laporan yang diterbitkan Al Jazeera, sejumlah analis politik menilai dorongan Trump untuk menyelesaikan kesepakatan pada hari tersebut berkaitan dengan kecenderungannya mengaitkan perkembangan politik besar dengan citra dan warisan politik pribadinya.

Laporan itu menyebut Trump memandang kesepakatan tersebut sebagai pencapaian politik penting dan berupaya menampilkannya sebagai keberhasilan pribadinya.

Namun, hingga saat ini Teheran tidak menunjukkan indikasi bahwa mereka bersedia menyesuaikan proses perundingan demi memenuhi kepentingan simbolis tersebut.

Teheran Bantah Ada Tanggal Penandatanganan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan untuk penandatanganan kesepakatan apa pun.

Ia juga membantah klaim berulang dari pihak Amerika yang menyebut perjanjian akan diselesaikan “hari ini atau besok”.

Menurut Baghaei, pernyataan semacam itu lebih tepat dipandang sebagai bagian dari kampanye psikologis dan media daripada informasi yang dapat dipercaya mengenai status perundingan.

“Pihak Amerika berulang kali mengklaim bahwa kesepakatan akan segera dirampungkan, tetapi pernyataan-pernyataan tersebut tampaknya lebih ditujukan untuk membentuk persepsi publik dan mempromosikan narasi tertentu daripada mencerminkan realitas yang ada,” ujarnya.

Baghaei juga menolak spekulasi mengenai adanya jalur negosiasi tidak resmi. Ia menegaskan bahwa kerangka perundingan berlangsung secara transparan dengan para perunding, mediator, dan prosedur diplomatik yang jelas.

Media Israel: Iran Menjadi Pemenang Utama

Di sisi lain, media-media Israel secara terbuka menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan tercapainya kesepahaman antara Washington dan Teheran.

Surat kabar berbahasa Ibrani Maariv menggambarkan Iran sebagai “pemenang yang tak terbantahkan” dalam konfrontasinya dengan Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan yang sedang dibahas merupakan kemenangan strategis bagi Teheran sekaligus menunjukkan kegagalan Washington dan Tel Aviv dalam mencapai tujuan mereka.

Maariv menilai para pejabat Iran menunjukkan kemampuan politik yang lebih baik dibanding para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Perang Israel Katz, dan anggota koalisi pemerintah lainnya.

Surat kabar itu juga menyatakan bahwa hasil yang mulai terlihat telah membuat Israel semakin terisolasi dari proses diplomatik yang secara langsung memengaruhi kepentingan strategisnya.

Pejabat Israel Akui Ketidakpuasan

Kekhawatiran serupa sebelumnya juga dilaporkan harian Yedioth Ahronoth yang mengutip seorang pejabat senior Israel yang mengaku tidak puas dengan arah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran.

Pejabat tersebut menyebut kesepakatan yang sedang dibahas merugikan kepentingan Israel dan mengakui bahwa Tel Aviv tidak mampu memengaruhi jalannya proses tersebut.

“Semua orang memahami bahwa kesepakatan ini tidak baik bagi kami dan merugikan kepentingan Israel,” kata pejabat itu.

Ia juga mengeluhkan bahwa Washington mengabaikan keberatan-keberatan Israel. Menurutnya, Tel Aviv terkejut dengan perkembangan yang terjadi dan frustrasi karena gagal memengaruhi hasil akhir perundingan. (PW)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah jet tempur F/A-18 Hornet milik Korps Marinir Amerika Serikat jatuh di kawasan pegunungan Negara Bagian Washington saat menjalankan misi latihan rutin pada Sabtu, memicu kebakaran hutan dan operasi darurat berskala besar.

Menurut Korps Marinir AS, pesawat tersebut berasal dari Marine Aircraft Group 11 yang berada di bawah 3rd Marine Aircraft Wing dan bermarkas di Marine Corps Air Station Miramar, California.

Pejabat militer menyatakan pesawat tempur itu jatuh di dekat Rimrock Lake sekitar tengah hari waktu setempat ketika sedang melaksanakan penerbangan latihan.

Pilot Berhasil Melontarkan Diri

Pilot pesawat berhasil melontarkan diri sebelum pesawat menghantam daratan dan kemudian dievakuasi oleh otoritas setempat.

Departemen Pemadam Kebakaran Naches menyatakan bahwa pilot hanya mengalami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani pemeriksaan medis.

Petugas darurat juga mengevakuasi para pengunjung yang berkemah di sekitar lokasi serta meminta masyarakat menjauhi kawasan tersebut selama operasi penyelamatan dan pemadaman berlangsung.

Kebakaran Hutan Dipicu oleh Insiden

Jatuhnya pesawat memicu kebakaran hutan di kawasan berhutan sekitar lokasi kecelakaan. Otoritas setempat mengerahkan sejumlah helikopter, mobil pemadam kebakaran, dan tim darat untuk mengendalikan api serta mencegah penyebarannya.

Hingga Sabtu malam, upaya pemadaman masih terus berlangsung dengan dukungan berbagai unit udara dan personel darurat di lapangan.

Korps Marinir AS menyatakan telah membuka penyelidikan untuk menentukan penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Pejabat Amerika memperkirakan proses investigasi dapat berlangsung selama beberapa bulan sebelum kesimpulan resmi diumumkan.

Insiden ini terjadi di kawasan sekitar Gunung Rainier yang dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi lokasi sejumlah kecelakaan penerbangan militer. Pada Oktober 2024, sebuah pesawat EA-18G Growler milik Angkatan Laut AS jatuh saat menjalankan misi latihan rutin di wilayah yang sama, menewaskan kedua awaknya dan memicu operasi pencarian serta evakuasi berskala besar. (PW)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan serangan keras terhadap para pengkritik Amerika yang menentang kemungkinan kesepakatan dengan Iran, di tengah meningkatnya laporan media Barat bahwa Washington kini mendesak tercapainya perjanjian dengan Teheran untuk keluar dari kebuntuan strategis yang semakin mahal.

Dalam unggahan panjang di Truth Social, Trump mengejek para pengkritik dari Partai Demokrat maupun Republik yang mempertanyakan arah negosiasi dengan Iran. Ia menyebut mereka sebagai “pecundang” dan menuduh mereka tidak mengetahui apa pun tentang pembicaraan yang sedang berlangsung.

“Saya tertawa melihat semua Dumocrats, RINO, dan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang potensi kesepakatan yang sedang saya buat dengan Iran,” tulis Trump.

“Orang-orang ini seharusnya pulang dan beristirahat. Mereka tidak melakukan apa pun selain menciptakan perpecahan dan kerugian. Dengan kata lain, mereka adalah para pecundang!” tambahnya.

Trump berusaha menenangkan kalangan Zionis garis keras dan kelompok anti-Iran di Washington dengan mengklaim bahwa setiap kesepakatan masa depan dengan Teheran akan berbeda dari perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangani di era Barack Obama.

“Kesepakatan dengan Iran nantinya akan menjadi kesepakatan yang besar dan bermakna, atau tidak akan ada kesepakatan sama sekali,” ujar Trump.

“Itu akan menjadi kebalikan total dari bencana JCPOA yang dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama yang gagal.”

Washington Mencari Jalan Keluar dari Eskalasi yang Gagal

Luapan emosi Trump muncul ketika sejumlah media Amerika mengakui bahwa Washington kini mencari penyelesaian diplomatik mendesak dengan Iran setelah eskalasi militer gagal memaksa Teheran menyerah.

Menurut laporan yang dikutip dari Axios, CBS News, Fox News, dan Washington Post, negosiasi saat ini berpusat pada memorandum kesepahaman sementara yang dapat berlangsung selama 60 hari dan berpotensi diperpanjang.

Kerangka usulan tersebut dilaporkan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pelonggaran pembatasan ekspor minyak Iran, pencabutan sebagian blokade terhadap pelabuhan Iran, serta pengurangan sanksi secara bertahap.

Sebagai imbalannya, Iran akan berkomitmen untuk tidak mengejar senjata nuklir sementara pembahasan mengenai pengayaan uranium dan stok uranium yang diperkaya dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Namun, sumber-sumber Iran menegaskan bahwa Teheran belum menyetujui tuntutan utama Amerika terkait program nuklirnya dan bahwa fokus pembicaraan tetap pada penghentian perang dan pengurangan ketegangan.

Media Barat Akui Kegagalan Melawan Iran

Analisis Washington Post mengakui bahwa Trump sedang mencari jalan keluar dari konflik yang gagal memberikan kemenangan bagi Amerika Serikat.

Laporan itu menyebut pendekatan Washington saat ini sangat jauh berbeda dari retorika awal Trump yang menuntut “penyerahan tanpa syarat” Iran di awal perang.

Surat kabar itu juga mengakui bahwa para perencana militer AS memahami bahwa meskipun Amerika memiliki kemampuan pemboman besar-besaran, Washington tidak memiliki opsi nyata yang mampu mengubah perhitungan strategis Iran.

Para pejabat dan analis Iran berulang kali menegaskan bahwa kendali Republik Islam Iran atas Selat Hormuz tetap menjadi salah satu alat strategis paling kuat yang dimiliki negara tersebut.

Penasihat senior Ayatullah Sayyed Mujtaba Khamenei, Mohammad Mokhber, baru-baru ini menggambarkan Selat Hormuz sebagai “kemampuan yang setara dengan bom atom.”

Sementara itu, laporan juga menunjukkan bahwa kesepakatan yang diusulkan kemungkinan mencakup penghentian perang antara rezim Zionis dan Hizbullah di Lebanon — sebuah poin yang dilaporkan memicu kekhawatiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pembicaraan terbaru dengan Trump.

Semakin banyak suara di Washington dan media Barat kini mengakui bahwa sanksi, tekanan, dan eskalasi militer gagal memaksa Iran tunduk. (FG)

Kuba, FAKTAGLOBAL.COM — Amerika Serikat mendakwa mantan Presiden Kuba, Raúl Castro, dengan tuduhan pembunuhan dan konspirasi terkait insiden penembakan jatuh dua pesawat yang dioperasikan oleh aktivis pengasingan Kuba pada tahun 1996. Langkah ini menandai eskalasi dramatis pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap pemerintah Kuba.

Dakwaan yang dibuka pada Rabu di Miami menuduh mantan pemimpin berusia 94 tahun itu bersama lima pejabat Kuba lainnya melakukan konspirasi untuk membunuh warga negara Amerika Serikat, penghancuran pesawat, dan empat dakwaan pembunuhan.

Tuduhan tersebut berakar pada insiden 24 Februari 1996, ketika jet tempur Kuba menembak jatuh dua pesawat milik kelompok anti-komunis Brothers to the Rescue, yang menewaskan empat warga Kuba-Amerika. Pada saat itu, Kuba menyatakan bahwa pesawat-pesawat tersebut berulang kali melanggar wilayah udaranya dan mengabaikan peringatan untuk menjauh.

Pemerintahan Trump Tingkatkan Tekanan terhadap Havana

Dakwaan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Havana.

Awal tahun ini, Trump menyatakan bahwa “Kuba berikutnya” setelah operasi yang didukung Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Pemerintahan Trump kemudian memberlakukan blokade energi yang hampir total terhadap Kuba dan berulang kali mengancam aksi militer terhadap pulau tersebut.

Pada Rabu, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa kelompok tempur kapal induk USS Nimitz telah tiba di kawasan Karibia, sebuah pengerahan yang menurut para analis mencerminkan buildup militer yang mendahului operasi terhadap Venezuela.

Tuduhan Sebagai Dalih untuk Intervensi

Dakwaan tersebut mengikuti klaim terbaru dari pejabat intelijen AS yang menyatakan bahwa Kuba telah memperoleh lebih dari 300 drone militer dan tengah mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap pangkalan angkatan laut AS di Guantanamo Bay dan sasaran di Key West.

Havana menolak tuduhan itu sebagai rekayasa dan menuduh Washington membangun “kasus palsu” untuk membenarkan intervensi militer.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla mengatakan bahwa tuduhan tersebut bermotif politik dan dirancang untuk melegitimasi agresi terhadap Kuba.

Kuba Peringatkan “Konsekuensi Tak Terhitung”

Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel memperingatkan bahwa setiap aksi militer terhadap Kuba akan memicu “pertumpahan darah dengan konsekuensi yang tak terhitung” bagi Amerika Serikat.

Ia menegaskan bahwa Kuba tidak mengancam negara mana pun dan tidak memiliki niat agresif.

Dakwaan tersebut diumumkan hanya beberapa hari sebelum peringatan ke-124 kemerdekaan Kuba dari Spanyol pada 30 Mei, yang menambah makna simbolis dari langkah Washington tersebut.

Rubio Tawarkan Bantuan untuk “Kuba Baru”

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington siap memberikan bantuan sebesar US$100 juta kepada Kuba, dengan syarat dana tersebut disalurkan melalui Gereja Katolik atau kelompok amal lain yang “terpercaya”.

Rubio juga berbicara tentang membantu membangun “Kuba baru,” sebuah pernyataan yang secara luas ditafsirkan sebagai dukungan terhadap perubahan pemerintahan di Havana.

Sebagai tanggapan, Rodríguez menyebut Rubio sebagai “corong kepentingan yang korup dan penuh dendam” yang terkait dengan kelompok pengasingan anti-komunis di Florida Selatan.

Front Baru dalam Strategi Regional Washington

Dakwaan terhadap Raúl Castro merupakan langkah hukum paling serius yang pernah diambil Amerika Serikat terhadap seorang pemimpin senior revolusi Kuba.

Meskipun Castro tetap berada di Kuba dan diperkirakan tidak akan diekstradisi, langkah tersebut menegaskan tekad Washington untuk meningkatkan tekanan terhadap Havana dan membuka kemungkinan konfrontasi yang lebih luas di kawasan Karibia.

Bagi banyak pengamat, kasus hukum ini bukan sekadar soal insiden yang terjadi 30 tahun lalu, melainkan bagian dari strategi Amerika Serikat yang lebih besar untuk mengguncang pemerintahan Kuba dan membentuk ulang lanskap politik Amerika Latin. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Perjalanan Donald Trump ke China pada akhirnya menghasilkan jauh lebih sedikit daripada yang telah ia janjikan kepada rakyat Amerika.

Donald Trump tiba di Beijing dengan pesawat Air Force One pada Rabu, 13 Mei 2026, dalam kunjungan yang dimaksudkan untuk menjadi puncak diplomasi pada masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat.

China menggelar penyambutan megah bagi Donald Trump, membentangkan karpet merah, dan Xi Jinping secara pribadi menerimanya dengan senyum hangat. Hal ini mendorong Trump menonjolkan kedekatan pribadinya dengan Xi dan menggambarkan kunjungan tersebut sebagai sebuah keberhasilan diplomatik.

Namun bukti-bukti menunjukkan bahwa apa yang terjadi di balik layar sangat berbeda dari gambaran “kemenangan diplomatik” Amerika. Dua hari Trump di Beijing tampaknya berakhir tanpa pencapaian konkret, dan justru semakin memperkuat citra China sebagai kekuatan yang sedang bangkit di panggung global.

Laporan ini mengulas realitas di balik kunjungan terbaru Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, ke Beijing.

Sikap Tegas Xi Jinping terhadap Taiwan

Indikasi paling jelas mengenai keseimbangan kekuatan dalam pertemuan tersebut terlihat dari nada bicara Xi Jinping terkait Taiwan. Dalam pertemuan itu, Xi memperingatkan Trump dengan nada yang sangat tegas bahwa kesalahan dalam menangani isu Taiwan akan membawa kedua negara bukan ke arah persaingan, melainkan menuju konfrontasi militer secara langsung.

Bagi para analis yang memahami sejarah diplomasi Amerika Serikat–China, peringatan ini memiliki makna yang sangat penting. Taiwan selama ini merupakan salah satu titik tekanan utama Washington terhadap China, namun dinamika tersebut kini tampak mulai berubah.

Salah satu tanda nyata dari perubahan itu adalah sikap diam Gedung Putih terkait paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar untuk Taiwan. Paket yang dilaporkan telah menunggu persetujuan presiden setidaknya sejak Maret itu tetap tertahan menjelang kunjungan ke Beijing, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan anggota parlemen bahwa pemerintahan Trump menunda persetujuan demi menjaga stabilitas hubungan dengan China.

Sebelum kunjungan, Trump mengatakan bahwa ia bermaksud membahas penjualan senjata ke Taiwan dengan Xi. Sikap ini menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran terhadap salah satu prinsip dasar hubungan Amerika Serikat–Taiwan yang dikenal sebagai “Six Assurances” atau “Enam Jaminan,” yang diberikan Presiden Ronald Reagan kepada Taiwan pada tahun 1982.

Salah satu jaminan tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan berkonsultasi dengan China mengenai penjualan senjata ke Taiwan. Bonnie Glaser dari German Marshall Fund mengatakan bahwa konsesi verbal apa pun dari Trump, sekalipun ambigu, akan menjadi “hasil yang paling merusak” dari pertemuan puncak tersebut.

China Menolak Sanksi atas Minyak Iran

Salah satu tujuan utama Washington dalam kunjungan ini adalah membujuk Beijing agar menekan Teheran dengan menghentikan pembelian minyak Iran. Namun Trump sendiri mengakui dalam wawancaranya dengan Fox News bahwa Xi mengatakan China akan terus mengimpor minyak mentah Iran.

“Ia mengatakan bahwa mereka membeli banyak minyak dari sana, dan mereka ingin terus melakukannya,” kata Trump.

Pernyataan tegas itu secara langsung bertentangan dengan berbulan-bulan upaya Amerika Serikat.

Sejak pecahnya perang terhadap Iran, pemerintahan Trump kembali menghidupkan kampanye “tekanan maksimum” terhadap pembeli minyak Iran dan mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Hengli Petrochemical di China dan sekitar 40 perusahaan pelayaran, serta menegaskan bahwa Washington akan terus “menargetkan jaringan kapal, perantara, dan pembeli yang digunakan Iran untuk menyalurkan minyaknya ke pasar global.”

Namun Trump kemudian mengatakan bahwa ia bersedia mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan China yang membeli minyak Iran.

Perjalanan di Tengah Kebangkitan Timur dan Kemunduran Barat

Kunjungan Trump berlangsung dengan latar belakang pernyataan terkenal Xi Jinping bahwa “Timur sedang bangkit dan Barat sedang mengalami kemunduran.” Xi juga menegaskan bahwa “waktu dan momentum” berada di pihak China.

Kepercayaan diri itu semakin menguat selama setahun terakhir. Ketika Trump menaikkan tarif terhadap barang-barang China hingga lebih dari 140 persen pada puncak perang dagang, Beijing merespons dengan membatasi ekspor mineral tanah jarang dan magnet, bahan-bahan yang sangat penting bagi rantai pasok pertahanan dan teknologi Amerika Serikat. Pada April dan Oktober 2025, Trump akhirnya mundur di bawah tekanan tersebut dan menerima pengaturan dagang baru yang sebagian besar menguntungkan China.

Tanda-tanda melemahnya posisi global Amerika Serikat juga diakui oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney, yang mengatakan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa tatanan internasional berbasis aturan yang ditopang oleh “hegemoni Amerika” sedang mengalami “gangguan, bukan transisi.”

Perang terhadap Iran semakin menegaskan kenyataan ini. Meskipun mengklaim sebagai kekuatan militer terkuat di dunia, Amerika Serikat gagal mencapai tujuan-tujuannya dalam menghadapi kekuatan asimetris seperti Iran.

Perang tersebut tidak hanya mengungkap kelemahan militer Amerika Serikat, tetapi juga menguras persediaan senjata Amerika sedemikian rupa sehingga banyak lembaga kajian di Amerika kini memperingatkan bahwa Washington mungkin tidak lagi siap secara memadai untuk mendukung Taiwan jika terjadi konflik dengan China.

Pukulan Iran terhadap Proyek Stargate

Salah satu dimensi paling penting dari kerusakan yang dialami Amerika Serikat akibat perang adalah dampak serangan Iran terhadap proyek “Stargate,” sebuah inisiatif yang dirancang untuk menjamin supremasi Amerika Serikat di bidang kecerdasan buatan atas China, namun kini diselimuti ketidakpastian.

Proyek Stargate merupakan investasi bersama senilai 500 miliar dolar AS yang melibatkan OpenAI, SoftBank, dan Oracle, yang diumumkan Trump pada Januari 2025 segera setelah kembali ke Gedung Putih. Tujuan proyek ini adalah membangun klaster pusat data kecerdasan buatan terbesar di dunia, yang berpusat di Uni Emirat Arab, guna mengukuhkan kepemimpinan Amerika Serikat dalam bidang AI selama beberapa dekade mendatang.

Perang terhadap Iran mengguncang proyek tersebut. Rudal-rudal Iran menghantam pusat data Amazon Web Services di Bahrain dan pusat data Oracle di Dubai. Serangan drone Iran terhadap fasilitas AWS di Uni Emirat Arab dan Bahrain pada 1 Maret 2026 mengganggu sistem perbankan, platform transportasi daring, dan layanan pembayaran di seluruh Teluk Persia selama lebih dari 24 jam.

Dalam sebuah video peringatan, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menampilkan citra satelit pusat data Stargate di Abu Dhabi disertai pesan: “Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan kami,” serta memperingatkan bahwa fasilitas itu dapat mengalami “kehancuran total.”

Li Wei, Wakil Dekan School of International Relations di Renmin University of China, mengatakan bahwa perang tersebut menghantam inti kebijakan Trump. “Prioritas pertama Trump saat memasuki Gedung Putih adalah proyek Stargate. Kini serangan Iran terhadap pusat-pusat komputasi di UEA telah menimbulkan keraguan besar terhadap ekspansi Stargate di West Asia.”

Para analis China mengatakan bahwa pukulan Iran terhadap proyek tersebut mempersempit kesenjangan kompetitif antara Amerika Serikat dan China di bidang kecerdasan buatan serta memberi Beijing kesempatan untuk menutup jarak tersebut. Pada saat yang sama, kerentanan Stargate telah melemahkan posisi Washington dalam perundingan dengan China.

Peristiwa ini juga merusak reputasi Amerika Serikat sebagai mitra teknologi. Ketika para sekutu regional menyaksikan infrastruktur teknologi Amerika Serikat di UEA diserang, kepercayaan terhadap Washington sebagai mitra AI yang andal pun menurun, sementara China dapat menampilkan dirinya sebagai alternatif yang lebih aman.

Boeing: Simbol Harapan yang Pupus

Kemunduran lain bagi Amerika Serikat dalam kunjungan ini adalah pengumuman kesepakatan pembelian pesawat komersial Boeing. Para mitra keuangan dan analis industri selama berbulan-bulan memperkirakan bahwa China dapat memesan sekitar 500 pesawat. Namun hasil akhirnya jauh lebih kecil.

Trump mengatakan kepada Fox News bahwa China akan membeli 200 pesawat Boeing, angka yang jauh di bawah ekspektasi para analis dan memicu penurunan 4 persen pada saham perusahaan tersebut.

Perbandingan dengan kunjungan Trump pada tahun 2017 sangat mencolok. Dalam kunjungan itu, Trump membawa hampir 30 chief executive officer (CEO), dan Amerika Serikat mengumumkan berbagai kesepakatan senilai lebih dari 250 miliar dolar AS. Pada saat itu, China memesan 300 pesawat Boeing.

Kontras tersebut menegaskan memburuknya hubungan ekonomi Amerika Serikat dan China selama satu dekade terakhir. Secara lebih mendasar, hasil kunjungan ini menunjukkan bahwa posisi tawar Amerika Serikat kini jauh lebih lemah dibanding delapan tahun lalu.

Bentrokan Fisik dengan Aparat Keamanan China

Indikasi lain mengenai keunggulan China adalah penolakan aparat keamanan setempat untuk mengikuti protokol standar United States Secret Service.

Fox News melaporkan bahwa pada Jumat, hari kedua kunjungan resmi Trump ke China, terjadi “konfrontasi serius dan fisik” antara agen Secret Service Amerika Serikat dan petugas keamanan China.

Menurut para jurnalis, petugas keamanan China mencegah seorang agen Secret Service yang membawa senjata api memasuki kompleks Kuil Surga (Temple of Heaven). Pihak China menegaskan bahwa petugas Amerika tersebut tidak dapat memasuki lokasi sambil membawa senjata, sementara agen-agen Amerika menyatakan bahwa perlindungan bersenjata merupakan protokol standar dan tidak dapat dinegosiasikan bagi Presiden Amerika Serikat.

Para pengamat menilai gesekan keamanan tersebut mencerminkan tingkat ketidakpercayaan yang mendalam antara dua negara adidaya itu. Meskipun Trump dan Xi berbicara di depan kamera mengenai “stabilitas strategis,” bentrokan fisik antara tim pengamanan mereka menunjukkan bahwa di balik diplomasi yang tampak sopan, persaingan keras dan kadang-kadang bersifat konfrontatif masih terus berlangsung.

Pengaruh China atas Amerika Serikat

Para analis mencatat sebelum kunjungan bahwa pusat gravitasi persaingan Amerika Serikat–China telah bergeser dari isu tarif menuju persoalan struktural yang jauh lebih mendalam.

China mengendalikan sekitar 85 persen kapasitas pemrosesan tanah jarang dunia dan lebih dari 90 persen produksi magnet global. Ketika Xi mengancam pada April dan Oktober 2025 untuk membatasi pasokan tersebut, Trump, alih-alih menghadirkan ancaman tandingan yang kredibel, justru memilih mundur.

Apa Kata Para Pakar

Kepulangan Trump dari China tanpa hasil nyata merupakan sesuatu yang telah diperkirakan oleh banyak pakar terkemuka mengenai China.

Drew Thompson, mantan Direktur Urusan China, Taiwan, dan Mongolia di Kantor Menteri Pertahanan Amerika Serikat serta peneliti di Nanyang Technological University, mengatakan kepada Time: “Saya ragu akan ada hasil yang benar-benar berarti.”

Allen Carlson, pakar China di Cornell University, menyampaikan pandangan serupa kepada Time dengan mengatakan: “Kemungkinan munculnya sesuatu yang realistis dari pembicaraan ini sedikit di atas nol.”

Johnson Sullivan, Direktur Program China di Asia Research Institute, University of Nottingham, mengatakan kepada CNN sebelum kunjungan: “China berada dalam posisi yang relatif percaya diri. China berhasil melewati krisis energi lebih baik dari perkiraan dan kini menyaksikan Amerika Serikat terjerat dalam kekacauan yang diciptakannya sendiri.”

Majalah Time menulis dalam analisanya bahwa para presiden Amerika Serikat sering memasuki masa jabatan dengan keyakinan bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan besar dengan China mengenai perdagangan dan pasar global, namun meskipun negosiasi berlangsung tanpa henti, Beijing tidak pernah mengalah dalam kepentingan-kepentingan intinya.

Pertemuan dua hari antara Trump dan Xi dipenuhi pujian timbal balik dan klaim kemajuan, tetapi hingga Trump meninggalkan Beijing, tidak ada kesepakatan besar maupun terobosan substantif yang diumumkan.

Trump berbicara tentang “kesepakatan-kesepakatan luar biasa” dan mengklaim bahwa “banyak masalah” telah diselesaikan, tetapi mantan duta besar Daniel Kritenbrink merangkum realitas tersebut dengan singkat: “Xi, dengan gaya khas China, sedang menegaskan bahwa stabilitas ini dapat terancam jika isu Taiwan tidak ditangani dengan benar.”

Kunjungan Trump ke Beijing pada akhirnya menghasilkan jauh lebih sedikit daripada yang telah ia janjikan, dalam lingkungan internasional di mana keseimbangan kekuatan yang berlaku satu dekade lalu sudah tidak ada lagi, dan di mana Tembok Besar China telah menjadi penghalang bagi hegemoni Amerika Serikat. (FG)

Sumber: Tasnim

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Lebih dari 1 triliun dolar AS lenyap dari nilai saham-saham Amerika Serikat pada Jumat, ketika reli Wall Street yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir mendadak terhenti di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, lonjakan tajam harga minyak, serta kenaikan signifikan imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Aksi jual besar-besaran ini mencerminkan meningkatnya kecemasan investor terhadap konsekuensi ekonomi dari konflik yang semakin meluas dengan Republik Islam Iran, terutama ketika muncul kekhawatiran bahwa ketegangan di Selat Hormuz dapat mengganggu salah satu jalur energi paling vital di dunia.

Indeks Dow Jones Industrial Average turun lebih dari 500 poin dalam perdagangan sore, sementara indeks S&P 500 merosot lebih dari 1 persen dan Nasdaq Composite turun sekitar 1,5 persen, seiring investor melepas saham-saham teknologi dengan pertumbuhan tinggi yang telah mendorong pasar ke rekor tertinggi dalam beberapa pekan terakhir.

Harga Minyak Melonjak di Atas 100 Dolar

Harga minyak mentah melonjak setelah Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa kesabaran Washington terhadap Iran semakin menipis, sehingga memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut di West Asia dan gangguan baru terhadap pelayaran melalui Selat Hormuz.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) naik melampaui 105 dolar per barel, sementara Brent Crude menembus 108 dolar per barel.

Para analis mengatakan bahwa pembatasan yang berkelanjutan atau ketidakstabilan di Selat Hormuz dapat mengganggu aliran minyak, gas alam, dan berbagai komoditas penting lainnya, sehingga mendorong kenaikan harga di seluruh perekonomian global.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah AS Mencapai Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade

Penurunan pasar semakin tajam ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 30 tahun naik di atas 5,1 persen, mendekati level tertinggi dalam hampir dua dekade. Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun juga meningkat melewati 4,5 persen.

Kenaikan biaya pinjaman ini menambah kekhawatiran bahwa inflasi yang terus bertahan dan ketidakpastian geopolitik dapat mengguncang valuasi saham yang sangat tinggi serta memberikan tekanan tambahan terhadap konsumen dan dunia usaha.

Saham Teknologi dan Kripto Memimpin Penurunan

Saham-saham teknologi dan semikonduktor mengalami penurunan paling tajam ketika investor memilih merealisasikan keuntungan setelah reli panjang yang didorong oleh antusiasme terhadap kecerdasan buatan.

Intel Corporation turun 5 persen, Advanced Micro Devices merosot 3 persen, Micron Technology melemah 4 persen, dan NVIDIA Corporation turun 2 persen.

Saham-saham yang terkait dengan mata uang kripto juga jatuh tajam setelah Bitcoin turun di bawah 80.000 dolar AS. Coinbase Global anjlok 8 persen, sementara Strategy turun 6 persen.

Araghchi: “Semua Ini Sebenarnya Bisa Dihindari”

Menanggapi gejolak tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa tekanan ekonomi yang kini dihadapi Amerika Serikat merupakan konsekuensi langsung dari perang pilihan yang dilancarkan terhadap Iran.

“Rakyat Amerika diberi tahu bahwa mereka harus menanggung biaya perang pilihan terhadap Iran yang terus melonjak,” tulis Araghchi di platform X.

“Lupakan sejenak kenaikan harga bensin dan gelembung pasar saham. Penderitaan yang sesungguhnya dimulai ketika utang Amerika Serikat dan suku bunga kredit perumahan mulai melonjak.”

Ia menambahkan bahwa tingkat gagal bayar pinjaman kendaraan telah mencapai level tertinggi dalam lebih dari 30 tahun, sebelum menutup pernyataannya dengan kalimat: “Semua ini sebenarnya bisa dihindari.” (FG)

Sumber: Tasnim

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah penilaian intelijen rahasia Amerika Serikat menyimpulkan bahwa perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah menciptakan peluang strategis besar bagi China, sekaligus melemahkan pengaruh Washington di bidang diplomatik, informasi, militer, dan ekonomi, menurut laporan The Washington Post.

Analisis tersebut disusun oleh Direktorat Intelijen Joint Staff untuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine, dan mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di Pentagon bahwa konflik tersebut telah menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui kawasan Asia Barat.

Alih-alih mengisolasi Iran, perang tersebut justru menggerus kredibilitas Amerika Serikat, menguras sumber daya militer yang sangat penting, dan memungkinkan China memperdalam pengaruh diplomatik serta ekonominya di Teluk Persia dan kawasan Indo-Pasifik.

China Memperoleh Keuntungan Strategis Saat Legitimasi Amerika Serikat Merosot

Menurut laporan itu, Beijing memanfaatkan perang tersebut untuk menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang bertindak di luar hukum internasional, karena kampanye militer itu dilancarkan tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat maupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hal ini memberi China kesempatan untuk menantang citra Washington yang selama ini mengklaim dirinya sebagai pembela apa yang disebut sebagai “tatanan internasional berbasis aturan.”

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Beijing memperluas pendekatannya kepada negara-negara di Teluk Persia dan Indo-Pasifik, sembari menawarkan pasokan bahan bakar jet dan teknologi energi hijau kepada sejumlah negara, termasuk Thailand, Australia, dan Filipina.

Sumber Daya Militer Amerika Serikat Terkuras

Penilaian intelijen tersebut memperingatkan bahwa perang ini telah secara signifikan mengurangi persediaan rudal jelajah dan pencegat pertahanan udara milik Amerika Serikat, dua aset yang dianggap sangat penting dalam setiap kemungkinan konfrontasi terkait Taiwan.

The Washington Post juga mencatat dalam laporan sebelumnya bahwa serangan rudal dan drone Iran menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan daripada yang diakui secara terbuka oleh Washington, dengan sedikitnya 228 bangunan dan peralatan dilaporkan rusak atau hancur.

Pada saat yang sama, China memperoleh wawasan berharga mengenai cara kerja militer Amerika Serikat dan telah menyesuaikan perencanaan strategisnya berdasarkan pengamatan tersebut.

Beijing Menolak Tekanan Washington

China berulang kali menyerukan penghentian perang dan mengecam aksi militer Amerika Serikat terhadap Iran.

Setelah Washington menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah kilang China karena tetap melanjutkan hubungan bisnis dengan Teheran, Beijing dilaporkan memerintahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak mematuhi pembatasan itu.

Penilaian intelijen rahasia tersebut menegaskan realitas yang semakin diakui di kalangan strategis Amerika Serikat: perang terhadap Iran telah melemahkan posisi Washington, sekaligus mempercepat kebangkitan China dan transisi menuju tatanan dunia yang semakin multipolar. (FG)

Asia Barat, FAKTAGLOBAL.COM — U.S. Energy Information Administration (EIA) secara tajam merevisi prospeknya terhadap pasar minyak global, dengan memperingatkan bahwa gangguan pasokan yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terbukti jauh lebih parah dan berlangsung lebih lama daripada yang sebelumnya diperkirakan.

Dalam laporan Short-Term Energy Outlook terbarunya, lembaga tersebut menyatakan bahwa konflik dan gangguan berkelanjutan terhadap pelayaran melalui Selat Hormuz telah menghilangkan jutaan barel minyak mentah dari pasar global setiap hari, sehingga meningkatkan ketidakpastian di seluruh sektor energi.

Penilaian terbaru ini menegaskan besarnya dampak kampanye militer Washington dan Tel Aviv terhadap Iran, yang telah mengguncang salah satu jalur energi terpenting di dunia dan memicu gejolak besar di pasar minyak internasional.

Gangguan di Selat Hormuz Berlanjut hingga Akhir Mei

EIA kini memperkirakan gangguan terhadap lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz akan terus berlangsung hingga akhir Mei, memperpanjang proyeksi sebelumnya yang memperkirakan situasi akan kembali normal pada April.

Lembaga itu memperkirakan produksi minyak di kawasan Asia Barat turun sebesar 10,5 juta barel per hari pada April. Seiring fasilitas penyimpanan regional mendekati kapasitas penuh, gangguan tersebut diperkirakan akan semakin memburuk, dengan kehilangan pasokan meningkat menjadi lebih dari 10,8 juta barel per hari pada bulan ini.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi EIA sebelumnya yang memperkirakan penurunan sebesar 9,1 juta barel per hari pada April.

Cadangan Strategis Menyusut, Harga Minyak Melonjak

EIA menyatakan bahwa guncangan pasokan yang berkepanjangan akan menyebabkan penurunan yang jauh lebih besar pada cadangan minyak strategis global, sehingga menjaga harga minyak tetap tinggi selama berbulan-bulan.

Lembaga tersebut kini memperkirakan persediaan minyak dunia akan menyusut sebesar 2,6 juta barel per hari pada tahun 2026, meningkat drastis dari estimasi sebelumnya yang hanya sebesar 300 ribu barel per hari.

Harga patokan Brent Crude diperkirakan rata-rata mencapai sekitar 106 dolar AS per barel pada Mei dan Juni, sebelum turun ke kisaran 89 dolar AS per barel pada kuartal keempat tahun ini seiring pemulihan bertahap produksi di kawasan.

EIA juga memperingatkan bahwa jika gangguan di Selat Hormuz berlanjut hingga Juni—satu bulan lebih lama dari proyeksi saat ini—harga minyak dapat naik tambahan sekitar 20 dolar AS per barel dalam jangka pendek.

Harga Tinggi Diperkirakan Menekan Permintaan

Selain merevisi proyeksi pasokan, EIA juga menurunkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global.

Lembaga itu kini memperkirakan konsumsi minyak dunia hanya akan meningkat 200 ribu barel per hari tahun ini, turun tajam dari proyeksi bulan lalu sebesar 600 ribu barel per hari.

“Kami memperkirakan harga yang lebih tinggi akan mengurangi permintaan minyak, yang pada gilirannya akan membantu menyeimbangkan pasar,” kata EIA dalam laporannya, seraya menambahkan bahwa semakin lama gangguan produksi dan pasokan berlangsung, semakin kuat pula respons harga.

Tekanan Politik Meningkat terhadap Trump

Para analis independen mengatakan kenaikan harga bahan bakar di Amerika Serikat dapat menekan permintaan konsumen selama puncak musim perjalanan musim panas dan menciptakan tantangan politik besar bagi Donald Trump menjelang pemilihan sela Kongres pada November mendatang.

EIA kini memperkirakan harga rata-rata bensin eceran di AS akan mencapai 3,88 dolar AS per galon tahun ini, atau 18 sen lebih tinggi dibandingkan estimasi pada April.

Prospek terbaru ini menyoroti semakin besarnya konsekuensi ekonomi dari perang terhadap Iran, ketika kebijakan agresif Washington dan Tel Aviv terus mengguncang pasar energi global dan perekonomian domestik Amerika Serikat. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan serangan terhadap media-media yang menerbitkan penilaian realistis mengenai perang melawan Iran, dengan menyebut laporan tentang keberhasilan Iran di medan perang sebagai tindakan “pengkhianatan” terhadap Amerika Serikat.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menuduh para jurnalis dan komentator yang menentang klaim kemenangannya sebagai “orang-orang bodoh”, “tidak tahu berterima kasih”, dan “para pengecut Amerika” yang, menurutnya, telah berpihak melawan negara mereka sendiri.

“Ketika media palsu mengatakan bahwa musuh Iran tampil baik secara militer melawan kita, itu pada dasarnya adalah pengkhianatan,” tulis Trump.

Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya frustrasi Trump terhadap laporan-laporan independen yang semakin menggambarkan perang ini sebagai kegagalan strategis bagi Washington dan keberhasilan geopolitik bagi Tehran.

Trump Menekan Media dan Departemen Kehakiman

Trump berulang kali menyerang organisasi-organisasi media yang bertentangan dengan narasi yang ingin ia bangun. Sepanjang dua masa kepresidenannya, ia telah mengajukan puluhan gugatan terhadap media dan secara konsisten menggambarkan pers sebagai lawan politik.

The Wall Street Journal baru-baru ini melaporkan bahwa Trump telah mendorong Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menyelidiki para jurnalis dan organisasi media yang menerbitkan laporan tentang perang Iran yang berbeda dari klaim-klaimnya.

Menurut laporan tersebut, sejumlah jurnalis menerima surat panggilan untuk menyerahkan catatan dan materi peliputan mereka. Para pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Trump secara pribadi menekan pejabat senior Departemen Kehakiman untuk mengambil langkah agresif terhadap para wartawan.

Senator Murphy: Tidak Satu Pun Tujuan Perang Trump Tercapai

Saat Trump berusaha mempertahankan narasi kemenangannya, Senator Demokrat Chris Murphy menyatakan bahwa perang tersebut justru menghasilkan kebalikan dari apa yang diinginkan Washington.

“Iran masih memiliki sebagian besar rudal dan drone-nya, dan program nuklir Iran masih tetap berjalan,” kata Murphy.

Ia menegaskan bahwa Iran masih mempertahankan sebagian besar arsenal rudal dan drone, sementara program nuklir negara itu tetap utuh. Murphy juga berpendapat bahwa Republik Islam justru keluar dari konflik ini dengan pengaruh global yang lebih besar daripada sebelumnya.

Murphy menggambarkan hasil perang tersebut sebagai “sebuah bencana total.”

Narasi Kemenangan yang Semakin Sulit Dipertahankan

Serangan Trump terhadap media menunjukkan semakin sulitnya Gedung Putih mempertahankan klaim kemenangan di tengah meningkatnya kritik dari para legislator, jurnalis, dan masyarakat Amerika.

Alih-alih menerima penilaian independen terhadap konflik tersebut, Trump memilih mengecam para wartawan sebagai pengkhianat karena melaporkan bahwa Iran berhasil mempertahankan kemampuan militernya, menjaga program-program strategisnya, dan keluar dari perang dalam posisi yang lebih kuat dibanding sebelumnya. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Donald Trump menolak menjawab pertanyaan mengenai serangan rudal terhadap sebuah sekolah di Minab, Iran, hampir sepuluh pekan setelah serangan tersebut menewaskan dan melukai para siswa serta warga sipil dalam salah satu kekejaman paling mengejutkan dalam perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran.

Ketika ditanya secara langsung dalam sebuah konferensi pers mengenai siapa yang menembakkan rudal yang menghantam sekolah tersebut, Trump menghindari penetapan tanggung jawab dan hanya mengatakan bahwa masalah itu masih dalam penyelidikan.

“Masalah itu sedang diteliti saat ini, dan segera setelah kami menerima laporannya, kami akan memberikannya kepada Anda,” kata Trump.

Jawaban tersebut memicu kembali tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab atas penargetan infrastruktur sipil selama perang dimintai pertanggungjawaban, sekaligus memperkuat kritik terhadap Washington yang berulang kali menggunakan retorika hak asasi manusia sambil menghindari tanggung jawab atas serangan terhadap anak-anak.

Trump Menolak Menyebut Siapa yang Menembakkan Rudal

Pertanyaan yang diajukan kepada Trump sangat jelas: hampir sepuluh pekan telah berlalu sejak sebuah rudal menghantam sekolah di Minab, namun pemerintah Amerika Serikat masih belum secara terbuka mengungkap siapa yang melancarkan serangan tersebut.

Alih-alih menjawab secara langsung, Trump menyerahkan persoalan itu kepada sebuah penyelidikan yang tidak dijelaskan secara rinci, sehingga salah satu pertanyaan utama mengenai pembantaian tersebut tetap tidak terjawab.

Serangan terhadap sekolah di Minab telah menjadi simbol penderitaan warga sipil akibat agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, sekaligus pengingat yang tegas mengenai tanggung jawab Washington dan sekutu-sekutu Baratnya atas penargetan yang disengaja terhadap lokasi nonmiliter dan anak-anak tak berdosa.

Minab Membongkar Kontradiksi Klaim Hak Asasi Manusia Barat

Dalam sebuah wawancara analitis yang dikutip oleh Kantor Berita Tasnim, pendidik dan sineas Iran, Hoda Rezaei, mengatakan bahwa tragedi Minab telah menyingkap apa yang ia sebut sebagai penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia Barat yang selektif dan dipolitisasi.

Ia menegaskan bahwa apabila kehidupan manusia benar-benar menjadi nilai utama dalam wacana kemanusiaan sekuler modern, maka kematian anak-anak Iran di Minab akan memperoleh perhatian global yang sama seperti tragedi-tragedi di Eropa atau Ukraina.

Namun, menurutnya, narasi media justru dibentuk oleh kepentingan geopolitik, bukan oleh standar moral universal.

“Ketika anak-anak dibunuh di Gaza atau Minab, banyak lembaga yang terus-menerus berbicara tentang kebebasan dan martabat manusia justru memilih diam,” ujar Rezaei.

Sekolah dan Universitas Menjadi Sasaran dalam Perang Melawan Ilmu Pengetahuan

Rezaei menggambarkan serangan terhadap sekolah dan universitas bukan sekadar serangan militer, melainkan upaya untuk menghantam fondasi pendidikan, pemikiran independen, dan perkembangan ilmiah di Iran.

“Musuh tidak dapat mentoleransi sebuah bangsa yang maju dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan pemikiran mandiri,” katanya. “Mereka berusaha membungkam ilmu pengetahuan, tetapi gagal memahami bahwa ilmu di Iran hidup dalam darah dan akar masyarakat, bukan semata-mata di dalam bangunan.”

Ia menambahkan bahwa kebungkaman lembaga-lembaga internasional terhadap apa yang ia sebut sebagai “genosida pendidikan” mencerminkan kontradiksi struktural yang lebih dalam, di mana pihak-pihak yang menyusun konvensi hak asasi manusia justru merupakan aktor yang sama yang dituduh melanggarnya.

Pendidikan sebagai Benteng Melawan Propaganda

Rezaei juga memperingatkan bahwa generasi muda semakin terpapar pada narasi yang disaring melalui platform media yang dikuasai Barat, yang membalikkan posisi pelaku agresi dan korban.

Ia mengatakan bahwa salah satu tanggung jawab utama para pendidik adalah memulihkan kemampuan berpikir independen dan mengajarkan kepada para siswa bagaimana membedakan kebenaran dari propaganda politik.

Menurut Rezaei, hak asasi manusia yang sejati lahir dari iman, hati nurani, dan penghormatan terhadap martabat manusia, bukan dari slogan-slogan yang digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan geopolitik.

Pertanyaan tentang Tanggung Jawab Masih Belum Terjawab

Penolakan Trump untuk menanggapi pembantaian sekolah di Minab semakin memperdalam keraguan terhadap komitmen Washington terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Bagi banyak pengamat di Iran, tragedi tersebut telah berkembang menjadi lebih dari sekadar insiden masa perang. Peristiwa itu kini menjadi ujian yang menentukan apakah sistem internasional benar-benar siap menegakkan nilai kehidupan manusia secara setara, atau apakah bahasa hak asasi manusia tetap tunduk pada kepentingan politik negara-negara paling kuat di dunia. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Pemerintahan Donald Trump mengumumkan berakhirnya kampanye militer Amerika Serikat terhadap Iran yang dikenal sebagai “Operation Epic Fury”, namun tak lama kemudian justru menangguhkan inisiatif maritim barunya di Selat Hormuz setelah menghadapi kegagalan operasional yang terus meningkat serta ketidakpercayaan luas dari industri pelayaran global.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim bahwa “Operation Epic Fury” telah resmi berakhir dan Washington kini memasuki fase baru di bawah operasi yang disebut “Freedom Project”.

Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa “Freedom Project” di Selat Hormuz terpisah dari Operation Epic Fury, dengan menggambarkannya sebagai operasi maritim yang bertujuan mengamankan pergerakan kapal melalui jalur perairan strategis tersebut.

Namun, hanya dalam waktu singkat setelah peluncurannya, Trump sendiri mengumumkan bahwa proyek tersebut akan ditangguhkan.

Freedom Project Menghadapi Perlawanan Langsung

Menurut berbagai laporan, “Freedom Project” yang diluncurkan Trump pada Senin pagi dengan promosi media besar-besaran langsung menghadapi perlawanan setelah angkatan bersenjata Iran dilaporkan melepaskan tembakan peringatan di Selat Hormuz.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa kapal-kapal yang mencoba melintasi Selat berdasarkan jaminan Trump akhirnya berbalik arah tak lama setelah memasuki kawasan tersebut.

Dalam upaya menggambarkan penangguhan itu sebagai bagian dari proses diplomatik, Trump menulis bahwa proyek tersebut akan “ditangguhkan sementara” selama negosiasi dengan Iran masih berlangsung.

“Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara-negara lain, serta dengan mempertimbangkan keberhasilan militer luar biasa yang kami capai selama operasi terhadap Iran, juga perkembangan yang sangat positif menuju kesepakatan penuh dan final dengan perwakilan Iran, kami telah mencapai kesepakatan bersama bahwa blokade akan tetap diberlakukan sepenuhnya dengan seluruh kekuatan dan pengaruhnya, namun Freedom Project akan ditangguhkan sementara untuk waktu singkat,” tulis Trump.

Industri Pelayaran Menolak Jaminan Washington

Penangguhan tersebut terjadi ketika para pelaku utama industri pelayaran internasional menunjukkan skeptisisme mendalam terhadap kemampuan Washington menjamin keamanan navigasi di Selat Hormuz.

The New York Times melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan pelayaran masih enggan mengirim kapal melalui Selat Hormuz dan menilai jaminan Trump saja tidak cukup untuk meyakinkan industri agar kembali menjalankan operasi normal.

Sementara itu, The Telegraph melaporkan bahwa perusahaan pelayaran global tidak mempercayai rencana Trump di Hormuz. Media tersebut menulis bahwa bahkan pengawalan militer gagal meyakinkan banyak pemilik kapal untuk mengambil risiko melintasi jalur tersebut karena bahaya operasional dan lonjakan biaya asuransi.

Laporan itu menambahkan bahwa selama ancaman dari Iran belum terselesaikan, kembalinya perdagangan normal melalui Selat Hormuz dinilai kecil kemungkinan terjadi.

Tekanan War Powers Membentuk Perubahan Sikap Gedung Putih

Perubahan cepat dari eskalasi militer menuju penangguhan operasi juga terjadi di tengah meningkatnya tekanan hukum terkait War Powers Resolution 1973.

Trump memiliki tenggat hingga 1 Mei untuk memperoleh persetujuan Kongres guna melanjutkan operasi militer atau membuktikan bahwa waktu tambahan dibutuhkan untuk penarikan pasukan Amerika Serikat secara teratur dari kawasan.

Dalam surat kepada Kongres, Trump mengklaim bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir dan menegaskan bahwa tidak ada lagi baku tembak antara Washington dan Teheran sejak 7 April 2026.

Ia juga mengklaim bahwa gencatan senjata yang dimulai setelah permusuhan pada 28 Februari kini telah diperpanjang tanpa batas waktu.

Berdasarkan War Powers Resolution, pasukan Amerika Serikat diwajibkan keluar dari konflik dalam waktu 60 hari setelah presiden memberi pemberitahuan kepada Kongres, kecuali para legislator secara resmi menyetujui kelanjutan aksi militer. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa lonjakan tajam ketidakpuasan publik terhadap Donald Trump mulai berdampak langsung pada para anggota partainya sendiri.

Situs berita analisis berbahasa Ibrani, Walla News, dalam laporannya menyebutkan bahwa popularitas Trump telah jatuh ke level terendah sepanjang sejarah, secara signifikan meningkatkan harapan Partai Demokrat untuk meraih kemenangan.

Laporan tersebut, mengutip hasil jajak pendapat yang dipublikasikan oleh The Washington Post, mencatat bahwa kegagalan pemerintahan Trump dalam menahan lonjakan biaya hidup—yang dipicu oleh perang melawan Iran—telah memberikan dampak berat terhadap presiden AS tersebut.

Tekanan Ekonomi dan Reaksi terhadap Kebijakan Iran

Media itu menulis bahwa kondisi ini berpotensi membuat Partai Republik membayar harga dalam pemilu mendatang yang dijadwalkan berlangsung dalam enam bulan ke depan.

Dalam laporan tersebut juga diungkapkan bahwa tingkat persetujuan terhadap Trump telah turun ke titik terendah absolut, dengan 66% warga Amerika menyatakan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kebijakan negara mereka terhadap Teheran.

Pada bagian lain laporan, ditegaskan bahwa popularitas Trump telah mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan hasil jajak pendapat memicu kekhawatiran serius di kalangan Partai Republik menjelang pemilu mendatang.

Menurut temuan yang sama, 66% responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan pemerintah mereka terkait Iran, sementara dukungan publik terhadap Trump dalam isu ekonomi telah merosot hingga di bawah 33%. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Donald Trump secara resmi memberi tahu Kongres bahwa permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir, sebuah langkah yang secara luas dipandang sebagai upaya untuk menghindari batas waktu 60 hari yang mensyaratkan persetujuan legislatif berdasarkan War Powers Resolution.

Dalam surat tertanggal 1 Mei yang ditujukan kepada Ketua DPR AS Mike Johnson, Trump menyatakan bahwa operasi tempur telah berhenti setelah gencatan senjata yang dimulai pada 7 April, yang sejak itu telah diperpanjang.

“Tidak ada pertukaran tembakan antara pasukan Amerika Serikat dan Iran sejak 7 April 2026. Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah dihentikan,” tulis Trump.

Gencatan Senjata Digunakan untuk Menghentikan Batas Waktu dari War Powers

Gedung Putih berpendapat bahwa penghentian permusuhan secara efektif menghentikan garis waktu War Powers, yang mewajibkan presiden untuk memperoleh persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari sejak memulai aksi militer atau menarik pasukan.

Konflik dimulai pada 28 Februari dalam operasi yang oleh Trump disebut “Operation Epic Fury”, yang menandai eskalasi militer besar-besaran AS–Israel terhadap Iran.

Menurut pemerintahan, gencatan senjata 7 April menghentikan hitungan hukum tersebut, sehingga cabang eksekutif dapat menghindari kewajiban persetujuan segera dari Kongres.

Menteri Perang AS Pete Hegseth memperkuat posisi ini dengan menyatakan kepada anggota parlemen bahwa gencatan senjata saat ini secara efektif menghentikan hitungan 60 hari.

Tekanan Militer Berlanjut Meski Gencatan Senjata

Meski menyatakan berakhirnya permusuhan aktif, Washington tetap mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di kawasan, termasuk pengerahan angkatan laut dan blokade yang menargetkan pelabuhan serta kapal Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa pembatasan maritim akan tetap berlangsung hingga kondisi kembali ke apa yang ia sebut sebagai “kebebasan navigasi sebelum 27 Februari” di Selat Hormuz—salah satu jalur energi paling vital di dunia.

Trump mengakui bahwa “ancaman yang ditimbulkan oleh Iran tetap signifikan,” seraya menambahkan bahwa pasukan AS akan terus melakukan reposisi untuk menghadapi Iran dan sekutunya serta melindungi kepentingan Amerika.

Tantangan Hukum dan Reaksi Politik Meningkat

Penafsiran pemerintah ini diperkirakan akan menghadapi tantangan serius di Kongres, terutama dari Partai Demokrat yang berulang kali menegaskan bahwa perang terhadap Iran sejak awal tidak memiliki otorisasi yang memadai.

Para pakar hukum juga mempertanyakan posisi Gedung Putih, dengan menyoroti bahwa kelanjutan blokade laut—yang secara luas dianggap sebagai tindakan perang dalam hukum internasional—melemahkan klaim bahwa permusuhan telah berakhir.

War Powers Resolution yang disahkan pada tahun 1973 mewajibkan presiden memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah keterlibatan militer dan membatasi operasi tanpa izin hingga 60 hari.

Namun, Trump kembali menegaskan keberatan lama dari cabang eksekutif terhadap konstitusionalitas undang-undang tersebut, dengan menyatakan bahwa banyak pihak menganggapnya tidak konstitusional.

Perpecahan di Kongres Berlanjut

Upaya anggota parlemen untuk membatasi kewenangan perang pemerintah berulang kali gagal, dengan pemungutan suara terbaru untuk membatasi aksi militer terhadap Iran tidak berhasil disahkan.

Sejumlah anggota Partai Republik menyerukan otorisasi formal jika permusuhan kembali terjadi, sementara yang lain tetap mendukung pendekatan presiden. Di sisi lain, anggota Partai Demokrat terus mendorong pengawasan yang lebih kuat dari Kongres.

Senator Todd Young menegaskan bahwa setiap konflik baru harus melibatkan persetujuan legislatif, menekankan peran konstitusional Kongres dalam keputusan perang.

Pemerintahan saat ini memberi sinyal tidak sedang mempersiapkan gelombang serangan baru, dan memilih untuk mempertahankan tekanan ekonomi dan militer—khususnya melalui pembatasan maritim—sebagai bagian dari strategi yang lebih luas terhadap Iran. (PW)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump menghadapi tekanan internal dan kecemasan yang semakin meningkat terkait masa depan perang dengan Iran, menurut sebuah laporan yang mengulas perilaku serta pengambilan keputusannya selama konflik tersebut.

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi di dalam Gedung Putih, laporan itu menunjukkan adanya kesenjangan yang makin lebar antara sikap publik Trump dan kekhawatiran pribadinya.

Sementara ia menampilkan nada agresif dan konfrontatif dalam pernyataan publik, ia dilaporkan mengungkapkan kegelisahan mendalam secara tertutup terkait potensi konsekuensi perang, khususnya korban jiwa dan dampak politik.

Retorika Publik vs. Kekhawatiran Pribadi

Menurut laporan tersebut, Trump berupaya mempertahankan citra publik yang tegas dengan mengeluarkan ancaman-ancaman keras dan terkadang provokatif untuk menekan Iran.

Namun, di balik layar, ia bergulat dengan kekhawatiran akan terulangnya kegagalan militer Amerika di masa lalu serta keterlibatan berkepanjangan.

Laporan itu mencatat bahwa pendekatan Trump mencakup upaya menampilkan dirinya sebagai sosok yang tidak dapat diprediksi guna memperoleh keunggulan dalam negosiasi—sebuah strategi yang bertujuan memaksa Iran ke meja perundingan sambil menghindari konfrontasi langsung berskala besar.

Ketidakpastian Strategis dan Kontradiksi Internal

Sumber-sumber menyebut bahwa pengambilan keputusan Trump ditandai oleh inkonsistensi, karena ia bergantian antara meningkatkan tekanan militer dan menempuh jalur diplomatik. Meski retorikanya keras, ia menahan diri untuk tidak mengerahkan pasukan darat karena kekhawatiran akan potensi korban besar.

Laporan tersebut juga menggambarkan gaya kepemimpinannya selama krisis sebagai sangat personal dan terkadang tidak terkoordinasi, dengan sejumlah posisi penting diambil tanpa keselarasan penuh dengan para penasihat keamanan nasional.

Tekanan yang Meningkat dan Arah Menuju Gencatan Senjata

Meskipun terdapat sejumlah capaian militer, hal itu tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan, sehingga meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan. Laporan tersebut menyoroti berbagai tantangan, termasuk menurunnya dukungan dari sekutu Barat, meningkatnya tekanan ekonomi, serta ketidakpuasan domestik yang kian meluas.

Laporan itu juga mencatat bahwa Trump melihat potensi kemenangan sebagai peluang untuk membentuk ulang tatanan global, namun menghadapi hambatan signifikan dalam praktiknya.

Pada akhirnya, laporan tersebut menyimpulkan bahwa tekanan-tekanan tersebut mendorong Trump untuk menerima suatu bentuk gencatan senjata, meskipun ketidakpastian masih menyelimuti arah dan hasil akhir dari perang tersebut. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Pentagon mengonfirmasi gejolak besar dalam struktur komando militer AS, setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth menuntut pengunduran diri segera Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Randy A. George.

Menurut laporan CBS News, permintaan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung oleh Hegseth. Perkembangan ini juga dikonfirmasi oleh Associated Press, yang mengutip pejabat senior Pentagon yang menyatakan bahwa George diminta untuk pensiun lebih awal.

George, yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS ke-41 sejak Agustus 2023, secara efektif didorong keluar dalam apa yang disebut sebagai “perubahan kepemimpinan,” menandakan restrukturisasi paksa, bukan transisi rutin.

Dalam pernyataan resminya, Pentagon berupaya membingkai langkah ini sebagai pergantian alami, dengan menyatakan bahwa “sudah saatnya terjadi perubahan dalam kepemimpinan Angkatan Darat.”

Seorang sumber militer AS juga mengindikasikan bahwa Menteri Pertahanan tengah mencari pengganti yang mampu sepenuhnya menjalankan “visi Donald Trump dan timnya untuk Angkatan Darat AS.”

Pembersihan Berbasis Agenda Trump Meluas di Komando Militer AS

Pencopotan Jenderal George merupakan bagian dari pembersihan yang lebih luas dan terus meluas dalam tubuh militer AS, yang bertujuan menempatkan figur-figur yang sepenuhnya selaras dengan agenda perang Presiden Donald Trump.

Sumber yang dikutip CBS News menyebut bahwa Menteri Pertahanan mencari kepemimpinan yang mampu mengeksekusi “visi Trump” bagi militer AS—menunjukkan meningkatnya politisasi struktur komando di tengah perang yang sedang berlangsung.

Pejabat Senior Diberhentikan dalam Gelombang Pembersihan Pentagon

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat tinggi telah diberhentikan atau disingkirkan di berbagai sektor, termasuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, intelijen, komando siber, hingga perwakilan NATO.

Perombakan ini telah menyingkirkan sedikitnya 12 pejabat senior, mencerminkan meluasnya pembersihan internal dalam aparat militer AS.

Di antara yang dicopot:

• Jenderal Randy George — Kepala Staf Angkatan Darat

• Laksamana Madya Fred Cucher — Direktur Kepala Staf Gabungan

• Jenderal CQ Brown — mantan Ketua Kepala Staf Gabungan

• Jeffrey Cruz — Direktur Badan Intelijen Pertahanan

• Jenderal Timothy Haugh — Direktur NSA & Komando Siber

• Wendy Noble — Deputi pimpinan Komando Siber

• Michael Collins — pejabat senior pertahanan

• (Deputi Michael Collins — tidak diungkap ke publik)

• Laksamana Madya Shoshana Chatfield — perwakilan militer AS untuk NATO

• Laksamana Lisa Franchetti — pimpinan Angkatan Laut AS

• Laksamana Linda Fagan — Komandan Coast Guard

• Jenderal James Slife — Wakil Kepala Staf Angkatan Udara

• Jenderal Joseph P. Barger III — Jaksa Agung Angkatan Darat

• Jenderal Charles Plummer — Jaksa Agung Angkatan Udara

• Jenderal Jennifer Short — penasihat senior pertahanan

Krisis Internal Cerminkan Kegagalan Agresi AS terhadap Iran

Skala pemecatan yang belum pernah terjadi ini terjadi di tengah kegagalan Washington meraih hasil menentukan dalam perang melawan Iran, meskipun telah berminggu-minggu melakukan eskalasi dan tekanan militer berkelanjutan.

Alih-alih memperoleh keuntungan strategis, Amerika Serikat kini menghadapi tekanan internal yang meningkat, ketidakpuasan dalam jajaran komando, serta semakin terbukanya keterbatasan militernya.

Pembersihan ini mencerminkan krisis yang lebih dalam: kepemimpinan yang kesulitan mempertahankan kendali, sambil memaksakan agenda perang yang gagal menghasilkan hasil di medan tempur.

(FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump menghadapi tingkat frustrasi yang semakin meningkat terkait perang yang sedang berlangsung melawan Iran, seiring konflik memasuki bulan kedua tanpa strategi keluar yang jelas, menurut laporan Bloomberg.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa Trump secara pribadi telah menyampaikan kemarahannya terhadap sekutu-sekutu AS, khususnya anggota NATO, karena dinilai gagal memberikan dukungan yang cukup untuk mengakhiri perang secara menentukan.

Seiring memburuknya situasi, para pejabat di lingkaran pemerintah kini memandang perang tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.”

Isyarat Keluar Cepat dari Perang

Pernyataan publik terbaru Trump semakin mengarah pada penarikan tergesa-gesa dari konflik. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri operasi militernya tanpa memandang apakah kesepakatan dengan Teheran tercapai atau tidak:

“Iran tidak harus membuat kesepakatan… Apakah ada kesepakatan atau tidak, itu tidak penting.”

Ia juga mengklaim bahwa pasukan AS akan ditarik dalam hitungan minggu:

“Kami akan mengakhiri operasi ini bahkan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.”

Pernyataan ini menandai perubahan signifikan dari tuntutan sebelumnya, yang mengaitkan berakhirnya perang dengan konsesi dari pihak Iran.

Kontradiksi dan Retorika yang Meningkat

Meski mengisyaratkan keluar dari perang, Trump secara bersamaan mengklaim bahwa Washington telah mencapai seluruh tujuannya, bahkan menyebut Iran telah “dikembalikan ke Zaman Batu” dan sistem pemerintahannya telah berubah—klaim yang secara luas dianggap tidak sesuai dengan realitas.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan perkembangan di lapangan, di mana Iran terus menunjukkan ketahanan, kemampuan penangkalan, serta kehadiran strategis yang berkelanjutan di kawasan.

Perang Lepas dari Kendali Washington

Di balik retorika tersebut, berbagai laporan menunjukkan bahwa perang ini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali Washington. Konflik telah memasuki bulan kedua tanpa strategi keluar yang jelas, memaksa Gedung Putih mempertimbangkan penghentian operasi tanpa mencapai tujuan yang telah dicanangkan.

Trump sendiri mengungkapkan frustrasinya terhadap sekutu-sekutu AS, dengan menuduh mereka tidak berkontribusi secara berarti dalam upaya perang.

“Kalian harus mulai belajar bertempur sendiri, Amerika Serikat tidak akan ada lagi untuk membantu kalian,” ujarnya kepada negara-negara sekutu di tengah krisis yang berlangsung.

Sekutu Menjauh dari Washington

Berbeda dengan perang-perang sebelumnya yang dipimpin AS, sejumlah sekutu utama Barat menunjukkan keengganan untuk terlibat dalam konfrontasi dengan Iran. Anggota NATO dan negara-negara Eropa memilih untuk tidak terlibat secara langsung, memperlihatkan retakan dalam blok Barat.

Upaya untuk membangun kerja sama internasional terkait Selat Hormuz—jalur vital energi global—juga menghadapi hambatan, dengan Washington semakin mendorong tanggung jawab tersebut kepada negara lain.

Dampak Ekonomi Memaksa Perubahan Strategi

Konsekuensi ekonomi dari perang kini semakin membebani Washington. Harga minyak global melonjak, pasar keuangan menunjukkan volatilitas, dan tekanan politik domestik semakin meningkat.

Laporan menunjukkan bahwa Gedung Putih semakin khawatir terhadap dampak politik dari perang yang berkepanjangan, terutama menjelang pemilu, seiring gangguan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat Amerika.

Kegagalan Mencapai Tujuan Strategis

Meski telah mengerahkan kekuatan militer dalam skala besar di Asia Barat, termasuk pesawat tempur dan kelompok tempur kapal induk, Amerika Serikat gagal memaksa Iran untuk meninggalkan program misilnya maupun dukungannya terhadap gerakan perlawanan di kawasan.

Kegagalan ini menegaskan keterbatasan strategi tekanan Washington, sementara Iran tetap mempertahankan posisinya tanpa memberikan konsesi.

Krisis Hormuz Ungkap Keterbatasan AS, Iran Tetap Teguh

Perubahan sikap Washington terhadap Selat Hormuz semakin menunjukkan posisi yang melemah. Yang sebelumnya dianggap sebagai tujuan utama kini tidak lagi dipandang sebagai syarat penting untuk mengakhiri perang.

Isyarat ini mencerminkan penyesuaian yang lebih luas, di mana AS tampak tidak mampu memaksakan syarat strategisnya baik di medan perang maupun dalam negosiasi.

Seiring Washington bergerak menuju penghentian kampanye militernya, hasil yang muncul justru berlawanan dengan ekspektasi awal. Alih-alih melemahkan Iran, perang ini justru menyoroti ketahanannya dan memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam dinamika regional dan global.

Pernyataan Trump sendiri—yang menyatakan perang akan diakhiri tanpa syarat—menunjukkan kenyataan yang semakin sulit disangkal: Amerika Serikat sedang mencari jalan keluar dari konflik yang tidak lagi dapat dikendalikannya. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden AS Donald Trump menghadapi risiko politik yang semakin besar setelah data jajak pendapat terbaru menunjukkan penolakan luas di kalangan masyarakat Amerika terhadap rencana invasi darat ke Iran, memunculkan pertanyaan serius mengenai masa depan kepemimpinannya.

Survei terbaru dari Associated Press–NORC Center menunjukkan adanya kesenjangan tajam antara dukungan terhadap serangan terbatas dan penolakan terhadap eskalasi militer lebih lanjut.

Sebanyak 63% pemilih Partai Republik mendukung serangan udara terhadap Iran, namun hanya sekitar 20% yang mendukung pengerahan pasukan darat AS.

Di tingkat populasi secara keseluruhan, penolakan bahkan lebih kuat. Mayoritas warga Amerika menolak pengiriman pasukan ke Iran, mencerminkan meningkatnya kejenuhan terhadap perang luar negeri serta skeptisisme terhadap kebijakan militer Washington yang terus meningkat.

Perang Tanpa Dukungan: Warga AS Tolak Konflik Darat Baru

Tren jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa masyarakat Amerika tidak bersedia mendukung perang darat berkepanjangan di Iran—terutama yang berpotensi mengulang kegagalan mahal seperti di Irak dan Afghanistan.

Sejumlah survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilih meyakini perang ini dapat berkembang menjadi konflik jangka panjang dengan konsekuensi ekonomi dan kemanusiaan yang berat. Kekhawatiran terhadap kenaikan harga bahan bakar dan inflasi—yang sudah dikaitkan dengan perang yang berlangsung—semakin melemahkan dukungan publik.

Bahkan di kalangan Partai Republik, yang selama ini menjadi basis utama Trump, mulai muncul retakan. Kelompok konservatif muda dan sebagian pendukung gerakan “America First” mulai mempertanyakan logika keterlibatan dalam perang luar negeri lainnya.

Tekanan Ekonomi dan Kegagalan Strategis

Biaya politik perang semakin diperparah oleh dampak ekonominya. Kenaikan harga energi dan ketidakstabilan pasar telah menambah tekanan terhadap rumah tangga Amerika, memperkuat persepsi bahwa strategi perang Washington tidak selaras dengan kondisi domestik.

Jajak pendapat juga menunjukkan penurunan tajam tingkat persetujuan terhadap Trump di tengah konflik ini, dengan mayoritas pemilih menyatakan ketidakpuasan terhadap perang itu sendiri maupun cara penanganan Trump terhadap Iran.

Di sisi lain, para analis memperingatkan bahwa beban finansial perang dapat mencapai ratusan miliar dolar dalam jangka pendek—dan berpotensi menembus triliunan dolar jika konflik terus berlarut.

Taruhan Politik: Perang vs Pemilih

Data menunjukkan bahwa keterikatan Trump yang berkelanjutan dengan tujuan militer Israel—khususnya kemungkinan pengerahan pasukan darat—berpotensi menjauhkan sebagian besar pemilih Amerika.

Meski dukungan terhadap serangan terbatas masih ada, antusiasme menurun drastis ketika menyangkut pengiriman pasukan darat, memperlihatkan kesenjangan mendasar antara ambisi perang Washington dan sikap publik.

Bahkan sebagian pendukung Trump mulai menyuarakan ketidakpuasan, menilai bahwa fokus pada perang luar negeri telah mengabaikan prioritas dalam negeri dan menguras sumber daya nasional.

Krisis Politik yang Mengancam

Seiring perang memasuki fase krusial, implikasi terhadap masa depan politik Trump semakin jelas.

Masyarakat Amerika menunjukkan penolakan tegas terhadap eskalasi, terutama terhadap invasi darat ke Iran—mengubah apa yang semula dipresentasikan sebagai unjuk kekuatan menjadi beban politik yang kian berat.

Dengan tekanan ekonomi yang meningkat, penurunan tingkat persetujuan, dan skeptisisme publik yang semakin dalam, perang ini berpotensi menjadi bukan sekadar konflik militer—melainkan krisis penentu bagi masa depan politik Trump. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Republik Islam Iran telah memberikan respons yang terukur namun tegas terhadap “ultimatum 48 jam” terbaru dari Presiden AS Donald Trump, mengungkap apa yang oleh para analis disebut sebagai runtuhnya strategi deterensi Washington serta pola mundur berulang dalam menghadapi langkah balasan Iran.

Setelah serangkaian posisi yang saling bertentangan—mulai dari janji membuka kembali Selat Hormuz, mengusulkan pengawalan laut, hingga meminta keterlibatan NATO—Trump kini mengancam akan melakukan serangan langsung terhadap infrastruktur energi Iran jika Teheran tidak mematuhi dalam waktu 48 jam.

Eskalasi ini mengikuti pola kebijakan reaktif yang semakin gagal mengubah keseimbangan strategis di lapangan.

Runtuhnya “Madman Theory”

Selama berbulan-bulan, Trump berupaya memproyeksikan ketidakpastian melalui apa yang disebut sebagai “Madman Theory,” dengan tujuan mengintimidasi lawan melalui sinyal kesiapan untuk eskalasi yang tak terkendali.

Namun, dalam sebuah perubahan yang menentukan, Iran secara pre-emptif menyatakan akan mengambil peran tersebut—membalik doktrin itu terhadap Washington sendiri.

Perkembangan terbaru di medan konflik menunjukkan bahwa Iran berhasil mengoperasionalkan pendekatan ini, dengan menunjukkan eskalasi yang terukur sementara Amerika Serikat berulang kali mundur setelah menerima pukulan strategis.

Pembalasan South Pars

Menyusul serangan terhadap fase-fase ladang gas South Pars—yang dilaporkan dilakukan dengan sepengetahuan dan dukungan Amerika Serikat—Iran meluncurkan operasi pembalasan luas yang menargetkan aset energi dan gas yang terkait dengan Amerika di seluruh kawasan.

Serangan tersebut menimbulkan kerusakan signifikan, mengirimkan pesan jelas bahwa setiap serangan terhadap infrastruktur vital Iran akan memicu respons yang proporsional—bahkan diperluas.

Pasca operasi tersebut, Trump mengambil jarak dari aksi itu, mengklaim bahwa serangan dilakukan oleh Israel tanpa sepengetahuannya. Ia kemudian menyerukan penghentian serangan lebih lanjut terhadap sektor energi Iran serta mendesak Teheran untuk tidak menargetkan fasilitas energi di kawasan—sebuah sikap yang secara luas ditafsirkan sebagai tanda kemunduran strategis.

Serangan Presisi ke Dimona

Setelah agresi baru di sekitar fasilitas nuklir Natanz, Teheran mengaktifkan opsi yang sebelumnya ditahan. Dalam operasi presisi tinggi, rudal Iran menghantam Arad dan Dimona—lokasi infrastruktur nuklir sensitif milik rezim Zionis.

Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan dan korban besar, dengan estimasi mencapai sekitar 200 korban dari pihak Zionis. Meskipun langkah pertahanan telah diperkuat, sistem pertahanan udara Israel gagal secara efektif mencegat rudal yang masuk, yang semakin menegaskan perkembangan kemampuan sistem rudal Iran.

Eskalasi terhadap Infrastruktur Energi

Setelah serangan Israel terhadap depot minyak di Teheran, Iran memperluas pembalasannya dengan menargetkan infrastruktur energi di wilayah pendudukan serta aset yang terkait dengan Amerika Serikat di kawasan.

Sekali lagi, Washington menunjukkan sinyal de-eskalasi. Trump mengumumkan bahwa Israel tidak akan melanjutkan serangan semacam itu, memperkuat persepsi bahwa ancaman eskalasi Amerika tidak berkelanjutan ketika dihadapkan pada respons tegas Iran.

Realitas Strategis: Deterensi Berbalik

Ancaman terbaru Trump untuk menargetkan infrastruktur energi Iran kini berisiko memicu respons yang jauh lebih luas dan menghancurkan.

Sumber-sumber Iran menyatakan bahwa seluruh pembangkit listrik utama dan simpul energi di wilayah pendudukan telah dipetakan dan dimasukkan ke dalam bank target komprehensif.

Lebih jauh, infrastruktur energi milik aktor regional yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat juga secara eksplisit ditetapkan sebagai target sah, mencerminkan kesiapan Iran untuk memperluas medan konfrontasi jika diprovokasi.

Pergeseran Keseimbangan Kekuatan

Perkembangan yang berlangsung menunjukkan adanya perubahan tegas dalam persamaan strategis di Asia Barat. Doktrin pembalasan terukur Iran—dipadukan dengan kesiapan untuk meningkatkan eskalasi—telah secara efektif menetralkan taktik perang psikologis Washington.

Ketika “madman theory” berbalik melawan arsiteknya sendiri, Amerika Serikat kini menghadapi lanskap regional yang semakin membatasi ruang geraknya—di mana ancaman tidak lagi menjamin kepatuhan, melainkan justru memicu respons yang proporsional, bahkan lebih unggul. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Dalam beberapa hari terakhir, lanskap politik Amerika Serikat diguncang oleh kontradiksi yang semakin tajam, perpecahan internal, serta ketidakpastian yang meningkat terkait kampanye militer Washington terhadap Iran.

Seiring munculnya pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan dari Presiden Donald Trump dan mulai retaknya barisan pejabat senior, para analis memperingatkan bahwa pemerintahan ini semakin terjebak dalam kebuntuan strategis dan politik—tidak mampu meraih kemenangan, namun juga tidak mampu mengakhiri perang.

Pejabat Senior AS Mengundurkan Diri, Tolak Alasan Perang

Dalam beberapa hari terakhir, Donald Trump berulang kali menyampaikan pandangan yang saling bertentangan mengenai tujuan, skala, dan durasi tindakan militer terhadap Iran.

Menurut CGTN, Joe Kent, Direktur Pusat Nasional Penanggulangan Terorisme AS, mengumumkan pengunduran dirinya pada 17 Maret. Dalam surat terbuka kepada Presiden Trump, ia menyatakan bahwa Iran tidak menimbulkan “ancaman yang segera” bagi Amerika Serikat, bahwa perang tersebut dimulai di bawah “tekanan” Israel, dan bahwa ia tidak dapat “secara hati nurani mendukung perang ini.”

Ini menjadi pejabat senior pertama yang ditunjuk Trump yang mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan terhadap aksi militer terhadap Iran, sekaligus mengungkap perpecahan internal dalam pemerintahannya terkait proses pengambilan keputusan perang.

Pernyataan yang Bertentangan, Ungkap Kebingungan Strategis

Pernyataan Trump baru-baru ini mengenai arah perang menunjukkan perubahan yang terus berayun antara klaim “kemenangan” dan “kegagalan,” serta antara seruan “gencatan senjata” dan kelanjutan konflik.

Di satu sisi, ia mengklaim bahwa Iran telah “pada dasarnya dikalahkan,” namun di sisi lain ia tidak mampu secara resmi menyatakan kemenangan. Sambil berbicara tentang berakhirnya konflik secara cepat, ia juga secara bersamaan mengisyaratkan bahwa konflik ini mungkin tidak akan segera berakhir.

Para analis menilai bahwa kontradiksi ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan kebingungan strategis yang lebih dalam.

Menyeimbangkan Elit Perang, Pasar, dan Basis MAGA

Kelly Ramey, peneliti di Center for International and Security Studies, Universitas Maryland, menjelaskan bahwa pernyataan Trump yang saling bertentangan tersebut ditujukan kepada audiens yang berbeda.

• Kepada kelompok “hawk” pendukung perang, ia memberi sinyal bahwa operasi militer tidak akan dihentikan dalam waktu dekat.

• Kepada kalangan politik dan bisnis yang khawatir terhadap kondisi ekonomi dan pemilu paruh waktu, ia menekankan bahwa konflik tidak akan berlangsung lama dan Selat Hormuz akan segera dibuka kembali.

• Sementara kepada basis MAGA, ia mengklaim bahwa Amerika Serikat telah “menang.”

Ketiga kelompok ini merupakan kekuatan utama yang memengaruhi pengambilan keputusan di Gedung Putih, masing-masing menuntut pendekatan yang berbeda terhadap skala dan durasi perang.

“Kebuntuan Tiga Arah” dan Risiko Politik yang Meningkat

Para analis menyatakan bahwa Trump sedang berupaya untuk memuaskan ketiga kelompok tersebut secara bersamaan—sebuah upaya yang menempatkannya dalam situasi menyerupai “Kebuntuan tiga arah” dalam kebijakan ekonomi.

Reuters, mengutip seorang pejabat Gedung Putih, melaporkan bahwa Trump berusaha meyakinkan para pendukung perang bahwa aksi militer sedang berlangsung, sekaligus memberi sinyal bahwa perang dapat segera berakhir, serta meyakinkan basisnya bahwa situasi tetap berada dalam kendali.

Namun, para analis menegaskan bahwa mustahil memenuhi seluruh ekspektasi tersebut secara bersamaan, yang pada akhirnya membuat Trump terjebak dalam dilema strategis.

Mereka juga mencatat bahwa dukungan saat ini terhadap perang di kalangan pemilih MAGA sebagian besar didorong oleh loyalitas kepada Trump dan harapan akan “kemenangan cepat.” Jika konflik berlarut dan biaya ekonomi meningkat, sentimen anti-perang di dalam basis ini dapat tumbuh dengan cepat.

Darrell West, peneliti senior di Brookings Institution, menyatakan bahwa Trump telah melanggar janji-janji kampanyenya kepada gerakan MAGA, gagal memberikan justifikasi yang koheren terhadap perang, dan menciptakan masalah politik serius bagi dirinya sendiri.

Menurut West, semakin lama perang berlangsung, semakin sulit posisi Trump. (FG)