Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Harian Israel Haaretz mengungkap sebuah pemandangan dramatis dan mengusik di bawah judul “Pelarian dari Tel Aviv”, yang mendokumentasikan gelombang pelarian para pemukim dari kota pendudukan tersebut seiring intensifikasi serangan Iran.

Laporan itu menghadirkan gambaran yang nyaris identik dengan eksodus massal pemukim yang terjadi selama perang 12 hari pada musim panas 2025, ketika rasa takut menghancurkan citra stabilitas di jantung entitas Zionis.

Menurut laporan tersebut, lonjakan pemukim bergerak menuju perlintasan Taba, sementara tiket menuju Sinai dengan cepat ludes terjual. Pergerakan ini bukan reaksi sesaat, melainkan indikator berulang dari guncangan sosial dan keamanan yang mendalam—sebuah kondisi yang memaksa entitas pendudukan berhadapan dengan cerminan dirinya sendiri.

Benteng yang selama ini disebut sebagai Tel Aviv kembali tersingkap sebagai gelembung rapuh, yang mudah pecah ketika konfrontasi nyata mencapai inti proyek pemukiman.

Seiring berlanjutnya agresi Amerika Serikat–Zionis terhadap Iran, adegan-adegan dari perang 12 hari kembali muncul di jantung “ibu kota” pendudukan. Jalan-jalan yang dulu dipromosikan sebagai “kota yang tak pernah tidur” kini terjerembab dalam kesunyian mencekam, hanya dipecahkan oleh sirene serangan udara dan kepanikan para pemukim yang bergegas menuju tempat perlindungan—sebuah kepanikan yang sebelumnya asing bagi front domestik Zionis.

Dari 2025 hingga Hari Ini: Pola Keruntuhan yang Berulang

Kepanikan saat ini menemukan penjelasan terdalamnya pada keruntuhan yang terjadi pada Juni 2025. Kala itu, entitas pendudukan memasuki lorong gelap ketika agresi terhadap Republik Islam Iran menjadi titik balik bersejarah, menghantam inti kesadaran kolektif Zionis.

Tel Aviv tidak lagi sekadar menjadi sasaran rudal presisi—kota itu berubah menjadi penjara tertutup setelah penutupan wilayah udara dan keputusan pendudukan yang membatasi keberangkatan pemukim demi mencegah runtuhnya moral secara total.

Sejak saat itu, kontur “pelarian besar” mulai terbentuk. Pelabuhan dan perbatasan darat menjelma menjadi arena operasi penyelundupan, di mana para pemukim membayar puluhan ribu dolar untuk satu kursi di kapal pesiar reyot menuju Siprus, atau untuk koordinasi rahasia menyeberang ke Sinai dan Yordania.

Laporan-laporan Zionis pascaperang 12 hari mencatat munculnya pasar gelap penuh demi bertahan hidup. Pelabuhan Herzliya dan Ashdod menjadi titik keberangkatan laut ilegal menuju Siprus dan Yunani. Ketika langit tertutup, laut menjadi satu-satunya jalan keluar. Kursi di “kapal pesiar mewah” mencapai harga antara 10.000 hingga 15.000 dolar, dan dalam kasus ekstrem melonjak hingga 30.000 dolar demi memastikan satu keluarga dapat melarikan diri ke perairan internasional.

Daya Cegah Iran dan Habisnya Waktu Zionis

Adegan-adegan ini—ketika citra kapal pesiar mewah berpadu dengan ketakutan eksistensial—menghidupkan kembali ingatan akan pelarian para pengungsi dalam sejarah. Namun kali ini, “pengungsi” itu adalah pemukim yang sebelumnya membanggakan kekuatan militer dan keunggulan teknologi, kini membeli ilusi keselamatan dengan uang tunai, jauh dari Tel Aviv yang terbakar.

Hari ini, histeria yang sama telah menjalar ke perlintasan darat dengan Mesir dan Yordania, mencerminkan kembali musim panas 2025.

Haaretz mengutip keluarga-keluarga pemukim yang secara terbuka mengakui lebih memilih “risiko Sinai” dibanding apa yang kini mereka sebut sebagai “keamanan palsu Tel Aviv.”

Bagi banyak orang, Sinai kembali ditemukan sebagai jalur pelarian ketika pilihan menyempit dan Bandara Ben Gurion berubah menjadi ruang sunyi di bawah ancaman rudal.

Keterkaitan yang jelas antara respons tegas Iran hari ini dan peristiwa perang 12 hari menyingkap lintasan penurunan yang mencengkeram entitas pendudukan. Pemukim yang hari ini mengabaikan peringatan aparat keamanan pendudukan untuk menyeberang ke Sinai adalah arketipe yang sama dengan mereka yang menguras tabungan hidup pada Juni 2025 demi melarikan diri lewat laut.

Kesimpulannya tak terbantahkan. “Pelarian dari Tel Aviv” menandai runtuhnya kesepakatan Zionis yang dibangun di atas janji keamanan dan kemakmuran. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa keterikatan pada tanah hanya bertahan selama perlindungan dijamin.

Ketika perlindungan itu lenyap, apa yang disebut sebagai elit bergerak paling cepat untuk berkemas dan pergi—mengubah kekayaan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun menjadi tiket pelarian dan sekoci penyelamat. Pencapaian terbesar yang tersisa bagi mereka, di saat krisis nyata, bukanlah membela entitas itu—melainkan berhasil melarikan diri darinya. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Rezim Israel tidak memiliki strategi keamanan yang koheren dan berkelanjutan di Gaza, Suriah, dan Lebanon, serta berpotensi segera berada di luar irama dengan pendekatan Amerika Serikat yang lebih terpadu di kawasan tersebut, menurut sebuah analisis yang diterbitkan oleh Haaretz.

Menulis untuk harian Israel itu, pengamat senior urusan Asia Barat, Zvi Bar’el, mengkaji apa yang ia sebut sebagai garis besar postur keamanan regional Tel Aviv di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—yang tengah terbentuk namun sarat dengan ketidakkonsistenan mendasar.

Janji Kabur di Gaza, Tanpa Mekanisme Jelas

Bar’el menyoroti pernyataan terbaru Netanyahu dalam sebuah upacara kelulusan perwira Israel, di mana perdana menteri tersebut mengklaim bahwa Hamas akan segera dipaksa melucuti senjata dan bahwa Gaza tidak lagi akan menjadi ancaman bagi ‘Israel’.

Netanyahu juga menegaskan bahwa pembentukan zona penyangga atau zona demiliterisasi di sepanjang sejumlah perbatasan merupakan “kebutuhan keamanan yang mutlak,” yang mengisyaratkan bahwa pasukan Israel berniat mempertahankan kehadiran militer di sebagian perimeter Gaza, Lebanon selatan, dan Suriah selatan.

Namun demikian, Bar’el mempertanyakan bagaimana deklarasi semacam itu dapat diterjemahkan ke dalam kenyataan di lapangan.

Ia mempertanyakan bagaimana dan kapan pelucutan senjata Hamas akan dilaksanakan, serta bagaimana tujuan tersebut selaras dengan rencana yang diajukan Presiden AS Donald Trump untuk membangun kembali Gaza dan mengerahkan pasukan kepolisian Palestina di wilayah yang terkepung tersebut.

Zona Penyangga Bertabrakan dengan Kebijakan AS di Suriah dan Lebanon

Penulis Haaretz tersebut menyoroti kontradiksi yang kian menguat antara postur militer sepihak ‘Israel’ dan agenda regional Washington yang terus berkembang.

Bar’el mempertanyakan bagaimana Tel Aviv akan merekonsiliasi pendudukan berkelanjutan atas zona penyangga di wilayah Suriah dan Lebanon dengan upaya AS untuk menstabilkan kedua negara tersebut, termasuk:

• Mendukung pemerintah Suriah di bawah Ahmed Al-Sharaa dalam memperluas kedaulatan negara

• Mendorong pelucutan senjata Hizbullah

• Mencegah eskalasi regional lebih lanjut

Menurut Bar’el, kontradiksi-kontradiksi ini menyingkap ketiadaan peta jalan strategis Israel di luar kontrol militer jangka pendek.

Runtuhnya Strategi Suriah Berbasis Minoritas ala ‘Israel’

Bar’el juga memperingatkan bahwa kehadiran militer dan politik Turki yang mengakar di Suriah menciptakan persaingan langsung dengan ‘Israel’ dalam perebutan pengaruh.

Ia mencatat bahwa Ankara tidak memiliki niat untuk menarik diri dari wilayah Suriah, sementara presiden Suriah saat ini menikmati dukungan Amerika Serikat—sebuah dinamika yang kian meminggirkan Tel Aviv dalam perhitungan pascaperang di Suriah.

Artikel tersebut juga menyoroti kesepakatan terbaru antara pasukan Kurdi di Suriah utara dan Damaskus, yang mengatur integrasi bertahap mereka ke dalam angkatan bersenjata Suriah dan institusi negara.

Bar’el berpendapat bahwa perkembangan ini merongrong pendekatan lama Israel yang bertumpu pada pembinaan entitas-entitas minoritas sebagai zona penyangga proksi pasca runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024.

Seiring Suriah bergerak menuju sentralisasi kembali di bawah pengaturan yang didukung AS, strategi fragmentasi Tel Aviv tampak semakin usang.

Tekanan untuk Mundur dari Wilayah Suriah yang Diduduki

Bar’el memperingatkan bahwa dukungan Amerika terhadap negara Suriah yang bersatu dapat menekan ‘Israel’ untuk menarik diri dari wilayah-wilayah yang direbut setelah Desember 2024 dan kembali ke garis pemisah tahun 1974—meskipun dengan kemungkinan modifikasi tertentu.

Ia mencatat bahwa pembicaraan keamanan antara Suriah dan ‘Israel’ masih membeku, sehingga Tel Aviv tidak memiliki daya tawar diplomatik untuk melegitimasi kehadiran militernya yang berkelanjutan.

Obsesi Iran Menciptakan Kekosongan Strategis

Sementara Tel Aviv tetap terfokus pada kemungkinan perang dengan Iran, Bar’el memperingatkan bahwa fokus tersebut hanya menunda—bukan menyelesaikan—masalah yang belum tuntas di front Suriah dan Lebanon.

“Dalam peristiwa terjadinya perang dan berakhirnya perang tersebut, arena Suriah dan Lebanon akan tetap ada,” tulis Bar’el, seraya menekankan bahwa ‘Israel’ tidak memiliki peta jalan realistis untuk menghadapi tantangan keamanan jangka panjang.

Ia menyimpulkan bahwa tanpa strategi yang koheren, Tel Aviv akan terus menghadapi ketidakstabilan di sepanjang perbatasannya—terutama kondisi yang menghalangi warga Israel yang mengungsi untuk kembali ke permukiman pendudukan—sementara Washington dan kekuatan regional membentuk arah kawasan tanpa keterlibatan Israel. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menyatakan bahwa banyak pemerintah Barat gagal membantu menghentikan Israel dari melanjutkan pelanggarannya terhadap rakyat Palestina.

Dalam pernyataan kepada media pada hari Senin, Albanese menyerukan penghentian segera suplai senjata kepada Israel, dengan memperingatkan bahwa tanpa langkah tersebut, Israel akan terus melanjutkan pelanggaran terhadap rakyat Palestina.

Ia menegaskan perlunya menghentikan kekerasan Israel terhadap warga Palestina, seraya mencatat bahwa Israel telah menikmati impunitas selama puluhan tahun, sebagaimana dikutip oleh Al-Mamlaka TV.

Tuduhan Antisemitisme Digunakan sebagai Tameng Politik

Albanese mengatakan bahwa tuduhan antisemitisme digunakan sebagai bentuk penyesatan besar, khususnya di Eropa, dengan mengeksploitasi kekhawatiran sah terkait kebencian terhadap orang Yahudi. Ia menegaskan bahwa tidak ada perkara terhadap Israel sebagai identitas, melainkan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara Israel.

Ia menyatakan bahwa rakyat Palestina tengah mengalami masa-masa paling sulit dalam sejarah mereka, dan menyebut sangat memprihatinkan bahwa pernyataan kecaman terus diulang tanpa tindakan nyata. Ia kembali menegaskan bahwa kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina harus dihentikan.

Albanese menjelaskan bahwa pembersihan etnis berarti menjadikan tanah Palestina kosong dari penduduk Palestina, dan menilai hal tersebut sebagai tujuan jangka panjang bagi pihak-pihak yang ingin membatasi Palestina hanya untuk orang Yahudi.

Ia menambahkan bahwa, menurut pernyataan sejumlah menteri Israel, pemerintah Israel menawarkan dua pilihan kepada rakyat Palestina: meninggalkan Palestina, atau tetap tinggal di bawah penindasan—sebuah realitas yang ditolak oleh rakyat Palestina.

Pelapor khusus PBB tersebut juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa negara-negara anggota PBB dapat terus bersikap tunduk terhadap apa yang ia sebut sebagai perundungan oleh Israel dan Amerika Serikat, seraya menekankan bahwa negara-negara harus mengembangkan alternatif untuk melindungi multilateralisme dan menghentikan apa yang ia gambarkan sebagai pendekatan kolonial terhadap rakyat Palestina.

Ia menutup pernyataannya dengan mengungkapkan penyesalan atas berulangnya siklus kecaman verbal, serta menegaskan urgensi untuk menghentikan penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Delapan tahanan Palestina dari Jalur Gaza dirawat pada Senin di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa setelah dibebaskan dari fasilitas penahanan Israel dalam kondisi kesehatan kritis, menurut sumber medis dan lapangan.

Para tahanan dipindahkan ke rumah sakit di Deir al-Balah setelah dibebaskan dari kamp penahanan Sde Teiman, dengan proses transportasi dikoordinasikan oleh Komite Internasional Palang Merah.

Staf medis mengatakan para pria tersebut segera dirawat untuk menjalani pemeriksaan setelah menunjukkan tanda-tanda kelelahan ekstrem, kekurangan gizi parah, serta kekerasan fisik dan psikologis.

Kesaksian Tahanan yang Dibebaskan Menggambarkan Penyiksaan Sistematis

Pihak rumah sakit mengidentifikasi para tahanan yang dibebaskan sebagai warga Tel al-Zaatar, Sheikh Zayed, Khan Younis, dan Beit Lahia, dengan rentang usia antara 31 hingga 49 tahun. Sejumlah di antaranya mengalami penurunan berat badan yang signifikan dan menunjukkan luka-luka yang konsisten dengan kekerasan berkepanjangan.

Dokter menyatakan kondisi para tahanan mencerminkan paparan jangka panjang terhadap lingkungan penahanan yang keras serta ketiadaan perawatan medis yang memadai.

Mantan tahanan dan para penyintas menggambarkan kondisi penahanan di Sde Teiman sebagai pelanggaran terhadap seluruh standar kemanusiaan. Kesaksian menyebut adanya kekerasan fisik sistematis, termasuk pemukulan berat, penggunaan anjing penyerang, kekerasan seksual, serta serangan yang menargetkan bagian tubuh sensitif.

Para tahanan mengatakan mereka dipaksa duduk dalam posisi menyiksa hingga 17 jam per hari, dilarang tidur, berbicara, atau mengangkat kepala, serta dikenai belenggu terus-menerus yang membatasi gerak.

Kelaparan, Penyakit, dan Kelalaian Medis

Para tahanan yang dibebaskan melaporkan adanya kebijakan kelaparan yang disengaja, dengan pemberian makanan dalam jumlah sangat minim dan berkualitas buruk, yang menyebabkan penurunan berat badan drastis.

Mereka juga menggambarkan meluasnya penyakit kulit, termasuk kudis, akibat kurangnya kebersihan, keterbatasan air, dan pembatasan penggantian pakaian—bahkan terkadang hanya diizinkan sekali dalam sebulan.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan kasus-kasus amputasi yang dialami tahanan akibat penggunaan belenggu logam yang ketat dalam waktu lama, serta kematian akibat penyiksaan atau penolakan perawatan medis.

Sde Teiman Disebut sebagai “Guantanamo Israel”

Organisasi hak asasi manusia internasional dan Palestina berulang kali menggambarkan Sde Teiman sebagai “Guantanamo Israel,” dengan merujuk pada laporan konsisten tentang penyiksaan, penghilangan paksa, dan kelalaian medis sistematis.

Pada 19 Februari 2026, Komite Perlindungan Jurnalis menerbitkan laporan berjudul “Kami Kembali dari Neraka,” yang mendokumentasikan kesaksian 59 jurnalis Palestina yang menyatakan mereka mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, dan ancaman selama ditahan di kamp tersebut.

Komisi Urusan Tahanan Palestina menyebut Sde Teiman sebagai “kuburan bagi orang-orang hidup,” dan mengatakan bahwa otoritas Israel menggunakan apa yang disebut sebagai undang-undang “kombatan ilegal” untuk menahan para tahanan tanpa komunikasi dan menghalangi kunjungan rutin Palang Merah.

Seruan untuk Penuntutan Internasional

Kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Euro-Mediterranean Human Rights Monitor dan Al Mezan Center for Human Rights, menyerukan Mahkamah Pidana Internasional untuk memasukkan Sde Teiman dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terkait kejahatan Israel di Gaza.

Skala dan konsistensi pelanggaran yang didokumentasikan di lokasi penahanan tersebut dinilai sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menuntut pertanggungjawaban internasional segera. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Puluhan ribu warga Palestina menunaikan salat Isya dan Tarawih di Masjid Al-Aqsa pada Senin malam, menandai malam ketujuh bulan suci Ramadan, meskipun menghadapi pembatasan ketat yang diberlakukan oleh otoritas Israel.

Sumber-sumber di Yerusalem menyebutkan sekitar 50.000 jemaah mengikuti salat di dalam kompleks masjid, di tengah pengetatan akses dan perluasan kebijakan pelarangan yang semakin meningkat sejak awal Ramadan.

Pengetatan Akses dan Larangan dari Tepi Barat

Otoritas Israel memberlakukan pembatasan tambahan terhadap masuknya jemaah ke kompleks masjid serta melarang banyak warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki untuk mencapai Yerusalem.

Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Israel meningkatkan penangkapan dan perintah pelarangan yang mereka sebut sebagai langkah “pencegahan”, sembari memperketat prosedur masuk bagi jemaah dan melarang dekorasi Ramadan yang terlihat serta aktivitas penyambutan publik di sekitar Al-Aqsa.

Upaya Mengubah Status Quo Al-Aqsa

Para pakar urusan Yerusalem menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Israel yang lebih luas untuk memaksakan realitas baru di Al-Aqsa, yang secara langsung merusak status quo historis dan hukum situs suci tersebut.

Mereka memperingatkan bahwa pembatasan sistematis terhadap jemaah, dikombinasikan dengan penegakan keamanan yang diperluas, mencerminkan kebijakan jangka panjang yang bertujuan mengubah kendali atas salah satu situs paling suci dalam Islam.

Israel Melabeli Media Yerusalem sebagai “Teroris”

Sementara itu, pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengeluarkan perintah militer yang mengklasifikasikan lima platform media digital berbasis di Yerusalem sebagai organisasi teroris berdasarkan undang-undang antiterorisme Israel tahun 2016.

Menurut radio militer Israel, keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi langsung dari Shin Bet, yang mengklaim bahwa platform-platform tersebut berfungsi sebagai kedok bagi Hamas dan bertujuan memicu ketegangan di Yerusalem selama Ramadan.

Para pembela media Palestina dan kelompok hak asasi manusia telah lama menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari kampanye Israel yang lebih luas untuk membungkam suara Palestina, menekan peliputan independen, dan memperketat kontrol atas Yerusalem yang diduduki selama periode keagamaan yang sensitif.

Otoritas Israel belum menutup kemungkinan langkah-langkah tambahan seiring berlanjutnya Ramadan, di tengah meningkatnya kekhawatiran atas eskalasi represi di Al-Aqsa dan di seluruh kota. (FG)

Iran | FAKTAGLOBAL.COM — Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyatakan pada hari Kamis bahwa setiap pengaturan politik terkait Jalur Gaza harus didasarkan pada penghentian total agresi Israel, pencabutan blokade, serta jaminan penuh atas hak-hak nasional sah rakyat Palestina, yang paling utama adalah hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri.

Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas penyelenggaraan sesi yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian” terkait Gaza di Amerika Serikat.

“Setiap jalur politik atau pengaturan yang dibahas terkait Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami harus didasarkan pada penghentian penuh agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami, yang paling penting adalah hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri,” kata Hamas.

Sesi Digelar di Tengah Pelanggaran Israel yang Terus Berlanjut

Hamas menegaskan bahwa penyelenggaraan diskusi internasional sementara kejahatan Israel terus berlangsung di lapangan menempatkan tanggung jawab langsung pada negara-negara peserta untuk melampaui retorika dan mengambil tindakan yang mengikat.

“Penyelenggaraan sesi ini, di tengah kejahatan pendudukan yang terus berlangsung dan pelanggaran berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata, mewajibkan komunitas internasional dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Dewan untuk mengambil langkah-langkah praktis yang memaksa pendudukan menghentikan agresinya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Gerakan ini menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut harus mencakup pembukaan seluruh perlintasan, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta segera memulai upaya rekonstruksi.

“Ini termasuk membuka perlintasan, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan segera memulai rekonstruksi,” tegas Hamas.

Seruan Akuntabilitas dan Gencatan Senjata Permanen

Pernyataan tersebut juga menyinggung peran para mediator internasional, dengan menyerukan agar mereka menjalankan tanggung jawabnya dan mencegah Israel menghalangi komitmen yang telah disepakati.

“Hamas menyerukan kepada pihak-pihak internasional dan para mediator untuk memikul tanggung jawab mereka dalam memastikan pelaksanaan apa yang telah disepakati, mencegah pendudukan menghalangi hak-hak kemanusiaan dan politik,” kata gerakan tersebut.

Hamas juga mendesak para mediator untuk mengejar penghentian permusuhan yang bersifat permanen, bukan pengaturan sementara.

“Dan [agar] bekerja secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan gencatan senjata permanen,” tambah pernyataan itu.

Pendudukan Disebut sebagai Akar Masalah

Hamas menutup pernyataannya dengan menolak inisiatif politik yang mengabaikan penyebab utama krisis Gaza, seraya memperingatkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai tanpa menghadapi pendudukan Israel itu sendiri.

“Setiap upaya internasional yang sungguh-sungguh untuk mencapai stabilitas di Gaza harus didasarkan pada penanganan akar masalah, yaitu pendudukan, mengakhiri kebijakan agresifnya, dan memungkinkan rakyat Palestina kami memperoleh seluruh hak mereka secara penuh dan utuh,” ujar Hamas.

Pernyataan tersebut dikeluarkan pada 19 Februari 2026 dan dipublikasikan melalui saluran resmi gerakan tersebut. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Di tengah terus memburuknya disiplin operasional dan meningkatnya ketegangan internal di dalam militer Israel, seorang tentara Israel berusia 21 tahun tewas akibat tembakan salah sasaran (friendly fire) selama sebuah operasi di Jalur Gaza bagian selatan.

Tentara tersebut tewas di Khan Younis setelah terkena tembakan dari pasukan Israel sendiri. Militer Israel kemudian mengonfirmasi kematian tersebut dan mengidentifikasi tentara itu sebagai Sersan Satu Afri Yafi, 21 tahun, anggota unit pengintai yang terafiliasi dengan Brigade Pasukan Lintas Udara (Paratroopers Brigade), namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Media penyiaran negara Israel mengklaim bahwa tentara tersebut tewas secara tidak sengaja akibat tembakan pasukan Israel, seraya menambahkan bahwa penyelidikan internal telah diluncurkan untuk mengusut keadaan insiden tersebut.

Rincian Kesalahan Identifikasi dalam Operasi Malam Hari

Kantor berita Palestina Ma’an, mengutip media Israel, melaporkan rincian tambahan terkait insiden yang terjadi selama operasi malam hari di sebelah timur Khan Younis.

Menurut harian Israel Yedioth Ahronoth, tentara tersebut tewas akibat kesalahan identifikasi dan terkena tembakan senjata ringan dari pasukan Israel yang tengah melakukan operasi teknik untuk menghancurkan bangunan-bangunan di wilayah tersebut.

Insiden itu terjadi di dekat zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza, tempat unit-unit Brigade Paratroopers telah dikerahkan sekitar sepekan sebelumnya.

Kemarahan Keluarga dan Meningkatnya Ketegangan Internal

Masih menurut Yedioth Ahronoth, orang tua tentara tersebut menyatakan kemarahan terhadap kabinet Israel, dengan menuduhnya menempatkan anak-anak mereka dalam situasi yang tidak rasional dan tidak perlu.

Dalam sebuah pernyataan, keluarga itu mengatakan mereka berada dalam kondisi syok berat, menegaskan bahwa insiden tersebut sekali lagi mengungkap besarnya korban akibat tembakan sesama pasukan di jajaran militer Israel selama operasi yang terus berlangsung di Gaza.

Para pengamat Israel mencatat bahwa meskipun telah diumumkan gencatan senjata dan dibicarakan jalur-jalur politik baru, keberadaan pasukan pendudukan Israel yang berkelanjutan di dalam Gaza justru meningkatkan tekanan psikologis dan ketegangan internal di kalangan tentara Israel.

Kebingungan Gencatan Senjata dan Ketidakpastian Politik

Perkembangan ini terjadi di tengah berlanjutnya pembahasan mengenai rencana politik yang dikaitkan dengan inisiatif “perdamaian” Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dilaporkan menimbulkan kebingungan lebih lanjut di sebagian unit tempur Israel terkait misi dan tujuan mereka ke depan.

Menurut data resmi militer Israel, sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, total 925 tentara Israel telah tewas, termasuk 471 orang selama operasi darat di Gaza. Jumlah tentara Israel yang terluka telah mencapai 6.420 orang, dengan 3.004 di antaranya terluka dalam pertempuran darat di dalam wilayah tersebut.

Rezim Israel melancarkan perangnya terhadap Gaza pada 7 Oktober 2023 dengan tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan tawanan Israel, namun gagal mencapai tujuan tersebut dan pada akhirnya dipaksa menerima kesepakatan pertukaran tahanan dengan gerakan itu.

Hamas mengumumkan pada 17 Oktober 2025 bahwa telah dicapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza dan melaksanakan pertukaran tahanan. Militer Israel secara resmi mengonfirmasi penerapan gencatan senjata pada 18 Oktober 2025, namun tetap terus menghambat pelaksanaannya.

Kehancuran Gaza di Bawah Agresi Israel

Agresi Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Gaza, selain menewaskan massal warga Palestina, telah meninggalkan kehancuran luas, dengan sekitar 90 persen infrastruktur Gaza hancur. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Kepresidenan Palestina dan gerakan perlawanan Hamas mengeluarkan peringatan keras bahwa keputusan terbaru Israel untuk mereklasifikasi wilayah luas di Tepi Barat yang diduduki sebagai apa yang disebut “properti negara” merupakan bentuk aneksasi de facto atas tanah Palestina dan eskalasi serius kolonialisme permukiman.

Otoritas Palestina: Aneksasi Melalui Keputusan Administratif

Kepresidenan Otoritas Palestina menyatakan pada Minggu bahwa langkah Israel tersebut setara dengan aneksasi ilegal yang dilakukan melalui mekanisme administratif, bukan melalui deklarasi formal.

Dalam pernyataan resmi, kepresidenan memperingatkan bahwa keputusan itu membuka jalan bagi kontrol permanen Israel atas wilayah pendudukan dan menyerukan kepada komunitas internasional—khususnya Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat—untuk segera turun tangan menghentikan apa yang mereka sebut sebagai langkah-langkah Israel yang berbahaya dan melanggar hukum.

Hamas: Yahudisasi Permukiman Tidak Akan Dibiarkan

Hamas mengecam keputusan Israel sebagai batal demi hukum, menegaskan bahwa pihak pendudukan tidak memiliki otoritas hukum atas tanah Palestina. Gerakan itu menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan memaksakan “realitas yudaisasi berbasis permukiman” di seluruh Tepi Barat.

Hamas mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan para aktor internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka, seraya memperingatkan bahwa keputusan ini akan mempercepat perluasan permukiman ilegal dan memperdalam pengokohan kolonial Israel.

Hamas juga menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina akan terus melawan segala upaya pemaksaan aneksasi, yudaisasi, dan pengusiran paksa di seluruh Tepi Barat yang diduduki.

Kabinet Israel Majukan Rencana Perampasan Tanah

Sebelumnya pada Minggu, kabinet Israel menyetujui proposal untuk mendaftarkan wilayah luas di Tepi Barat yang diduduki sebagai “properti negara,” menandai langkah pertama semacam itu sejak pendudukan dimulai pada 1967.

Penyiar publik Israel KAN melaporkan bahwa rencana tersebut didorong oleh Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, bersama apa yang disebut Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Keamanan Israel Katz.

Menurut harian Israel Israel Hayom, tujuan yang dinyatakan adalah permukiman bertahap atas 15 persen Wilayah C pada 2030, yang menegaskan agenda aneksasi jangka panjang.

Wilayah C di Pusat Dorongan Aneksasi

Berdasarkan Perjanjian Oslo II, Tepi Barat dibagi menjadi Wilayah A, B, dan C. Wilayah A berada di bawah kendali Palestina, Wilayah B di bawah administrasi sipil Palestina dengan pengawasan keamanan Israel, sementara Wilayah C—yang mencakup sekitar 61 persen Tepi Barat—tetap berada di bawah kendali penuh Israel.

Keputusan saat ini secara langsung menargetkan Wilayah C, tempat mayoritas permukiman ilegal Israel berada, sekaligus mengonsolidasikan dominasi Israel atas tanah, sumber daya, dan pergerakan.

Eskalasi Permukiman yang Lebih Luas di Tepi Barat

Keputusan pendaftaran tanah ini menyusul serangkaian langkah yang disetujui pekan lalu oleh kabinet keamanan Israel untuk memperluas permukiman dan memperketat kontrol atas wilayah pendudukan.

Media Israel melaporkan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup pencabutan pembatasan penjualan tanah kepada pemukim, pembukaan kembali catatan kepemilikan tanah, serta pemindahan kewenangan perencanaan dan pembangunan di sebuah blok permukiman dekat al-Khalil dari sebuah munisipalitas Palestina ke administrasi sipil Israel.

Langkah-langkah ini terjadi di tengah intensifikasi operasi militer Israel di seluruh Tepi Barat, termasuk di al-Quds yang diduduki, menyusul serangan Israel ke Gaza yang dimulai pada Oktober 2023.

Hukum Internasional Diabaikan

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menyerukan evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat dan al-Quds bagian timur.

Langkah terbaru Israel untuk memformalkan perampasan tanah di Wilayah C secara langsung menentang putusan tersebut, semakin menyingkap runtuhnya klaim Barat untuk menegakkan hukum internasional ketika kepentingan Israel terlibat.

Saat Tel Aviv mempercepat penciptaan fakta di lapangan di bawah perlindungan Barat, warga Palestina memperingatkan bahwa jendela untuk mencegah aneksasi formal kian menyempit—kecuali jika tindakan internasional yang tegas segera diambil. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Seorang tentara Israel yang ditangkap dalam Operasi Badai Al-Aqsa memberikan kesaksian rinci mengenai runtuhnya unit-unit militer Israel pada 7 Oktober 2023, sekaligus mengungkap pertemuan langka dan tak terduga dengan pemimpin Hamas yang gugur, Yahya Sinwar, di dalam jaringan terowongan Gaza.

Kesaksian tersebut disampaikan oleh Nimrod Cohen, tentara Israel yang fotonya—menampilkan dirinya diseret ke dalam penawanan oleh pejuang perlawanan Palestina—menjadi salah satu simbol paling ikonik dari kegagalan intelijen dan militer Tel Aviv pada hari operasi tersebut.

Runtuhnya Unit Militer Israel pada 7 Oktober

Dalam wawancara dengan surat kabar Israel Haaretz, Cohen menggambarkan jam-jam awal 7 Oktober, ketika ia ditempatkan di dekat perbatasan Gaza bersama awak tank dan tentara dari Brigade Golani.

Ia menyatakan bahwa para awak tank tertidur saat bertugas jaga dan terbangun mendadak oleh suara tembakan mortir. Tak lama kemudian, para pejuang perlawanan Palestina menerobos pagar perbatasan.

Cohen mengungkapkan bahwa tank yang ia tumpangi sudah berada dalam kondisi rusak. Ketika unit mencoba bergerak setelah peringatan, mesin mengalami panas berlebih dan tank tidak mampu melaju lebih dari 10 kilometer per jam—menjadikannya praktis tidak berguna dalam pertempuran.

Tank Lumpuh, Awak Dinetralkan

Menurut Cohen, setelah tank mengambil posisi, kendaraan itu terkena serangan rudal. Pecahan peluru melukai pengemudi tank, Shaked Dahan, hingga tak sadarkan diri. Upaya memutar kubah meriam dan membalas tembakan gagal karena sistem telah rusak akibat ledakan.

“Pada saat itu,” kata Cohen, “kami menyadari bahwa salah satu pejuang sudah berada di atas tank.”

Asap dengan cepat memenuhi kendaraan di tengah ledakan dan tembakan yang terus berlangsung. Sistem perlindungan kimia di dalam tank gagal berfungsi. Dua tentara keluar melalui palka. Cohen mencoba mengikuti, namun kembali masuk ke dalam, berusaha bernapas melalui sebuah pipa kecil, sebelum akhirnya menyadari—melalui kamera tank—bahwa para pejuang perlawanan telah sepenuhnya menguasai situasi.

Penangkapan dan Pemindahan ke Gaza

Cohen menjelaskan bahwa ia menghadapi dua pilihan: menarik senjata dan kemungkinan besar terbunuh, atau keluar tanpa senjata dengan harapan bisa selamat. Ia memilih opsi kedua.

“Saya ditarik keluar dengan paksa,” kenangnya. “Saya merasakan semacam kelegaan aneh karena akhirnya bisa menghirup udara segar setelah keluar dari tank yang penuh asap.”

Ia mengatakan seorang tentara lain tergeletak berdarah di dekatnya, dan tampaknya ia adalah satu-satunya yang ditangkap hidup-hidup.

Cohen kemudian dibawa dengan kendaraan ke Gaza, di mana para pejuang Brigade Izz ad-Din al-Qassam merobek seragamnya, memborgolnya, dan memindahkannya ke dalam sebuah terowongan bawah tanah. Di sana, ia bertemu dengan tawanan Israel lainnya dan secara bertahap memahami skala peristiwa yang telah terjadi.

Pertemuan Tak Terduga dengan Yahya Sinwar

Cohen mengungkapkan bahwa pada tahap awal negosiasi pertukaran tawanan, Yahya Sinwar secara tak terduga memasuki terowongan tempat ia dan tawanan lainnya ditahan.

“Saya tidak langsung mengenalinya,” kata Cohen, “tetapi saya memahami bahwa dia adalah sosok penting karena datang bersama banyak orang.”

Sinwar dilaporkan duduk bersama para tawanan sekitar sepuluh menit dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menunggu sebelum dapat kembali ke rumah.

“Ia tampak karismatik dan sopan,” ujar Cohen. “Ia tidak menyerupai gambaran seorang ‘pemimpin teroris’ seperti yang biasa dibayangkan.”

Serangan Udara Israel Menjadi Ancaman Terbesar

Cohen menekankan bahwa selama penawanan, para tawanan Israel hidup dalam ketakutan terus-menerus—bukan terutama terhadap pejuang Hamas, melainkan terhadap serangan udara Israel yang tanpa henti.

Ia mengatakan para tawanan menerima informasi terbatas mengenai negosiasi, namun ancaman terbesar terhadap nyawa mereka berasal dari pemboman berat dan berkelanjutan oleh militer Israel, yang berulang kali membahayakan terowongan dan membuat kelangsungan hidup terasa tidak pasti setiap saat.

Kesaksian atas Kegagalan Sistemik

Kesaksian Cohen menambah bukti atas kegagalan militer, intelijen, dan komando Israel yang mendalam pada 7 Oktober—kegagalan yang terus diredam oleh pemerintah-pemerintah Barat sembari tetap memberikan dukungan politik dan militer tanpa syarat kepada Tel Aviv.

Pada saat yang sama, kesaksiannya menantang narasi Barat yang selama ini menggambarkan para pemimpin perlawanan Palestina semata-mata melalui karikatur dehumanisasi, dan justru menyingkap realitas yang dibentuk oleh disiplin, kendali, dan perhitungan strategis di tengah perang. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammed Mustafa, mengumumkan bahwa lebih dari 4,5 miliar Dolar AS aset pemerintah Palestina saat ini ditahan oleh Israel. Ia menyatakan bahwa Otoritas Palestina telah kehilangan sekitar 70 persen pendapatannya akibat penyitaan tersebut.

Mustafa menambahkan bahwa rakyat Palestina terus menderita akibat ketidakadilan historis, yang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya selama perang terbaru di Gaza.

Pelanggaran Gencatan Senjata dan Eskalasi di Tepi Barat

Perdana menteri Palestina menyatakan bahwa Israel terus melanggar gencatan senjata dan menghambat dimulainya fase kedua dari perjanjian gencatan senjata.

Terkait Tepi Barat, Mustafa mengatakan bahwa apa yang terjadi di wilayah tersebut mengikuti pola yang sama seperti yang terlihat di Gaza.

Ia menyebut Israel terus menyita tanah Palestina, memperluas permukiman ilegal, serta mendukung terorisme pemukim di Tepi Barat, dengan tujuan memberlakukan kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Mustafa juga menyoroti berlanjutnya kebijakan terencana Israel dan ekspansi permukiman di Tepi Barat. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Harian Israel Yedioth Ahronoth untuk pertama kalinya mengungkap statistik resmi mengenai personel dwikewarganegaraan asing yang bertugas di militer rezim Zionis.

Menurut laporan Yedioth Ahronoth, Israel Defense Forces (Israel Occupation Forces) telah mempublikasikan data rinci dan resmi tentang personel militer yang selain memegang kewarganegaraan rezim tersebut, juga memiliki kewarganegaraan negara lain.

Berdasarkan data yang dirilis, total jumlah tentara yang memegang kewarganegaraan ganda mencapai 50.632 orang.

AS, Prancis, dan Rusia Teratas dalam Daftar Kewarganegaraan Asing

Kelompok terbesar di antara para tentara tersebut memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, dengan jumlah 12.135 personel.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 6.100 tentara memiliki kewarganegaraan Prancis, sementara lebih dari 5.000 tentara merupakan warga negara Rusia.

Ribuan tentara lainnya dilaporkan memegang kewarganegaraan dari negara-negara seperti Jerman, Ukraina, Inggris, Rumania, Polandia, Kanada, serta sejumlah negara di kawasan Amerika Latin. (FG)

Sumber: Tasnim

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Puluhan ribu warga Palestina melaksanakan salat Jumat terakhir bulan Sya‘ban di Masjid Al-Aqsa yang diberkahi beserta seluruh pelatarannya, meskipun otoritas pendudukan memberlakukan pembatasan ketat terhadap siapa pun yang berupaya memasuki kawasan tersebut.

Sejak dini hari, pasukan pendudukan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang diperketat terhadap para jamaah yang melintasi pos-pos pemeriksaan militer di sekitar Al-Quds, serta memasang barikade besi di sekeliling Kota Tua dan di gerbang-gerbang Masjid Al-Aqsa.

Pasukan pendudukan juga dikerahkan di sepanjang Jalan Pasar Jumat, menghalangi pergerakan warga yang menuju Al-Aqsa, sekaligus menghentikan para pemuda di Bab al-Sahira saat mereka berupaya memasuki kompleks masjid.

Penyerbuan Pemukim dan Keberlanjutan Kehadiran Palestina di Al-Aqsa

Pada saat yang sama dengan pelaksanaan salat, pemukim bersenjata menyerbu Lapangan al-Ghazali di dekat Bab al-Asbat (Gerbang Singa), di kawasan sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa.

Sementara itu, konvoi bus berangkat sejak pagi hari dari berbagai kota di wilayah Palestina pedalaman menuju Al-Aqsa untuk menunaikan salat dan menjaga kehadiran (ribat), menegaskan kembali komitmen umat Islam atas hak mereka untuk mengakses masjid tersebut serta melindunginya dari serangan pasukan pendudukan dan para pemukim. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Akademi Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia Jenewa memperkirakan bahwa jumlah korban tewas di Gaza dapat melampaui 200.000 orang, berdasarkan indikator demografis yang menunjukkan penurunan lebih dari 10 persen populasi Jalur Gaza sejak dimulainya perang.

Penilaian ini muncul di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap apakah angka resmi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Gaza benar-benar mencerminkan skala kematian akibat kampanye militer Israel yang terus berlangsung.

Penurunan Populasi Mengindikasikan Korban Massal

Stuart Casey-Maslen, kepala Akademi Jenewa, menyatakan bahwa hingga Oktober 2023 populasi Gaza telah menurun lebih dari 10 persen, sebuah penurunan yang setara dengan sekitar 200.000 kematian.

Ia menekankan bahwa angka resmi yang dilaporkan sejauh ini tidak mencakup keseluruhan kerugian manusia. Sejumlah besar korban, menurutnya, kemungkinan masih tertimbun di bawah reruntuhan, tidak terdaftar, atau belum ditemukan.

“Penurunan populasi yang signifikan merupakan indikator serius dari besarnya bencana kemanusiaan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa meskipun estimasi tersebut memerlukan verifikasi independen, jika terbukti akurat maka angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh melampaui data resmi yang diumumkan.

Rekonstruksi Membutuhkan Waktu Bertahun-tahun dan Dana Miliaran

Akademi Jenewa juga menekankan bahwa rekonstruksi Gaza akan membutuhkan kerja berkelanjutan selama bertahun-tahun serta investasi bernilai miliaran dolar, mengingat kehancuran luas terhadap infrastruktur, bangunan perumahan, dan fasilitas vital.

Sebagian besar wilayah Jalur Gaza telah berubah menjadi puing-puing akibat pengeboman Israel yang terus-menerus, yang menargetkan kawasan perkotaan, rumah sakit, dan infrastruktur sipil.

Studi The Lancet Menambah Keraguan atas Angka Resmi

Secara terpisah, majalah Inggris The Economist baru-baru ini menyoroti sebuah studi yang diterbitkan dalam The Lancet, salah satu jurnal medis paling bergengsi di dunia, yang menelaah akurasi pelaporan korban di Gaza.

Studi The Lancet mencatat tantangan besar dalam menghitung jumlah kematian secara akurat di tengah pengeboman berkelanjutan dan runtuhnya sistem kesehatan. Kementerian Kesehatan Gaza terutama mengandalkan dua sumber data: catatan berbasis rumah sakit dan formulir pelaporan daring yang diisi oleh keluarga korban.

Para peneliti menggunakan metodologi statistik yang berbeda dengan membandingkan tiga basis data terpisah yang memuat nama, usia, dan dalam beberapa kasus nomor identitas para korban — dua basis data dari Kementerian Kesehatan dan satu basis data ketiga yang dikumpulkan secara independen dari dokumentasi kesyahidan yang dipublikasikan di media sosial.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa jumlah yang tidak diketahui dari warga sipil Palestina di Gaza telah meninggal akibat dampak tidak langsung perang, termasuk kegagalan mendapatkan perawatan medis karena runtuhnya sistem kesehatan di wilayah tersebut. Kematian-kematian ini saat ini tidak dapat dihitung secara akurat.

Pemodelan Statistik Menunjukkan Terjadinya Pelaporan yang Kurang

Kevin McConway, profesor statistika terapan di sebuah universitas di Inggris, menyatakan bahwa para peneliti menggunakan berbagai pendekatan statistik yang sebelumnya diterapkan untuk menilai korban dalam konflik di wilayah lain di dunia. Ia menggambarkan estimasi yang dihasilkan sebagai meyakinkan dan kuat secara metodologis.

Salah satu alasan utama mengapa angka resmi kemungkinan meremehkan jumlah korban, menurut para peneliti, adalah tidak dimasukkannya orang-orang yang dinyatakan hilang dalam perhitungan resmi. Ribuan orang masih belum ditemukan dan diyakini tertimbun di bawah bangunan yang hancur.

Angka Resmi versus Estimasi Independen

Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas sejak dimulainya kampanye militer Israel pada 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.045 orang, dengan 171.686 lainnya terluka.

Sejak 10 Oktober 2025 — seiring diberlakukannya perjanjian gencatan senjata — pelanggaran berulang oleh Israel yang dilaporkan mencapai lebih dari 1.620 insiden telah mengakibatkan tambahan 591 korban tewas dan 1.578 luka-luka, menurut data resmi. Sejumlah korban masih tertimbun di bawah reruntuhan dan belum berhasil dievakuasi.

Jika proyeksi demografis yang menunjukkan lebih dari 200.000 kematian tersebut terverifikasi, maka skala kehancuran di Gaza akan menjadi salah satu bencana kemanusiaan paling parah di abad ke-21. (FG)

Australia | FAKTAGLOBAL.COM — Gelombang protes besar melanda Australia pada hari Senin menyusul kunjungan resmi Isaac Herzog, dengan ribuan demonstran turun ke jalan di berbagai kota untuk mengecam kehadiran sosok yang mereka tuduh terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Aksi demonstrasi dilaporkan berlangsung di Sydney, Melbourne, Canberra, dan Brisbane, mencerminkan penolakan nasional yang terkoordinasi terhadap kunjungan tersebut serta meningkatnya kemarahan publik atas keterlibatan berkelanjutan Australia dengan pendudukan Israel.

Sydney: Kehadiran Besar-besaran Polisi dan Ketegangan yang Meningkat

Di Sydney, massa besar berkumpul di Town Hall sambil mengibarkan bendera Palestina, membawa poster-poster protes, dan meneriakkan slogan-slogan yang diiringi tabuhan drum. Polisi dikerahkan dalam jumlah besar sepanjang aksi berlangsung.

Ketegangan sempat meningkat ketika aparat menghentikan dan menggeledah seorang demonstran yang mengenakan pakaian serba hitam, memicu teriakan “ini bukan negara polisi” dari massa. Individu tersebut kemudian dilepaskan tanpa penjelasan.

Barikade polisi yang dipasang di sekitar Town Hall untuk membatasi akses memicu teriakan “biarkan mereka masuk” dari para demonstran. Di lokasi lain di kota, para pengunjuk rasa memblokir Bathurst Street, menyempitkan lalu lintas menjadi satu jalur dan menyulitkan kendaraan yang hendak meninggalkan kawasan tersebut.

Sebuah ambulans terlihat berada di lokasi ketika otoritas berupaya mengendalikan kemacetan di sekitar jalur kereta ringan.

Teriakan yang menyerukan penangkapan presiden “Israel” terdengar saat aksi berlanjut hingga sore hari.

Di Canberra, sekitar 500 demonstran berkumpul di Garema Place, sementara di Melbourne, ratusan orang memadati persimpangan di luar Stasiun Flinders Street, banyak di antaranya membawa bendera Palestina dan poster yang mengecam kejahatan Israel di Gaza.

Aksi-aksi yang lebih kecil namun vokal juga dilaporkan terjadi di Brisbane, menegaskan luasnya penolakan di seluruh negeri.

Latar Belakang Kunjungan Herzog

Kunjungan Herzog berlangsung setelah serangan 14 Desember di Bondi Beach dan dilakukan atas undangan gubernur jenderal dan perdana menteri Australia. Ia diundang untuk bergabung dengan komunitas Yahudi dalam berkabung atas para korban serangan tersebut, yang terjadi dalam acara Chanukah by the Sea, sebuah peringatan awal perayaan Yahudi.

Sedikitnya 15 orang tewas dan 42 lainnya terluka, termasuk dua petugas polisi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut insiden tersebut sebagai “mengejutkan dan menyedihkan,” seraya menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi kebencian, kekerasan, dan terorisme di negara kita.”

Meski beberapa pembicara dalam aksi protes menyampaikan simpati kepada para korban serangan Bondi, para demonstran secara luas menolak kehadiran Herzog, dengan menegaskan bahwa seorang pejabat tinggi pendudukan Israel tidak dapat secara kredibel melambangkan persatuan atau rekonsiliasi.

Tantangan Hukum dan Tuntutan Pertanggungjawaban

Sebuah koalisi yang terdiri dari Australian National Imams Council, Hind Rajab Foundation, dan Jewish Council of Australia secara bersama-sama mengajukan pengaduan resmi kepada Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Kepolisian Federal Australia.

Pengaduan tersebut mendesak otoritas Australia untuk menolak pemberian visa kepada Herzog serta membuka penyelidikan pidana berdasarkan hukum Australia, dengan merujuk pada pernyataan-pernyataan publik yang dikaitkan dengannya dan dinilai sebagai hasutan kekerasan serta dehumanisasi terhadap rakyat Palestina.

Kelompok-kelompok tersebut menegaskan bahwa mengizinkan Herzog masuk ke Australia akan menempatkan negara itu dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional dan domestik, terutama di tengah semakin kuatnya bukti kejahatan perang di Gaza.

Preseden dan Pengawasan yang Meningkat

Tahun lalu, Australia menolak masuknya Simcha Rothman, seorang politisi Israel sayap kanan ekstrem yang secara terbuka menyerukan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina dan menyebut anak-anak di Gaza sebagai “musuh.” Para demonstran menjadikan keputusan ini sebagai bukti bahwa penolakan terhadap Herzog bersifat sah secara hukum dan konsisten.

Gaza: Kejahatan Berkelanjutan Picu Kemarahan Global

Aksi-aksi protes ini berlangsung di tengah kemarahan global yang terus meningkat atas kejahatan Israel di Gaza. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober tahun lalu, otoritas Palestina mendokumentasikan ratusan pelanggaran, termasuk penembakan, pemboman, dan serangan terhadap infrastruktur sipil, yang mengakibatkan sedikitnya 580 kematian dan lebih dari 1.500 luka-luka.

Sejak 7 Oktober 2023, pendudukan Israel telah membunuh lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 lainnya, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak, dengan jenazah yang masih terus ditemukan dari wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak dapat diakses akibat kehancuran. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Kekerasan meningkat tajam di seluruh Tepi Barat yang diduduki sepanjang malam, ketika lonjakan berbahaya serangan oleh para pemukim Zionis—yang dilindungi dan didukung oleh pasukan musuh—mengakibatkan warga sipil Palestina terluka.

Sementara geng-geng pemukim menembakkan peluru tajam dan secara brutal menyerang warga Palestina tak bersenjata, unit-unit militer musuh melancarkan serangan penggerebekan secara membabi buta, menggeledah rumah-rumah dan tempat-tempat usaha.

Bentrokan sengit pecah di berbagai titik, menegaskan kebijakan agresi total yang dijalankan oleh pendudukan dan para pemukimnya.

Tembakan Langsung dan Penyerangan di Wilayah Hebron, Nablus, dan Ramallah

Dalam eskalasi lapangan yang serius, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa para pemukim Zionis melepaskan tembakan dan menyerang kota Surif, di utara Hebron, di Tepi Barat yang diduduki.

Dalam insiden terkait, Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi bahwa seorang pemuda terluka setelah dipukuli oleh para pemukim di kota Beit Imrin dekat Nablus. Bulan Sabit Merah juga melaporkan satu korban luka lainnya akibat serangan pemukim di kota Rummon, sebelah timur Ramallah.

Bentrokan pecah antara para pemuda setempat dan pasukan pendudukan Israel di desa Nabi Saleh, barat laut Ramallah, ketika para pemuda Palestina menghadang kendaraan pendudukan yang menyerbu wilayah tersebut.

Di Tulkarm, pasukan musuh melepaskan tembakan ke arah sebuah kendaraan dan mengejarnya hingga masuk ke kawasan Jabal al-Nasr di sekitar Kamp Nur Shams, dalam aksi penargetan langsung terhadap warga sipil dan pergerakan mereka.

Penggerebekan di Kota, Kamp Pengungsi, dan Wilayah Vital

Pendudukan terus menargetkan kawasan-kawasan vital, dengan menyerbu wilayah timur Kota Nablus serta menggerebek Kamp Pengungsi Askar Lama di sebelah timur kota tersebut, di wilayah utara Tepi Barat.

Di Salfit, pasukan musuh menyerbu desa Qarawat Bani Hassan dan menggerebek toko-toko, sementara kota al-Zawiya di barat Salfit juga menjadi sasaran.

Di Bethlehem, pasukan pendudukan menyerbu kota al-Ubeidiya dan Za‘tura, kemudian meningkatkan intensitas penggerebekan dan penangkapan di seluruh Tepi Barat sebagai bagian dari kampanye teror yang terus berlangsung terhadap warga.

Tindakan Otoritas Palestina di Tubas

Secara terpisah, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa aparat keamanan Otoritas Palestina meledakkan bahan peledak setelah menemukannya di Kota Tubas, di Tepi Barat yang diduduki.

Langkah ini dianggap menegaskan keterikatan mereka yang mengakar dengan pihak musuh serta upaya menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan ancaman bagi musuh dan pasukannya.

Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa musuh Zionis terus memperluas agresinya di seluruh Tepi Barat dalam segala bentuk, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memaksa pengusiran penduduknya dan memperluas pemukiman—terutama di tengah meningkatnya penangkapan dan serangan tembakan langsung, yang dimungkinkan oleh keterlibatan internasional dan PBB serta kelalaian dunia Arab dan Islam. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — “Israel” telah menderita lebih dari 2.000 kematian dan puluhan ribu korban luka selama perangnya di Gaza, menurut pengakuan terbuka purnawirawan Jenderal Cadangan Israel, Yitzhak Brik.

Dalam wawancara dengan Channel 13 Israel, Brik mengakui skala kerugian tersebut, seraya menyatakan:

“Dalam kenyataannya, selama dua tahun ini kami telah kehilangan ketahanan nasional dan sosial, bersamaan dengan ratusan miliar syekel.”

Ia lebih lanjut mengakui bahwa “Israel” gagal mengalahkan Hamas, menegaskan bahwa perang berkepanjangan tersebut tidak menghasilkan kemenangan militer maupun daya gentar strategis.

“Selama dua tahun terakhir, kami menanggung kerugian yang sangat besar,” kata Brik, merujuk pada beban manusia, psikologis, dan fisik yang luas yang dialami pasukan Israel dan para pemukim.

Kerusakan Finansial dan Diplomatik yang Masif

Di luar kerugian di medan tempur, Brik menyoroti dampak ekonomi dan politik perang yang melumpuhkan.

“Kami kehilangan anggaran, ratusan miliar syekel, dan kredibilitas di mata dunia,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump kini memandang “Israel” sebagai “mandek dan tidak mampu mencapai tujuannya,” sehingga mendorong intervensi langsung Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut merupakan pengakuan langka dan eksplisit dari dalam institusi militer Israel bahwa perang telah menggerus daya gentar alih-alih memperkuatnya, sekaligus merusak secara serius posisi internasional “Israel”.

Krisis PTSD dan Kesehatan Mental di Kalangan Pasukan Pendudukan

Pendudukan Israel menghadapi krisis kesehatan mental yang meningkat pesat di kalangan pasukannya, dipicu oleh dua tahun perang di Gaza serta agresi militer yang berlanjut di Lebanon dan Suriah.

Menurut laporan Kementerian Keamanan Israel dan para penyedia layanan kesehatan:

• Kasus PTSD melonjak hampir 40% sejak September 2023

• Proyeksi memperkirakan peningkatan hingga 180% pada 2028

• Dari 22.300 tentara dan personel yang saat ini dirawat akibat cedera terkait perang, 60% menderita gangguan stres pascatrauma

Kementerian Keamanan terpaksa memperluas pendanaan kesehatan mental, termasuk peningkatan 50% untuk terapi psikologis alternatif, yang mencerminkan besarnya tekanan institusional.

Maccabi, penyedia layanan kesehatan terbesar kedua di “Israel”, melaporkan dalam penilaian tahunan 2025 bahwa:

• 39% personel militer di bawah perawatannya mencari dukungan kesehatan mental

• 26% melaporkan gejala depresi

Lonjakan Percobaan Bunuh Diri di Kalangan Tentara Israel

Sebuah komite parlemen Israel mengungkapkan bahwa antara Januari 2024 hingga Juli 2025, sedikitnya 279 tentara mencoba bunuh diri, dengan tentara tempur menyumbang 78% dari kasus tersebut.

Angka-angka ini menyoroti runtuhnya kondisi psikologis yang mendalam di dalam pasukan pendudukan, yang bertentangan dengan narasi resmi mengenai moral dan keberhasilan operasional.

Kejahatan Perang di Luar Negeri, Trauma di Dalam Negeri

Selama dua tahun terakhir, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 71.000 warga Palestina di Gaza dan lebih dari 4.400 orang di Lebanon selatan, menurut pejabat setempat. Pada periode yang sama, lebih dari 1.100 tentara Israel juga tewas.

Tentara pendudukan yang dikerahkan di Gaza, Lebanon selatan, dan Suriah menggambarkan kondisi tempur yang ekstrem, paparan kekerasan berkepanjangan, serta disintegrasi etika.

Ronen Sidi, psikolog klinis dan direktur riset veteran tempur di Emek Medical Center, mencatat bahwa banyak tentara menderita moral injury—kondisi psikologis mendalam yang disebabkan oleh keterlibatan atau paparan terhadap tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dasar.

Agresi Berlanjut Meski Ada Gencatan Senjata

Meski gencatan senjata yang didukung AS diumumkan pada Oktober, pasukan Israel tetap aktif di lebih dari separuh wilayah Gaza, dengan serangan berlanjut yang menyebabkan kesyahidan lebih dari 576 warga Palestina dalam beberapa bulan terakhir.

Pasukan Israel juga masih dikerahkan di Lebanon selatan, secara langsung melanggar gencatan senjata yang dimediasi AS, sementara pasukan pendudukan terus memperluas kehadirannya di Suriah selatan menyusul runtuhnya pemerintahan Assad.

Eskalasi Kawasan yang Mengancam

Dengan meningkatnya ketegangan dengan Iran setelah perang 12 hari pada Juni 2025, para pakar memperingatkan bahwa konfrontasi besar berikutnya akan semakin membebani militer Israel yang sudah dilanda kelelahan psikologis, pelapukan institusional, dan kegagalan strategis.

Pengakuan para tokoh senior Israel kini membuka kenyataan yang lama disangkal oleh propaganda resmi: perang di Gaza tidak mengamankan tujuan “Israel”—justru mempercepat erosi militer, moral, dan strategisnya. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM – Pasukan pendudukan Israel menyerahkan jasad 54 syuhada Palestina dari Jalur Gaza pada Rabu malam sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa jasad-jasad tersebut diterima di Kompleks Medis Al-Shifa, bersama 66 kotak yang berisi sisa-sisa jenazah dan anggota tubuh manusia. Proses penyerahan dilakukan melalui Komite Internasional Palang Merah setelah mendapat persetujuan dari pihak pendudukan Israel.

Tim medis terus menangani jasad-jasad tersebut sesuai dengan prosedur dan protokol medis yang berlaku, serta berkoordinasi dengan otoritas dan komite terkait, sebelum menyelesaikan proses pemeriksaan, pendokumentasian, dan penyerahan kepada keluarga para syuhada.

Upaya Identifikasi dan Seruan kepada Keluarga Orang Hilang

Awal pekan ini, komite Kementerian Kesehatan yang menangani orang hilang dan jasad tak dikenal mengumumkan pengaktifan unit identifikasi khusus untuk sisa-sisa jasad 15 syuhada yang sebelumnya diterima dari pihak pendudukan pada 30 Januari.

Komite tersebut menyatakan bahwa unit identifikasi ini bertujuan untuk memverifikasi identitas para syuhada, menyelesaikan prosedur hukum, dan memastikan proses pemakaman dilakukan dengan cara yang menjaga martabat mereka.

Keluarga warga Palestina yang hilang didesak untuk datang dan berpartisipasi dalam proses identifikasi guna membantu mengakhiri pencarian yang berkepanjangan serta memungkinkan keluarga menerima jasad orang-orang tercinta mereka.

Kerangka Gencatan Senjata dan Ketimpangan Ketentuan Pertukaran

Sejak kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada Oktober, pasukan pendudukan Israel telah menyerahkan 90 jasad warga Palestina. Namun, tidak tersedia informasi yang pasti mengenai jumlah total jasad yang masih ditahan oleh Israel atau jadwal penyerahan gelombang berikutnya.

Pada saat yang sama, dan seiring dengan penerapan gencatan senjata, perlawanan Palestina telah menyerahkan para tawanan Israel—baik yang hidup maupun yang telah meninggal—secara bertahap melalui Palang Merah, sementara Israel terus melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata tersebut.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, pihak pendudukan berkewajiban mengembalikan 15 jasad warga Palestina untuk setiap satu jasad tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

Ratusan Jasad Warga Palestina Masih Ditahan

Otoritas Israel terus menahan jasad sedikitnya 777 syuhada Palestina yang terdokumentasi sebagai apa yang disebut “sandera”.

Jumlah tersebut mencakup 96 syuhada dari kalangan gerakan tahanan Palestina, 77 anak-anak di bawah usia 18 tahun, dan 10 perempuan, selain ratusan syuhada dari Gaza yang jasadnya masih ditahan tanpa pengungkapan identitas maupun kondisi penahanannya. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan pada hari Rabu bahwa kegagalan berkelanjutan dalam mengoperasikan Penyeberangan Rafah secara penuh akan membuat situasi kemanusiaan di Jalur Gaza tidak mengalami perbaikan, sehingga mengakibatkan terus berlanjutnya kehilangan nyawa.

Juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, mengatakan dalam pernyataan pers bahwa evakuasi medis masih sangat terbatas, sementara jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza tetap jauh di bawah kebutuhan, meskipun skala kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak.

Sistem Kesehatan Gaza Hampir Runtuh Total

Fowler menambahkan bahwa sistem kesehatan Gaza telah mengalami keruntuhan yang meluas dalam kondisi saat ini.

Secara terpisah, Sam Rose, Pelaksana Tugas Direktur Urusan UNRWA di Gaza, mengatakan bahwa badan tersebut memperkirakan sedikitnya 20.000 orang sangat membutuhkan perawatan medis segera.

Rose memperingatkan bahwa keterlambatan dalam mengizinkan pasien keluar dari Gaza untuk mendapatkan perawatan secara signifikan meningkatkan kemungkinan kematian atau memburuknya kondisi kesehatan mereka.

Seruan Pembukaan Penuh Rafah dan Tindakan Internasional

UNRWA menyerukan agar Penyeberangan Rafah dibuka secara penuh dan berkelanjutan, mempermudah pergerakan pasien, serta memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus.

Badan tersebut menempatkan tanggung jawab pada komunitas internasional untuk segera bertindak guna mencegah kehancuran kemanusiaan yang lebih lanjut di Gaza.

Sejak 7 Oktober 2023, pasukan pendudukan Israel, dengan dukungan Amerika Serikat dan Eropa, telah melakukan genosida di Gaza yang mencakup pembunuhan massal, kelaparan, penghancuran, pengusiran, dan penahanan—secara terang-terangan mengabaikan seruan internasional serta perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan kejahatan tersebut.

Genosida ini telah mengakibatkan lebih dari 242.000 warga Palestina gugur atau terluka—sebagian besar perempuan dan anak-anak—serta lebih dari 11.000 orang hilang, ratusan ribu mengungsi, kelaparan buatan yang merenggut banyak nyawa, dan kehancuran luas di sebagian besar kota dan wilayah Jalur Gaza. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Pasukan pendudukan Israel melakukan serangkaian penggerebekan berskala besar di wilayah Tepi Barat yang diduduki pada Selasa dini hari, menangkap sedikitnya sepuluh warga Palestina, termasuk sejumlah mantan tahanan, dalam operasi kekerasan yang berpusat di Nablus.

Penggerebekan dan Penyerangan di Kamp Pengungsi Balata

Di Kamp Pengungsi Balata, unit penyamaran Israel menyusup ke area tersebut sebelum diperkuat oleh pasukan militer tambahan. Pasukan pendudukan menggerebek dan menggeledah sejumlah rumah, menyerang seorang pemuda sakit dari keluarga al-Kaabi, serta menganiaya penghuni rumah lain milik keluarga al-Tayti.

Operasi di kamp tersebut berujung pada penangkapan lima pemuda, termasuk Hamouda al-Tayti, mantan tahanan Amir Abu Rayyala, Asim Kaabi, dan Rashid Ahmad Abu Amasha.

Penangkapan di Desa dan Lingkungan Sekitar

Secara paralel, pasukan Israel menggerebek desa Kafr Qalil dan lingkungan Sheikh Mounis di selatan Nablus, melakukan penggeledahan rumah sebelum menangkap Younis Sabri al-Qinni.

Penggerebekan juga meluas ke Kamp Pengungsi al-Ein di barat kota, di mana pasukan pendudukan menggerebek beberapa rumah dan menahan Ahmad Abu al-Rish.

Penargetan Mantan Tahanan dan Pendidik

Di lingkungan al-Ma‘ajin, barat Nablus, pasukan Israel menangkap mantan tahanan sekaligus dosen sosiologi di Universitas Nasional An-Najah, Mustafa al-Shannar, serta mantan tahanan dan guru sekolah Alaa Hamidan, setelah menggerebek rumah mereka.

Penangkapan terbaru ini merupakan bagian dari kampanye penggerebekan malam hari yang terus berlangsung di seluruh Tepi Barat, yang ditandai dengan penargetan sistematis terhadap mantan tahanan, akademisi, dan warga sipil di tengah eskalasi represi Israel. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Mantan tokoh Fatah dan diplomat Palestina, Adli Sadeq, dengan keras mengecam sebuah video yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan kolaborator dengan penjajah, Ghassan al-Dehini, berdiri di samping komandan Qassam, Adham al-Akkar, yang duduk di tanah setelah dilucuti pakaiannya, sementara ancaman diarahkan terhadap perlawanan Palestina.

Dalam sebuah unggahan di akun Facebook-nya, Sadeq menggambarkan adegan tersebut sebagai “tindakan hina yang mencerminkan tabiat musuh yang pengecut.”

Ia mengatakan bahwa membiarkan seorang kolaborator berdiri dengan sikap membanggakan di atas seorang pejuang perlawanan yang telah dilucuti, serta melontarkan penghinaan dan ancaman terhadapnya, mengandung implikasi politik dan keamanan yang sangat berbahaya.

“Pesan-Pesan Hitam” untuk Menghancurkan Moral dan Memecah Masyarakat

Sadeq menambahkan bahwa adegan tersebut mencerminkan tekad penjajah untuk menyiarkan “pesan-pesan hitam” kepada rakyat Palestina, dalam upaya mematahkan semangat mereka, menghancurkan jalinan sosial mereka, dan menciptakan gambaran palsu tentang berakhirnya perang—sebuah gambaran yang, menurutnya, “bertentangan dengan arah sejarah yang berpihak kepada bangsa-bangsa tertindas.”

Ia menegaskan bahwa rekaman tersebut tidak mencapai tujuan penjajah. Sebaliknya, hal itu justru memperdalam penolakan rakyat Palestina terhadap para kolaborator dalam segala bentuknya, serta memperkuat penolakan publik terhadap mereka yang pada saat ini sibuk mengkriminalkan perlawanan sambil membebaskan penjajah dari tanggung jawab.

Sadeq berpendapat bahwa sikap semacam itu tidak mencerminkan “perbedaan pandangan politik,” melainkan menunjukkan kebodohan yang didorong oleh keinginan untuk meraih keridaan penjajah, disertai keterputusan dari suasana publik dan nilai-nilai nasional.

Mantan pemimpin Fatah tersebut menekankan bahwa upaya sebagian individu untuk berlindung di balik klaim afiliasi dengan Fatah, atau mempromosikan diri sebagai pemilik “pendapat berbeda,” tidak mengubah kenyataan mereka.

Ia menggambarkan wacana mereka sebagai berbahaya, terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan nasional, serta tidak memiliki kaitan dengan faksi-faksi Palestina yang dikenal dengan prinsip-prinsip perjuangan.

Ia juga menunjukkan bahwa sikap mengejek para pejuang perlawanan pada saat ini mengungkap, menurut ungkapannya, hakikat posisi serta motif politik dan moral dari para pelakunya.

Sadeq menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa nasib para kolaborator dengan penjajah—betapapun lantangnya suara mereka atau sepanjang apa pun kehadiran media mereka—pada akhirnya adalah lenyap. Ia menekankan bahwa rakyat Palestina telah melalui fase-fase berat dan bencana demi bencana, namun setiap kali keluar darinya dengan keteguhan yang lebih besar dan komitmen yang semakin kuat terhadap hak mereka untuk berjuang demi kemerdekaan.

Perlu dicatat bahwa Adli Sadeq saat ini tidak memegang posisi resmi apa pun di dalam Gerakan Fatah maupun Otoritas Palestina, dan pernyataannya mencerminkan pandangan pribadinya di luar kerangka organisasi formal terkait sejumlah isu nasional terkini. (FG)