Sudan | FAKTAGLOBAL.COM — Perwakilan Sudan untuk Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa sekitar 75.000 orang telah tewas atau terluka sejak pecahnya perang internal di negara tersebut, yang kini mendekati tahun ketiganya.

Berbicara dalam sebuah sesi Dewan HAM PBB, perwakilan Sudan menyatakan bahwa 30.714 orang telah tewas dan lebih dari 44.000 lainnya terluka sejak konflik dimulai.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari peninjauan situasi di Sudan di tengah berlanjutnya pertempuran dan memburuknya kondisi kemanusiaan.

Angka-angka itu dipaparkan dalam sebuah sesi yang digelar di Jenewa, di mana utusan Sudan menyampaikan kepada negara-negara anggota mengenai dampak perang yang terus berlangsung terhadap penduduk sipil.

PBB Melaporkan Lonjakan Tajam Kematian Warga Sipil

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan terpisah mengonfirmasi bahwa jumlah kematian warga sipil di Sudan telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025. Penilaian tersebut disampaikan dalam sesi Dewan HAM yang sama yang membahas perkembangan di negara itu.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengatakan kepada dewan bahwa tekanan diplomatik dan politik yang lebih kuat diperlukan untuk mendorong pihak-pihak yang bertikai di Sudan menuju gencatan senjata kemanusiaan.

Türk memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat di kota El Fasher telah mengakibatkan pembantaian yang menewaskan ribuan orang, seraya menyatakan bahwa insiden tersebut telah mencapai tingkat kejahatan perang. Ia menambahkan bahwa PBB telah mencatat peningkatan tajam kekerasan balasan terhadap warga sipil di seluruh Sudan.

Negara-Negara Eropa Menyebut Kekerasan di El Fasher sebagai Kejahatan Perang

Dalam konteks ini, sejumlah negara Eropa — termasuk Inggris, Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia — mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat di El Fasher merupakan kejahatan perang.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa tindakan-tindakan itu juga mengandung indikasi genosida dan mengumumkan rencana pembentukan koalisi untuk mencegah terjadinya kekejaman lebih lanjut di Sudan.

Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa tindakan internasional yang mendesak diperlukan untuk menghentikan kejahatan di Sudan dan memastikan keadilan bagi para korban. Ia menambahkan bahwa aliran senjata ke Sudan harus dihentikan dan menyerukan agar pihak-pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan.

Perang di Sudan dimulai pada 15 April 2023 sebagai konflik internal antara dua faksi saingan dalam struktur militer negara tersebut, yaitu Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat.

Konflik ini masih terus berlangsung, dengan pertempuran yang berlanjut di berbagai wilayah negara tersebut. (FG)

Afrika Selatan | FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa melontarkan kecaman langsung terhadap Amerika Serikat, mengecam praktik koersi dagang dan memperingatkan bahaya meningkatnya unilateralisme di tengah meningkatnya ketegangan global serta memburuknya hubungan dengan Washington.

Berbicara dalam pidato kenegaraan di Cape Town, Ramaphosa mengkritik tatanan global yang tengah terbentuk dan didorong oleh politik kekuasaan serta tekanan ekonomi. Pernyataan tersebut secara luas dipahami sebagai sindiran langsung terhadap kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Penolakan terhadap Koersi Dagang dan Politik Kekuasaan

Tanpa menyebut Amerika Serikat secara eksplisit, Ramaphosa mengecam penggunaan instrumen ekonomi sebagai sarana dominasi politik, seraya memperingatkan bahwa tata kelola global semakin didefinisikan oleh kekuatan, bukan oleh nilai-nilai bersama.

“Dunia sedang berubah dengan sangat cepat dan telah menjadi dunia di mana kepentingan sempit menggantikan kepentingan bersama, dunia di mana perdagangan digunakan sebagai instrumen pemaksaan, dunia di mana yang kuat selalu benar dan pihak berkuasa memaksakan kehendaknya kepada yang lemah,” ujarnya.

Ia menyerukan kepada rakyat Afrika Selatan untuk menjunjung prinsip martabat, kesetaraan, dan solidaritas, serta menyerukan perlawanan terhadap diskriminasi dan prasangka di tengah meningkatnya tekanan internasional.

Hubungan dengan Washington Memburuk

Hubungan antara Afrika Selatan dan Amerika Serikat semakin memburuk sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Washington menuduh Pretoria menargetkan para petani kulit putih, secara terbuka mengkritik sikap politik Afrika Selatan terkait Iran dan Palestina, serta memberlakukan tarif sebesar 30 persen terhadap sejumlah ekspor Afrika Selatan — tingkat tarif tertinggi yang dikenakan terhadap negara mana pun di Afrika sub-Sahara.

Trump juga secara terbuka menegur Ramaphosa saat kunjungan ke Gedung Putih dan kemudian menyerukan boikot AS terhadap KTT Kelompok Dua Puluh (G20) yang diselenggarakan di Johannesburg.

Pretoria Tunjukkan Ketegasan di Tengah Keterlibatan

Meski tekanan terus meningkat, Ramaphosa menyatakan bahwa Amerika Serikat tetap merupakan mitra dagang penting dan bahwa pemerintahannya masih berupaya mencapai perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan.

Namun, pernyataannya mencerminkan meningkatnya frustrasi di kalangan kepemimpinan Afrika Selatan terhadap sikap konfrontatif Washington serta ketergantungannya yang berulang pada pemaksaan ekonomi dan politik.

Membela Independensi Strategis

Seiring kebijakan unilateral dan tekanan dagang kian menguat, Pretoria menunjukkan sikap yang semakin tegas dalam membela independensi kebijakan luar negerinya. Kepemimpinan Afrika Selatan tampak semakin enggan untuk menundukkan sikapnya terkait Iran, Palestina, dan tata kelola global di bawah tekanan eksternal.

Pidato Ramaphosa menegaskan posisi Pretoria bahwa koersi dan intimidasi ekonomi tidak akan menentukan pilihan politiknya, meskipun hubungan dengan Amerika Serikat tetap berada dalam kondisi tegang. (FG)

Libya, FAKTAGLOBAL.COM – Pada Selasa malam, media melaporkan pembunuhan Saif al-Islam Gaddafi, putra kedua mantan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi.

Seorang sumber yang dekat dengan keluarga Gaddafi mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Saif al-Islam dibunuh oleh empat orang penyerang di wilayah selatan Zintan, Libya barat. Menurut sumber tersebut, para penyerang melukai Saif al-Islam di taman kediamannya sebelum melarikan diri dari lokasi.

Brigade 444 yang berbasis di Tripoli dan berafiliasi dengan Pemerintah Persatuan Nasional Libya membantah keterlibatan apa pun, dan menyatakan tidak memiliki hubungan dengan bentrokan yang dilaporkan terjadi di Zintan.

Keluarga Gaddafi Pasca-2011

Muammar Gaddafi memiliki tujuh putra dan setidaknya dua putri.

• Mohammed Gaddafi, putra tertua, menyerah pada saat jatuhnya Tripoli, sempat ditahan, kemudian dibebaskan dan menarik diri dari politik.

• Saif al-Islam Gaddafi muncul sebagai figur politik paling menonjol di antara para putra Gaddafi.

• Saadi Gaddafi, yang dikenal sebagai figur olahraga–militer, melarikan diri ke Niger, diekstradisi ke Libya, dipenjara, lalu kemudian dibebaskan.

• Mutassim, Khamis, dan Saif al-Arab Gaddafi tewas dalam konflik tahun 2011.

• Hannibal Gaddafi melarikan diri ke luar negeri dan sejak 2015 ditahan di Lebanon dalam kasus yang terkait dengan hilangnya Imam Musa al-Sadr.

Masa Kecil dan Pendidikan

Saif al-Islam Gaddafi lahir pada 25 Juni 1972 di Tripoli. Ia memperoleh gelar sarjana arsitektur dari Universitas Al-Fateh pada 1995, setelah itu ditugaskan oleh ayahnya untuk merancang sebuah proyek pembangunan besar yang mencakup hotel, masjid, dan unit perumahan.

Ia kemudian melanjutkan studi manajemen bisnis di Wina dan dilaporkan memperoleh kualifikasi dari International Business School. Pada 2008, ia meraih gelar doktor dari London School of Economics, yang merupakan bagian dari University of London.

Meski tidak pernah memegang jabatan resmi dalam pemerintahan, Saif al-Islam menjadi figur penting dalam struktur kekuasaan Libya, menangani sejumlah isu domestik sensitif dan terlibat dalam negosiasi eksternal sebelum 2011.

2011 dan Dampaknya

Pada 27 Juni 2010, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, dan Abdullah Senussi, dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penindasan terhadap aksi protes.

Setelah pasukan oposisi memasuki Tripoli pada Agustus 2011, Muammar Gaddafi ditangkap dan dibunuh pada Oktober.

Perburuan terhadap Saif al-Islam pun dimulai, di tengah laporan bahwa ia telah melarikan diri ke Niger. Dewan Transisi Nasional Libya kemudian mengumumkan penangkapannya di dekat Ubari pada November 2011.

Pada 2015, pengadilan di Tripoli menjatuhkan hukuman mati dengan regu tembak terhadapnya secara in absentia, setelah persidangan yang melibatkan puluhan pejabat rezim sebelumnya.

Putusan tersebut—yang kemudian dibatalkan—menyatakan ia bersalah atas kejahatan perang, termasuk pembunuhan para demonstran. Ia dibebaskan pada Juni 2017 dari penahanan di Zintan berdasarkan undang-undang amnesti umum.

Pencalonan Presiden dan Kebuntuan Politik

Pada 2021, Saif al-Islam secara resmi mendaftarkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan presiden Libya. Para pendukung sistem lama memandang kembalinya ia sebagai potensi reset politik.

Namun, pemilu tersebut tidak pernah terlaksana akibat sengketa hukum terkait kelayakan kandidat, aturan pendaftaran, dan perpecahan politik yang mendalam. Saif al-Islam tetap berada di Zintan hingga laporan pembunuhannya.

Di luar politik, Saif al-Islam dikenal memiliki ketertarikan pada satwa liar, termasuk dilaporkan memelihara harimau dan menekuni olahraga berburu dengan elang di gurun Libya. Ia juga menekuni seni lukis sebagai pelukis amatir. (FG)

Libya, FAKTAGLOBAL.COM — Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi, telah dibunuh di Libya oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya.

Sumber-sumber Libya melaporkan bahwa Saif al-Islam Gaddafi tewas setelah terjadi penembakan di wilayah Zintan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Saif al-Islam dibunuh oleh empat orang tak dikenal.

Informasi awal menunjukkan bahwa ia menjadi sasaran setelah terjebak dalam sebuah penyergapan yang terjadi menyusul bentrokan bersenjata antara sebuah kelompok bersenjata dan pasukan pengamanannya.

Juru Bicara Mengonfirmasi Berita Pembunuhan

Moussa Ibrahim, mantan juru bicara pemerintahan Muammar Gaddafi, telah mengonfirmasi kabar tersebut. Hingga kini, identitas kelompok atau faksi yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu masih belum diketahui.

Saif al-Islam Gaddafi, putra kedua Muammar Gaddafi, merupakan tokoh politik yang dikenal luas di Libya dan dipandang oleh faksi-faksi yang berafiliasi dengan rezim sebelumnya sebagai salah satu figur potensial dalam masa depan politik negara tersebut.

Setelah runtuhnya pemerintahan Muammar Gaddafi pada 2011, Saif al-Islam menjadi salah satu figur paling kontroversial dalam politik Libya, dengan sebagian kelompok memandangnya sebagai kekuatan potensial untuk stabilitas dan rekonstruksi sistem politik negara itu. (FG)

AFRIKA | FAKTAGLOBAL.COM — Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika pada Selasa menuntut agar Israel segera mencabut pengakuannya terhadap wilayah separatis Somaliland, dengan menyebut langkah pengakuan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Federal Somalia.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di platform X usai pertemuan tingkat menteri, dewan tersebut menyampaikan kecaman paling keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai “pengakuan sepihak Israel atas apa yang disebut Republik Somaliland.”

AU Tolak Segala Tindakan yang Merongrong Perbatasan Afrika

Dewan Perdamaian dan Keamanan menegaskan penolakan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang merongrong persatuan negara-negara Afrika atau melanggar perbatasan yang diakui secara internasional.

Dewan menyerukan agar Israel segera membatalkan pengakuan tersebut, seraya menegaskan kembali posisi Uni Afrika yang kokoh dan tidak tergoyahkan dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Somalia.

Pengakuan Picu Reaksi Keras Regional dan Internasional

Rezim pendudukan Israel secara resmi mengakui wilayah separatis tersebut pada 26 Desember, dengan mendeklarasikannya sebagai “negara yang merdeka dan berdaulat.”

Keputusan ini memicu kecaman keras dari Uni Afrika, Mesir, dan Uni Eropa, yang semuanya kembali menegaskan kedaulatan Somalia—terutama di tengah perang dan ketidakstabilan yang masih melanda negara tersebut. (FG)

Somaliland, FAKTAGLOBAL.COM — Pengumuman Israel yang mengakui wilayah Somaliland sebagai “negara merdeka dan berdaulat” telah memicu gelombang luas kontroversi politik dan analisis strategis terkait tujuan, waktu, serta implikasi jangka panjang langkah tersebut terhadap keseimbangan kekuatan di Tanduk Afrika dan Laut Merah, pada momen regional dan internasional yang sangat sensitif.

Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat lalu (26 Desember 2025), yang mengaitkan keputusan tersebut dengan kerangka Abraham Accords.

Pemerintah Somalia dengan cepat menolak langkah itu, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia, serta pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pengakuan tersebut segera berkembang menjadi krisis geopolitik baru, yang memicu kecaman luas di tingkat regional dan internasional.

Akar Historis

Para analis berpendapat bahwa langkah Israel ini tidak terlepas dari konteks historis yang lebih luas. Ketertarikan Israel terhadap Tanduk Afrika berakar sejak dekade 1950-an dan 1960-an, dalam apa yang dikenal sebagai “Doktrin Periferi”, yang bertujuan mengepung dunia Arab dengan membangun aliansi dan pijakan strategis di pinggiran wilayahnya.

Penulis politik dan analis urusan Afrika, Abdul Qader Mohammed Ali, mencatat bahwa Israel menghidupkan kembali strategi ini dalam satu dekade terakhir—terutama setelah 2010—yang dipengaruhi oleh dampak Arab Spring, bangkitnya gerakan perlawanan di Gaza dan Lebanon selatan, serta meningkatnya peran Turki di kawasan.

Pertimbangan keamanan, menurut para pakar, berada di garis depan motivasi Israel. Lokasi strategis Somaliland yang menghadap Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab memberikan Tel Aviv posisi maju untuk memantau jalur pelayaran internasional dan melacak aktivitas Ansarallah di Yaman, sekaligus memperkuat kehadiran intelijen dan militernya di salah satu koridor maritim paling sensitif di dunia.

Akademisi dan analis urusan Israel, Muhannad Mustafa, dalam keterangannya kepada Al Jazeera, mengatakan bahwa pengakuan tersebut sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk membentuk ulang peta geopolitik Timur Tengah, dengan menerjemahkan keunggulan militer Israel baru-baru ini menjadi keuntungan politik dan strategis secara langsung.

Ia berpendapat bahwa langkah itu mencerminkan upaya untuk melampaui garis merah tradisional dan memaksakan realitas baru di kawasan.

Perhitungan Somaliland

Di sisi lain, para peneliti menilai Somaliland memiliki motif tersendiri di balik pendekatan ini. Wilayah tersebut terutama berupaya memutus isolasi internasionalnya dan memperoleh pengakuan politik yang dapat membuka jalan bagi hubungan yang lebih luas dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, serta mendapatkan jaminan keamanan, bantuan teknologi dan pertanian, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional.

Peneliti Liqaa Makki menekankan bahwa ambisi-ambisi ini berbenturan dengan realitas hukum dan politik yang tegas: ketiadaan pengakuan internasional dan penolakan kategoris pemerintah Somalia terhadap segala bentuk keterlibatan eksternal langsung dengan wilayah tersebut.

Pemindahan Warga Palestina

Sebagian pakar tidak menutup kemungkinan bahwa pengakuan Israel juga terkait dengan isu-isu yang lebih sensitif, termasuk upaya mendorong rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Laporan media Barat sebelumnya telah mengungkap adanya kontak AS-Israel dengan negara-negara Afrika—termasuk Somalia dan Somaliland—untuk menjajaki skenario pemukiman kembali, proposal yang mendapat penolakan atau bantahan.

Keputusan Israel tersebut juga memicu meningkatnya kekhawatiran regional mengenai dampaknya terhadap keamanan di Laut Merah dan Tanduk Afrika. Para analis memperingatkan bahwa langkah itu dapat mendorong kekuatan regional berpengaruh—seperti Turki, Iran, Mesir, dan negara-negara Teluk—untuk meninjau ulang kebijakan mereka dan memperkuat koordinasi guna menghadapi ketidakseimbangan kekuatan baru.

Dimensi Kompleks

Analis politik Abdullah Raghi mengatakan bahwa langkah ini mengandung banyak dimensi, dengan yang paling utama bersifat strategis dan diarahkan melawan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya, serta dimensi lain yang bertujuan membatasi pengaruh Turki yang terus berkembang di Somalia, termasuk melalui investasi besar serta kerja sama militer dan intelijen yang maju.

Sementara itu, para peneliti memperingatkan bahwa Israel berupaya memasarkan keputusannya di tingkat internasional melalui retorika “kontra-terorisme”, “promosi demokrasi”, dan perluasan Abraham Accords ke luar Timur Tengah. Namun, ketiadaan dukungan internasional yang nyata sejauh ini menempatkan pengakuan tersebut sebagai langkah sepihak yang sangat memecah belah.

Di tingkat internasional, Washington belum memberikan dukungan eksplisit terhadap langkah itu. Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali komitmennya terhadap Somalia yang bersatu, meskipun mengakui adanya tekanan di dalam Kongres untuk mengakui Somaliland di masa depan.

Kecaman resmi juga dikeluarkan oleh Mesir, Arab Saudi, Turki, Qatar, Yordania, dan Djibouti, selain pernyataan bersama yang ditandatangani oleh dua puluh negara di Timur Tengah dan Afrika, yang menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Para pengamat menyimpulkan bahwa pengakuan Israel terhadap Somaliland merupakan ujian baru bagi kemampuan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, sekaligus mencerminkan tren Israel yang kian meningkat dalam menggunakan pengakuan politik sebagai alat untuk merekayasa ulang tatanan regional di tengah kekosongan internasional dan perhatian global yang terpecah oleh berbagai krisis yang saling tumpang tindih. (FG)

Libya — FAKTAGLOBAL.COM — Pemerintah Persatuan Nasional Libya menetapkan tiga hari berkabung nasional menyusul wafatnya Mohammed Al-Haddad, Kepala Staf Angkatan Darat Libya, bersama sejumlah pejabat militer senior yang tewas dalam kecelakaan pesawat tragis saat kembali dari misi resmi ke Türkiye.

Bendera Setengah Tiang di Seluruh Negeri

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Selasa malam, Pemerintah Persatuan Nasional mengumumkan bahwa bendera akan dikibarkan setengah tiang di seluruh institusi negara, serta seluruh kegiatan resmi dan perayaan ditangguhkan selama tiga hari sebagai bentuk duka atas wafatnya Kepala Staf dan para pendampingnya.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa para pejabat meninggal dunia akibat insiden penerbangan tragis saat kembali dari ibu kota Turki, Ankara, tempat mereka menjalankan tugas resmi.

Daftar Pejabat yang Gugur dalam Kecelakaan

Pemerintah Libya secara resmi mengumumkan wafatnya tokoh-tokoh berikut:

• Mohammed Al-Haddad, Kepala Staf Angkatan Darat Libya

• Al-Fitouri Ghraybil, Kepala Staf Angkatan Darat Darat

• Mahmoud Al-Qatrawi, Direktur Otoritas Industri Militer

• Mohammed Al-Assawi Diab, Penasihat Kepala Staf

• Mohammed Omar Ahmed Mahjoub, Fotografer Kantor Media Staf Umum

Pemerintah menggambarkan para almarhum sebagai “sekelompok tokoh nasional terhormat yang mengabdi kepada Libya dengan ketulusan, disiplin, dan dedikasi.”

Perdana Menteri Perintahkan Investigasi Bersama Türkiye

Perdana Menteri Libya, Abdul Hamid Dbeibeh, menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk mengirim delegasi resmi ke Ankara guna menindaklanjuti keadaan insiden, berkoordinasi dengan otoritas Turki, serta memastikan penyelesaian penyelidikan melalui jalur resmi.

Sebelumnya, Dbeibeh telah mengumumkan wafatnya para pejabat setelah pesawat yang membawa delegasi tersebut jatuh di dekat Ankara saat penerbangan kembali menuju Tripoli.

Otoritas Turki Konfirmasi Penemuan Puing Pesawat

Di Ankara, Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengonfirmasi bahwa tim darurat telah mencapai puing-puing pesawat di wilayah Himena (Gölbaşı) di selatan Ankara, dan bahwa penyelidikan sedang berlangsung untuk menentukan penyebab kecelakaan.

Pesawat yang diidentifikasi sebagai Falcon 50 tersebut dilaporkan sempat meminta pendaratan darurat tak lama setelah lepas landas dari Ankara, sebelum akhirnya kontak terputus.

Kunjungan Resmi ke Türkiye Sebelum Insiden

Pada Selasa sebelumnya, mendiang Kepala Staf melaksanakan kunjungan resmi ke Türkiye dan menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Turki, termasuk:

• Selçuk Bayraktaroğlu, Kepala Staf Umum Turki

• Yaşar Güler, Menteri Pertahanan Turki

Kunjungan tersebut berfokus pada koordinasi militer dan hubungan bilateral.

Duka Nasional di Tengah Gejolak Kawasan

Dewan Tinggi Negara Libya juga mengeluarkan pernyataan duka cita atas wafatnya Kepala Staf dan para pendampingnya, bergabung dengan gelombang belasungkawa dari berbagai institusi politik dan militer Libya.

Kematian para pejabat ini menandai kehilangan besar bagi kepemimpinan militer Libya, di saat negara tersebut masih menghadapi tantangan keamanan, tekanan regional, dan upaya rekonstruksi pascakonflik.

Saat Libya berduka, tragedi ini kembali menegaskan rapuhnya stabilitas kawasan—serta mahalnya harga yang dibayar negara-negara yang berupaya menjaga kedaulatan di tengah tatanan internasional yang bergejolak, kerap diwarnai standar ganda, militerisasi, dan intervensi eksternal. (FG)

Libya, FAKTAGLOBAL.COM — Kepala Staf Angkatan Darat Libya, Mohammed al-Haddad, tewas dalam kecelakaan pesawat yang masih misterius tak lama setelah lepas landas dari Ankara, demikian dikonfirmasi pejabat Turki dan Libya pada Selasa malam.

Insiden terjadi setelah sebuah jet pribadi yang membawa tokoh militer senior tersebut kehilangan kontak dengan pengendali lalu lintas udara beberapa menit setelah lepas landas dari Esenboga Airport, memicu peringatan darurat serta laporan adanya ledakan keras di wilayah tersebut.

Pesawat Kehilangan Kontak Setelah Sinyal Darurat

Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menyatakan bahwa komunikasi dengan pesawat Falcon 50 bernomor registrasi 9H-DFJ terputus pada pukul 20.52 waktu setempat, sekitar 42 menit setelah keberangkatan dari Ankara pada pukul 20.10.

Menurut Yerlikaya, jet tersebut sempat memancarkan sinyal pendaratan darurat di dekat distrik Haymana district sesaat sebelum menghilang dari radar. Lima orang dipastikan berada di dalam pesawat, termasuk al-Haddad.

Platform pemantauan lalu lintas udara kemudian menunjukkan sejumlah penerbangan komersial dialihkan menjauhi wilayah udara Ankara seiring diaktifkannya protokol darurat.

Pemerintah Libya Konfirmasi Kematian, Tetapkan Masa Berkabung Resmi

Perdana Menteri Libya, Abdul Hamid Dbeibeh, secara resmi mengonfirmasi kematian Mohammed al-Haddad melalui pernyataan publik, menyampaikan duka atas wafatnya sosok yang ia sebut sebagai “pemimpin militer nasional yang mengabdi kepada Libya pada masa yang sangat kritis.”

Pemerintah Libya belum merilis rincian mengenai tujuan penerbangan maupun agenda kunjungan al-Haddad ke Turkey.

Laporan Ledakan Picu Kekhawatiran Keamanan

Saksi mata yang dikutip media Turki IHA melaporkan mendengar ledakan keras di sekitar Bandara Esenboga pada waktu yang berdekatan dengan hilangnya kontak pesawat. Meski otoritas Turki belum mengonfirmasi adanya ledakan secara resmi, tim pencarian dan penyelamatan segera dikerahkan ke area yang diduga sebagai lokasi jatuhnya pesawat.

Hingga waktu publikasi, belum ada puing-puing yang dipresentasikan secara resmi kepada publik, dan para pejabat masih menahan diri untuk tidak mengungkapkan penyebab kecelakaan.

Kematian seorang komandan militer senior Libya dalam situasi yang serba tidak transparan ini terjadi ketika Libya masih menjadi sasaran intervensi asing berkelanjutan, operasi intelijen, dan destabilisasi berbasis proksi di kawasan West Asia dan Afrika Utara. (FG)

Sudan, FAKTAGLOBAL.COM — Serangan drone yang dilancarkan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter Sudan, menghantam sebuah taman kanak-kanak di kota Kalogi dan menewaskan 50 orang — termasuk 33 anak-anak — menurut laporan Jaringan Dokter Sudan (SDN).

Kelompok medis tersebut melaporkan bahwa RSF, bersama sekutunya dari faksi Abdelaziz al-Hilu dalam Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan–Utara (SPLM-N), melancarkan “serangan drone bunuh diri yang disengaja” terhadap taman kanak-kanak dan sejumlah fasilitas sipil lainnya pada hari Kamis.

Para tenaga medis yang merespons lokasi kejadian juga terkena serangan kedua yang tidak terduga. SDN menyebut tindakan itu sebagai “pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.”

RSF juga mengebom rumah sakit Kalogi dan sebuah gedung pemerintahan. Jumlah korban diperkirakan akan terus meningkat akibat terputusnya komunikasi di wilayah tersebut.

Eskalasi dalam Konflik Dua Tahun Bergeser ke Kordofan yang Kaya Minyak

Serangan ini merupakan eskalasi terbaru dalam perang antara RSF dan angkatan bersenjata Sudan. Sebagian besar pertempuran kini bergeser dari Darfur ke wilayah Kordofan, di mana ratusan warga sipil telah tewas dalam beberapa pekan terakhir di tiga negara bagiannya.

Pada Senin lalu, Middle East Eye melaporkan bahwa paramiliter dan pemberontak yang bersekutu dengan RSF menculik 21 anak di Kordofan Selatan pekan lalu, diduga untuk dijadikan prajurit.

Saksi mata dan SDN mengonfirmasi bahwa anak laki-laki berusia 14 dan 15 tahun termasuk di antara 150 pria dan pemuda yang diculik ketika RSF dan SPLM-N merebut tambang emas al-Zallataya pada 24 November.

PBB Peringatkan Kekejaman Baru Saat Korban Sipil Terus Bertambah

Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk mengatakan ia “khawatir” akan terjadinya kekejaman baru di tengah meningkatnya pertempuran di Kordofan.

Menurut Kantor HAM PBB, setidaknya 269 warga sipil telah tewas akibat serangan udara, tembakan artileri, dan eksekusi singkat sejak RSF merebut kota Bara di Kordofan Utara pada 25 Oktober. PBB menyatakan angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi karena pemadaman komunikasi yang masih berlangsung.

Laporan lain menyebutkan adanya pembunuhan balasan, penahanan sewenang-wenang, penculikan, kekerasan seksual, serta perekrutan paksa — termasuk terhadap anak-anak.

Turk mencatat bahwa situasi di Kordofan mencerminkan kekejaman yang terjadi ketika RSF merebut kota El-Fasher, di mana eksekusi massal dan kekerasan seksual menyertai serangan tersebut. Ribuan warga melarikan diri dari kota itu, sementara banyak lainnya masih hilang atau terjebak. (FG)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengecam kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Zambia dan Republik Demokratik Kongo yang akan datang, menyebutnya sebagai upaya Zionis untuk menyusup ke posisi tradisional Afrika yang pro-Palestina dan merusak warisan perjuangan benua tersebut melawan kolonialisme.

Dalam pernyataannya pada Minggu, yang diterima oleh Palestinian Information Center, Hamas menegaskan bahwa menjamu Herzog — “seorang penjahat perang yang tangannya berlumuran darah anak-anak, perempuan, dan orang tua tak berdosa” — merupakan bentuk keterlibatan aktif dalam memutihkan kejahatan pendudukan Zionis.

Gerakan itu menegaskan bahwa penerimaan terhadap Herzog sama artinya dengan normalisasi terhadap genosida yang sedang dilakukan oleh pendudukan Israel di Gaza, di mana ribuan warga sipil telah dibantai dan seluruh lingkungan hancur akibat pengeboman yang didukung Amerika Serikat.

Seruan kepada Negara-Negara Afrika untuk Menolak Infiltrasi Zionis

Hamas menyerukan kepada seluruh bangsa, khususnya negara-negara Afrika, untuk memperkuat boikot terhadap rezim Israel dan para pemimpinnya, serta menolak segala bentuk hubungan dengan entitas pendudukan tersebut.

Pernyataan itu menekankan peran historis Afrika dalam menentang penindasan dan kolonialisme, mengingatkan bahwa benua itu pernah menjadi simbol solidaritas bagi perjuangan rakyat Palestina.

“Pendudukan Israel mewakili bentuk kolonialisme, tirani, dan kebiadaban paling buruk yang dikenal dalam sejarah modern,” tegas Hamas, seraya menambahkan bahwa normalisasi dengan Tel Aviv sama dengan pengkhianatan terhadap nilai-nilai pembebasan Afrika dan keterlibatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang masih berlangsung.

Kunjungan Herzog ke Afrika di Tengah Kejahatan di Gaza

Presiden Israel Isaac Herzog dijadwalkan berangkat pada Senin ke Zambia dan Republik Demokratik Kongo untuk kunjungan resmi, menandai pertama kalinya seorang presiden Israel melakukan kunjungan ke Zambia.

Perjalanannya dilakukan saat Gaza masih berada di bawah pengepungan, dengan puluhan ribu korban tewas, infrastruktur hancur, dan komunitas internasional — yang dipimpin Washington — dituduh melindungi Israel dari akuntabilitas di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). (FG)

Sudan, FAKTAGLOBAL.COM — Ratusan penyintas bertubuh sangat kurus dari El-Fasher, Sudan, telah tiba di Tawila setelah pasukan Rapid Support Forces (RSF) merebut benteng terakhir Angkatan Darat Sudan di Darfur Utara.

Mereka yang berhasil melarikan diri menggambarkan sebuah kota yang dilanda kelaparan, pembantaian massal, dan kekerasan seksual sistematis setelah 18 bulan pengepungan yang memutus pasokan makanan dan memaksa warga makan pakan ternak untuk bertahan hidup.

Sekitar 10.000 pengungsi telah memadati klinik Médecins Sans Frontières (MSF), sementara 60.000 lainnya melarikan diri menuju lokasi yang tidak diketahui dan hingga 200.000 orang kemungkinan masih terperangkap.

Sebuah pemantau kelaparan global telah mengonfirmasi kondisi kelaparan di El-Fasher sebelum kota itu jatuh, sebuah bencana kemanusiaan yang diperkirakan akan terus berlangsung hingga Januari.

Perempuan dan Anak Dipaksa Merangkak, Dirampok di Bawah Todongan Senjata

Para penyintas melarikan diri dengan berjalan kaki dan kereta keledai, membawa anggota keluarga yang terluka dan anak-anak yatim.

Di antaranya adalah Fatuma, yang melarikan diri bersama tiga anak yatim setelah orang tua mereka tewas akibat serangan drone saat mencari makanan.

Bayi itu—baru berusia 40 hari—menangis terus-menerus karena kelaparan. Sang kakak perempuan terluka oleh serpihan peluru di dalam tempat perlindungan sebelum pelarian.

Di jalan, pejuang RSF menghentikan rombongan mereka.

“Mereka memaksa kami meletakkan bayi itu di tanah, memaksa kami semua tiarap, dan merampok semua yang kami miliki,” kata Fatuma sambil menangis setelah sampai di klinik.

Sebanyak 170 anak tanpa pendamping lainnya tiba di Tawila; semuanya dinyatakan mengalami malnutrisi.

Koordinator proyek MSF, Sylvain Penicaud, menggambarkan para pasien sebagai “sangat kurus,” dengan hampir 1.000 kasus trauma akibat serangan di dalam kota dan sepanjang rute pelarian.

Kota Tanpa Rumah Sakit, Rakyat Tanpa Harapan

Rumah sakit terakhir di El-Fasher mengalami serangan berulang sebelum akhirnya lumpuh total. Para dokter kehabisan antibiotik, perban, dan kebutuhan dasar medis, meninggalkan patah tulang yang tidak diobati dan luka yang terinfeksi.

Kondisi ini memaksa keluarga memilih antara mati di dalam kota atau menghadapi eksekusi di jalanan.

ICC Isyaratkan Kejahatan Perang

Kantor Kejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyatakan keprihatinan atas laporan pembantaian massal dan kekerasan seksual selama serangan RSF, seraya mencatat bahwa tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma.

ICC menyebut yurisdiksinya atas Darfur melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1593 dan merujuk pada vonis terbaru terhadap komandan Janjaweed Ali Kushayb sebagai preseden.

Meskipun pimpinan RSF secara publik mengklaim akan menghukum pelanggaran, kelompok hak asasi manusia sebelumnya telah menuduh RSF melakukan pembersihan etnis di tahap awal konflik.

Pengepungan Ditopang Impunitas

Pengepungan kelaparan oleh RSF dan pengusiran paksa warga—dipadukan dengan penjarahan bersenjata, ancaman eksekusi, dan kekerasan seksual yang terdokumentasi—menunjukkan kampanye teror yang dirancang secara sistematis, bukan kekacauan pertempuran.

Ini adalah strategi perang yang dijalankan terang-terangan terhadap populasi sipil yang terjebak, mencerminkan pola yang sama di mana milisi yang disponsori negara merasa dunia akan membiarkan mereka bertindak semaunya.

Para penyintas yang tiba di Tawila bukan sekadar pengungsi—mereka adalah saksi kejahatan yang berusaha dihapus oleh RSF melalui kelaparan, peluru, dan ketakutan.

Suara mereka menembus keheningan wilayah yang dilukai oleh impunitas, dan kedatangan mereka menegaskan apa yang dunia enggan akui dengan lantang: El-Fasher bukan jatuh dalam pertempuran. Kota itu dibuat kelaparan, dibombardir, dijarah, dan berdarah. (FG)

Sudan, FAKTAGLOBAL.COM — Pasukan Dukungan Cepat Sudan (RSF) menghadapi kecaman keras setelah mengumumkan penangkapan beberapa anggota, termasuk komandan terkenal “Abu Lulu,” di tengah kecaman global atas pembantaian di El Fasher.

Para aktivis dan analis mengecam langkah tersebut sebagai manuver hubungan masyarakat yang dirancang untuk membersihkan citra milisi dan mengalihkan perhatian dari kejahatan sistematis terhadap warga sipil.

Rekaman yang beredar melalui media terkait RSF mencoba menampilkan penangkapan tersebut sebagai bukti akuntabilitas internal.

Namun, publik Sudan menolak narasi itu, meluncurkan tagar viral “Kalian semua adalah Abu Lulu” — menegaskan bahwa kekejaman sudah melekat dalam struktur komando RSF, bukan hanya pada individu tertentu.

“Penahanan Abu Lulu tampaknya merupakan sandiwara PR untuk mengalihkan kemarahan global dan perhatian dari tanggung jawab milisi atas pembantaian ini,” kata Mohamed Suliman, peneliti Sudan yang berbasis di Boston, menekankan bahwa publik secara luas melihat langkah tersebut sebagai rekayasa sinis.

Warganet Sudan membagikan foto para pemimpin RSF, termasuk komandan Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti) dan wakilnya Abdul Rahim Dagalo, masing-masing diberi label “Abu Lulu” untuk menyoroti tanggung jawab kolektif.

Bukti Mengaitkan Pimpinan RSF dengan Pembunuhan

Peneliti sumber terbuka di Center for Information Resilience memastikan bahwa Abdul Rahim Dagalo berada di El Fasher selama serangan berlangsung. Aktivis HAM menegaskan bahwa setiap “penyelidikan” dari RSF hanyalah upaya untuk menutupi kejahatan.

Hala al-Karib, direktur regional Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, mengecam narasi penangkapan tersebut sebagai “lelucon yang menyakitkan” dan menuduh milisi berusaha menghapus bukti genosida.

“Ratusan ribu telah tewas, dan perempuan serta anak perempuan diperkosa dengan kejam. Namun mereka mencoba membungkam penderitaan kami,” katanya.

Ia mengingatkan komunitas internasional bahwa RSF berasal dari milisi Janjaweed yang bertanggung jawab atas genosida Darfur:

“Anda ingin kami memberi RSF kredibilitas? Ini adalah penghinaan.”

Shayna Lewis, pakar Sudan di Preventing and Ending Mass Atrocities, mengatakan strategi RSF jelas:

“Ini pengalihan. Mereka ingin berpura-pura bahwa pembantaian adalah tindakan beberapa oknum, bukan kebijakan genosida sistematis. Klaim akuntabilitas ini kosong. Ini sandiwara.”

El Fasher: Pembunuhan Massal, Kekerasan Seksual, dan Pengungsian Paksa

Kantor HAM PBB melaporkan bahwa ratusan warga sipil dan pejuang tidak bersenjata dibantai ketika mencoba melarikan diri dari El Fasher, dengan perempuan dan anak perempuan diperkosa di bawah todongan senjata.

Seorang penyintas dalam konferensi SIHA menceritakan adegan horor:

“Beberapa saudara saya dibunuh di depan mata saya. Saya tidak tahu di mana ibu atau ayah saya… Mereka disiksa, dicambuk, dan kendaraan melindas mereka. RSF tak punya belas kasihan.”

Organisasi Kesehatan Dunia mengonfirmasi serangan terhadap rumah sakit bersalin Saudi di El Fasher, di mana setidaknya 460 pasien tewas dan tenaga medis diculik. Tentara dilaporkan kembali “dua kali lagi dan menghancurkan apa pun yang tersisa.”

Organisasi Migrasi Internasional melaporkan lebih dari 60.000 warga melarikan diri antara 26–29 Oktober saat pasukan RSF menyerbu permukiman, mengeksekusi warga dan membakar rumah.

Lembaga Kemanusiaan Peringatkan Kondisi Katastropik

Médecins Sans Frontières memperingatkan wilayah itu berada di ambang kehancuran total saat keluarga yang mengungsi menghadapi kelaparan, penyiksaan, dan tembakan saat melarikan diri.

“Mereka dipaksa makan pakan ternak di El Fasher,” kata dokter anak MSF Giulia Chiopris.

“Anak-anak mengalami masalah perut parah. Tim bedah kami bekerja tanpa henti.”

Aktivis menyatakan Darfur kini berada dalam kondisi genosida aktif — didorong oleh dukungan asing terhadap RSF, khususnya dari Uni Emirat Arab, yang dukungan politik, finansial, dan logistiknya telah memperkuat kepemimpinan milisi dan memungkinkan pembantaian massal di Sudan.

Keterlibatan UEA Harus Diungkap

Seiring eskalasi kejahatan RSF, suara rakyat Sudan terus menuntut pertanggungjawaban tidak hanya dari milisi tetapi juga para sponsornya. Dukungan berkelanjutan UEA kepada pimpinan RSF berperan langsung dalam memperkuat milisi yang kini melakukan eksekusi massal, pembersihan etnis, dan pemerkosaan sistematis di Darfur.

Saat RSF mencoba memamerkan penangkapan palsu, dunia menyaksikan genosida yang dimungkinkan oleh dukungan asing dan dilindungi oleh diamnya diplomatik.

Para aktivis Sudan memperingatkan:
Pemutihan genosida tidak akan menghapus kebenaran atau membebaskan para pendukungnya dari tanggung jawab. (FG)

Sudan, FAKTAGLOBAL.COM — Pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah mengambil alih kota El Fasher di Sudan, menandai salah satu babak paling kelam dalam perang saudara negara tersebut.

Kejatuhan kota ini terjadi setelah pengepungan selama 18 bulan yang menghalangi ratusan ribu warga sipil dari akses makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan.

Menurut kesaksian saksi mata dan analisis satelit yang dikutip oleh The Financial Times, serangan tersebut memicu pembantaian massal, termasuk pembunuhan sekitar 460 pasien dan keluarga mereka di Rumah Sakit Bersalin Saudi di El Fasher.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengecam pembunuhan tersebut, menyamakannya dengan “hari-hari paling gelap” genosida Darfur dua dekade lalu.

Bukti Satelit dan Video RSF Mengungkap Eksekusi

Citra satelit beresolusi tinggi yang ditinjau oleh Yale Humanitarian Research Lab mengidentifikasi kelompok-kelompok yang tampak sebagai jenazah manusia di dalam kompleks rumah sakit, dengan noda merah yang mengindikasikan darah.

Rekaman terpisah yang diunggah oleh para pejuang dan komandan RSF memberikan bukti tambahan kekejaman.

Dalam salah satu video, komandan RSF Al-Fatih Abdallah Idris (Abu Lulu) terlihat mengeksekusi warga sipil yang ditangkap. Para pegiat hak asasi sebelumnya telah mengaitkannya dengan pembantaian brutal di Darfur.

Para analis memperingatkan bahwa rekaman RSF sendiri dapat menjadi bukti langsung kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rumah Sakit Menjadi Lokasi Pembantaian

Jaringan Dokter Sudan menuduh pasukan RSF mengubah fasilitas kesehatan menjadi “rumah jagal manusia.”

“Mereka membunuh dengan darah dingin semua orang yang mereka temukan di dalam rumah sakit Saudi — pasien, pendamping mereka, dan siapa pun yang berada di bangsal,” kata seorang juru bicara kepada The Financial Times.

Pasukan RSF juga merebut bandara dan pangkalan militer El Fasher, menghapus titik pertahanan terakhir Angkatan Bersenjata Sudan di Darfur.

El Fasher sebelumnya menjadi tempat perlindungan terakhir bagi banyak warga kulit hitam Afrika di wilayah tersebut — komunitas yang secara historis menjadi target milisi RSF dan pendahulunya, Janjaweed.

Bencana Kemanusiaan Semakin Parah

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut Sudan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari 14 juta orang mengungsi dan sedikitnya 150.000 tewas sejak konflik pecah pada 2023.

Lebih dari 30.000 warga sipil melarikan diri dari El Fasher dalam beberapa hari terakhir, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

UNICEF memperingatkan bahwa 130.000 anak masih terjebak “dalam risiko besar, terperangkap oleh penembakan dan pertempuran, dengan laporan penculikan, pembunuhan, mutilasi, dan kekerasan seksual.”

Tekanan Internasional untuk Akuntabilitas Meningkat

Pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) mengakui adanya “pelanggaran” di El Fasher dan mengumumkan pembentukan komite penyelidikan, serta menyerukan pembebasan warga sipil yang “ditahan secara tidak sah.”

Namun, meningkatnya korban sipil dan bukti visual yang beredar telah memicu seruan kuat untuk akses independen dan investigasi kejahatan perang.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa apa yang terjadi di El Fasher dapat menjadi salah satu kekejaman paling parah dalam perang Sudan, dan merupakan kelanjutan pola genosida yang lama dikaitkan dengan pasukan RSF.

(FG)

Madagaskar, FAKTABERITAGLOBAL.COM – Presiden Madagaskar Andry Rajoelina memperingatkan bahwa upaya kudeta sedang berlangsung, menyusul pernyataan dari unit militer elit yang berpihak pada protes massal yang menuntut pengunduran dirinya.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu, kantor kepresidenan mengecam perkembangan tersebut sebagai pelanggaran langsung terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, serta mendesak semua “kekuatan nasional” untuk bersatu dalam membela lembaga negara dan kedaulatan nasional.

Presiden menghadapi tekanan yang meningkat di tengah kerusuhan berminggu-minggu, yang dipimpin terutama oleh kelompok pemuda yang marah atas pemadaman listrik dan kekurangan air yang berulang. Apa yang dimulai sebagai keluhan ekonomi kini telah berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas.

Pembelotan Militer Memperdalam Krisis Politik

Pada hari Sabtu, tentara dari CAPSAT – unit militer yang sama yang memainkan peran sentral dalam membawa Rajoelina ke tampuk kekuasaan selama kudeta 2009 – secara terbuka menyerukan kepada pasukan lain untuk tidak mematuhi perintah pemerintah dan bergabung dengan pemberontakan.

Eskalasi ini mengikuti spekulasi luas di media sosial bahwa Rajoelina telah melarikan diri dari negara.

Kantornya kemudian membantah klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa presiden dan perdana menteri tetap “sepenuhnya mengendalikan urusan negara.” Namun, lokasi pasti Rajoelina tidak diungkapkan.

Pada akhir September, di bawah tekanan publik yang meningkat, Rajoelina membubarkan pemerintahnya dan menunjuk Jenderal Angkatan Darat Ruphin Fortunat Zafisambo sebagai perdana menteri baru dalam upaya meredakan ketegangan.

Kerusuhan Dipimpin Pemuda Meningkat, Korban Jiwa Bertambah

Protes yang dimulai pada 25 September di bawah gerakan yang dikenal sebagai Gen Z Madagascar, telah menarik ribuan orang ke jalanan ibu kota Antananarivo dan kota-kota lainnya.

Pihak berwenang menanggapi dengan gas air mata, peluru karet, jam malam, dan blokade jalan, namun demonstrasi terus meningkat. Menurut data PBB, sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 terluka dalam lima hari pertama kerusuhan.

Rajoelina, yang awalnya naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2009, kembali menjabat sebagai presiden setelah memenangkan pemilu tahun 2018 dan meraih masa jabatan ulang pada tahun 2023.

Ia berkampanye dengan janji untuk mengindustrialisasi Madagaskar dan meningkatkan layanan dasar.

Hari ini, kepemimpinannya menghadapi tantangan paling serius — sebuah bangsa di tepi jurang, terpecah antara seruan reformasi dan ketakutan akan kudeta militer lainnya. (PW)

Afrika Selatan, FAKTABERITAGLOBAL.COM – Afrika Selatan sedang berduka setelah meninggalnya Duta Besar negara tersebut untuk Prancis, Nathi Mthethwa, secara mendadak di Paris, yang telah mengguncang para pejabat pemerintah, rekan kerja, dan warga secara mendalam.

Menteri Hubungan Internasional dan Kerja Sama, Ronald Lamola, mengonfirmasi bahwa jenazah sang duta besar telah tiba di negara itu pada hari Jumat sebelum dipindahkan ke KwaZulu-Natal untuk dimakamkan.

Berbicara pada upacara peringatan resmi yang digelar di Pretoria, Lamola menggambarkan kesedihan bangsa tersebut, mengenang saat kabar tentang wafatnya Mthethwa pertama kali diterima.

“Lebih dari seminggu yang lalu, bangsa kita menerima kabar memilukan tentang wafatnya Duta Besar Mthethwa… Berita tentang kepergiannya sangat mengguncang kita semua,” kata Lamola.

Peran Diplomatik yang Terhormat

Pada saat kematiannya, Mthethwa menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Prancis, dan juga terakreditasi untuk Monako.

Sejak pengangkatannya pada tahun 2023, ia memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan diplomatik antara Afrika Selatan dan Prancis, serta meningkatkan kehadiran Afrika Selatan dalam urusan global.

Lamola menyinggung penghormatan dari Presiden Cyril Ramaphosa, yang menyoroti kontribusi Mthethwa dalam mengubah dinamika kekuatan internasional melalui diplomasi.

Kembali ke Tanah Air

Lamola mengonfirmasi bahwa jenazah sang duta besar telah secara resmi dipulangkan dan diterima oleh otoritas Afrika Selatan.

“Ia akan segera menuju KwaZulu-Natal, di mana ia akan dimakamkan di kampung halamannya yang tercinta di KwaMbonambi,” ujar Lamola.

Menteri itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Duta Besar David Martino dan pemerintah Prancis atas dukungan mereka setelah wafatnya Mthethwa.

Penghormatan dan Kehadiran Pejabat

Upacara peringatan tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi dan tokoh terkemuka, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal ANC Nomvula Mokonyane, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, dan Malusi Gigaba. Anggota Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama (DIRCO), baik di Afrika Selatan maupun Paris, dipuji atas penanganan proses diplomatik selama masa sulit ini.

Lamola juga memuji kepemimpinan senior DIRCO, termasuk DDG Maud Dlomo dan DDG Zane Dangor, atas bimbingan mereka. Ia menggambarkan periode ini sebagai “masa yang sangat sulit.”

Sebelum pengangkatannya sebagai diplomat, Mthethwa menjabat sebagai Menteri Olahraga, Seni, dan Budaya. Ia meninggal pada usia 58 tahun di Hyatt Regency Hotel di Paris. Keluarganya melakukan ritual tradisional di hotel tersebut untuk mengambil rohnya sebelum pemulangan jenazah.

Presiden Cyril Ramaphosa telah menetapkan Pemakaman Resmi Khusus, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu di KwaZulu-Natal, untuk menghormati pengabdian Mthethwa selama puluhan tahun kepada bangsa. (FBG)

Sudan, FAKTABERITAGLOBAL.COM - Misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Sudan menyimpulkan bahwa Rapid Support Forces (RSF) telah melakukan berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang yang masih berlangsung, khususnya dalam pengepungan kota El-Fasher di Darfur Barat.

Dalam laporan yang dirilis Jumat, para penyelidik juga menemukan bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh RSF maupun tentara reguler Sudan. Konflik yang pecah sejak April 2023 ini telah menewaskan puluhan ribu orang.

Kepala misi Mohamed Chande Othman menyatakan:

“Temuan kami tidak menyisakan keraguan: warga sipil membayar harga tertinggi dalam perang ini.”

Kejahatan di El-Fasher

El-Fasher, kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa dan menjadi kota besar terakhir di Darfur yang masih dikuasai tentara, telah dikepung RSF untuk memperkuat kendali mereka di wilayah tersebut.

Menurut misi PBB, pasukan RSF melakukan pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pengusiran paksa, dan penganiayaan berbasis etnis, gender, serta afiliasi politik.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa RSF dan sekutunya menggunakan kelaparan sebagai metode perang dengan menghalangi warga sipil mendapatkan makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan—tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan.

Bukti dan Kesaksian

Meski tidak diizinkan masuk ke Sudan, tim penyelidik mengumpulkan bukti melalui lebih dari 250 wawancara dengan penyintas dan saksi di negara-negara tetangga, serta meninjau dokumen, video, dan materi lainnya.

Para penyintas menggambarkan pusat penahanan RSF sebagai “rumah jagal,” tempat para tahanan dipukuli hingga tewas atau dieksekusi seketika.

Misi ini juga mencatat kekerasan seksual secara luas, termasuk pemerkosaan berkelompok, pernikahan paksa, dan perbudakan seksual, yang secara khusus menargetkan perempuan dan anak perempuan dari komunitas non-Arab—beberapa di antaranya masih berusia 12 tahun.

Kedua Pihak Dituding

Meski RSF disebut sebagai pelaku kekejaman paling serius, laporan PBB menegaskan bahwa baik RSF maupun tentara Sudan telah melakukan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi, serta menargetkan warga sipil berdasarkan etnis atau afiliasi politik.

Othman menegaskan:

“Ini bukan tragedi kebetulan, melainkan strategi yang disengaja yang setara dengan kejahatan perang.”

Temuan ini akan dipresentasikan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pekan depan.

Misi PBB menyerukan mekanisme internasional untuk memastikan para pelaku diadili dan keadilan ditegakkan bagi para korban. (FBG)