Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Donald Trump mengatakan pada hari Rabu: “Amerika Serikat hampir tidak mengimpor minyak melalui Selat Hormuz, dan di masa depan kami tidak akan mengimpor sama sekali. Kami tidak membutuhkannya. Kami tidak membutuhkannya sebelumnya, dan sekarang pun tidak.”

Namun, pada hari Minggu, dalam perubahan sikap yang tajam dan tidak biasa, ia menyatakan:
“Buka Selat itu, atau kalian akan hidup dalam neraka—lihat saja.”

Apa yang menyebabkan perubahan sikap Trump ini?

Harga Minyak: Titik Balik

Salah satu faktor utamanya adalah harga minyak.

Pada hari Kamis—hanya satu hari setelah pernyataan Trump—harga minyak AS melonjak lebih dari 11%, menembus $111 per barel. Ini merupakan level tertinggi dalam empat tahun dan salah satu lonjakan harian terbesar dalam sejarah.

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) sebelumnya diperdagangkan sekitar 100 dolar sebelum pernyataan Trump, dan di bawah 70 dolar per barel sebelum perang dimulai.

Trump benar bahwa Amerika Serikat memiliki ketergantungan langsung yang sangat kecil terhadap minyak Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz—jalur sempit yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia itu.

AS hanya mengimpor sekitar 500.000 barel per hari melalui selat tersebut, dari total konsumsi sekitar 20 juta barel per hari—jumlah yang relatif kecil dan secara teoritis dapat digantikan dari sumber lain.

Namun, ancaman terbaru Trump justru mengungkap realitas yang lebih dalam: kesehatan ekonomi AS jauh lebih bergantung pada Selat Hormuz daripada yang ia akui.

Dinamika Penawaran dan Permintaan

Selama 15 tahun terakhir, Amerika Serikat telah memperkuat sektor energinya secara signifikan, didorong oleh teknologi fracking dan pengeboran horizontal—khususnya di Basin Permian, Texas.

AS kini memproduksi sekitar 22 juta barel minyak per hari—sekitar dua kali produksi Arab Saudi—dan sedikit lebih tinggi dari tingkat konsumsi hariannya.

Meski demikian, Amerika Serikat belum sepenuhnya mandiri secara energi.

AS masih mengimpor lebih dari 6 juta barel minyak mentah per hari—sekitar sepertiga dari kebutuhannya—dan mengekspor sekitar 4 juta barel per hari.

Hal ini karena jenis minyak berbeda fungsi. AS memproduksi minyak ringan dan manis yang cocok untuk bensin, tetapi kurang ideal untuk bahan bakar pemanas, aspal, diesel, dan produk berat lainnya. Karena itu, AS tetap bergantung pada impor minyak berat dari wilayah seperti Venezuela dan Timur Tengah.

Selain itu, pasar minyak bersifat global. Ketika pasokan terganggu di satu wilayah, dampaknya dirasakan di seluruh dunia.

Dan Pickering, pendiri Pickering Energy Partners, menyatakan bahwa dalam kondisi krisis pasokan—seperti perang AS–Israel melawan Iran—negara-negara pengimpor akan bersaing untuk mendapatkan pasokan yang tersedia, sehingga mendorong harga semakin tinggi.

Artinya, meskipun AS kemungkinan tetap dapat memenuhi kebutuhan minyaknya, negara tersebut tetap sangat rentan terhadap guncangan harga di pasar global.

Ekonomi Energi dan Tekanan Inflasi

Harga energi yang tinggi merupakan konsekuensi langsung dari konflik yang sedang berlangsung dan terganggunya Selat Hormuz.

Harga minyak tetap berada di sekitar $110 per barel pada hari Senin, setelah ancaman Trump untuk menargetkan infrastruktur Iran. Sementara itu, harga bensin di AS rata-rata mencapai $4,12 per galon.

Kenaikan ini mulai membebani ekonomi AS. Banyak warga berpenghasilan menengah dan rendah menghadapi tekanan biaya bahan bakar, sementara bisnis kecil yang tidak mampu menaikkan harga lebih lanjut menghadapi keputusan sulit terkait perekrutan tenaga kerja.

Kekhawatiran yang lebih besar muncul jika harga tinggi mulai menekan permintaan. Jika masyarakat tidak lagi mampu mengisi bahan bakar atau bepergian, dampaknya terhadap ekonomi bisa sangat signifikan.

Perang dan Risiko Resesi

Menjatuhkan ekonomi sebesar 30 triliun dolar bukan hal mudah. Namun, delapan dari sembilan resesi terakhir diawali oleh lonjakan harga minyak.

Perang saat ini baru berlangsung sekitar lima minggu, dan mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan lagi untuk benar-benar memicu dampak resesi.

Analis Wall Street memperkirakan setiap kenaikan 10 dolar per barel dapat mengurangi pertumbuhan GDP sebesar 0,1 hingga 0,4 poin persentase.

Dengan kenaikan sekitar 40 dolar saat ini, dampaknya bisa mencapai sekitar 1 poin persentase terhadap GDP—angka yang signifikan, meski belum menghancurkan.

Namun, jika harga terus naik, situasinya dapat memburuk dengan cepat.

Selain itu, bukan hanya minyak yang terdampak. Barang yang diangkut dengan truk akan menjadi lebih mahal akibat kenaikan harga diesel. Impor lain melalui selat—seperti aluminium, helium, dan pupuk—juga akan meningkatkan harga bahan bangunan, semikonduktor, dan pangan.

Inflasi di Amerika Serikat Meningkat

Inflasi tahunan diperkirakan mencapai sekitar 3,5% pada bulan Maret, yang secara efektif menghapus kenaikan upah pekerja Amerika selama setahun terakhir.

Mengapa Trump Khawatir?

Joe Brusuelas, kepala ekonom RSM US, menyatakan:
“Ekonomi AS dapat menyerap harga minyak di atas 100 dolar per barel untuk sementara waktu. Namun jika mencapai 150 dolar atau 200 dolar per barel, itu cerita yang berbeda.”

Hal ini menjelaskan meningkatnya kekhawatiran Trump terhadap Selat Hormuz.

Sejak awal perang, ia berulang kali membahas selat tersebut. Pemerintahannya berjanji mengawal kapal tanker dan menjamin asuransi bagi kapal yang kehilangan perlindungan.

Ia juga mendorong kapal tanker untuk tetap melintas dan meminta negara-negara lain yang bergantung pada minyak Timur Tengah untuk ikut membuka kembali selat.

Pada hari Selasa, Trump menulis di Truth Social:
“Pergi ambil minyak kalian sendiri!”

Perubahan retorika Trump turut memicu volatilitas harga minyak. Namun secara umum, harga terus naik seiring semakin jelas bahwa Iran memegang kendali strategis atas Selat Hormuz—dan bahkan penarikan AS dari perang belum tentu membuka kembali jalur vital ini.

Sementara itu, Iran menyatakan akan mengenakan biaya untuk pelayaran aman di selat tersebut. Menurut Anthony Yuen dari Citi, bahkan jika selat hanya terbuka sebagian, dunia bisa menghadapi kekurangan pasokan antara 4,4 hingga 8 juta barel per hari. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Kota Dimona secara luas dikenal dalam persepsi publik karena fasilitas nuklir yang terletak di bagian selatannya. Sebagaimana diketahui, “Pusat Riset Nuklir Dimona” berada di wilayah Negev, yang dikelilingi oleh perimeter keamanan dan militer yang sangat luas.

Kehadiran sipil di wilayah sekitarnya sangat terbatas, menjadikan Dimona dan area sekelilingnya sebagai salah satu kawasan yang paling dijaga ketat di Israel.

Bobot strategis kawasan ini semakin diperkuat oleh keberadaan instalasi militer di sekitarnya, seperti Pangkalan Udara Nevatim, yang menegaskan peran krusial wilayah ini dalam arsitektur militer dan pertahanan Israel.

Penetrasi Rudal terhadap Sistem Pertahanan Berlapis

Berdasarkan citra dampak yang dirilis, penilaian yang berkembang menunjukkan bahwa setelah sistem intersepsi awal gagal, rudal berhasil mendekati target yang dituju.

Upaya intersepsi lanjutan pada fase terminal juga tampaknya tidak berhasil. Terlepas dari detail operasional yang tepat, hal ini menunjukkan adanya penetrasi terhadap lingkungan pertahanan yang sangat terlindungi—sebuah pencapaian yang memiliki signifikansi teknis dan operasional tinggi.

Pada saat yang sama, menilai operasi semacam ini semata-mata berdasarkan jumlah korban jiwa merupakan pendekatan yang menyesatkan. Dalam analisis militer, ukuran utama adalah “efek strategis.”

Serangan yang mampu menjangkau kawasan yang sangat sensitif dan strategis seperti Dimona—bahkan dengan dampak fisik terbatas—dapat memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan serangan yang menimbulkan korban lebih banyak namun tidak mengubah keseimbangan operasional.

Dampak Strategis Lebih Penting daripada Jumlah Korban

Dimensi penting lainnya adalah tingkat presisi dan teknologi yang digunakan. Menyerang target yang dilindungi oleh sistem pertahanan udara aktif dan berlapis menunjukkan kemampuan yang melampaui pola serangan konvensional.

Dalam konteks ini, rudal balistik generasi baru—terutama yang dilengkapi dengan hulu ledak terpisah atau kemampuan manuver pada fase akhir—menimbulkan tantangan yang jauh lebih kompleks bagi sistem pertahanan. Kecepatan tinggi yang dipadukan dengan kemampuan perubahan arah pada tahap terminal membuat proses intersepsi menjadi jauh lebih sulit.

Pada akhirnya, yang menjadi penentu bukanlah skala korban atau sorotan media, melainkan dampak nyata terhadap infrastruktur serta perubahan dalam kalkulasi strategis pihak lawan—yang menjadi tolok ukur utama dalam analisis militer yang serius. (FG)

Iran | FAKTAGLOBAL.COM – Para analis militer dan politik memperingatkan bahwa Washington tidak dapat memaksa Iran untuk tunduk melalui ancaman, pemboman, atau diplomasi koersif, dengan menegaskan bahwa kedalaman strategis dan keteguhan domestik Teheran secara mendasar membedakannya dari target-target lain dalam kampanye tekanan AS.

Alexander Mikhailov, kepala Bureau of Military-Political Analysis, mengatakan kepada Sputnik bahwa realitas geopolitik dan militer Iran membuat setiap upaya untuk menerapkan skenario “gaya Venezuela” menjadi tidak realistis.

“Harus dipahami bahwa Iran bukan Venezuela, Iran bukan Israel,” kata Mikhailov, mengomentari risiko yang dihadapi Teheran dalam perundingan dengan Washington, terutama mengingat Amerika Serikat dan Israel telah melakukan serangan di tengah proses negosiasi sebanyak dua kali dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

Skala dan Industri Pertahanan Iran Mengubah Perhitungan

Mikhailov menekankan bahwa ukuran wilayah dan kapasitas industri Iran secara drastis mengubah keseimbangan strategis.

“Iran adalah negara besar — 80 kali lebih luas dari Israel, dengan industri pertahanan yang kuat. Dan jika elit politik Iran tidak menerima ‘posisi kompromistis’ yang kini mulai dipromosikan oleh pemerintahan Trump, kampanye ini bisa kembali kepada AS sebagai kekecewaan yang sangat serius terhadap kemampuannya sendiri,” tegasnya.

Menurut Mikhailov, tujuan Washington yang lebih luas melampaui tekanan militer langsung. Blokade terhadap Iran atau pemaksaan kontrol politik akan melayani tujuan geopolitik yang lebih besar.

Ia berpendapat bahwa Washington pada dasarnya berupaya menerapkan model “Venezuela 2.0” di Iran — sebuah strategi yang meremehkan ketahanan dan pengaruh regional Teheran.

Dari Hukum Internasional ke “Hukum Rimba”

Ilmuwan politik senior Rusia, Alexander Asafov, menyoroti persoalan yang lebih mendasar: erosi kredibilitas diplomatik dan norma hukum internasional.

“Ketika para perunding yang sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan sudah dekat tiba-tiba berbalik arah dan menyatakan bahwa pembicaraan tidak menarik sehingga serangan pun dilakukan, hal ini membawa kita kembali pada pemahaman bahwa bahkan kesepakatan konseptual bersyarat dari Barat kolektif mengenai kerangka tindakan politik atau diplomatik tertentu kini telah menjadi masa lalu. Begitu pula dengan hukum internasional,” kata Asafov.

Ia mencatat bahwa pembenaran resmi atas serangan telah berulang kali berubah — mulai dari kekecewaan atas kemajuan negosiasi, hingga kembali pada klaim bahwa Iran hampir mencapai kemampuan senjata nuklir, hingga dugaan bahwa pembicaraan hanyalah kedok untuk membeli waktu guna memperkuat militer.

Asafov mengaitkan inkonsistensi ini dengan apa yang ia gambarkan sebagai pengambilan keputusan sepihak dan sewenang-wenang di tingkat tertinggi kepemimpinan AS.

Ketidakpastian seperti itu, ia peringatkan, merusak kepercayaan dalam setiap negosiasi di masa depan.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana keputusan dapat dibuat, atau lebih tepatnya, jaminan apa yang dapat diberikan?” tanya Asafov. “Jika jaminan itu tidak berlaku bahkan selama proses pembicaraan — jika potensi penipuan sudah melekat di dalamnya — maka tentu saja kepercayaan terhadap seluruh proses akan semakin berkurang.”

Konsekuensi Strategis

Penilaian para ahli tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk menekan Iran secara militer atau politik dapat berbalik arah, melemahkan kredibilitas Washington sekaligus memperkuat tekad Teheran.

Alih-alih memaksa penyerahan, eskalasi justru dapat memperdalam ketidakpercayaan dan mempercepat pergeseran geopolitik di seluruh West Asia — khususnya dalam ranah energi dan keamanan.

Seiring ketegangan yang terus berlanjut, para analis memperingatkan bahwa tekanan tanpa jaminan yang kredibel berisiko mengubah diplomasi menjadi konfrontasi, dengan konsekuensi yang melampaui Iran itu sendiri. (FG)

Amerika Serikat | FAKTAGLOBAL.COM — Menurut sebuah analisis yang diterbitkan oleh kantor berita Iran, Mehr News Agency, potensi agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran akan membawa risiko politik yang serius bagi Donald Trump, karena bertentangan dengan janji kampanyenya untuk menghindari perang baru serta berlawanan dengan opini publik yang dominan di Amerika Serikat.

Selama kampanye pemilu 2024, Presiden AS Donald Trump berulang kali berjanji untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai “perang-perang tanpa akhir.”

Ia memosisikan dirinya sebagai antitesis dari para pemimpin AS sebelumnya yang menyeret Amerika ke dalam kubangan perang di Irak dan Afghanistan, dengan menyasar pemilih yang lelah oleh beban kemanusiaan dan finansial dari petualangan militer di luar negeri.

Kini, presiden yang sama—dengan basis sosial pendukung yang sama—justru mengancam akan melakukan agresi militer terhadap Iran. Menurut Mehr, langkah semacam itu akan setara dengan bunuh diri politik.

Tuntutan dari tim Trump yang berorientasi pada perang secara langsung bertentangan dengan sentimen utama opini publik AS, yang secara luas menentang perang dengan Iran, termasuk di kalangan basis tradisional Partai Republik.

Opini Publik AS Sangat Menentang Perang dengan Iran

Mehr mencatat bahwa jajak pendapat terbaru di AS menunjukkan penolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap opsi serangan militer ke Iran. Sebuah survei yang dilakukan oleh SSRS dan Universitas Maryland antara 5 hingga 9 Februari 2026 menunjukkan bahwa hanya 21 persen warga Amerika yang mendukung serangan militer terhadap Iran, sementara 49 persen secara jelas menentangnya dan 30 persen lainnya belum menentukan sikap.

Ini merupakan perubahan drastis dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Menurut jajak pendapat Gallup, ketika Presiden AS saat itu, George W. Bush, menginvasi Irak pada 2003, sebanyak 72 persen warga Amerika mendukung perang tersebut setelah berbulan-bulan propaganda tentang senjata pemusnah massal.

Mehr menekankan bahwa tingkat persetujuan publik seperti itu kini tidak lagi ada, dan ingatan pahit tentang perang Irak dan Afghanistan masih tertanam kuat di benak masyarakat.

Perpecahan di Internal Partai Republik dan Menurunnya Kepercayaan

Bahkan di dalam Partai Republik—basis utama dukungan Trump—tidak ada konsensus untuk mendukung perang dengan Iran.

Hanya 40 persen pemilih Partai Republik yang mendukung serangan terhadap Iran, sementara 25 persen menentang dan 35 persen masih ragu-ragu. Perpecahan ini menunjukkan adanya retakan serius dalam basis sosial Trump terkait isu konfrontasi militer.

Data jajak pendapat juga memperkuat skeptisisme ini. Survei dari AP-NORC Public Affairs Research Center yang dilakukan antara 19 hingga 23 Februari 2026 menunjukkan bahwa meskipun 48 persen warga Amerika memandang program nuklir Iran sebagai ancaman serius, hanya sekitar 30 persen yang mempercayai penilaian Trump dalam penggunaan kekuatan militer.

Lebih dari separuh responden mengatakan mereka hanya “sedikit” atau “tidak sama sekali” mempercayai Trump dalam hal tersebut. Di kalangan pemilih Partai Republik berusia di bawah 45 tahun, tingkat kepercayaan bahkan turun lebih jauh, menandakan meningkatnya keraguan di kalangan konservatif muda.

Penolakan Luas terhadap Intervensi Militer

Jajak pendapat yang lebih luas memperkuat tren ini. Survei The Economist–YouGov menemukan bahwa 48 persen warga Amerika menentang aksi militer terhadap Iran, dibandingkan hanya 28 persen yang mendukungnya.

Demikian pula, jajak pendapat Universitas Quinnipiac menunjukkan bahwa 70 persen warga Amerika percaya bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya ikut campur dalam urusan dalam negeri Iran, bahkan setelah Trump menyatakan bahwa Washington akan “siap dan bersenjata.”

Secara keseluruhan, angka-angka ini menunjukkan penolakan yang luas dan tegas terhadap kebijakan intervensionisme di seluruh spektrum politik AS.

Penolakan dari MAGA dan Tekanan Domestik yang Meningkat

Penolakan terhadap perang juga disuarakan secara terbuka oleh tokoh-tokoh berpengaruh dalam gerakan MAGA milik Trump sendiri. Steve Bannon berulang kali menegaskan bahwa penolakan terhadap perang tanpa akhir merupakan prinsip inti MAGA.

Marjorie Taylor Greene memperingatkan bahwa perang di luar negeri membuat Amerika berada di posisi terakhir (America Last kebalikannya slogan Trump America First), menelan korban jiwa tak berdosa, dan menguras sumber daya nasional. Charlie Kirk menekankan bahwa daya tarik Trump—terutama bagi pemilih muda—berasal dari fakta bahwa ia tidak memulai perang baru.

Pada saat yang sama, Trump menghadapi tantangan domestik yang kian menumpuk. Pada 21 Februari 2026, Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa kebijakan tarif balasan Trump melanggar hukum, memberikan pukulan besar terhadap agenda ekonominya.

Dengan pemilu paruh waktu November 2026 yang semakin dekat, jajak pendapat menunjukkan Partai Demokrat lebih diunggulkan untuk merebut kembali kendali DPR.

Trump sendiri telah memperingatkan bahwa kehilangan Kongres dapat membuka jalan bagi proses pemakzulan. Tingkat persetujuan publik terhadapnya kini rata-rata berada di angka 42 persen, dibandingkan dengan tingkat ketidaksetujuan sebesar 55 persen.

Perang dengan Iran sebagai Bunuh Diri Politik

Dalam konteks ini, setiap agresi militer terhadap Iran kemungkinan besar akan memicu reaksi balik yang cepat dan keras. Korban besar dan gambar peti jenazah tentara yang kembali ke tanah air—kenangan yang masih kuat dari perang Irak dan Afghanistan—akan membangkitkan kemarahan publik.

Partai Republik akan menghadapi bencana dalam pemilu paruh waktu, sementara Trump terpaksa menjalani sisa masa jabatannya di bawah Kongres yang bermusuhan dan tekanan pemakzulan yang berkelanjutan.

Para pemilih yang mendukungnya dengan platform “tanpa perang” tidak akan memaafkan konflik yang menelan nyawa warga Amerika, dan gelombang protes nasional sangat mungkin terjadi.

Pada saat yang sama, Iran telah mengeluarkan peringatan tegas bahwa setiap serangan akan memicu perang regional dan menghadapi pembalasan yang menentukan. Para pejabat Iran menegaskan bahwa setiap salah perhitungan akan dibalas dengan respons yang cepat dan menyakitkan.

Sebagaimana disimpulkan dalam analisis tersebut, Trump akan mengambil sebuah perjudian yang kalah: agresi terhadap Iran tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga masa depan politiknya sendiri serta masa depan Partai Republik secara keseluruhan. (FG)

Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah analisis terhadap perundingan Muscat menyimpulkan bahwa terlepas dari hasil akhir yang akan dicapai, Iran telah berhasil memaksakan persamaan strategisnya sendiri.

Di tengah lanskap penilaian media regional dan internasional terhadap perundingan nuklir terbaru antara Iran dan Amerika Serikat, Al Mayadeen menelaah perundingan tersebut melalui lensa parameter strategis yang ditetapkan sebelum dan sesudah perundingan. Analisisnya sebagai berikut:

Perundingan Digelar dengan Syarat Teheran

Kontroversi besar telah mengiringi perundingan Oman bahkan sebelum dimulai, termasuk perdebatan soal lokasi, hiruk-pikuk media yang intens, serta ancaman implisit Amerika Serikat untuk membatalkan perundingan jika Teheran menolak mundur dari tuntutannya.

Meski Iran menolak untuk mundur dari posisinya—dan meskipun perundingan digelar di Muscat sesuai permintaan Teheran—pihak Amerika pada akhirnya datang ke meja perundingan. Patut dicatat, pada saat yang sama, sumber-sumber resmi Iran berulang kali menegaskan kekuatan militernya serta kesiapan untuk merespons segala bentuk agresi.

Perundingan pun akhirnya berlangsung, dengan delegasi Iran dan Amerika melakukan perjalanan ke Oman untuk memulai pembicaraan yang secara ketat difokuskan pada berkas nuklir.

Hal ini bertolak belakang dengan desakan awal Washington untuk memperluas agenda agar mencakup program rudal Iran dan dukungannya terhadap sekutu-sekutu regional dalam Poros Perlawanan—tuntutan yang didorong kuat oleh rezim Zionis.

Teheran juga menunjukkan bahwa kesiapan keamanan dan logistiknya tidak dimaksudkan untuk menggagalkan perundingan, melainkan untuk menetapkan kerangka dan pemahaman yang jelas guna memasuki pembicaraan dengan syaratnya sendiri. Perundingan Muscat digelar pada 6 Februari 2026 dan ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan dialog serta menetapkan tanggal putaran berikutnya.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan suasana perundingan sebagai “baik dan serius” serta sebuah “awal yang sukses,” sambil dengan tegas menarik garis merah, menekankan bahwa perundingan dibatasi pada berkas nuklir dan bahwa syarat “menghindari ancaman dan tekanan” merupakan hal esensial bagi kelanjutannya.

Hal ini mencerminkan niat Teheran untuk mengonversi waktu politik menjadi keuntungan ekonomi dan keamanan yang nyata. Sementara itu, Washington memasuki perundingan dengan delegasi yang mencakup tokoh-tokoh seperti Jared Kushner, menantu Donald Trump, Steve Witkoff, utusan khusus AS, serta komandan CENTCOM—dengan tujuan menerapkan tekanan politik dan militer secara bersamaan.

Mengonsolidasikan Persamaan Iran Sebelum Perundingan

Di luar semua posisi yang dinyatakan, garis besar inti strategi Iran—yang berakar pada pencegahan komprehensif—tampak sangat jelas. Strategi ini tidak terbatas pada penyeimbangan kekuatan tradisional, melainkan didasarkan pada pencegahan melalui peningkatan biaya dan keseimbangan rasa takut.

Bahkan sebelum perundingan dimulai, Teheran berhasil menetapkan persamaan lapangan yang tegas: kedaulatan Iran bukanlah ajang uji coba maupun alat tawar-menawar dalam perundingan. Sebuah peringatan yang jelas dan resmi dikeluarkan bahwa setiap serangan langsung—tanpa memandang skala atau dalihnya—akan diperlakukan sebagai deklarasi perang terbuka dan ditanggapi sebagaimana mestinya.

Ketegasan ini bukan sekadar retorika. Ia merepresentasikan sebuah doktrin keamanan yang dirancang untuk menutup peluang musuh melakukan serangan terbatas atau eskalasi terkendali.

Yang semakin mempersulit kalkulasi operasional Amerika Serikat adalah kenyataan bahwa Teheran secara efektif telah menghapus batas antara “konfrontasi terbatas” dan perang skala penuh.

Menurut doktrin strategis yang ditegaskan oleh Imam Sayyed Ali Khamenei, Pemimpin Republik Islam Iran, tidak ada lagi yang disebut serangan terbatas; setiap konfrontasi dapat meningkat menjadi perang regional luas dengan konsekuensi berat bagi Amerika Serikat dan sekutunya, serta mengancam seluruh kepentingan mereka.

Strategi ini tidak hanya bertumpu pada hubungan Iran dengan sekutu-sekutu regionalnya dalam Poros Perlawanan, tetapi juga pada kemampuan mandiri Teheran untuk menargetkan seluruh pangkalan AS di kawasan serta keseluruhan wilayah Palestina yang diduduki.

Realitas strategis ini menempatkan Washington di hadapan pilihan-pilihan yang sangat berbahaya. Penggunaan tekanan militer sebagai alat untuk meningkatkan daya tawar perundingan—yang secara historis menjadi taktik favorit Amerika—kini tidak lagi efektif atau sarat dengan risiko yang tidak dapat diterima. Washington memahami bahwa bahkan sebuah “serangan pesan” dapat memicu perang regional skala penuh.

Tuntutan Inti Iran dalam Perundingan

Klaim bahwa Teheran sekadar mengulur waktu, atau anggapan bahwa Washington menggunakan perundingan sebagai kedok untuk agresi militer yang akan segera terjadi, tidak memiliki pijakan dalam kondisi saat ini.

Analisis lapangan dan politik menunjukkan bahwa perundingan dan waktu saat ini selaras dalam melayani kepentingan strategis tertinggi Iran. Iran tidak membeli waktu secara diplomatik; ia tengah mengonsolidasikan dan menstabilkan persamaan strategisnya—terutama di ranah domestik.

Para pengambil keputusan di Teheran memahami bahwa kekuatan perundingan berakar pertama-tama pada stabilitas internal. Karena itu, tujuan yang ditetapkan untuk perundingan ini mencerminkan konsensus nasional yang sejalan dengan aspirasi publik, yang menjelaskan mengapa para perunding Iran menekankan pencabutan sanksi ekonomi sebagai tuntutan utama.

Pengakuan AS atas Kegagalan dalam Perang 12 Hari

Gambaran di Washington tampak jauh lebih kompleks. Pemerintahan Trump telah menyadari bahwa perang bukanlah pilihan yang mudah, menghadapi penolakan domestik yang luas. Sekutu-sekutu AS—baik regional maupun Eropa—juga telah memperingatkan konsekuensi dari eskalasi militer besar, dengan tidak satu pun mendukung jalur menuju perang.

Dengan demikian, meskipun ada segala bentuk unjuk kekuatan militer, Washington tidak sungguh-sungguh mengejar perang, melainkan berupaya mengekstraksi konsesi mendasar dari Teheran melalui tekanan maksimum. Dampak dari perang 12 hari antara Iran dan rezim Zionis tetap menjadi dilema yang membayangi para pembuat kebijakan AS.

Salah satu kontradiksi mencolok yang disorot oleh perundingan ini adalah bahwa Washington kini berunding mengenai program nuklir Iran yang sama, yang sebelumnya oleh media AS, badan intelijen, dan pejabat senior Gedung Putih diklaim telah dihancurkan atau dinetralisir selama perang 12 hari.

Demikian pula, desakan Washington untuk memasukkan program rudal balistik Iran ke meja perundingan secara langsung meruntuhkan narasi Israel sebelumnya bahwa kemampuan rudal Iran telah dilemahkan secara signifikan.

Hal ini mengungkap ketidakstabilan strategis posisi Washington saat ini—yang berayun antara ancaman perang dan keinginan untuk berunding—terutama mengingat Amerika Serikat tidak memiliki catatan perang yang berhasil melawan Iran.

Seandainya kekuatan militer mampu mencapai tujuan Washington, hal itu tentu telah dilakukan selama perang 12 hari.

Dengan demikian, para analis menyimpulkan bahwa setelah menyadari opsi militer tidak dapat mewujudkan tujuannya, Washington berupaya meraih melalui perundingan apa yang gagal dicapainya lewat perang.

Skenario ke Depan dan Pemaksaan Persamaan Teheran

Saat ini, tidak satu pun pihak tampak berkeinginan mengubah perundingan menjadi konfrontasi militer langsung berskala penuh. Namun, bahkan jika Amerika Serikat menguji langkah-langkah militer terbatas, Teheran telah menyampaikan pesannya dengan jelas: mereka memiliki kekuatan dan daya tekan yang cukup untuk memberikan respons yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap setiap agresi—respons yang akan berbeda baik dari sisi sifat maupun cakupan geografis dibandingkan semua konfrontasi sebelumnya.

Dalam kerangka perundingan, Teheran menikmati ruang manuver diplomatik yang luas. Selain itu, kegagalan berulang upaya AS untuk memicu konflik internal, memaksakan perubahan rezim, atau bahkan melemahkan Iran—terutama setelah runtuhnya proyek-proyek kerusuhan terbaru—memberi Teheran tambahan daya tawar untuk memasuki perundingan dari posisi kekuatan yang diperbarui.

Lebih jauh, pembatasan perundingan secara ketat pada berkas nuklir—bebas dari campur tangan kedaulatan AS dalam urusan internal Iran, meskipun bertentangan dengan keinginan Washington—berdiri sebagai indikator jelas kekuatan Iran baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Hal ini merupakan tantangan langsung terhadap upaya lama Amerika untuk memaksakan syarat pada para penentangnya.

Pada akhirnya, apa pun hasil atau bentuk yang diambil perundingan ini, satu fakta tetap tak terbantahkan: Republik Islam Iran telah berhasil memaksakan syarat-syaratnya dan menahan tekanan multidimensi. Apa pun yang terjadi dalam hari-hari mendatang, Teheran tidak menyerah dan tidak mengalah kepada musuhnya—dan telah mengonsolidasikan sebuah persamaan strategis yang jelas dan berkelanjutan. (FG)

China | FAKTAGLOBAL.COM — Kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke China harus dipandang sebagai salah satu perkembangan diplomatik paling signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Perjalanan ini—yang menandai kunjungan pertama seorang perdana menteri Inggris ke Beijing sejak 2018—terjadi pada saat hubungan antara London dan Beijing telah berada dalam kondisi yang sangat dingin selama bertahun-tahun, pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kunjungan ini bukan sekadar peristiwa bilateral, melainkan bagian dari tren yang lebih luas dalam kebijakan luar negeri negara-negara Barat berkekuatan menengah, yang tengah meninjau ulang keseimbangan strategis mereka sebagai respons terhadap perilaku pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat yang tidak dapat diprediksi.

Hubungan antara Inggris dan China memasuki fase tegang setelah protes Hong Kong tahun 2019 dan pengesahan undang-undang keamanan nasional di wilayah tersebut. London, bersama Washington, tampil sebagai pengkritik vokal terhadap kebijakan China di Hong Kong dan bahkan meluncurkan program migrasi khusus bagi penduduk wilayah itu.

Pada tahun-tahun berikutnya, tuduhan spionase siber, kekhawatiran keamanan, dan sengketa geopolitik semakin memperlebar jarak antara kedua negara. Dalam konteks ini, kunjungan Starmer ke China secara luas dipandang sebagai sinyal jelas dari kesediaan kedua pihak untuk melampaui periode ketegangan tersebut dan bergerak menuju penataan ulang hubungan yang hati-hati.

Ekonomi Menjadi Inti Diplomasi Baru London

Pemerintahan Partai Buruh Inggris, yang berkuasa dengan janji menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi, kini menghadapi realitas yang sulit. Sejak Brexit, perekonomian Inggris terus bergulat dengan penurunan investasi, produktivitas yang lemah, dan tekanan inflasi yang meningkat.

Berbagai perkiraan menunjukkan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa telah menimbulkan biaya terhadap PDB Inggris sebesar beberapa poin persentase, dengan dampaknya yang terus terakumulasi dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, China—sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan salah satu pasar global terpenting untuk konsumsi dan investasi—memiliki arti khusus bagi London.

Menjelang perjalanannya, Starmer berulang kali menegaskan bahwa keterlibatan dengan China tidak didasarkan pada optimisme naif, melainkan pada kepentingan nasional. Ia berupaya menyampaikan bahwa interaksi ekonomi dengan Beijing tidak berarti mengabaikan perbedaan politik atau isu hak asasi manusia, melainkan mengelola perbedaan sambil memanfaatkan peluang ekonomi. Pendekatan pragmatis ini membentuk kerangka pertemuannya dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri China Li Qiang.

Kesepakatan Ekonomi dan Sinyal Simbolik

Meskipun kunjungan Starmer tidak menghasilkan perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif, sejumlah kesepakatan konkret dan simbolik diumumkan, yang oleh kedua pihak dipandang sangat signifikan. Pengumuman komersial paling menonjol datang dari AstraZeneca, yang mengungkapkan rencana untuk menginvestasikan 15 miliar dolar AS di China selama empat tahun ke depan.

Investasi ini—komitmen terbesar perusahaan tersebut di China hingga saat ini—akan difokuskan pada riset dan produksi farmasi, menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar Inggris masih memandang pasar China sebagai sangat vital.

Di sektor energi, Octopus Energy memasuki pasar China untuk pertama kalinya. Bekerja sama dengan perusahaan lokal, perusahaan ini bertujuan mengembangkan platform perdagangan listrik digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan mendukung perluasan energi terbarukan di China. Di luar nilai ekonominya, proyek ini mengirimkan sinyal jelas mengenai peran teknologi hijau dalam kerja sama masa depan antara London dan Beijing.

Pelonggaran Perjalanan dan Perluasan Kerja Sama Sosial

Hasil lain dari kunjungan Starmer adalah pencabutan kewajiban visa jangka pendek bagi warga negara Inggris, yang memungkinkan masa tinggal hingga 30 hari di China untuk keperluan pariwisata dan bisnis.

Keputusan ini menempatkan Inggris sejajar dengan puluhan negara lain yang sebelumnya telah diberikan akses serupa. Dari sudut pandang London, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pertukaran antar-masyarakat dan perdagangan, sekaligus memperkuat rasa saling percaya.

Kedua pihak juga mencapai kesepakatan kerja sama untuk memerangi jaringan penyelundupan manusia. Isu ini memiliki bobot politik yang signifikan bagi pemerintah Inggris, yang tengah menghadapi persoalan penyeberangan migran ilegal melalui Selat Inggris. Kerja sama intelijen dengan China yang bertujuan mengganggu rantai pasok peralatan yang digunakan oleh para penyelundup disebut sebagai bagian dari kesepahaman tersebut.

Perhitungan Beijing dalam Menyambut London

Dari perspektif China, pemanasan hubungan dengan Inggris memiliki makna yang melampaui aspek ekonomi. Di saat kebijakan tarif agresif pemerintahan Trump telah mengguncang sistem perdagangan global, Beijing berupaya menampilkan diri sebagai mitra yang stabil dan dapat diprediksi bagi ekonomi-ekonomi Barat.

Serangkaian kunjungan pemimpin Eropa dan sekutu Amerika Serikat ke China memungkinkan Beijing memproyeksikan citra yang kontras dengan pendekatan konfrontatif Washington.

Inggris, sebagai ekonomi besar Eropa dan sekutu dekat AS, menempati posisi khusus dalam strategi ini. Dari sudut pandang Beijing, kerja sama dengan London dapat memfasilitasi akses ke pasar keuangan, jasa, dan teknologi maju, sekaligus mengirimkan pesan politik yang jelas kepada Washington bahwa bahkan sekutu-sekutu terdekat Amerika pun tengah berupaya mendiversifikasi hubungan internasional mereka.

Keseimbangan Rumit antara Washington dan Beijing

Salah satu aspek paling kompleks dari kebijakan luar negeri London yang sedang berkembang adalah pengelolaan hubungan simultan dengan Amerika Serikat dan China. Dalam beberapa bulan terakhir, Donald Trump berulang kali memperingatkan sekutu-sekutu AS agar tidak memperdalam hubungan dengan Beijing dan bahkan mengancam dengan tarif hukuman.

Namun Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak berniat memilih antara Washington dan Beijing. Ia menggambarkan pendekatan ini bukan sebagai poros geopolitik, melainkan sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi Inggris.

Sikap ini membawa risiko serius. Inggris tetap sangat bergantung pada Amerika Serikat dalam urusan keamanan dan pertahanan, dan setiap kemerosotan hubungan dengan Washington bisa berbiaya mahal. Di sisi lain, mengabaikan peluang ekonomi yang ditawarkan China akan sulit dilakukan bagi pemerintahan yang mengejar pertumbuhan.

Bagian dari Tren Barat yang Lebih Luas

Kunjungan Starmer harus dilihat dalam konteks gelombang yang lebih luas dari perjalanan para pemimpin negara-negara yang bersekutu dengan AS ke China. Dalam beberapa bulan terakhir, para pemimpin dari Prancis, Kanada, Finlandia, dan negara-negara lain juga mengunjungi Beijing. Negara-negara ini—yang sering disebut sebagai kekuatan menengah—berusaha menciptakan jalur ekonomi dan diplomatik alternatif sebagai respons terhadap ketidakstabilan kebijakan AS.

China, pada gilirannya, memanfaatkan tren ini dengan berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara tersebut ke tingkat yang memperbesar ketergantungan mereka pada pasar dan investasi China. Dalam lingkungan seperti ini, persaingan di antara negara-negara Barat untuk menarik modal China dan memperoleh akses ke pasar China juga semakin meningkat.

Perkembangan terbaru dalam hubungan China dengan sekutu-sekutu tradisional AS, termasuk Inggris, dengan jelas menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS—terutama di bawah Donald Trump—tidak memperkuat posisi Washington, melainkan justru menciptakan retakan yang dalam di dalam tatanan Barat.

Ancaman tarif, tekanan politik, dan pengabaian terhadap kepentingan mitra-mitra lama telah mendorong bahkan sekutu-sekutu terdekat Amerika untuk mencari jalur alternatif guna mengamankan kepentingan ekonomi dan strategis mereka.

Dalam situasi ini, China berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika Serikat dengan menampilkan dirinya sebagai mitra yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Kenyataannya, kebijakan unilateral Amerika tidak hanya melemahkan institusi internasional, tetapi juga mengikis kepercayaan global terhadap Washington. Penggunaan sanksi, tarif, dan ancaman politik sebagai instrumen menunjukkan bahwa Amerika Serikat lebih berfokus pada pemaksaan kehendaknya daripada kerja sama yang seimbang. Akibatnya, semakin banyak negara yang terdorong untuk mendiversifikasi hubungan luar negeri mereka dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. (FG)

Iran | FAKTAGLOBAL.COM — Peristiwa-peristiwa terbaru di Iran banyak digambarkan oleh media yang bermusuhan sebagai kerusuhan spontan atau protes yang tak terkendali. Namun, bukti yang muncul dari lapangan menunjukkan rancangan yang jauh lebih berbahaya dan disengaja—yang berpusat bukan pada protes, melainkan pada kekerasan mematikan yang direncanakan untuk memicu instabilitas berantai.

Aparat keamanan dan intelijen Iran telah mengonfirmasi penangkapan sejumlah sel bersenjata yang terlibat dalam penembakan, pembakaran, dan aksi-aksi perusakan terkoordinasi. Penangkapan ini diikuti oleh pengakuan langsung dari para tahanan, yang memberikan gambaran langka mengenai logika operasional di balik kekerasan tersebut.

Menurut pengakuan-pengakuan itu, para pelaku tidak bertindak secara mandiri. Mereka mengaku menerima instruksi eksplisit dari akun-akun yang terhubung ke luar negeri, yang disampaikan melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya. Arahan tersebut mencakup pembentukan tim bersenjata kecil, perolehan senjata selundupan, penggunaan narkotika untuk menekan rasa takut, serta pelaksanaan aksi kekerasan dengan panduan operasional yang presisi.

Yang paling menonjol, beberapa tahanan secara eksplisit menyebut operasi ini sebagai “proyek pembunuhan.”

Makna “Proyek Pembunuhan”

Istilah “proyek pembunuhan” tidak berasal dari analis, komentator, atau narasi resmi. Istilah ini datang langsung dari para pelaku itu sendiri—sebuah pembedaan penting yang segera mengubah sifat pembahasan.

Menurut pernyataan mereka, tujuan operasi ini bukanlah intimidasi atau konfrontasi simbolik dengan aparat keamanan. Instruksinya jelas: membidik kepala, memastikan kematian, dan menghasilkan korban yang dapat dieksploitasi dengan cepat. Kekerasan bukanlah dampak sampingan; kekerasan adalah mekanisme utama.

Pengakuan tersebut mengungkap desain operasional yang terstruktur:

• Tim bersenjata kecil yang terfragmentasi

• Senjata api selundupan, bukan alat improvisasi

• Penggunaan narkoba untuk mengatasi keraguan para teroris (membuat mereka buas)

• Penargetan yang disengaja untuk memaksimalkan daya bunuh

Ini bukan kekerasan massa atau kekacauan spontan. Ini adalah pembunuhan terencana yang disusupkan ke dalam kerusuhan.

Kekerasan sebagai Perang Narasi

Tujuan dari pembunuhan-pembunuhan ini bukanlah keberhasilan taktis di jalanan, melainkan dominasi narasi.

Satu kematian yang terekam, diedarkan pada waktu yang tepat dan dibingkai dengan cara tertentu, dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada berhari-hari bentrokan jalanan. Operasi ini bergantung pada transformasi pembunuhan menjadi simbol—memicu kemarahan, menarik massa ke jalan, dan melumpuhkan respons negara melalui tekanan fisik dan psikologis secara simultan.

Dalam model ini:

• Jalanan hanyalah panggung pembuka

• Media sosial berfungsi sebagai akselerator

• Persepsi global menjadi medan pertempuran penentu

Pendekatan ini sejalan dengan doktrin perang hibrida modern, di mana kekerasan dan operasi informasi berfungsi sebagai satu instrumen terpadu.

Mengapa Iran, Mengapa Saat Ini

Upaya eskalasi ini bertepatan dengan periode kekecewaan global yang kian meningkat terhadap Amerika Serikat dan Israel, disertai kejenuhan yang meluas terhadap retorika politik Barat dan klaim otoritas moralnya. Meski Palestina—terutama Gaza—telah menjadi simbol paling terlihat dari krisis ini, erosi kredibilitas tersebut melampaui satu isu semata.

Di berbagai belahan dunia, jurang antara retorika Barat dan perilaku Barat semakin sulit diabaikan. Sorotan hukum, moral, dan politik kian menguat, bukan hanya terkait Gaza, tetapi juga terhadap praktik dan standar ganda kekuatan Barat secara lebih luas.

Dalam konteks ini, narasi mendadak tentang “Iran dalam kekacauan” akan berfungsi sebagai pengalihan strategis. Narasi tersebut akan mengalihkan perhatian global dari runtuhnya legitimasi Barat, membingkai ulang diskursus internasional pada isu ketidakstabilan alih-alih akuntabilitas, serta menghidupkan kembali narasi lama di mana kekacauan diproyeksikan ke luar untuk menutupi kegagalan moral dan politik internal.

Dilihat dari sudut ini, destabilisasi di dalam Iran bukanlah tujuan yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatur ulang narasi global pada saat kredibilitas Barat terlihat semakin rapuh.

Konvergensi Strategis, Bukan Kebetulan

Meski kehati-hatian diperlukan dalam menetapkan rantai komando langsung, konvergensi kepentingan tampak jelas. Kepemimpinan Israel diuntungkan dengan meluaskan arena krisis melampaui Palestina. Sejumlah aktor politik di Amerika Serikat diuntungkan oleh kekacauan regional yang menopang narasi konfrontatif dan membenarkan tekanan serta eskalasi lanjutan.

Konvergensi semacam ini tidak memerlukan koordinasi eksplisit di setiap level. Ia bekerja melalui insentif yang selaras, pesan-pesan paralel, dan hasil strategis yang sejalan.

Sebuah Bencana yang Nyaris Terjadi

Yang kerap luput diperhatikan adalah betapa dekatnya operasi ini dengan keberhasilan tujuan utamanya.

Identifikasi dan pembongkaran cepat terhadap sel-sel bersenjata mencegah rencana ini melampaui ambang paling berbahaya: korban sipil berkelanjutan yang mampu memicu eskalasi emosional berskala nasional. Kecepatan, presisi, dan koordinasi intelijen menutup peluang bagi aktor eksternal untuk memperoleh citra dan momentum yang dibutuhkan guna mendorong situasi ke luar kendali.

Seandainya respons ini terlambat meski hanya sebentar, konsekuensinya bisa sangat berat—korban massal, polarisasi yang tak dapat dipulihkan, dan eskalasi regional.

Tragedi yang Tidak Pernah Terjadi

Bagi banyak pengamat luar, peristiwa ini mungkin tampak sebagai satu lagi episode kerusuhan. Namun kenyataan yang lebih dalam jauh lebih menggetarkan. Iran lolos dari tragedi yang direkayasa secara sengaja—yang dirancang bukan hanya untuk membunuh individu, tetapi untuk memecah masyarakat, membajak perhatian global, dan mengubah arah politik kawasan.

Bahwa skenario ini gagal, ini bukanlah kebetulan. Kegagalan tersebut mencerminkan kesiapan institusional, kepemimpinan yang disiplin di bawah Rahbar, serta tingkat ketahanan sosial yang menolak menyediakan lingkungan yang dibutuhkan operasi ini untuk berhasil.

Dalam pengertian ini, yang terjadi bukan sekadar keberhasilan keamanan. Ia adalah pencegahan luar biasa atas sebuah bencana yang jauh lebih besar—yang hanya sedikit orang akan benar-benar pahami, justru karena bencana itu tidak pernah mencapai tahap yang diinginkan oleh para perancangnya. (FG)

Venezuela | FAKTAGLOBAL.COM — Terlepas dari klaim “kemenangan segera” oleh Presiden AS Donald Trump, dampak operasi militer Washington terhadap Venezuela justru menunjukkan realitas yang sangat berbeda di lapangan. Serangan udara ke Caracas dan pemindahan paksa Presiden Nicolás Maduro tidak mematahkan negara Venezuela maupun meredam perlawanan publik.

Berbicara dari Caracas dalam wawancara langsung dengan jurnalis AS Danny Haiphong, reporter Venezuela Diego Sequera menggambarkan sebuah negara yang berada di bawah tekanan namun jauh dari kolaps.

Menurut Sequera, operasi yang secara luas dikecam sebagai ilegal itu justru mengonsolidasikan tekad nasional dan menyingkap intervensi Washington sebagai tindakan ceroboh, sepihak, dan pada dasarnya didorong oleh minyak.

“Mereka Mengambil Seorang Presiden, Bukan Sebuah Negara”

Sequera melaporkan bahwa meski serangan AS menyebabkan korban jiwa dan kerusakan signifikan, institusi-institusi Venezuela tetap beroperasi. Wakil Presiden Eksekutif Delcy Rodríguez dilantik sesuai prosedur konstitusional untuk memastikan kesinambungan pemerintahan, secara langsung membantah narasi media Barat tentang adanya “kekosongan kekuasaan.”

“Negara tetap berfungsi. Jalanan tenang namun waspada,” kata Sequera, menggambarkan apa yang ia sebut sebagai suasana kewaspadaan terorganisir, bukan kepanikan. Ia menekankan bahwa klaim media AS dan sekutunya yang menggambarkan Venezuela tanpa pemimpin atau telah kalah tidak sejalan dengan realitas di lapangan.

Perang Minyak Berkedok “Keamanan”

Menurut Sequera, intervensi ini tidak dapat dipahami di luar konteks sumber daya energi Venezuela yang sangat besar. Dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, negara ini sejak lama menjadi target tekanan AS melalui sanksi, destabilisasi politik, dan kini kekuatan militer langsung.

Pernyataan publik Trump—yang menyebut Washington akan mengawasi sebuah “transisi” politik—ditafsirkan di Caracas sebagai konfirmasi bahwa operasi ini bukan tentang penegakan hukum atau demokrasi, melainkan penguasaan aset nasional.

Sequera menyebut serangan tersebut sebagai “perang korporasi berseragam militer,” seraya memperingatkan bahwa rencana privatisasi sektor energi Venezuela sudah mulai dibicarakan di luar negeri.

Alarm Kawasan dan Poros Israel–AS

Pejabat Venezuela memperingatkan bahwa operasi ini menciptakan preseden internasional berbahaya dengan menormalisasi penculikan kepala negara yang sedang menjabat. Sequera mencatat meningkatnya kekhawatiran di seluruh Amerika Latin bahwa tindakan Washington menandai kembalinya intervensi terbuka.

Caracas juga menunjuk pada keselarasan ideologis antara elemen garis keras di Washington dan Tel Aviv, menuduh Amerika Serikat dan Israel mempromosikan tatanan global berbasis pemaksaan, pergantian rezim, dan penerapan hukum internasional secara selektif—terutama terhadap negara-negara yang menolak dominasi geopolitik Barat.

Perlawanan, Bukan Penyerahan

Alih-alih mundur, Sequera mengatakan masyarakat Venezuela justru bermobilisasi melalui koordinasi sipil-militer, organisasi komunitas, dan demonstrasi publik yang menolak kendali asing. Gambar Presiden Maduro dalam penahanan, tambahnya, justru memperkuat—bukan melemahkan—tekad rakyat.

“Pesan dari jalanan jelas,” kata Sequera. “Anda bisa menahan seorang pemimpin, tetapi Anda tidak bisa menduduki sebuah rakyat.”

Saat Washington terus memproyeksikan kepercayaan diri, perkembangan di dalam Venezuela menunjukkan bahwa perang minyak Trump gagal mencapai tujuan utamanya: penundukan. Sebaliknya, ia memperkuat perlawanan, menajamkan sorotan kawasan, dan semakin menelanjangi fondasi agresif kebijakan AS terhadap negara-negara berdaulat yang menolak untuk tunduk. (FG)

Venezuela | FAKTAGLOBAL.COM — Serangan militer terbaru Amerika Serikat terhadap Venezuela di bawah Presiden Donald Trump menelanjangi sebuah perang pilihan yang nekat dan terang-terangan, didorong bukan oleh keamanan atau demokrasi, melainkan oleh tekad Washington untuk menguasai kekayaan minyak Venezuela yang sangat besar.

Pasukan AS melancarkan serangan bom ke Caracas, disusul penculikan presiden konstitusional negara tersebut—tindakan yang dikecam Caracas sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan hukum internasional.

Trump secara terbuka mengonfirmasi operasi tersebut, dengan gamblang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela hingga apa yang disebut sebagai transisi dipaksakan.

Sebuah analisis oleh media AS The Daily Beast mencatat bahwa Trump secara terbuka membingkai serangan ini sebagai upaya merebut kembali aset minyak dan menyerahkannya kepada korporasi Amerika, menyingkap operasi tersebut sebagai intervensi berbasis minyak, bukan kebutuhan keamanan.

Perang Pilihan yang Ceroboh, Dibangun di Atas Kebohongan dan Kekuatan Sepihak

Seperti perang-perang intervensi AS sebelumnya, serangan terhadap Venezuela dibenarkan melalui klaim yang dilebih-lebihkan dan menguntungkan secara politik, termasuk tuduhan perdagangan narkoba dan jaringan kriminal yang dikaitkan dengan kepemimpinan Venezuela.

Para pengkritik mencatat bahwa tuduhan ini mencerminkan narasi AS di masa lalu yang digunakan untuk menjual perang di Irak dan tempat lain—klaim yang kemudian terbukti sebagai rekayasa atau distorsi besar. Kali ini, Washington bahkan menanggalkan kepura-puraan persetujuan multilateral, mengabaikan Kongres dan menafikan hukum internasional sepenuhnya.

Kenekatan operasi ini diperparah oleh ketiadaan rencana pascaperang yang koheren, sementara Trump melontarkan ancaman terhadap negara-negara tetangga dan memberi sinyal kesediaan mengguncang seluruh kawasan demi dominasi AS.

Minyak sebagai Inti: Kepentingan Korporasi di Balik Serangan

Motif sejati perang ini dinyatakan secara terbuka. Trump membingkai serangan sebagai peluang merebut aset minyak Venezuela dan menyerahkannya kepada korporasi AS, menanggalkan sisa selubung kepedulian kemanusiaan apa pun.

Intervensi ini menguatkan tudingan lama bahwa kebijakan luar negeri AS dibentuk oleh kepentingan korporasi dan bahan bakar fosil, bukan oleh norma internasional atau prinsip demokrasi. Pernyataan Trump sendiri menyisakan sedikit ambiguitas bahwa penguasaan cadangan minyak Venezuela yang besar berada di jantung strategi Washington.

Bagi Venezuela, konsekuensinya sangat mendalam. Normalisasi penculikan pemimpin, pendudukan asing, dan perampasan sumber daya merupakan ancaman eksistensial terhadap kedaulatan—bukan hanya bagi Venezuela, tetapi bagi Amerika Latin secara keseluruhan.

Dari Irak hingga Libya, sejarah menunjukkan bahwa perang demi minyak melahirkan kehancuran, bukan demokrasi. Venezuela kini berdiri sebagai target terbaru dari strategi AS yang ceroboh—yang memperlakukan hukum internasional sebagai barang sekali pakai dan negara-negara berdaulat sebagai aset yang dapat dirampas. (FG)

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Pernyataan terbaru Donald Trump terkait protes internal di Iran bukanlah hal baru dan sama sekali tidak mengejutkan. Itu merupakan bagian dari pola panjang dan terdokumentasi dengan baik tentang campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri negara-negara merdeka—kebijakan yang secara konsisten dijalankan Washington dengan beragam dalih, paling sering atas nama “hak asasi manusia” dan “melindungi rakyat.”

Dalam unggahan terbaru di platform media sosialnya, Trump mengklaim bahwa jika Iran “menembaki dan membunuh secara kejam para demonstran damai,” Amerika Serikat akan “datang menyelamatkan mereka.”

Bahasa ini, yang dipresentasikan sebagai kepedulian terhadap warga sipil, pada hakikatnya adalah ancaman terselubung terhadap negara berdaulat, sekaligus kelanjutan dari doktrin koersif yang telah lama mengarahkan kebijakan luar negeri AS.

Intervensi Berkedok Kepedulian

Retorika Trump mengikuti pola yang sangat dikenal. Persoalan internal negara lain tidak diperlakukan sebagai urusan domestik yang harus diselesaikan oleh masyarakatnya sendiri, melainkan sebagai alat tekanan politik dan internasional. Dalam kerangka ini, protes dipersenjatai, narasi dimanipulasi, dan intervensi eksternal dinormalisasi.

Sejarah tidak menyisakan ambiguitas tentang ke mana pendekatan ini bermuara. Amerika Serikat berulang kali mengklaim “mendukung rakyat” sembari melakukan intervensi—langsung maupun tidak langsung—di negara-negara seperti Irak, Afghanistan, Libya, dan Suriah.

Hasilnya tidak pernah berupa stabilitas, kemakmuran, atau demokrasi. Yang tersisa justru negara-negara runtuh, bencana kemanusiaan, kematian massal warga sipil, dan ketidakstabilan jangka panjang. Ancaman Trump terhadap Iran sepenuhnya berada dalam tradisi intervensionis yang sama.

Penggunaan istilah seperti “respons tegas” atau “kesiapan untuk bertindak” oleh pejabat senior AS—bahkan ketika dibungkus bahasa HAM—merupakan pelanggaran terang terhadap norma internasional. Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara eksplisit melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

Namun, Amerika Serikat berulang kali menafsirkan hukum internasional melalui prisma kepentingan politiknya sendiri, menjadikan klaim HAM-nya kosong dan selektif.

Sumber Tekanan Sebenarnya terhadap Rakyat Iran

Yang dengan sengaja diabaikan Trump adalah fakta bahwa Washington sendiri merupakan sumber utama tekanan ekonomi dan sosial terhadap rakyat Iran. Puluhan tahun sanksi sepihak dan menyeluruh AS menargetkan perekonomian Iran, sistem perbankan, perdagangan, serta akses terhadap barang-barang esensial—termasuk obat-obatan dan peralatan medis.

Sanksi ini bukan alat kebijakan abstrak; dampaknya nyata: biaya hidup melonjak, pasokan vital tersendat, akses layanan kesehatan terbatasi, dan kesulitan sehari-hari bagi rakyat biasa. Pemerintah yang merancang dan menegakkan kebijakan ini, lalu tiba-tiba mengklaim ingin “menyelamatkan rakyat Iran,” bukan sekadar tidak tulus—melainkan contoh klasik penyalahgunaan wacana HAM untuk kepentingan politik.

Setiap klaim Trump bahwa ia bertindak demi kepedulian terhadap rakyat Iran runtuh oleh realitas ini. Perang ekonomi bukanlah kemanusiaan. Sanksi bukanlah kasih sayang. Tekanan yang dirancang untuk memaksa ketundukan politik tidak bisa direbranding sebagai tanggung jawab moral.

Lebih jauh, Iran baru saja menjadi sasaran serangan beberapa bulan lalu dengan keterlibatan langsung AS, yang mengakibatkan terbunuhnya perempuan dan anak-anak tak berdosa. Negara dengan rekam jejak seperti ini sama sekali tidak memiliki pijakan moral untuk berpose sebagai pembela nyawa atau hak rakyat Iran.

Standar Ganda dan Protes yang Dipersenjatai

Postur Trump juga runtuh ketika diukur dengan catatan domestik Washington sendiri. Dari protes Black Lives Matter hingga demonstrasi massal lainnya, Amerika Serikat berulang kali merespons dengan kekerasan polisi, represi termiliterisasi, dan penangkapan massal—tindakan yang dikecam luas oleh organisasi HAM internasional.

Pemerintah yang menekan perbedaan pendapat di dalam negeri tidak berada pada posisi untuk menguliahi pihak lain. Kemarahan selektif para pejabat AS menyingkap tujuan sesungguhnya: bukan HAM, melainkan tekanan geopolitik.

Bahkan di dalam Amerika Serikat, kemunafikan ini kian terlihat. Sebagian media AS—termasuk yang selaras dengan kalangan konservatif—mengakui kontradiksi retorika intervensionis. Pengalaman internasional berulang kali menunjukkan bahwa mengeksploitasi keresahan domestik negara lain tidak menyelesaikan masalah; ia memperdalam krisis dan meningkatkan konfrontasi.

Perlawanan, Bukan Ketundukan

Pernyataan terbaru Trump hanyalah kelanjutan dari kampanye panjang tekanan, ancaman, dan sanksi terhadap Iran. Kampanye ini berulang kali gagal. Ia tidak mematahkan masyarakat Iran dan tidak memaksa ketundukan politik.

Bangsa Iran telah menunjukkan—melalui pengalaman, ketahanan, dan kapasitas internal—bahwa tantangannya diselesaikan dari dalam, bukan melalui perwalian asing atau paksaan eksternal. Satu realitas tak terbantahkan tetap ada: porsi besar dari kesulitan yang terjadi merupakan dampak langsung kebijakan AS, bukan tata kelola Iran.

Trump, bersama figur seperti Benjamin Netanyahu, telah mengalami kekalahan strategis di hadapan perlawanan Iran dalam perang 12 hari baru-baru ini. Ancaman dan gestur HAM hari ini mencerminkan bukan kekuatan, melainkan keputusasaan dan kegagalan konfrontasi langsung.

Sejarah membuktikan bahwa tekanan asing tidak melemahkan Iran—ia justru memperkuat kohesi nasional dan perlawanan. Retorika Trump, ketika selubung kemanusiaannya disingkirkan, tak menyingkap apa pun selain keberlanjutan kebijakan intervensionis yang gagal dan ketidakmampuan Washington menerima Iran yang merdeka. (FG)

Yaman, FAKTAGLOBAL.COM — Klaim bahwa Sana’a tetap “diam” terhadap perkembangan di Yaman selatan didasarkan pada pembacaan peristiwa yang dangkal. Pada kenyataannya, Sana’a tidak pernah absen dan tidak pula lengah.

Sebaliknya, Sana’a terus memantau seluruh lanskap—baik nasional, regional, maupun internasional—melalui strategi terukur yang mengutamakan kedaulatan jangka panjang ketimbang reaksi impulsif.

Para pengamat yang dekat dengan poros perlawanan Yaman menegaskan bahwa Sana’a membaca lebih dari sekadar judul berita, membedah kebisingan politik, dan menimbang setiap pergerakan dengan keseimbangan yang disengaja. Apa yang tampak sebagai keheningan sesungguhnya adalah sikap menahan diri strategis yang berakar pada pemahaman yang jelas terhadap konfrontasi besar yang dihadapi Yaman.

Sasaran Sebenarnya Sejak Awal adalah Sana’a

Sejak awal, Sana’a menyadari bahwa setiap mobilisasi alat-alat regional dan aktor proksi hanya memiliki satu arah utama: menuju Sana’a itu sendiri, bukan Aden, Mukalla, atau Somaliland.

Wilayah-wilayah tersebut hanyalah titik lintasan. Tujuan akhirnya tetap ibu kota Yaman—pusat politik dan simbolik dari pengambilan keputusan Yaman yang independen.

Di jantung orkestrasi ini, Sana’a mengidentifikasi satu aktor sentral: Israel—kekuatan yang menarik benang, mengganti topeng, dan mencari celah pada apa yang dipandangnya sebagai front Yaman yang kokoh.

Pengakuan Somaliland: Sebuah Pernyataan Niat

Pengumuman Israel yang mengakui apa yang disebut sebagai “Negara Somaliland” bukanlah langkah diplomatik yang terpisah atau kebetulan. Itu adalah sebuah pernyataan niat.

Langkah ini memicu respons yang jelas dari Abdul-Malik al-Houthi, yang secara terbuka menegaskan penolakan tegas Yaman terhadap proyek-proyek pemecahan apa pun di lingkungan regionalnya. Pesannya tidak ambigu: setiap kehadiran Israel di kawasan akan diperlakukan sebagai sasaran militer yang sah oleh Yaman.

Menyusul sikap ini, baik Israel maupun Amerika Serikat terpaksa mencari pengalihan lain—yang dirancang untuk menyibukkan Sana’a, membingungkan kawasan, dan memicu konfrontasi sekunder di papan catur geopolitik.

Teater Saudi–Emirat dan Ketegangan yang Direkayasa

Ketegangan Saudi–Emirat belakangan ini secara luas dipandang di Sana’a sebagai teater politik, bukan konfrontasi yang nyata. Sementara Arab Saudi sebelumnya memberlakukan blokade bertahun-tahun terhadap Qatar dengan dalih kedaulatan dan campur tangan, apa yang disebut sebagai keretakan Saudi–Emirat hanya berlangsung hitungan jam.

Insiden seperti penargetan kapal-kapal Emirat, eskalasi media yang dramatis, dan ancaman publik Saudi diikuti oleh penarikan Emirat dari Yaman yang tiba-tiba dan senyap—menimbulkan pertanyaan yang mengungkap sifat artifisial dari tontonan tersebut.

Sana’a menolak tafsir sederhana yang menggambarkan Arab Saudi sebagai dominan dan UEA sebagai lemah. Sebaliknya, keduanya dipandang sebagai alat yang dapat saling dipertukarkan—kadang berkonflik dalam bentuk, namun bertemu dalam substansi—melayani agenda eksternal yang sama.

Mengapa Sana’a Menolak untuk Terseret

Dari sudut pandang Sana’a, perkembangan-perkembangan ini tidak layak menguras strategi atau mengalihkan fokus nasional. Kesimpulannya jelas: baik Arab Saudi maupun UEA tidak menginginkan kebaikan bagi Yaman, dan keduanya beroperasi dalam kerangka yang dibentuk oleh kepentingan Israel.

Konflik dan konsesi berkala mereka dirancang untuk mengalihkan kesadaran publik, membelokkan kompas, dan mengalihkan perhatian dari konfrontasi yang sesungguhnya—yakni perjuangan melawan ekspansi Israel dan destabilisasi regional.

Inilah sebabnya Sana’a tidak tergesa-gesa, tidak bereaksi berlebihan, dan tidak terperangkap dalam politik reaktif.

Kedaulatan, Persatuan, dan Persamaan Perlawanan

Apa yang disajikan kepada publik, menurut Sana’a, sebagian besar adalah teater politik. Keputusan sesungguhnya diambil di tempat lain. Namun kedaulatan dan persatuan Yaman tetap menjadi komitmen yang mengikat—sebuah janji yang dipegang oleh Sana’a dan dipertahankan oleh Ansarallah.

Kesabaran strategis, bukan kegaduhan, mendefinisikan sikap Yaman saat ini. Dan seiring berjalannya peristiwa, Sana’a menegaskan bahwa kebenaran di balik manuver-manuver ini akan menjadi semakin jelas dan tak terbantahkan. (FG)

Sumber: Sep26.net

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Dua tahun setelah pecahnya perang Gaza dan meluasnya konflik ke berbagai arena regional, klaim Israel bahwa mereka telah “mengubah Timur Tengah” demi kepentingannya sendiri kian runtuh.

Meski operasi militer Israel berlangsung dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya—dari Gaza hingga Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran—hasil keseluruhan perang tidak menunjukkan adanya transformasi strategis yang bertahan lama dalam keseimbangan kekuatan.

Sebaliknya, yang terlihat adalah capaian militer yang bersifat lokal, disertai kegagalan politik dan regional yang mendalam.

Kesimpulan ini disampaikan dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al Jazeera pada 8 Desember, yang menilai bahwa upaya Israel menjadikan perang sebagai pintu masuk bagi dominasi regional baru serta perluasan normalisasi Arab justru berbalik arah.

Alih-alih meraih keuntungan, Israel kehilangan peluang normalisasi dengan Arab Saudi, mengasingkan Suriah pascaperang, memasuki jalur konfrontasi yang semakin meningkat dengan Turki, serta gagal menyingkirkan para lawan utamanya dari persamaan kekuatan regional.

Keseimbangan Kekuatan Menjelang Perang

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi pihak pertama yang mempopulerkan gagasan “mengubah Timur Tengah” setelah Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, dengan mempresentasikan perang sebagai peluang untuk menggambar ulang keseimbangan kekuatan regional.

Ketika pemerintahannya yang berhaluan kanan ekstrem melancarkan perang pemusnahan terhadap Gaza dan memperluas operasi ke Lebanon, Yaman, Suriah, dan Iran, Israel tampak menempuh konflik yang melampaui sekadar pembalasan militer, menuju proyek yang lebih luas untuk membentuk ulang lingkungan strategisnya.

Namun, meluasnya medan operasi terbukti tidak cukup untuk mengokohkan perubahan tersebut. Perang, sekeras apa pun, tidak diukur semata dari hasil di medan tempur, melainkan dari kemampuannya menghasilkan keuntungan politik yang berkelanjutan—sesuatu yang gagal dicapai Israel.

Menjelang 7 Oktober 2023, kawasan Mashreq Arab–Islam berada dalam keseimbangan yang rapuh—bukan keseimbangan stabilitas, melainkan pengelolaan kontradiksi. Empat kekuatan regional utama berbagi pengaruh: Israel, Iran, Turki, dan Arab Saudi. Masing-masing memiliki instrumen kekuatan yang berbeda, serta batasan implisit untuk mencegah eskalasi menuju konfrontasi total.

Israel menikmati keunggulan militer kualitatif dan dukungan Barat tanpa syarat, namun tetap terisolasi secara regional dan dibebani krisis legitimasi yang mendalam. Iran, di sisi lain, memperluas pengaruhnya melalui jaringan sekutu non-negara dengan memanfaatkan kekosongan kekuatan Arab, tetapi tetap dibatasi oleh sanksi dan tekanan ekonomi.

Turki, selama dua dekade terakhir, mengembangkan model kekuatan majemuk yang menggabungkan ekonomi, industri militer, dan pengaruh budaya, sehingga mampu berekspansi tanpa konfrontasi langsung dengan kekuatan besar. Sementara itu, Arab Saudi menata ulang posisinya dengan menekankan deeskalasi, dialog, dan penghindaran perang mahal, sembari mempertahankan bobot politik dan keagamaannya.

Ini bukan keseimbangan damai, melainkan keseimbangan deterensi timbal balik. Perang Gaza memecahkan keseimbangan tersebut sekaligus, membuka ujian baru atas ketahanan dan kemampuan reposisi tiap kekuatan.

Gaza: Guncangan Strategis

Serangan perlawanan Palestina pada 7 Oktober memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap doktrin keamanan Israel, menyingkap rapuhnya sistem deterensi yang selama ini dibanggakan. Peristiwa itu bukan sekadar kegagalan keamanan, melainkan gempa psikologis dan politik yang mengguncang masyarakat dan kepemimpinan Israel, memicu respons kekerasan yang luar biasa.

Aspek paling berbahaya dari guncangan ini bukan jumlah korban atau tawanan, melainkan terbukanya kegagalan institusional dalam menghadapi serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh kekuatan terkepung di wilayah geografis yang sempit.

Pengungkapan ini mengikis kepercayaan publik Israel terhadap institusi militer dan politik, mendorong kepemimpinan—terutama Netanyahu—menuju penggunaan kekerasan berlebihan demi memulihkan deterensi yang runtuh, bahkan dengan mengorbankan hukum internasional dan stabilitas regional.

Akibatnya, perang bergeser dari respons militer menjadi proyek eksistensial dalam wacana Israel, dengan tujuan yang meluas melampaui Gaza untuk mencakup siapa pun yang dianggap bagian dari “poros ancaman”. Namun, reaksi berlebihan ini justru menyeret Israel ke dalam perang berlapis di Lebanon, Yaman, Suriah, dan Iran, menyingkap batas kekuatan militer tanpa horizon politik yang jelas, serta memperdalam isolasi politik Israel.

Gaza menjadi pusat gravitasi perang dan laboratorium paling jelas atas kegagalan Israel mengubah kekuatan militer menjadi kemenangan strategis. Sejak awal, Israel mengadopsi kebijakan penghancuran menyeluruh, menargetkan infrastruktur, institusi sipil, dan basis sosial perlawanan untuk mematahkan kehendak kolektif.

Meski kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya mendorong Gaza mundur puluhan tahun, Israel gagal meraih kemenangan yang menentukan.

Menurut studi tersebut, meskipun kerugian besar dialami Hamas, Israel tidak berhasil menghapusnya sebagai kekuatan militer atau politik yang layak, tidak menguasai wilayah secara penuh, dan tidak mengakhiri kemampuannya untuk melakukan reorganisasi. Yang paling krusial, upaya pengusiran—baik terang-terangan maupun tersirat—gagal, karena warga Palestina tetap bertahan di Gaza meski terjadi bencana kemanusiaan, sehingga terus menggagalkan setiap visi Israel tentang penyelesaian akhir.

Dampak internasional perang ini mungkin yang paling merugikan Israel. Adegan kehancuran dan pembunuhan massal mempercepat runtuhnya legitimasi moral Israel, mendorong para pemimpinnya—untuk pertama kalinya—menghadapi akuntabilitas hukum internasional, serta mengubah opini publik Barat dengan cara yang sulit dipulihkan.

Lebanon dan Yaman: Melemahkan Tanpa Mengakhiri

Di Lebanon, hasil perang lebih kompleks daripada sekadar menang atau kalah. Meski Israel berhasil memberikan pukulan menyakitkan kepada Hizbullah—membunuh tokoh-tokoh senior dan menghancurkan wilayah pendukungnya—Israel gagal membongkar organisasi tersebut atau mematahkan struktur sosial dan politiknya.

Studi ini menegaskan bahwa keseimbangan sektarian Lebanon menjadikan setiap upaya melucuti senjata Hizbullah dengan kekerasan sebagai resep pasti perang saudara. Israel mungkin mengubah realitas lapangan di selatan Sungai Litani, tetapi tidak memperoleh jaminan strategis permanen.

Hizbullah mempertahankan basis pendukung dan kemampuan rekonstruksinya, sementara negara Lebanon tetap tidak mampu menegakkan kedaulatan penuh, menjadikan konflik sebagai siklus pengikisan timbal balik, bukan resolusi.

Di Yaman, serangan Israel gagal menggentarkan Houthi, yang justru keluar dari konfrontasi dengan posisi simbolik dan regional yang menguat melalui penguasaan jalur pelayaran di Bab al-Mandab, sehingga meraih legitimasi tambahan di opini publik Arab dan Islam.

Suriah: Front Terbuka

Runtuhnya pemerintahan Assad memberi Israel peluang langka untuk menstabilkan front utaranya dengan biaya militer minimal. Namun, Israel memilih jalur sebaliknya, mengandalkan kekuatan mentah dan ketidakpercayaan terhadap setiap transformasi politik Arab.

Serangan berulang dan serangan udara terhadap militer Suriah yang baru justru membentuk kembali Suriah sebagai medan konflik, bukan negara yang berupaya membangun kembali. Pendekatan ini mengorbankan keuntungan strategis gratis, mendorong Damaskus mendefinisikan ulang Israel sebagai ancaman langsung, serta membuka pintu konfrontasi dengan Turki, yang memandang stabilitas Suriah sebagai kepentingan keamanan nasionalnya.

Iran: Kerusakan Taktis, Ketahanan Strategis

Konfrontasi dengan Iran menjadi puncak taruhan Israel—sekaligus menyingkap batasnya. Serangan Israel yang didukung AS merusak infrastruktur Iran, tetapi gagal menghapus program nuklir atau pengetahuan teknis yang telah terakumulasi.

Studi tersebut mencatat bahwa meskipun serangan itu menyingkap kerentanan Iran, serangan tersebut justru mempercepat upaya rekonstruksi Teheran dan memperdalam penyelarasan dengan Rusia dan China. Secara strategis, Israel gagal menetralkan tantangan nuklir Iran, dan malah mengubah konflik menjadi konfrontasi jangka panjang yang bersifat siklik, bukan penyelesaian yang menentukan.

Arab Saudi: Normalisasi yang Tertunda

Sebelum 7 Oktober, Arab Saudi merupakan mahkota dari upaya normalisasi AS–Israel. Perang Gaza membalikkan arah tersebut. Pertumpahan darah menjadikan normalisasi tidak dapat diterima secara politik dan moral, sementara dinamika regional yang berubah mengurangi insentif Saudi secara keseluruhan.

Riyadh menegaskan kembali posisinya: tidak ada normalisasi tanpa jalur politik yang nyata menuju negara Palestina. Setelah perang, syarat ini mengeras menjadi garis merah yang eksplisit—tidak sejalan dengan proyek politik Netanyahu.

Turki: Dari Ketegangan ke Rivalitas

Turki muncul sebagai salah satu variabel paling menentukan. Dukungan politik terbuka Ankara bagi Palestina, penampungan tokoh-tokoh Hamas, serta mobilisasi publik besar-besaran melawan Israel mendorong hubungan ke wilayah abu-abu antara persaingan dan permusuhan.

Tindakan Israel pascaperang di Suriah semakin mengkhawatirkan Turki, mengubah konfrontasi teoretis menjadi skenario keamanan yang benar-benar diperhitungkan. Pada akhirnya, Israel menambahkan satu kekuatan regional besar ke dalam daftar lawannya—sebuah kegagalan strategis yang jelas.

Mereproduksi Kawasan

Studi tersebut menyimpulkan bahwa Israel, meskipun memiliki kapasitas penghancuran yang besar, gagal mengubah kekuatan militer menjadi keuntungan politik yang bertahan lama. Israel tidak menghapus kekuatan perlawanan maupun memperluas lingkaran sekutunya. Sebaliknya, Israel mengasingkan Arab Saudi, memusuhi Suriah pascaperang, dan mendorong Turki serta Iran melakukan reposisi yang membatasi ambisi Israel.

Alih-alih “mengubah Timur Tengah”, perang justru mereproduksi kawasan sebagai lingkungan yang lebih bermusuhan bagi Israel—kurang terbuka terhadap integrasi politik dan lebih resisten terhadap dominasi Israel—meninggalkan negara tersebut menghadapi dilema strategis yang belum terselesaikan. (FG)

Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah media berbahasa Ibrani memperingatkan bahwa Israel kini berada sangat dekat dengan jurang kehancuran, menggambarkan situasi yang ada sebagai upaya putus asa untuk lari dari nasib yang tak terelakkan.

Dalam sebuah analisis tajam yang diterbitkan Yisrael Hayom, analis Zionis Nashima Ducker menyebut entitas tersebut sedang “menari di tepi jurang,” kewalahan oleh akumulasi ancaman internal yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

Menurut laporan itu, tanpa perubahan mendasar dalam wacana politik dan sosial Israel, akan sangat sulit memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dalam pemilu mendatang.

Meningkatnya Ancaman Internal dan Pembusukan Politik

Analis tersebut mencatat bahwa dalam beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan signifikan ancaman, terutama yang bersumber dari perpecahan internal Israel, bukan dari konfrontasi eksternal.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang tampak gelisah selama pemeriksaan di pengadilan, dilaporkan menunjukkan gejala lupa dan kontradiksi berulang. Dalam langkah yang mengejutkan bahkan bagi sekutunya sendiri, Netanyahu secara resmi mengajukan permohonan grasi presiden kepada Presiden Israel Isaac Herzog.

Perkembangan ini memunculkan pertanyaan serius di kalangan elite politik Zionis: Apakah permohonan grasi itu sekadar manuver politik terhitung untuk mengamankan dukungan Herzog dalam pemilu mendatang? Ataukah cerminan ketakutan Netanyahu terhadap keruntuhan hukum dan politik yang kian dekat?

Analis tersebut menyatakan jawabannya kemungkinan segera terungkap, terlebih di tengah laporan adanya ancaman untuk membocorkan materi yang memberatkan Herzog jika grasi benar-benar diberikan.

Netanyahu dan Politik Ancaman serta Kekacauan

Hal yang paling mengkhawatirkan, menurut laporan itu, adalah pesan implisit Netanyahu sendiri. Melalui permohonan grasi dan video yang menyertainya, Netanyahu secara efektif mengancam masyarakat Israel bahwa kekacauan akan terus berlanjut jika ia tidak memperoleh pengampunan.

Analisis tersebut menyebut Netanyahu telah memberi sinyal bahwa tanpa “kerja samanya,” perpecahan internal akan semakin dalam—sebuah pendekatan yang pada dasarnya merupakan pemerasan politik terhadap publik dan institusi Israel.

Saat ditanya mengenai pernyataan-pernyataan itu, Netanyahu dilaporkan tidak berupaya meredakan ketegangan. Sebaliknya, setelah menyadari bahwa ia memegang pedang bermata dua, ia menegaskan tidak akan mundur dari posisi-posisi sebelumnya, apa pun konsekuensinya.

Dari 7 Oktober ke Krisis Internal Baru

Penulis berpendapat bahwa meskipun Israel berhasil melewati guncangan awal 7 Oktober, kini entitas itu kembali terjerumus ke fase bahaya internal yang akut. Kondisi saat ini, menurut laporan tersebut, menyerupai—bahkan mungkin melampaui—suasana krisis 6 Oktober 2023.

Proses peradilan Netanyahu yang terus berjalan memperparah situasi, beriringan dengan upaya kabinetnya mendorong sejumlah undang-undang paling kontroversial dan memecah-belah dalam sejarah terbaru. Langkah-langkah ini, tegas analis, mempercepat polarisasi dan menggerus sisa-sisa kohesi kelembagaan.

Tak Mampu Bertahan dalam Ancaman Permanen

Dalam kesimpulannya, analis tersebut menyatakan secara gamblang bahwa Israel tidak dapat terus hidup dalam kondisi ancaman permanen, baik dari dalam maupun dari luar. Arah yang ditempuh saat ini, ujarnya, mengarah pada ketidakstabilan berkepanjangan dan potensi kegagalan sistemik.

Artikel itu ditutup dengan seruan agar Israel memiliki seorang perdana menteri yang mewakili seluruh warga Israel—sebuah pengakuan implisit bahwa Netanyahu telah menjadi faktor utama perpecahan, bukan persatuan.

Peringatan internal dari media Zionis ini muncul ketika Israel masih terlibat dalam agresi regional yang didukung Amerika Serikat, yang turut memicu destabilisasi berkelanjutan di Asia Barat, sementara entitas Zionis itu sendiri semakin tergerogoti oleh pembusukan internal.

Pesan yang muncul dari media Ibrani sangat jelas: kehancuran bukan lagi skenario yang jauh, melainkan realitas yang kian mendekat—dan tak ada tingkat perlindungan politik AS atau normalisasi diplomatik yang mampu menyembunyikannya tanpa batas waktu. (FG)

Yaman | FAKTAGLOBAL.COM — Yaman kembali menjadi panggung meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), seiring para proksi yang sebelumnya sejalan di selatan dan timur negeri itu kini saling berlawanan.

Perkembangan pada akhir 2025 menunjukkan bahwa perang yang dipaksakan atas Yaman kini justru memakan para perancangnya sendiri, ketika faksi-faksi yang didukung koalisi memasuki fase konfrontasi langsung demi perebutan wilayah, sumber daya, dan dominasi strategis.

Yang terjadi bukan lagi rivalitas tersembunyi, melainkan retakan struktural dalam poros Saudi–Emirat—sebuah kondisi yang semakin mengguncang Yaman dan menyingkap hakikat sesungguhnya dari intervensi asing yang sejak awal dibungkus dengan slogan “legitimasi”.

Pembelahan Politik dan Militer De Facto di Yaman

Selama lebih dari satu dekade, Yaman dilanda perang, blokade, dan fragmentasi. Realitas saat ini mencerminkan pembelahan de facto negara tersebut ke dalam dua zona utama:

• Yaman Utara, termasuk ibu kota Sana’a, berada di bawah otoritas Ansarallah, yang tetap menjalankan pemerintahan terpusat dan kendali militer.

• Yaman Selatan dan Timur didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang berafiliasi dengan apa yang disebut sebagai “koalisi internasional”, yang pada praktiknya terbelah antara faksi pendukung Saudi dan faksi pendukung UEA.

Negara-negara Barat masih mengakui pemerintahan berbasis di Aden yang dipimpin Rashad al-Alimi, yang beroperasi di bawah naungan Saudi. Namun pengakuan ini berseberangan dengan realitas lapangan, di mana otoritas pemerintahan tersebut terus melemah.

STC yang Didukung UEA Perluas Kendali di Selatan

Dewan Transisi Selatan (STC), yang secara terbuka didukung UEA, telah memperluas jejak militer dan administratifnya secara signifikan di selatan dan timur Yaman. Laporan menyebutkan STC telah menguasai wilayah-wilayah luas, termasuk provinsi strategis seperti Hadramawt dan al-Mahra, dengan pengaruh yang menjalar hingga Marib.

Sejumlah laporan bahkan menyatakan STC kini mengendalikan penuh delapan provinsi selatan—sebuah perkembangan yang belum pernah terjadi sejak penyatuan Yaman pada dekade 1990-an.

Perluasan ini mencakup penyitaan:

• Wilayah kaya minyak dan gas

• Instalasi militer

• Gedung dan infrastruktur pemerintahan

Langkah-langkah tersebut secara serius melemahkan otoritas yang didukung Saudi di Aden, sekaligus menguatkan dorongan STC menuju pemisahan diri atau, setidaknya, otonomi luas dari negara Yaman mana pun yang terpusat.

Koalisi yang Berbalik Mengarahkan Senjata ke Dalam

Ketegangan antara STC dan Dewan Kepemimpinan Presidensial yang didukung Saudi kini melampaui rivalitas politik dan berubah menjadi konfrontasi militer langsung. STC, di bawah kepemimpinan Aidrous al-Zubaidi, secara terbuka menantang otoritas pemerintahan berbasis di Aden, menegaskan bahwa koalisi yang dipaksakan atas Yaman tak lagi mampu menjaga kohesi internal.

Upaya Saudi dan UEA untuk mengelola krisis melalui delegasi bersama dan dialog politik di Aden gagal meredam eskalasi. Fakta di lapangan menunjukkan sebuah aliansi yang terurai oleh kontradiksi internalnya sendiri.

Bentrokan Bersenjata di Hadramawt dan al-Mahra

Pada awal Desember 2025, pertempuran meningkat tajam di Hadramawt, ketika pasukan STC bentrok dengan unit-unit yang loyal kepada pemerintahan Aden di wilayah-wilayah gurun provinsi tersebut. Menurut pernyataan militer, sekitar 32 tentara tewas dan 45 lainnya luka-luka.

Bentrokan ini menandai pergeseran tegas dari sengketa yang sebelumnya dibingkai sebagai persoalan administratif atau politik menjadi konflik bersenjata terbuka antara faksi-faksi yang sama-sama didukung koalisi. Kekerasan ini menegaskan kedalaman retakan dan kegagalan para sponsor koalisi dalam mengendalikan proksi mereka.

Otoritas Rashad al-Alimi Kian Merosot

Posisi Rashad al-Alimi, kepala Dewan Kepemimpinan Presidensial, semakin melemah akibat perkembangan terbaru.

Laporan menyebutkan ia secara efektif telah meninggalkan Aden, menjalankan aktivitasnya dari Riyadh—sebuah langkah yang luas dipahami sebagai bukti menyusutnya pengaruhnya di Yaman selatan.

Pernyataan resmi al-Alimi dan para sekutunya menyerukan agar pasukan STC mundur dari wilayah-wilayah yang dikuasai dan mengalihkan fokus untuk menghadapi Ansarallah. Namun seruan ini nyaris tak berdampak, ketika otoritas yang didukung Saudi kesulitan menegakkan kendali bahkan di wilayah yang secara nominal berada di bawah pemerintahannya.

Media Saudi dan Upaya Mengelola Narasi

Media Saudi, demi membatasi kerusakan politik, sebagian besar menghindari penyebutan langsung UEA sebagai penggerak utama instabilitas di selatan Yaman.

Sebaliknya, pemberitaan menekankan pentingnya Hadramawt dan al-Mahra bagi kepentingan strategis Saudi, serta memperingatkan bahwa langkah STC telah melampaui “garis merah”.

Bersamaan dengan itu, laporan menyebutkan bahwa tekanan politik, media, dan militer Saudi terhadap STC meningkat dalam 48 jam terakhir. Tekanan ini berlangsung di tengah upaya berkelanjutan UEA untuk mengonsolidasikan pengaruh melalui pasukan proksi, menyingkap persaingan yang kian terbuka di dalam koalisi itu sendiri.

Ansarallah dan Terbukanya Realitas Koalisi

Saat Saudi dan UEA saling berebut wilayah, sumber daya, dan jalur strategis, Ansarallah tetap menjadi satu-satunya aktor yang berada di luar perebutan kekuasaan internal tersebut—berdiri bukan sebagai proksi, melainkan sebagai kekuatan nasional yang menolak dominasi asing.

Konflik internal koalisi menyingkap satu kebenaran mendasar: perang terhadap Yaman tidak pernah bertujuan memulihkan legitimasi atau stabilitas.

Sebaliknya, perang itu berfungsi sebagai proyek yang selaras dengan kepentingan regional Amerika Serikat dan Israel, yang menargetkan penguasaan jalur perairan strategis, pelemahan kekuatan independen, dan rekayasa ulang peta politik Yaman.

Perkembangan terbaru di selatan dan timur Yaman menunjukkan bahwa ketegangan antara pasukan STC yang didukung UEA dan otoritas yang didukung Saudi telah memasuki fase yang menentukan dan berbahaya.

Ini bukan lagi sekadar tawar-menawar politik, melainkan konflik yang mengancam menggambar ulang peta Yaman, memperdalam fragmentasi, dan semakin mengguncang kawasan.

Ketika para mantan sekutu terlibat dalam “perang senyap” satu sama lain, intervensi Saudi–Emirat terus terurai—meninggalkan Yaman dalam bayang-bayang perpecahan dan penderitaan yang lebih besar, sekaligus menegaskan bahwa koalisi berbasis intervensi asing pada akhirnya runtuh oleh kontradiksi internalnya sendiri. (FG)

Sumber: Tasnim

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM – Di tengah lanskap regional yang tegang dan medan pertempuran yang terus berubah, Gaza kembali muncul sebagai arena utama dalam konfrontasi yang berlangsung — mengungkap strategi Israel yang konsisten dalam memperluas kendali dan memperdalam dominasi keamanan tanpa memedulikan perjanjian maupun tekanan internasional.

Dalam analisis eksklusif untuk Pusat Informasi Palestina, analis politik Sari Orabi menjelaskan bahwa tindakan Israel di Gaza tidak dapat dianggap sebagai sekadar “reaksi militer.”

Sebaliknya, tindakan itu mencerminkan doktrin strategis jangka panjang yang berakar pada pandangan bahwa Gaza adalah medan konfrontasi penting yang harus ditundukkan dengan cara apa pun.

Israel Berupaya Membentuk Ulang Lingkungan Politik dan Keamanan Gaza

Melalui tinjauan lebih luas atas perilaku Israel di Suriah, Lebanon, dan Tepi Barat, Orabi mencatat bahwa rangkaian peristiwa yang saling terkait ini menunjukkan satu tujuan besar: merekayasa ulang seluruh lingkungan politik dan keamanan Gaza demi keuntungan Israel.

Ia menegaskan bahwa eskalasi di Gaza mencerminkan pola operasi Israel di berbagai front:

• Di Suriah, Israel terus memperluas pengaruhnya melalui serangan, pembunuhan, dan penangkapan — meski front Suriah tidak melepaskan satu pun tembakan ke Israel.

• Di Lebanon, Israel mengelak dari komitmen gencatan senjata sembari tetap menduduki wilayah Lebanon.

• Di Tepi Barat, pelanggaran harian dan penindasan tanpa henti menunjukkan doktrin Israel yang mengandalkan kekuatan militer tanpa batas.

Pola ini, tegas Orabi, bukanlah kebetulan atau peristiwa terpisah — melainkan strategi dominasi yang menyatu.

Gaza: Inti dari Pola Pikir Keamanan Israel

Menurut Orabi, Gaza berada di jantung pola pikir keamanan Israel, dipandang Tel Aviv sebagai pusat konfrontasi dan kunci dari apa yang mereka sebut “keamanan nasional.”

Israel tidak menunjukkan keinginan untuk melepaskan apa yang mereka klaim sebagai “hak prerogatif keamanan.” Sebaliknya, Israel terus melakukan:

• serangan udara,

• pembunuhan terarah,

• invasi,

• penangkapan luas, dan

• operasi pengawasan berkelanjutan

— semuanya dengan dalih “kebutuhan keamanan,” terlepas dari akurasi atau kebenaran klaim yang dibuat.

Orabi mencatat: Bagi Israel, tolok ukur bukanlah bukti, tetapi manfaat keamanan yang mereka rasakan.

Gencatan Senjata Hanya di Atas Kertas: Manuver PBB Berbasis AS Memberi Israel Lampu Hijau

Orabi menyoroti bahwa bahkan setelah resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB, Israel tidak memiliki niat untuk menarik diri sepenuhnya dari Gaza.

Melalui formula PBB yang didorong AS, penarikan Israel dikaitkan dengan penilaian Israel sendiri mengenai apakah mereka telah berhasil “menetralisir” perlawanan — memberikan Tel Aviv kebebasan tanpa batas untuk mempertahankan sabuk keamanan di sekitar Gaza.

Dengan ini, Israel dapat:

• terus beroperasi di dalam Gaza,

• melakukan penggerebekan dan pembunuhan,

• menangkap warga Palestina sesuka hati,

sambil memperlakukan kehadirannya bukan sebagai sementara, tetapi sebagai mandat tanpa batas waktu.

Israel Memandang Seluruh Gaza sebagai Populasi Musuh

Orabi menekankan bahwa Israel melihat seluruh penduduk Gaza sebagai lawan — dengan Hamas dan faksi perlawanan bersenjata sebagai target utama.

Tujuan Israel, katanya, jelas: membongkar perlawanan, atau setidaknya mencegahnya bangkit kembali — dengan menyerang siapa pun, tempat mana pun, atau aktivitas apa pun yang dianggap Israel sedikit saja terhubung dengan perlawanan.

Israel memproduksi berbagai dalih, seringkali lemah atau tidak berdasar, untuk membenarkan serangan-serangannya, menjadikannya kedok bagi penargetan sistematis.

Strategi Hukuman Kolektif dan Keruntuhan Sosial

Lebih dari sekadar operasi militer, Orabi menegaskan bahwa Israel tidak sungguh-sungguh berupaya menghindari korban sipil. Serangan terhadap perempuan dan anak-anak yang meningkat akhir-akhir ini justru mengungkap strategi hukuman kolektif yang disengaja.

Tujuannya, jelasnya, adalah untuk:

• memperparah penderitaan,

• mematahkan ketahanan sosial,

• menciptakan lingkungan yang tak layak huni di Gaza, dan

• mencegah munculnya kekuatan Palestina di masa depan.

Ia menggambarkan ini sebagai proyek jangka panjang Israel untuk mengubah Gaza menjadi ruang yang tidak mampu menopang kehidupan — sebuah strategi yang diperhitungkan yang melayani tujuan politik Israel secara menyeluruh.

Doktrin yang Tidak Memiliki Ujung

Sebagai penutup, Orabi menekankan bahwa eskalasi Israel saat ini bukan bagian dari gejolak sementara, tetapi kelanjutan dari doktrin keamanan yang mengakar kuat, dibangun di atas dominasi jangka panjang.

Pendekatan ini akan berlanjut, ujarnya, kecuali jika muncul tekanan internasional yang benar-benar efektif, atau kecuali Israel akhirnya dikenai batasan nyata yang memaksanya menghentikan agresi dan menghormati perjanjian gencatan senjata. (PW)

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM – Brigadir Jenderal Hassan Jouni, seorang pakar militer, menyatakan bahwa eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza mencerminkan niat jelas Tel Aviv untuk menjaga wilayah tersebut tetap terjebak dalam konfrontasi tanpa akhir, tanpa beranjak ke tahap berikutnya dari perjanjian yang dicapai dengan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).

Jouni mencatat bahwa Israel memandang perjanjian tersebut hanya terbatas pada tahap pertama—pertukaran tahanan dan pengambilan jenazah—tanpa menunjukkan komitmen nyata terhadap tahap kedua, yang mencakup pengaturan keamanan dan pembentukan kekuatan internasional.

Ia menjelaskan bahwa perilaku tentara Israel di lapangan menegaskan strategi ini. Alih-alih memperlakukan “garis kuning”—yang dibentuk berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan—sebagai garis penarikan yang memisahkan dua fase pelaksanaan, Israel telah mengubahnya menjadi garis pertempuran aktif.

Menurut Al Jazeera, garis ini menandai batas antara wilayah yang berada di bawah kendali Hamas dan zona penyangga yang dikendalikan oleh pasukan Israel, yang mencakup 53% wilayah Gaza dan ditandai dengan blok-blok beton berwarna kuning.

Dalih Rekayasa Digunakan untuk Memperluas ‘Bank Target’

Jouni menegaskan bahwa serangan udara Israel yang berkelanjutan terkait dengan upaya terus-menerus untuk memperluas “bank target” sejak hari pertama perjanjian.

Perluasan ini, katanya, dilakukan melalui kondisi lapangan yang menyertai pertukaran tahanan dan penyerahan jenazah, serta dengan memanfaatkan setiap insiden—nyata atau direkayasa—untuk membenarkan serangan baru, seperti klaim berulang Israel bahwa tentaranya ditembaki.

Pada hari Rabu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 25 warga Palestina gugur syahid dan lebih dari 77 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel di Gaza City dan Khan Younis sejak pagi hari. Israel berusaha membenarkan serangan tersebut sebagai respons terhadap dugaan penargetan pasukannya di Rafah.

Jouni menekankan bahwa penargetan warga sipil, keluarga pengungsi, dan anak-anak adalah bagian dari strategi Israel yang lebih luas yang bertujuan “mempengaruhi lingkungan dan masyarakat Palestina” untuk memberikan tekanan pada Hamas—mirip dengan apa yang dilakukan Israel di Lebanon.

Israel menargetkan kader Hizbullah dengan dalih mencegah pembangunan ulang kapasitas, sementara tujuan sebenarnya adalah kebijakan hukuman kolektif.

Eskalasi Dirancang untuk Menghalangi Stabilitas dan Menekan Hamas Terkait Resolusi DK PBB

Menurut Jouni, tujuan Israel adalah menciptakan realitas eskalatif yang menghalangi setiap jalur menuju stabilitas—baik di Gaza maupun Lebanon.

Ia menambahkan bahwa serangan Israel baru-baru ini juga membawa pesan politik terkait penolakan Hamas terhadap resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB, khususnya klausul mengenai pelucutan senjata.

Awal pekan ini, Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi AS yang telah diamendemen, yang mendukung rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, menyerukan pelaksanaannya secara penuh dan menjaga gencatan senjata.

Gencatan senjata itu sendiri dimulai pada 10 Oktober berdasarkan Perjanjian Sharm el-Sheikh, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Turki, setelah dua tahun genosida Israel. Kesepakatan tersebut mencakup kerangka 20 poin untuk menghentikan agresi dan mengatur fase-fase berikutnya. (FG)

PBB, FAKTAGLOBAL.COM — Resolusi hari Senin, yang diadopsi berdasarkan Bab VII, menetapkan sebuah perwalian internasional yang dipimpin Amerika Serikat untuk Gaza, sehingga menangguhkan hak pemerintahan mandiri Palestina.

Rencana ini, yang dibahas dalam pembicaraan Sharm El Sheikh, mengusulkan pemerintahan sementara di bawah kendali signifikan AS dan Inggris, dengan dalih bahwa stabilitas harus didahulukan dibandingkan kedaulatan.

Para pengkritik, menilai pengaturan ini merusak tatanan alami pembentukan negara dan berisiko menciptakan protektorat asing jangka panjang.

Salah satu poin kontroversial terbesar adalah tuntutan resolusi tersebut atas perlucutan total kelompok-kelompok perlawanan Palestina, dengan melabeli Hamas dan Jihad Islam Palestina sebagai organisasi teroris. Sementara hal ini menguntungkan Israel dan negara-negara Barat, banyak orang Palestina melihatnya sebagai ajakan untuk penyerahan sepihak yang mengabaikan hak mereka untuk melawan pendudukan sebagaimana diakui oleh hukum internasional.

Bantuan Kemanusiaan sebagai Alat Tekanan Politik

Selain itu, para pengkritik mengklaim bahwa rencana rekonstruksi—yang menyalurkan bantuan internasional melalui badan yang dikendalikan AS—menggunakan situasi darurat sebagai alat untuk memaksa kepatuhan politik.

Mereka berpendapat bahwa bantuan kemanusiaan dijadikan sarana tekanan, yang bisa membuat rekonstruksi tertunda hingga tujuan perlucutan senjata dan perubahan pemerintahan terpenuhi.

Resolusi tersebut juga memperluas peran AS dan Inggris dalam keamanan serta administrasi sipil, sehingga memicu kecurigaan dari negara-negara seperti Rusia dan China, yang melihatnya sebagai taktik neokolonial untuk mengamankan pengaruh jangka panjang di kawasan.

Tidak Ada Jalan Menuju Negara Palestina dan Penguatan Ekspansionisme Israel

Yang perlu digarisbawahi, resolusi tersebut tidak menawarkan jalur jelas menuju negara Palestina yang berdaulat—yang oleh banyak pihak dianggap memperkuat agenda ekspansionis Israel.

Dengan hanya mengatur soal tata kelola Gaza tanpa menegaskan kembali solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967, resolusi ini dapat membuka jalan bagi perluasan permukiman Israel. Reaksi beragam dari negara-negara Arab menunjukkan adanya perpecahan dalam Liga Arab terkait dukungan terhadap kedaulatan Palestina.

Pada akhirnya, resolusi ini berisiko merusak kedaulatan Palestina dengan menyerahkan masa depan Gaza kepada kendali asing—yang sangat mungkin memperpanjang krisis dibanding menyelesaikannya.

Keselarasan Saudi–AS dan Kunjungan Mohammed bin Salman ke Washington

Apakah resolusi PBB mengenai Gaza—yang mendukung visi Amerika—berkaitan dengan kunjungan Mohammed bin Salman ke Washington?

Dalam kunjungan tersebut, Saudi menawarkan untuk membeli pesawat F-35 dan sistem pertahanan udara, serta memasuki pakta pertahanan bersama AS, karena kekhawatiran akan terulangnya skenario Qatar; seakan-akan skenario Qatar dirancang dengan menggunakan “momok Zionis” untuk menguras negara-negara PGCC, sekaligus melindungi program nuklir damai Saudi.

‘Skenario Qatar’, Kerentanan Teluk, dan Perhitungan Strategis Riyadh

Arab Saudi saat ini fokus membangun perjanjian pertahanan timbal balik secara formal dan mendapatkan sistem persenjataan canggih AS, termasuk F-35 dan sistem pertahanan udara.

Dorongan ini dipicu oleh sebuah peristiwa hipotetis pada September 2025 ketika serangan sepihak Israel ke Qatar menunjukkan betapa rentannya negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) meski kaya, memperlihatkan kegagalan sistem pertahanan mereka.

Insiden 2025 itu dipandang sebagai demonstrasi kekuatan strategis untuk melemahkan PGCC dengan menciptakan ancaman konstan. Kondisi tersebut memaksa negara-negara PGCC meningkatkan belanja pertahanan dan mencari jaminan keamanan eksternal, yang mengalihkan sumber daya ekonomi besar dari proyek pembangunan penting.

Tujuan utama Saudi adalah mencegah ancaman serupa di wilayahnya. Kerajaan ingin mendapatkan jaminan keamanan kuat dari AS agar setiap serangan terhadap infrastruktur mereka dianggap sama seriusnya seperti serangan terhadap kepentingan AS.

Pengaturan ini juga berkaitan dengan perlindungan program nuklir damai Saudi yang penting bagi Visi 2030. Riyadh khawatir fasilitas nuklirnya dapat diserang atas nama non-proliferasi, sehingga perjanjian pertahanan dengan AS dianggap sebagai perlindungan utama.

Selain itu, dengan memberikan dukungan terbatas terhadap rencana AS mengenai Gaza, Saudi membantu Washington mendapatkan pengaruh diplomatik tambahan untuk meloloskan pendanaan dan perjanjian pertahanan melalui Kongres. Ini menandai perubahan dalam kebijakan luar negeri Saudi, yang semakin aktif menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh jaminan keamanan.

Kegagalan OKI dan Liga Arab di Tengah Krisis Gaza

Di mana sebenarnya peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab dalam apa yang terjadi di Gaza?

OKI dan Liga Arab dikritik karena gagal mengambil tindakan efektif. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan kecaman tanpa menyusun rencana terpadu, yang merusak kredibilitas mereka.

Kedua organisasi ini juga menghindari pembahasan siapa yang akan mengelola Gaza, menunjukkan adanya perpecahan internal dan kegagalan memimpin diplomasi. Sikap pasif ini memberi ruang bagi pihak luar untuk menawarkan solusi yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan dunia Arab atau Islam.

Selain itu, OKI dan Liga Arab juga tidak menentang normalisasi hubungan dengan Israel, terutama melalui Kesepakatan Abraham. Banyak pihak melihat normalisasi tersebut sebagai bentuk pengkhianatan yang merusak hak-hak Palestina.

Kontradiksi semakin terlihat dalam sektor ekonomi: negara-negara anggota OKI seperti Kazakhstan dan Azerbaijan adalah pemasok utama minyak bagi Israel. Dukungan finansial ini secara langsung menopang operasi militer Israel, menciptakan konflik moral dan politik serius. Keengganan OKI untuk menegur negara-negara tersebut memperlihatkan kelemahan struktural organisasi.

Situasi ini juga menimbulkan keraguan mengenai loyalitas negara-negara tersebut dalam aliansi global seperti BRICS dan SCO, yang seharusnya menjadi penyeimbang dominasi Barat.

Bahkan Turki, yang kerap vokal membela Palestina, tetap mempertahankan hubungan dagang besar dengan Israel meski secara retorik mengkritiknya. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional lebih dominan dibanding solidaritas Islam, menjadikan OKI dan Liga Arab sekadar platform retorika, bukan tindakan nyata.

Keberlanjutan Pengawasan Internasional dan Beban Ekonomi bagi Pendukung Israel

Bisakah keberadaan pasukan penjaga perdamaian atau administrasi internasional di Gaza dipertahankan dalam jangka panjang?

Biaya ekonomi agresi Israel semakin tidak mungkin ditanggung oleh pendukung Baratnya. Kampanye Gaza sangat mahal, menghabiskan sumber daya besar tanpa mencapai tujuan strategis yang dinyatakan—membongkar Hamas atau melucuti perlawanan—sehingga mempertanyakan imbal balik dari investasi finansial besar yang membebani perekonomian negara-negara sekutu.

Tekanan fiskal paling terasa di Amerika Serikat, pendukung utama Israel. Dengan utang publik yang melebihi 120% dari PDB, kelanjutan bantuan militer dalam jumlah besar kepada Israel, sementara juga mendanai perang di Ukraina, menciptakan tantangan makroekonomi serius. Ini memperburuk defisit anggaran negara yang sudah tidak berkelanjutan.

Posisi Eropa pun semakin terbatas menghadapi beban ekonomi tersebut.

By Dr. Ahmed Moustafa

Turki, FAKTAGLOBAL.COM – Media dan lingkaran politik Turki telah memperdebatkan arah kebijakan luar negeri pemerintah baru Suriah, khususnya hubungannya dengan Amerika Serikat dan Eropa.

Perdebatan ini berasal dari bertahun-tahun pemberitaan media pro-pemerintah Turki yang menggambarkan Suriah baru seolah-olah beroperasi selaras dengan arahan Ankara — sebuah narasi yang diperkuat oleh klaim Donald Trump bahwa “kunci Suriah baru berada di Turki dan di tangan Erdoğan.”

Namun, pengungkapan oleh pejabat keamanan Inggris bahwa mereka telah menjalin kontak dengan tim Jolani di Idlib sejak 2023 melemahkan narasi yang dibangun Ankara selama bertahun-tahun dan menunjukkan bagaimana perkembangan di Suriah dipengaruhi oleh aktor di luar kawasan, termasuk Inggris.

Kedutaan London Dibuka Kembali, Inggris Memposisikan Diri dalam Transisi Suriah

Keputusan Menteri Luar Negeri Asaad Hassan al-Sheibani untuk membuka kembali Kedutaan Suriah di London — bukan di Ankara — segera memunculkan pertanyaan di kalangan analis yang sebelumnya memperkirakan Turki akan menjadi tujuan pertama, mengingat hubungan Erdoğan dengan Ahmad al-Sharaa.

Kehadiran Sheibani di Chatham House serta penekanannya pada hubungan kuat dengan Amerika Serikat, pertemuan presiden yang positif di Washington, dan ekspektasi pencabutan sanksi mencerminkan orientasi kebijakan luar negeri di mana Inggris dan AS memainkan peran sentral.

Pilihan London menempatkan diplomasi transisi Suriah secara jelas dalam ruang institusi Barat, menandakan ketergantungan strategis pada ibu kota-ibu kota besar Barat dibandingkan negara-negara tetangga.

Kemunduran Diplomatik dan Hilangnya Kedutaan Suriah di Ankara

Menanggapi pertanyaan tentang mengapa Turki menunjuk duta besar untuk Damaskus sementara Suriah belum melakukan hal yang sama untuk Ankara, Sheibani menekankan bahwa restrukturisasi diplomatik merupakan bagian dari suatu rencana.

Namun, penjelasan yang ia berikan — bahwa kedutaan Suriah sebelumnya di Ankara hilang karena rezim Assad gagal membayar sewa — menyoroti komplikasi yang dihadapi Suriah dalam upaya membangun kembali kehadiran diplomatiknya di Turki.

Negosiasi dengan Ankara masih berlangsung, namun pembukaan kembali kedutaan London terjadi lebih dahulu, menegaskan prioritas yang diberikan kepada ibu kota Barat meskipun Suriah menyatakan memiliki “hubungan luar biasa” dengan Turki.

Suriah Baru Mengejar Legitimasi Barat Sembari Menjauh dari Dinamika Kawasan

Bukti yang terdapat dalam teks menunjukkan bahwa pemerintahan transisi Ahmad al-Sharaa berfokus pada mendapatkan legitimasi dari kekuatan Barat.
Pembukaan kembali kedutaan di London setelah 13 tahun menjadi simbol penyelarasan dengan institusi Barat. Dari perspektif kepemimpinan baru Suriah, London dipandang sebagai:

— gerbang menuju sistem Barat,
— pusat keuangan dan investasi,
— arena diplomatik yang aman.

Pilihan ini secara implisit menjauhkan Suriah dari polarisasi kawasan. Membuka kedutaan terlebih dahulu di negara-negara tetangga — seperti Turki, Yordania, atau Lebanon — dapat ditafsirkan sebagai afiliasi dengan kelompok regional tertentu, sedangkan London dipresentasikan sebagai platform “netral”, meskipun Inggris memiliki keterlibatan intelijen yang terdokumentasi di Idlib dan dalam urusan Suriah.

Keberadaan Keamanan Turki yang Belum Terselesaikan dan Upaya Mengarahkan Kebijakan Luar Negeri Suriah

Meskipun secara publik hubungan antara Erdoğan dan al-Sharaa digambarkan dekat, ribuan personel militer dan polisi Turki tetap berada di dalam Suriah, dan sejumlah masalah keamanan kompleks antara kedua negara belum terselesaikan.

Kebijakan luar negeri Turki yang multifaset terus menjadi tantangan bagi kepemimpinan transisi Suriah.

Sementara Ankara berupaya membentuk arah politik masa depan Suriah, Ankara juga khawatir tentang kemungkinan kesepahaman antara Suriah dan Amerika Serikat terkait isu-isu seperti:

— Pasukan Kurdi SDF,
— pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan,
— isu komunitas Druze,
— dan struktur politik masa depan Suriah.

Kunjungan Hakan Fidan ke Washington saat al-Sharaa berada di sana menyoroti kekhawatiran Turki akan kemungkinan dikesampingkan dari diskusi yang melibatkan Suriah, AS, dan Israel.

Analis konservatif yang dekat dengan partai berkuasa di Turki menafsirkan langkah pembukaan kedutaan di London sebagai penyelarasan strategis dengan Barat — bukan penolakan terhadap Ankara — namun teks tersebut menunjukkan bahwa upaya Turki untuk memposisikan dirinya sebagai pengaruh utama atas Suriah menghadapi keterbatasan yang semakin besar akibat keterlibatan Barat dan penyesuaian diplomatik Suriah sendiri. (FG)

Sumber: Tasnim News

Suriah, FAKTAGLOBAL.COM — Kepala Pusat Kajian Strategis Lanjutan Shams, Dr. Mohammad Al-Sheikh, memaparkan analisis mendalam yang mengungkap transformasi berbahaya yang dijalankan oleh kebijakan Amerika Serikat di Suriah — terutama dalam proses “daur ulang” terhadap sosok teroris Abu Mohammad al-Jolani, yang diubah dari “buronan internasional” menjadi “tamu terhormat” di Washington.

Al-Sheikh menggambarkan langkah ini sebagai indikasi nyata dari hubungan fungsional antara kelompok bersenjata dengan musuh Israel di bawah pengawasan langsung administrasi Amerika.

Terorisme Didefinisikan Ulang demi Kepentingan Amerika–Israel

Berbicara kepada saluran Al-Masirah, Al-Sheikh menjelaskan bahwa definisi terorisme menurut Amerika tidak memiliki dasar hukum maupun moral, melainkan sepenuhnya bergantung pada tingkat hubungan dengan entitas Zionis.

Mereka yang menentang kepentingan Israel akan dicap sebagai teroris, sementara mereka yang melayaninya — secara langsung maupun tidak langsung — akan dihapus dari daftar tersebut.

Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2017, Washington sempat menetapkan hadiah sebesar 10 juta dolar AS bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi untuk menangkap al-Jolani dan menempatkannya dalam daftar teroris internasional.

Namun, status itu berubah seketika setelah al-Jolani menguasai wilayah yang berdekatan dengan entitas Zionis sementara dan mulai menjalankan peran yang sejalan dengan kepentingannya.

Transformasi Al-Jolani Menjadi Mitra Politik AS

Al-Sheikh menegaskan bahwa al-Jolani, yang secara terbuka memusuhi Poros Perlawanan dan menyatakan dirinya “berada di parit yang sama dengan entitas Zionis sementara,” kini tidak lagi dipandang Washington sebagai teroris, melainkan sebagai alat yang tunduk pada kebijakan Amerika dan Zionis.

Ia menambahkan bahwa kunjungan al-Jolani ke Amerika Serikat bukan sekadar lawatan seremonial, tetapi langkah strategis dengan makna politik yang dalam.

Dalam video yang beredar, al-Jolani terlihat bersama anggota Koalisi Internasional pimpinan AS melawan ISIS di dalam lapangan bola basket — sebuah isyarat jelas bahwa Washington kini memperlakukannya sebagai mitra politik, bukan musuh.

Salah satu topik yang dilaporkan dibahas selama kunjungan tersebut adalah kemungkinan memasukkan Damaskus ke dalam apa yang disebut “Koalisi Internasional Melawan ISIS.” Al-Sheikh menyebut hal itu sebagai paradoks sejarah yang menyingkap kemunafikan kebijakan AS di Suriah.

“Perang Melawan Teror” sebagai Kedok Dominasi Regional

Al-Sheikh menegaskan bahwa organisasi yang disebut ISIS bukanlah ciptaan acak, melainkan proyek terencana Amerika — dimulai dari Abdullah Azzam, berlanjut ke Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, hingga al-Jolani — yang semuanya berada dalam kerangka doktrin “kekacauan kreatif” untuk membentuk ulang kawasan.

Ia menekankan bahwa perang melawan ISIS hanyalah kedok untuk melancarkan perang terhadap kekuatan-kekuatan perlawanan sejati yang menghadapi entitas Zionis, termasuk Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF), Hizbullah, Ansarullah, dan Republik Islam Iran.

Menurut Al-Sheikh, koalisi internasional tidak pernah melancarkan serangan serius terhadap ISIS; sebaliknya, mereka menjatuhkan bantuan makanan dan medis melalui udara kepada kelompok takfiri setiap kali mereka terkepung oleh Pasukan Mobilisasi Rakyat atau Tentara Arab Suriah di gurun. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa perang yang diklaim terhadap ISIS hanyalah simbolis, sementara perang sesungguhnya diarahkan terhadap kekuatan perlawanan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Washington berupaya memanfaatkan al-Jolani untuk memperluas kendali langsung di wilayah Suriah, sebagai langkah awal menuju pendirian pangkalan udara di Damaskus, dalam skenario yang mengingatkan pada pendudukan Amerika atas Irak dengan dalih memerangi terorisme.

Al-Sheikh menambahkan bahwa pergerakan Amerika di utara Suriah bertepatan dengan penetrasi Israel di selatan, di mana pasukan musuh terus memasuki wilayah pedesaan Quneitra bagian utara dan mendirikan pos pemeriksaan antara Samdaniyah Timur dan Khan Arnabah, sementara Washington tetap diam atas pelanggaran kedaulatan Suriah tersebut.

Proyek Amerika–Zionis untuk Menguasai Suriah

Dalam kesimpulannya, Dr. Al-Sheikh menegaskan bahwa perkembangan saat ini bukanlah perang melawan terorisme, melainkan reposisi geopolitik menyeluruh yang dirancang untuk melayani kepentingan musuh Israel.

Menurutnya, al-Jolani telah menjadi wajah baru proyek Amerika–Zionis untuk memperkuat cengkeraman atas Suriah, dan kenaikannya dari teroris menjadi mitra politik merupakan bukti nyata bahwa Washington tidak memerangi terorisme, melainkan mengelolanya dan memproduksinya kembali demi kepentingan sendiri serta kepentingan entitas Zionis sementara. (FG)

Sumber: Al-Masirah

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Kehancuran Gaza telah membongkar kehampaan moral negara-negara terkuat di dunia. Rumah sakit berubah menjadi abu, anak-anak dibiarkan kelaparan di depan mata dunia, dan keluarga-keluarga lenyap di bawah puing-puing — menghapus topeng terakhir kemunafikan kemanusiaan internasional.

Gaza bukan sekadar bencana politik — ia adalah dakwaan moral tertinggi terhadap sistem global yang berpura-pura membela hak asasi manusia, sembari mendukung mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ini bukan kegagalan institusi; inilah wujud asli mereka. Apa yang disaksikan dunia di Gaza bukan runtuhnya tatanan internasional — melainkan terbukanya hakikatnya, yaitu: melindungi yang berkuasa, menghapus yang tak berdaya, dan menyamarkan kezaliman melalui jargon “keamanan” dan “peradaban.”

Anatomi Apati: Ketika Kemanusiaan Berhenti Merasa

James Baldwin pernah memperingatkan bahwa mereka yang menutup mata dari realitas, mengundang kehancuran mereka sendiri. Hari ini, peringatan itu menggema di atas reruntuhan Gaza. Dunia tidak berpaling karena tidak tahu — tetapi karena memilih untuk tak peduli.

Apatis telah menjadi benteng bagi mereka yang nyaman — jarak intelektual yang aman, di mana genosida hanya menjadi perdebatan abstrak, bukan kenyataan yang menusuk hati.

Empati tumpul oleh paparan terus-menerus dan terkorupsi oleh keberpihakan.

Kematian massal ditonton lewat layar, kelaparan menjadi catatan pinggir, penderitaan berubah menjadi tontonan. Kemampuan untuk merasa digantikan dorongan untuk menggulir layar. “Banalitas kejahatan” Hannah Arendt kini menjadi budaya digital — tersanitasi, dinormalisasi, lalu dilewati dalam hitungan detik.

Kegagalan Institusional dan Runtuhnya Nurani Global

Setiap institusi yang mengaku penjaga moralitas — dari PBB hingga pemerintahan Barat — telah diam atau bersekongkol ketika Gaza dibakar hidup-hidup. Seruan gencatan senjata diveto, kelaparan dibenarkan, dan kejahatan perang ditutupi dengan slogan “pertahanan diri.”

“Tatanan internasional berbasis aturan” terbukti hanya warisan kolonial yang dibungkus jargon keadilan — sistem yang sejak awal tidak dimaksudkan untuk melindungi yang tertindas, melainkan untuk menjaga privilese kekuasaan dunia.

Bahkan mekanisme kemanusiaan pun runtuh menjadi panggung citra — mengevakuasi hewan demi tajuk berita, sementara manusia dibiarkan dihancurkan bom; memisahkan anak-anak dari keluarga dengan dalih penyelamatan; menjadikan penderitaan rakyat Palestina bahan kampanye dan proposal pendanaan. Krisis ini tidak merusak sistem kemanusiaan — ia hanya membuktikan kekosongannya.

Logika Penindasan: Penghinaan sebagai Kebijakan, Diam sebagai Persetujuan

Yang terjadi di Gaza bukan sekadar agresi militer — tetapi ritual dominasi. Kekejaman rezim kolonial ini bukan hanya pada peluru dan bom, tetapi juga penghinaan psikologis dan penghancuran martabat manusia secara sistematis.

Dari pos pemeriksaan hingga pengepungan kelaparan, dari penahanan massal hingga serangan terhadap keluarga dan anak-anak — pendudukan tidak hanya membunuh, tetapi menghapus nilai kemanusiaan itu sendiri.

Menyaksikan penghinaan dan tak terguncang adalah turut serta dalam kejahatan. Melihat kehinaan manusia dan tak tersentuh adalah kehilangan jiwa. Gaza memaksa dunia bertanya: saat kebrutalan menjadi rutinitas dan dunia diam, apakah masih pantas kita menyebut diri sebagai peradaban — ataukah kita telah runtuh secara spiritual sebelum bangunan kita runtuh?

Gaza, Ujian Terakhir Kemanusiaan

Netralitas di hadapan genosida bukan netralitas — itu keterlibatan. Berdiri bersama Gaza bukan sikap politik, tetapi ukuran keberadaan moral. Jika kemanusiaan tak mampu merasakan derita Gaza, maka ia telah kehilangan haknya menyebut diri beradab.

Gaza bukan sekadar tragedi — ia adalah wahyu. Ia menyingkap sistem global, merobek wajah imperium, dan menghadapkan kita pada cermin yang kejam: apakah kita masih memiliki nurani?

Di atas puing-puing Gaza terletak ujian terakhir hati manusia: apakah dunia masih mampu merasakan, melawan kezaliman, dan mempertahankan kesucian hidup — ataukah moralitas akan mati bersama anak-anak Palestina yang dunia biarkan terkubur?

Gaza adalah benteng terakhir kemanusiaan. Membela Gaza adalah membela hakikat bahwa manusia masih memiliki jiwa. (FG)