Al-Maliki Tolak Tekanan AS: Ancaman Trump Pelanggaran Nyata Kedaulatan Irak
Kekuatan politik Irak mengecam campur tangan Washington sebagai serangan terhadap demokrasi dan kemerdekaan nasional
Irak | FAKTAGLOBAL.COM — Tokoh politik Irak Nouri al-Maliki dengan tegas menolak segala bentuk campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Irak, seraya menyebut ancaman yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump terkait pembentukan pemerintahan Irak berikutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Irak.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Rabu melalui platform X, al-Maliki—pemimpin Koalisi Negara Hukum (State of Law Coalition)—menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan aktivitas politik dan kembali menekankan komitmennya untuk terus bekerja hingga akhir demi mewujudkan kepentingan nasional tertinggi rakyat Irak.
“Ancaman dan Dikte Tidak Pantas antara Negara-Negara Berdaulat”
Al-Maliki menegaskan bahwa hubungan antarnegara harus diatur melalui dialog, bukan paksaan.
“Bahasa dialog antarnegara adalah satu-satunya pilihan politik yang sah,” tulisnya, “bukan bahasa perintah dan ancaman.”
Ia menggambarkan tekanan AS sebagai bentuk pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kemerdekaan Irak, proses demokratisnya, serta hak konstitusional rakyat dan lembaga-lembaga Irak untuk mengambil keputusan secara berdaulat tanpa paksaan asing.
Trump Mengancam Irak Terkait Pencalonan Al-Maliki
Pernyataan al-Maliki muncul sebagai tanggapan atas unggahan Presiden Trump di platform Truth Social, di mana Trump memperingatkan agar al-Maliki tidak kembali terpilih sebagai perdana menteri Irak serta mengancam akan menghentikan bantuan Amerika Serikat kepada Irak jika keputusan tersebut diambil.
Trump membenarkan ancamannya dengan merujuk pada apa yang ia sebut sebagai pengalaman masa jabatan al-Maliki sebelumnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras di kalangan politik Irak, di mana ancaman itu dipandang sebagai upaya terang-terangan untuk memaksakan hak veto Amerika atas kepemimpinan Irak yang dipilih secara demokratis.
Pada hari Sabtu, Kerangka Koordinasi (Coordination Framework), sebagai blok parlemen terbesar di Irak, secara resmi mengumumkan pencalonan Nouri al-Maliki untuk membentuk pemerintahan Irak berikutnya.
Langkah ini digambarkan oleh berbagai kekuatan politik Irak sebagai hak konstitusional dan demokratis yang bersumber dari mayoritas parlemen, sekaligus memperkuat kecaman terhadap intervensi Washington.
Partai Dawa Islamiyah: AS Lancarkan Intervensi Terang-terangan
Partai Dawa Islamiyah, yang dipimpin oleh al-Maliki, menyerukan kepada Kerangka Koordinasi untuk memikul tanggung jawab dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “campur tangan Amerika yang terang-terangan” dalam proses politik Irak.
Dalam pernyataan tertanggal 28 Januari 2026, partai tersebut menegaskan bahwa blok parlemen terbesar telah menggunakan hak hukum dan konstitusional sepenuhnya untuk mencalonkan kandidat perdana menteri, seraya menambahkan bahwa proses demokratis ini seharusnya dapat berjalan tanpa hambatan jika bukan karena penundaan sidang pemilihan presiden.
Pernyataan itu menggambarkan al-Maliki sebagai tokoh politik nasional dan salah satu pilar utama proses politik Irak pasca-2003, serta mengaitkan kepemimpinannya dengan pemulihan keamanan dan kewibawaan negara di tengah kondisi yang ditandai oleh terorisme meluas, jatuhnya korban sipil setiap hari, pembunuhan, dan ledakan mobil di Baghdad serta kota-kota Irak lainnya.
Partai Dawa Islamiyah: Intervensi AS “Terang-terangan”
Partai Dawa Islamiyah, yang dipimpin oleh al-Maliki, menyerukan kepada Kerangka Koordinasi untuk memikul tanggung jawab dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “campur tangan Amerika yang terang-terangan” dalam proses politik Irak.
Dalam pernyataan tertanggal 28 Januari 2026, partai tersebut menegaskan bahwa blok parlemen terbesar telah menggunakan hak hukum dan konstitusional sepenuhnya untuk mencalonkan kandidat perdana menteri, seraya menambahkan bahwa proses demokratis ini seharusnya dapat berjalan tanpa hambatan jika bukan karena penundaan sidang pemilihan presiden.
Pernyataan itu menggambarkan al-Maliki sebagai tokoh politik nasional dan salah satu pilar utama proses politik Irak pasca-2003, serta mengaitkan kepemimpinannya dengan pemulihan keamanan dan kewibawaan negara di tengah kondisi yang ditandai oleh terorisme meluas, jatuhnya korban sipil setiap hari, pembunuhan, dan ledakan mobil di Baghdad serta kota-kota Irak lainnya.
Kekuatan Perlawanan Irak Kecam Campur Tangan AS
Gerakan Asa’ib Ahl al-Haq, yang dipimpin oleh Qais al-Khazali, juga menolak campur tangan asing, dengan menegaskan bahwa rakyat Irak sepenuhnya mampu menentukan kepentingan nasional mereka dan memilih pemimpin yang layak untuk mengelola negara.
Gerakan tersebut menyerukan kepada seluruh kekuatan politik Irak untuk menyatukan keputusan nasional dan mengutamakan kepentingan Irak demi melindungi sistem politik dari tantangan internal maupun eksternal.
“Pembunuhan Politik” terhadap Al-Maliki
Menanggapi pernyataan Trump, Abu Alaa al-Wala’i, Sekretaris Jenderal Kata’ib Sayyid al-Shuhada, menuduh presiden AS berupaya melakukan “pembunuhan politik” terhadap al-Maliki.
“Trump—penjahat yang telah membunuh secara fisik para pemimpin kemenangan—kini berusaha mengulangi tindakannya dengan membunuh secara politik saudara Haji Nouri al-Maliki melalui campur tangan langsung dan penolakan terhadap pencalonannya,” tulis al-Wala’i di X.
Ia menggambarkan intervensi AS tersebut sebagai serangan langsung terhadap pengalaman demokrasi Irak pasca-2003 serta upaya membajak kehendak para pemilih yang menginginkan pemerintahan kuat yang mencerminkan kepentingan Irak, bukan selera pemerintahan Amerika.
“Demokrasi Amerika adalah Kebohongan”
Gerakan Huqooq menyatakan bahwa pernyataan Trump melanggar kedaulatan Irak dan hak konstitusionalnya untuk memilih perdana menteri tanpa campur tangan asing.
Gerakan tersebut menilai bahwa pernyataan semacam itu membongkar kepalsuan klaim Amerika tentang demokrasi, serta menyerukan kepada kekuatan nasional untuk bersatu dan melawan segala bentuk tekanan yang bertujuan memanipulasi keputusan berdaulat Irak.
“Irak adalah Tuan atas Urusannya Sendiri”
Mohsen al-Mandlawi, pimpinan Aliansi Al-Asas, juga menolak segala bentuk campur tangan internasional dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Irak.
“Campur tangan semacam ini tidak membawa apa pun bagi Irak selain ketidakstabilan, pendalaman krisis, dan pelemahan lembaga-lembaga negara,” ujarnya.
Al-Mandlawi menegaskan bahwa Irak telah membuktikan kemampuannya mengelola urusan dalam negeri serta membangun negara berdasarkan hukum, keadilan, dan kewarganegaraan, seraya menyimpulkan:
“Irak adalah penguasa atas nasibnya sendiri. Kami tidak akan mengizinkan pihak luar mana pun untuk mencampuri keputusan internal atau hak-hak konstitusional kami.” (FG)