Anggota Parlemen Lebanon: AS Beri Perlindungan bagi Kejahatan Israel
Pejabat senior Gerakan Amal mengecam keterlibatan Washington dalam pelanggaran Israel dan menegaskan kembali persatuan antara Perlawanan dan lembaga-lembaga negara Lebanon menjelang pemilihan nasional
Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Anggota parlemen Lebanon, Ali Hassan Khalil, yang juga merupakan penasihat politik Ketua Parlemen Nabih Berri dan tokoh senior Gerakan Amal, menuduh Amerika Serikat memberikan perlindungan politik penuh bagi kejahatan dan pelanggaran Israel terhadap kedaulatan Lebanon.
Dalam wawancaranya dengan Al Mayadeen, Khalil menyatakan bahwa “siapa pun yang percaya bahwa Israel telah mematuhi gencatan senjata adalah keliru,” menegaskan bahwa tentara pendudukan terus melakukan agresi dan pelanggaran ke wilayah selatan Lebanon meski perjanjian gencatan senjata telah berlaku.
“Perlawanan telah mematuhi gencatan senjata dengan komitmen penuh,” ujarnya, mengutip laporan dari Tentara Lebanon dan UNIFIL yang menegaskan kepatuhan ketat Lebanon terhadap perjanjian tersebut — sangat kontras dengan perilaku Israel.
Komitmen Perlawanan vs. Agresi Israel
Khalil menyambut baik pernyataan terbaru Presiden Lebanon, Joseph Aoun, yang menyerukan kepada Tentara Lebanon untuk menghadapi pelanggaran Israel, dan menggambarkan langkah itu sebagai “langkah awal menuju rumusan nasional baru yang mempersatukan seluruh rakyat Lebanon di bawah satu visi pertahanan.”
Ia menegaskan bahwa agresi berkelanjutan Israel memperlihatkan peran sebenarnya dari Washington di kawasan, dengan menegaskan: “Israel bertindak dengan percaya diri hanya karena Amerika Serikat memberinya perlindungan politik untuk melancarkan perang terhadap Lebanon dan negara-negara lain.”
Pejabat senior itu tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang lebih luas, memperingatkan bahwa situasi di lapangan “menunjukkan tingkat eskalasi yang tinggi dan menuntut kewaspadaan maksimum.”
Menolak Normalisasi, Menegakkan Prinsip-Prinsip Perlawanan
Menegaskan kembali sikap tegas Lebanon, Khalil dengan tegas menolak segala bentuk normalisasi dengan pendudukan Israel, menekankan bahwa “Lebanon harus tetap teguh mendukung mekanisme gencatan senjata yang mewajibkan Israel menghentikan agresinya, tanpa terjebak dalam perangkap negosiasi langsung.”
Ia juga menyinggung “komite mekanisme” yang dibentuk setelah konflik-konflik sebelumnya, sebagai sarana bagi Lebanon untuk mengelola pelaksanaan gencatan senjata tanpa melegitimasi pendudukan Israel atau terlibat dalam perundingan langsung.
Keterlibatan AS dan Skenario Pasca-Perang
Mantan menteri itu menyoroti bahwa mungkin akan muncul pengaturan diplomatik baru yang serupa dengan situasi pasca perang Juli 2006, namun ia menegaskan bahwa setiap perjanjian di masa depan harus menjamin kedaulatan Lebanon dan melindungi hak Perlawanan untuk membela negara.
Ia menuduh Washington menjalankan agenda ganda — menyerukan de-eskalasi sambil memberi kekuatan bagi Israel untuk melanjutkan kejahatannya — dan menyerukan kepada negara-negara Arab serta komunitas internasional untuk mengungkap kemunafikan tersebut.
Pemilihan dan Persatuan Nasional
Dalam isu domestik, Khalil menegaskan bahwa pemilihan parlemen harus dilaksanakan sesuai jadwal, menekankan bahwa Gerakan Amal dan Hizbullah akan maju bersama di seluruh distrik pemilihan untuk menjaga stabilitas dan persatuan Lebanon.
Ia memperingatkan bahwa upaya untuk mengubah undang-undang pemilihan saat ini merupakan “serangan langsung terhadap struktur inti sistem politik Lebanon,” dan mengkritik sejumlah faksi karena bersikap munafik, dengan menambahkan bahwa “mereka yang kini menyerukan perubahan adalah orang yang sama yang dulu menyetujui undang-undang ini.”
Khalil juga menyoroti bahwa banyak warga Lebanon di luar negeri masih tidak memiliki hak pilih, sambil mempertanyakan kemampuan pemerintah sementara dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Serangan terhadap Berri Cerminkan Kelemahan Lawan
Menutup pernyataannya, Khalil mengatakan bahwa serangan pribadi terhadap Ketua Parlemen Nabih Berri berasal dari “kelemahan dan kebangkrutan pihak lawan,” dan menuduh Partai Lebanese Forces sengaja menghalangi lembaga-lembaga negara serta merugikan kepentingan publik.
Ia menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan rekonstruksi, pemulangan warga yang mengungsi ke wilayah perbatasan, serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan Israel.
“Tugas negara sudah jelas,” tegas Khalil. “Negara harus berdiri bersama rakyatnya — mereka yang tetap teguh di garis depan selatan — melawan agresi yang didukung dan dilindungi oleh Washington.” (FG)