Araghchi: Resolusi 2231 Berakhir, Hak Kedaulatan Iran ‘Tak Bisa Dinegosiasikan’

Dengan berakhirnya pembatasan yang diberlakukan PBB, Iran menegaskan kedaulatan penuh atas program nuklirnya, memperingatkan terhadap tekanan Barat, dan menyerukan dunia yang diatur oleh hukum

Iran, FAKTAGLOBAL.COM – Menjelang berakhirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyampaikan pernyataan tegas bahwa hak-hak kedaulatan Iran tidak dapat dinegosiasikan dan tidak akan tunduk pada tekanan politik, menandai fase strategis baru dalam konfrontasi Iran dengan kekuatan Barat.

Pesan Araghchi, yang dibagikan melalui platform X (sebelumnya Twitter), menegaskan bahwa dengan berakhirnya resolusi pada 18 Oktober, seluruh pembatasan PBB terhadap Iran secara resmi berakhir, dan Iran keluar sepenuhnya dari agenda Dewan Keamanan PBB.

Berakhirnya Resolusi 2231: Iran Masuki Era Pasca-Sanksi

Araghchi menekankan bahwa sebagai penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Iran sejak saat ini hanya akan terikat pada hak dan kewajibannya sendiri di bawah perjanjian tersebut — tanpa batasan apa pun atas skala program nuklirnya.

“Iran akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) hanya dalam kerangka Perjanjian Pengamanan Komprehensif dan **undang-undang yang disetujui oleh Majelis Syura Islam (Parlemen Iran).”

Pernyataan ini menegaskan bahwa Teheran tidak lagi menerima bentuk pengawasan atau pembatasan tambahan yang ditentukan oleh pemerintah Barat atau lembaga-lembaga politik mereka.

Isolasi Global terhadap Tuntutan Barat

Dalam KTT Gerakan Non-Blok di Kampala, lebih dari 120 negara berdiri bersama Iran, mengakui legitimasi posisi Iran dan menolak langkah-langkah sepihak yang selama ini didorong oleh segelintir negara Barat.

Araghchi dengan tajam mengkritik pihak-pihak yang terus memaksakan narasi mereka:

“Tindakan ilegal yang dilakukan oleh segelintir pemerintah terisolasi telah ditolak oleh mayoritas mutlak negara-negara di dunia. Mereka yang terus mendistorsi kenyataan hanya akan semakin mengasingkan diri mereka sendiri.”

Kedaulatan di Atas Pemaksaan

Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Iran menegaskan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan sekutunya:

“Hak-hak kedaulatan Iran tidak dapat dinegosiasikan dan tidak akan ditundukkan oleh tekanan politik. Dunia harus diatur oleh hukum — bukan oleh kekuatan.”

Berakhirnya Resolusi 2231 menandai kekalahan strategis bagi Amerika Serikat dan sekutu Eropanya, yang selama bertahun-tahun berupaya membatasi kemampuan militer dan nuklir Iran dengan dalih keamanan global.

Kini, dengan Iran yang sepenuhnya menegaskan hak-haknya — bersama gerakan-gerakan perlawanan di Yaman, Palestina, Lebanon, dan Irak — keseimbangan kekuatan di Asia Barat semakin bergeser menjauh dari hegemoni Barat.

Ketika Washington dan Tel Aviv terus menjalankan kebijakan pemaksaan, blokade, dan perang, Teheran mengirimkan pesan yang jelas:
Bangsa-bangsa yang melawan tidak akan menyerah — dan mereka yang bergantung pada dominasi akan berdiri sendirian.

Iran kini melangkah di panggung dunia bukan sebagai bangsa yang dikenai sanksi, melainkan sebagai kekuatan berdaulat, didukung oleh mayoritas global dan berkomitmen pada jalan Qurani menuju martabat, keadilan, dan perlawanan. (FG)

(FG)