Araghchi: Troika Eropa Tak Lagi Miliki Kapasitas untuk Bernegosiasi
Menlu Iran menyatakan Eropa telah menghabiskan kredibilitasnya, sementara Iran dan Rusia menegaskan hak nuklir, kemitraan strategis, dan perlawanan terhadap tekanan Barat
Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyatakan bahwa troika Eropa tidak lagi memiliki kapasitas untuk bernegosiasi dengan Iran, seraya menuduh tiga negara Eropa tersebut bertindak secara ilegal dan menghabiskan sisa kredibilitas yang mereka miliki.
Pernyataan itu disampaikan Araghchi dalam konferensi pers bersama di Moskow dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, usai pertemuan bilateral yang membahas kerja sama politik, ekonomi, keamanan, dan isu-isu regional antara Iran dan Russia.
Araghchi: Eropa Bertindak Ilegal dan Kehilangan Posisi Diplomatik
Araghchi mengatakan sikap Iran terhadap Eropa “sepenuhnya jelas,” dengan menegaskan bahwa tiga negara Eropa telah menyalahgunakan satu-satunya mekanisme yang tersedia dengan upaya ilegal untuk mengaktifkan kembali sanksi.
“Troika Eropa tidak lagi memiliki kapasitas untuk bernegosiasi,” ujar Araghchi. “Mereka tidak memiliki hak untuk mengaktifkan mekanisme snapback, namun tetap melakukannya, dan tidak ada hasil apa pun. Dari sudut pandang kami, langkah ini batal demi hukum.”
Ia menekankan bahwa Iran tidak pernah meninggalkan diplomasi, tetapi kegagalan perundingan sebelumnya disebabkan oleh pengkhianatan Barat, bukan penolakan Iran.
“Kami tidak pernah meninggalkan meja perundingan,” kata Araghchi. “Yang berkhianat di tengah jalan adalah Amerika. Apa yang mereka sebut negosiasi saat ini adalah diktat, bukan dialog.”
Iran Tegaskan Hak Nuklir, Tolak Tekanan Barat
Menanggapi program nuklir Iran, Araghchi kembali menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), namun tidak akan melepaskan hak-hak sahnya, termasuk pengayaan uranium.
“Iran adalah anggota NPT yang berkomitmen, tetapi kami tidak akan mengorbankan hak-hak kami,” ujarnya. “Hak nuklir kami mencakup pengayaan.”
Ia menambahkan bahwa serangan terbaru terhadap fasilitas nuklir Iran oleh Amerika Serikat dan Israel telah mengubah realitas di lapangan, seraya mencatat kegagalan International Atomic Energy Agency untuk merespons secara tepat.
Menurut Araghchi, hingga kerangka inspeksi baru yang memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan ditetapkan, permintaan badan tersebut harus ditinjau oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Lavrov: Iran Memiliki Hak Penuh atas Pengayaan Uranium
Lavrov menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap hak-hak nuklir Iran, dengan menyatakan bahwa hak Iran atas energi nuklir damai—termasuk penambangan dan pengayaan uranium di wilayahnya sendiri—harus dihormati.
“Ekstraksi dan pemanfaatan uranium untuk tujuan sepenuhnya damai adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat bagi Iran,” kata Lavrov, seraya menekankan bahwa setiap penyelesaian isu nuklir harus melayani kepentingan rakyat Iran dan menghormati kedaulatan nasional.
Lavrov juga mengkritik pengabaian Barat terhadap multilateralisme dan hukum internasional, serta menegaskan komitmen Moskow untuk bekerja sama dengan negara-negara sehaluan guna melawan dampak sanksi sepihak.
Kemitraan Strategis, Gaza, dan Penolakan terhadap Hegemoni AS
Kedua menteri menyoroti pendalaman kemitraan strategis komprehensif antara Teheran dan Moskow, dengan kerja sama yang kian meluas di bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
Araghchi menyatakan bahwa kedua pihak membahas isu-isu regional termasuk Kaukasus, Afghanistan, Ukraina, dan Gaza, serta apa yang ia sebut sebagai kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.
Ia menambahkan bahwa Iran dan Rusia memiliki posisi bersama dalam menentang sistem dominasi yang dipaksakan Amerika Serikat, dan memperingatkan bahwa doktrin “perdamaian melalui kekuatan” yang diusung Washington mengancam stabilitas global serta merusak hukum internasional.
Lavrov, di sisi lain, menyatakan bahwa Iran siap bekerja sama dalam kerangka BRICS untuk melawan kebijakan intervensi dan memperkuat tatanan internasional yang lebih demokratis. (FG)