Araqchi: AS Tak Siap untuk Kesepakatan Adil, Diplomasi Tak Bisa Dibangun di Atas Ancaman
Menlu Iran menyatakan Washington menolak proposal konstruktif, menyerang Iran di tengah negosiasi, dan terus mengedepankan paksaan alih-alih diplomasi yang tulus
Rusia, FAKTAGLOBAL.COM — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak siap untuk mencapai kesepakatan yang adil dan setara, meskipun Teheran telah mengajukan proposal yang konstruktif dan dipertimbangkan dengan matang melalui berbagai jalur diplomatik.
Dalam wawancara panjang dengan program Worlds Apart di Russia Today, Araqchi mengatakan bahwa penolakan berulang Washington terhadap proposal Iran—ditambah dengan agresi militer—membuktikan bahwa AS masih memandang negosiasi sebagai diktat, bukan diplomasi.
Diplomasi Dirusak oleh Agresi Militer
Araqchi menegaskan bahwa Iran telah menjalani lima putaran perundingan dengan AS melalui utusan presiden Steve Witkoff terkait program nuklir Iran, dengan putaran keenam yang telah dijadwalkan pada pertengahan Juni. Proses tersebut runtuh setelah serangan Israel terhadap wilayah Iran, yang kemudian diikuti oleh keterlibatan langsung AS.
“Sangat aneh bahwa di tengah-tengah negosiasi mereka memutuskan untuk menyerang kami,” kata Araqchi.
“Serangan itu tidak diprovokasi dan ilegal, dan menjadi pengalaman yang sangat buruk bagi kami.”
Ia mengingatkan bahwa ini bukan pengalaman pertama Iran, seraya menunjuk pada penarikan sepihak Washington dari kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) — sebuah langkah yang ia sebut bermotif politik dan merusak kepercayaan.
Iran Terbuka untuk Dialog — Bukan untuk Diktat
Araqchi menekankan bahwa Iran tetap terbuka terhadap diplomasi, tetapi hanya berdasarkan saling menghormati, keseimbangan, dan manfaat nyata.
“Kami siap untuk kesepakatan yang dinegosiasikan,” ujarnya. “Namun kami tidak siap untuk menerima diktat.”
Menurut Menlu Iran, Teheran akhirnya menyimpulkan bahwa Washington belum siap untuk kesepakatan yang adil, sehingga Iran memilih menunda keterlibatan hingga AS menunjukkan keseriusan dan kesetaraan di meja perundingan.
Fasilitas Nuklir Dibom, Hak Tetap Utuh
Menanggapi serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Fordow, Araqchi mengakui adanya kerusakan serius, namun menolak klaim bahwa program nuklir Iran telah dilumpuhkan.
“Teknologi tidak bisa dibom,” katanya. “Pengetahuan kami, para ilmuwan kami, dan tekad kami masih ada.”
Araqchi menegaskan kembali hak yang tidak dapat dicabut bagi Iran berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) untuk menggunakan teknologi nuklir secara damai, termasuk pengayaan, yang ia sebut sebagai persoalan martabat nasional, pencapaian ilmiah, dan kedaulatan.
Pada saat yang sama, ia kembali menegaskan kesiapan Iran untuk memberikan jaminan penuh bahwa program tersebut akan tetap bersifat damai — sebagaimana dilakukan Iran dalam kerangka JCPOA sebelum pelanggaran AS menghancurkan kesepakatan tersebut.
IAEA Dikritik atas Sikap Diam yang Politis
Menlu Iran mengkritik keras Badan Energi Atom Internasional (IAEA) karena gagal mengecam serangan terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan, menyebutnya sebagai preseden berbahaya dan noda bagi kredibilitas lembaga tersebut.
Ia menyatakan Iran tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan IAEA, namun menegaskan bahwa mekanisme inspeksi baru harus dinegosiasikan, karena tidak ada preseden untuk memeriksa fasilitas yang rusak akibat agresi militer.
Araqchi memperingatkan bahwa politisasi lembaga tersebut merusak hukum internasional dan rezim non-proliferasi global.
Kehadiran Militer AS Memicu Ketidakstabilan Regional
Araqchi menggambarkan peningkatan kehadiran militer AS di Asia Barat sebagai faktor destabilisasi, seraya menuduh Washington memfasilitasi agresi Israel di seluruh kawasan.
Ia mencatat bahwa Israel telah menyerang berbagai negara, terus melanggar gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, serta beroperasi dengan impunitas hampir total di bawah perlindungan AS.
“Ini bukan stabilitas,” katanya. “Ini adalah eskalasi.”
Perlawanan sebagai Satu-satunya Jalan yang Tersisa bagi Palestina
Mengenai Palestina, Araqchi mengatakan bahwa puluhan tahun inisiatif yang gagal menunjukkan bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah mustahil. Ia berpendapat bahwa rakyat Palestina tidak diberi pilihan selain perlawanan, karena janji-janji internasional tentang kenegaraan tetap kosong.
Iran, tegasnya, menolak solusi dua negara sebagai tidak dapat dijalankan, dan justru mendukung satu negara demokratis di Palestina historis — dengan menarik paralel pada runtuhnya apartheid di Afrika Selatan.
Israel Disebut sebagai Ancaman Utama Kawasan
Dalam salah satu pernyataannya yang paling tegas, Araqchi mengatakan bahwa tindakan Israel baru-baru ini telah mengungkap realitas yang sejak lama ditegaskan Iran: Israel — bukan Iran — adalah ancaman utama bagi keamanan kawasan.
Ia menyebut perilaku agresif Israel, termasuk pembicaraan terbuka tentang proyek “Israel Raya”, telah mengkhawatirkan bahkan sekutu-sekutu AS dan memperkuat penyelarasan regional melawan ekspansionisme Zionis.
Hubungan Iran–Rusia Menguat di Bawah Tekanan
Araqchi juga menyoroti kemitraan strategis Iran–Rusia yang kian menguat, menggambarkan hubungan bilateral sebagai komprehensif dan multidimensional, mencakup diplomasi, keamanan regional, dan koordinasi internasional.
Ia mengatakan tekanan Barat justru mempercepat kerja sama antara negara-negara berdaulat yang berkomitmen pada kemandirian dan swasembada.
Pernyataan Araqchi menegaskan posisi Teheran bahwa kekuatan militer telah gagal, diplomasi yang dibangun di atas ancaman tidak akan berhasil, dan hanya keterlibatan yang berbasis penghormatan yang dapat membuahkan hasil.
Hingga Washington meninggalkan paksaan dan mengakui hak-hak Iran, katanya, tanggung jawab atas kebuntuan diplomatik sepenuhnya berada di tangan Amerika Serikat. (FG)