AS Umumkan Kerjasama Keamanan Suriah–Israel di Tengah Berlanjutnya Pendudukan
Washington memediasi perundingan Paris untuk melembagakan koordinasi, sementara pasukan Israel tetap bercokol di Gunung Hermon dan kekuatan Suriah dibekukan
Suriah | FAKTAGLOBAL.COM — Amerika Serikat mengumumkan pembentukan apa yang disebutnya sebagai mekanisme “de-eskalasi” awal antara “Israel” dan Suriah, menyusul dua hari perundingan tidak langsung yang dimediasi AS di Paris.
Pengaturan ini menuai kritik luas karena dipandang sebagai kerangka kerja yang dikelola Washington untuk menormalkan pendudukan Israel, membatasi ruang gerak Suriah, serta melindungi agresi Israel dari tuntutan pertanggungjawaban.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa kedua pihak sepakat membentuk sebuah mekanisme koordinasi terpadu—yang oleh Washington disebut sebagai joint fusion mechanism—yakni sel koordinasi di bawah pengawasan AS yang mencakup berbagi intelijen, pengelolaan de-eskalasi militer, keterlibatan diplomatik, serta koordinasi komersial.
“Israel dan Republik Arab Suriah … telah memutuskan untuk membentuk mekanisme koordinasi terpadu—sebuah sel komunikasi khusus—untuk memfasilitasi koordinasi segera dan berkelanjutan … di bawah pengawasan Amerika Serikat,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Langkah ini menandai upaya formal pertama AS untuk melembagakan koordinasi antara kekuatan pendudukan dan negara Suriah yang dilemahkan, tanpa mensyaratkan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang didudukinya.
De-eskalasi Tanpa Penarikan Pasukan
Pengumuman tersebut muncul di tengah meningkatnya agresi Israel di Suriah selatan, menyusul eksploitasi Tel Aviv atas kekosongan keamanan pasca jatuhnya Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Sejak itu, pasukan Israel telah:
memperluas operasi darat melampaui zona yang sebelumnya diduduki,
memperkokoh kehadiran militer di Gunung Hermon, dan
melancarkan ratusan serangan udara serta serbuan hampir setiap hari jauh ke dalam wilayah Suriah.
Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan perlindungan politik penuh dari Amerika Serikat dan secara luas dikecam sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional.
Suriah: Koordinasi Tidak Bisa Menggantikan Diakhirinya Pendudukan
Pejabat Suriah menegaskan bahwa mekanisme koordinasi teknis tidak dapat menggantikan tuntutan utama, yakni diakhirinya pendudukan Israel.
Seorang pejabat Suriah mengatakan kepada Reuters bahwa kemajuan dalam isu-isu politik dan keamanan mustahil dicapai tanpa komitmen Israel yang mengikat untuk menarik pasukan dari wilayah yang direbut setelah jatuhnya Assad.
“Tidak mungkin melangkah maju dalam berkas-berkas strategis tanpa garis waktu yang jelas dan mengikat bagi pasukan Israel untuk keluar dari wilayah Suriah,” ujar pejabat tersebut.
Menurut sumber yang sama, perundingan Paris berakhir dengan usulan AS untuk sekadar menangguhkan operasi militer Israel—langkah yang oleh Damaskus dipandang tidak memadai dan menyesatkan, karena tidak disertai jaminan untuk membalikkan apa yang mereka sebut sebagai pendudukan yang terus merayap.
Koordinasi Versi AS = Manajemen Pendudukan
Mekanisme koordinasi terpadu ini dipromosikan Washington sebagai langkah stabilisasi. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut justru melembagakan peran AS sebagai pengelola dominasi Israel, sembari memberlakukan pembatasan ketat terhadap aktivitas militer Suriah.
Berdasarkan kerangka yang dilaporkan:
Suriah akan membekukan atau mendemiliterisasi penempatan pasukan di sebagian wilayah selatan,
Damaskus akan terlibat dalam koordinasi di bawah pengawasan AS,
sementara pasukan Israel tetap bercokol di Gunung Hermon dan wilayah sekitarnya.
Pengaturan ini mengunci keuntungan teritorial Israel, sekaligus membingkai pendudukan dan serangan udara sebagai “isu teknis” yang dikelola melalui koordinasi, bukan sebagai pelanggaran yang menuntut pertanggungjawaban internasional.
Normalisasi Tanpa Penarikan: Perangkap Strategis
Para pengkritik memperingatkan bahwa normalisasi dalam kondisi seperti ini berisiko memberi Israel perlindungan diplomatik dan kebebasan operasional yang lebih luas, sekaligus melegitimasi agresi yang sedang berlangsung.
Sejak Desember 2024, operasi udara dan darat Israel di dalam Suriah meningkat tajam, kerap dibenarkan dengan dalih “keamanan” meski menyasar wilayah yang jauh di dalam kedaulatan Suriah.
Laporan juga menyebut adanya manuver politik Israel di Suriah selatan, termasuk:
dorongan terhadap separatisme Druze, dan
dugaan persenjataan rahasia terhadap faksi-faksi lokal.
Sebuah mekanisme yang membekukan pasukan Suriah sementara pasukan Israel dibiarkan tetap di tempat berisiko mempercepat fragmentasi wilayah, bukan menciptakan stabilitas.
Usulan “inisiatif ekonomi” di kawasan perbatasan—yang berpotensi dibiayai oleh negara-negara Teluk—juga dipandang sebagai alat pemisahan politik alih-alih upaya rekonstruksi yang nyata.
Ruang Operasi Bersama dan Pembekuan Kedaulatan
Media AS melaporkan bahwa Washington juga mengusulkan pembentukan ruang operasi bersama di Yordania, yang melibatkan Amerika Serikat, “Israel”, dan Suriah.
Ruang ini akan mengawasi:
negosiasi politik dan militer,
kerja sama intelijen, serta
koordinasi ekonomi.
Hingga struktur tersebut terbentuk, kedua pihak diharapkan membekukan penempatan pasukan—sebuah langkah yang pada praktiknya memantapkan pendudukan Israel di lapangan, sembari membatasi kedaulatan Suriah.
Meski jalur komunikasi ini menandai bentuk keterlibatan yang tidak biasa, pejabat Suriah mengklaim bahwa proses tersebut tidak dimaksudkan sebagai normalisasi. Damaskus menyatakan tujuannya adalah menghentikan agresi Israel, memulihkan keutuhan wilayah, serta mengaktifkan kembali perjanjian internasional yang berlaku, termasuk Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974.
Namun bagi Suriah, de-eskalasi tanpa penarikan pasukan tetap berisiko mengokohkan pendudukan Israel di bawah selubung koordinasi yang dikelola AS, tanpa menyentuh akar utama ketidakstabilan di kawasan. (FG)