Bagaimana Israel Gagal Capai Keuntungan Strategis Regional yang Berkelanjutan

Israel kehilangan prospek normalisasi dengan Saudi, mengasingkan Suriah pasca perang, meningkatkan ketegangan dengan Turki, dan gagal menyingkirkan para lawan utamanya dari persamaan kekuatan regional

Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Dua tahun setelah pecahnya perang Gaza dan meluasnya konflik ke berbagai arena regional, klaim Israel bahwa mereka telah “mengubah Timur Tengah” demi kepentingannya sendiri kian runtuh.

Meski operasi militer Israel berlangsung dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya—dari Gaza hingga Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran—hasil keseluruhan perang tidak menunjukkan adanya transformasi strategis yang bertahan lama dalam keseimbangan kekuatan.

Sebaliknya, yang terlihat adalah capaian militer yang bersifat lokal, disertai kegagalan politik dan regional yang mendalam.

Kesimpulan ini disampaikan dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al Jazeera pada 8 Desember, yang menilai bahwa upaya Israel menjadikan perang sebagai pintu masuk bagi dominasi regional baru serta perluasan normalisasi Arab justru berbalik arah.

Alih-alih meraih keuntungan, Israel kehilangan peluang normalisasi dengan Arab Saudi, mengasingkan Suriah pascaperang, memasuki jalur konfrontasi yang semakin meningkat dengan Turki, serta gagal menyingkirkan para lawan utamanya dari persamaan kekuatan regional.

Keseimbangan Kekuatan Menjelang Perang

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi pihak pertama yang mempopulerkan gagasan “mengubah Timur Tengah” setelah Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, dengan mempresentasikan perang sebagai peluang untuk menggambar ulang keseimbangan kekuatan regional.

Ketika pemerintahannya yang berhaluan kanan ekstrem melancarkan perang pemusnahan terhadap Gaza dan memperluas operasi ke Lebanon, Yaman, Suriah, dan Iran, Israel tampak menempuh konflik yang melampaui sekadar pembalasan militer, menuju proyek yang lebih luas untuk membentuk ulang lingkungan strategisnya.

Namun, meluasnya medan operasi terbukti tidak cukup untuk mengokohkan perubahan tersebut. Perang, sekeras apa pun, tidak diukur semata dari hasil di medan tempur, melainkan dari kemampuannya menghasilkan keuntungan politik yang berkelanjutan—sesuatu yang gagal dicapai Israel.

Menjelang 7 Oktober 2023, kawasan Mashreq Arab–Islam berada dalam keseimbangan yang rapuh—bukan keseimbangan stabilitas, melainkan pengelolaan kontradiksi. Empat kekuatan regional utama berbagi pengaruh: Israel, Iran, Turki, dan Arab Saudi. Masing-masing memiliki instrumen kekuatan yang berbeda, serta batasan implisit untuk mencegah eskalasi menuju konfrontasi total.

Israel menikmati keunggulan militer kualitatif dan dukungan Barat tanpa syarat, namun tetap terisolasi secara regional dan dibebani krisis legitimasi yang mendalam. Iran, di sisi lain, memperluas pengaruhnya melalui jaringan sekutu non-negara dengan memanfaatkan kekosongan kekuatan Arab, tetapi tetap dibatasi oleh sanksi dan tekanan ekonomi.

Turki, selama dua dekade terakhir, mengembangkan model kekuatan majemuk yang menggabungkan ekonomi, industri militer, dan pengaruh budaya, sehingga mampu berekspansi tanpa konfrontasi langsung dengan kekuatan besar. Sementara itu, Arab Saudi menata ulang posisinya dengan menekankan deeskalasi, dialog, dan penghindaran perang mahal, sembari mempertahankan bobot politik dan keagamaannya.

Ini bukan keseimbangan damai, melainkan keseimbangan deterensi timbal balik. Perang Gaza memecahkan keseimbangan tersebut sekaligus, membuka ujian baru atas ketahanan dan kemampuan reposisi tiap kekuatan.

Gaza: Guncangan Strategis

Serangan perlawanan Palestina pada 7 Oktober memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap doktrin keamanan Israel, menyingkap rapuhnya sistem deterensi yang selama ini dibanggakan. Peristiwa itu bukan sekadar kegagalan keamanan, melainkan gempa psikologis dan politik yang mengguncang masyarakat dan kepemimpinan Israel, memicu respons kekerasan yang luar biasa.

Aspek paling berbahaya dari guncangan ini bukan jumlah korban atau tawanan, melainkan terbukanya kegagalan institusional dalam menghadapi serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh kekuatan terkepung di wilayah geografis yang sempit.

Pengungkapan ini mengikis kepercayaan publik Israel terhadap institusi militer dan politik, mendorong kepemimpinan—terutama Netanyahu—menuju penggunaan kekerasan berlebihan demi memulihkan deterensi yang runtuh, bahkan dengan mengorbankan hukum internasional dan stabilitas regional.

Akibatnya, perang bergeser dari respons militer menjadi proyek eksistensial dalam wacana Israel, dengan tujuan yang meluas melampaui Gaza untuk mencakup siapa pun yang dianggap bagian dari “poros ancaman”. Namun, reaksi berlebihan ini justru menyeret Israel ke dalam perang berlapis di Lebanon, Yaman, Suriah, dan Iran, menyingkap batas kekuatan militer tanpa horizon politik yang jelas, serta memperdalam isolasi politik Israel.

Gaza menjadi pusat gravitasi perang dan laboratorium paling jelas atas kegagalan Israel mengubah kekuatan militer menjadi kemenangan strategis. Sejak awal, Israel mengadopsi kebijakan penghancuran menyeluruh, menargetkan infrastruktur, institusi sipil, dan basis sosial perlawanan untuk mematahkan kehendak kolektif.

Meski kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya mendorong Gaza mundur puluhan tahun, Israel gagal meraih kemenangan yang menentukan.

Menurut studi tersebut, meskipun kerugian besar dialami Hamas, Israel tidak berhasil menghapusnya sebagai kekuatan militer atau politik yang layak, tidak menguasai wilayah secara penuh, dan tidak mengakhiri kemampuannya untuk melakukan reorganisasi. Yang paling krusial, upaya pengusiran—baik terang-terangan maupun tersirat—gagal, karena warga Palestina tetap bertahan di Gaza meski terjadi bencana kemanusiaan, sehingga terus menggagalkan setiap visi Israel tentang penyelesaian akhir.

Dampak internasional perang ini mungkin yang paling merugikan Israel. Adegan kehancuran dan pembunuhan massal mempercepat runtuhnya legitimasi moral Israel, mendorong para pemimpinnya—untuk pertama kalinya—menghadapi akuntabilitas hukum internasional, serta mengubah opini publik Barat dengan cara yang sulit dipulihkan.

Lebanon dan Yaman: Melemahkan Tanpa Mengakhiri

Di Lebanon, hasil perang lebih kompleks daripada sekadar menang atau kalah. Meski Israel berhasil memberikan pukulan menyakitkan kepada Hizbullah—membunuh tokoh-tokoh senior dan menghancurkan wilayah pendukungnya—Israel gagal membongkar organisasi tersebut atau mematahkan struktur sosial dan politiknya.

Studi ini menegaskan bahwa keseimbangan sektarian Lebanon menjadikan setiap upaya melucuti senjata Hizbullah dengan kekerasan sebagai resep pasti perang saudara. Israel mungkin mengubah realitas lapangan di selatan Sungai Litani, tetapi tidak memperoleh jaminan strategis permanen.

Hizbullah mempertahankan basis pendukung dan kemampuan rekonstruksinya, sementara negara Lebanon tetap tidak mampu menegakkan kedaulatan penuh, menjadikan konflik sebagai siklus pengikisan timbal balik, bukan resolusi.

Di Yaman, serangan Israel gagal menggentarkan Houthi, yang justru keluar dari konfrontasi dengan posisi simbolik dan regional yang menguat melalui penguasaan jalur pelayaran di Bab al-Mandab, sehingga meraih legitimasi tambahan di opini publik Arab dan Islam.

Suriah: Front Terbuka

Runtuhnya pemerintahan Assad memberi Israel peluang langka untuk menstabilkan front utaranya dengan biaya militer minimal. Namun, Israel memilih jalur sebaliknya, mengandalkan kekuatan mentah dan ketidakpercayaan terhadap setiap transformasi politik Arab.

Serangan berulang dan serangan udara terhadap militer Suriah yang baru justru membentuk kembali Suriah sebagai medan konflik, bukan negara yang berupaya membangun kembali. Pendekatan ini mengorbankan keuntungan strategis gratis, mendorong Damaskus mendefinisikan ulang Israel sebagai ancaman langsung, serta membuka pintu konfrontasi dengan Turki, yang memandang stabilitas Suriah sebagai kepentingan keamanan nasionalnya.

Iran: Kerusakan Taktis, Ketahanan Strategis

Konfrontasi dengan Iran menjadi puncak taruhan Israel—sekaligus menyingkap batasnya. Serangan Israel yang didukung AS merusak infrastruktur Iran, tetapi gagal menghapus program nuklir atau pengetahuan teknis yang telah terakumulasi.

Studi tersebut mencatat bahwa meskipun serangan itu menyingkap kerentanan Iran, serangan tersebut justru mempercepat upaya rekonstruksi Teheran dan memperdalam penyelarasan dengan Rusia dan China. Secara strategis, Israel gagal menetralkan tantangan nuklir Iran, dan malah mengubah konflik menjadi konfrontasi jangka panjang yang bersifat siklik, bukan penyelesaian yang menentukan.

Arab Saudi: Normalisasi yang Tertunda

Sebelum 7 Oktober, Arab Saudi merupakan mahkota dari upaya normalisasi AS–Israel. Perang Gaza membalikkan arah tersebut. Pertumpahan darah menjadikan normalisasi tidak dapat diterima secara politik dan moral, sementara dinamika regional yang berubah mengurangi insentif Saudi secara keseluruhan.

Riyadh menegaskan kembali posisinya: tidak ada normalisasi tanpa jalur politik yang nyata menuju negara Palestina. Setelah perang, syarat ini mengeras menjadi garis merah yang eksplisit—tidak sejalan dengan proyek politik Netanyahu.

Turki: Dari Ketegangan ke Rivalitas

Turki muncul sebagai salah satu variabel paling menentukan. Dukungan politik terbuka Ankara bagi Palestina, penampungan tokoh-tokoh Hamas, serta mobilisasi publik besar-besaran melawan Israel mendorong hubungan ke wilayah abu-abu antara persaingan dan permusuhan.

Tindakan Israel pascaperang di Suriah semakin mengkhawatirkan Turki, mengubah konfrontasi teoretis menjadi skenario keamanan yang benar-benar diperhitungkan. Pada akhirnya, Israel menambahkan satu kekuatan regional besar ke dalam daftar lawannya—sebuah kegagalan strategis yang jelas.

Mereproduksi Kawasan

Studi tersebut menyimpulkan bahwa Israel, meskipun memiliki kapasitas penghancuran yang besar, gagal mengubah kekuatan militer menjadi keuntungan politik yang bertahan lama. Israel tidak menghapus kekuatan perlawanan maupun memperluas lingkaran sekutunya. Sebaliknya, Israel mengasingkan Arab Saudi, memusuhi Suriah pascaperang, dan mendorong Turki serta Iran melakukan reposisi yang membatasi ambisi Israel.

Alih-alih “mengubah Timur Tengah”, perang justru mereproduksi kawasan sebagai lingkungan yang lebih bermusuhan bagi Israel—kurang terbuka terhadap integrasi politik dan lebih resisten terhadap dominasi Israel—meninggalkan negara tersebut menghadapi dilema strategis yang belum terselesaikan. (FG)