Baghaei: Program Rudal Iran Dikembangkan untuk Bela Negara, Bukan untuk Negosiasi
Kemampuan pertahanan bersifat mutlak dan tak dapat dinegosiasikan, Baghaei menolak tekanan Barat serta mengecam kejahatan Israel, standar ganda AS, dan upaya baru politisasi isu keamanan dan nuklir
Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Esmail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, menegaskan bahwa program rudal Iran dikembangkan untuk melindungi kedaulatan negara dan sama sekali bukan subjek negosiasi.
Ia menekankan bahwa kemampuan pertahanan Iran bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan.
Berbicara dalam konferensi pers mingguan Kementerian Luar Negeri, Baghaei membahas berbagai isu regional dan internasional:
Kemampuan Pertahanan Iran Tidak Terbuka untuk Dinegosiasikan
Menanggapi laporan media mengenai tujuan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Amerika Serikat serta dugaan upaya untuk meyakinkan Washington agar melancarkan serangan terhadap Iran, Esmail Baghaei menyampaikan:
“Saya ingin menyampaikan beberapa poin. Program rudal Iran dikembangkan untuk membela keberadaan dan kedaulatan Iran, bukan untuk dinegosiasikan. Oleh karena itu, kemampuan pertahanan Iran sama sekali bukan sesuatu yang dapat dibahas atau dinegosiasikan.
“Poin berikutnya adalah bahwa kami menghadapi kemunafikan yang terang-terangan. Program pertahanan Iran diperlakukan sebagai ancaman, sementara aliran besar persenjataan kepada sebuah rezim yang melakukan pembantaian massal dianggap sebagai hal yang wajar. Ini merupakan tanda kemerosotan moral yang jelas, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Amerika Serikat dan para pendukung rezim tersebut.
“Atmosfer media saat ini merupakan bagian dari perang yang telah dimulai oleh rezim itu dan Amerika Serikat. Kami tetap fokus pada tugas kami, dan pasukan kami sepenuhnya mampu membela negara. Angkatan bersenjata dan bangsa kami akan terus menjalankan tugasnya dengan penuh konsentrasi.”
Kejahatan Israel dan Agresi yang Terus Berlangsung di Kawasan
Baghaei menyatakan bahwa kawasan masih menghadapi krisis berkepanjangan yang bersumber dari agresi Israel yang terus berlanjut dalam berbagai bentuk.
Ia menyinggung berlanjutnya penangkapan dan pembunuhan terhadap warga Palestina sebagai contoh nyata kejahatan terhadap kemanusiaan, sejalan dengan apa yang disebut oleh seorang pelapor khusus PBB sebagai “proyek penghapusan Palestina.”
Ia menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan ini meningkatkan tanggung jawab seluruh umat manusia untuk bertindak mengekang Israel.
Operasi Bendera Palsu untuk Mendiskreditkan Lawan Israel
Menanggapi operasi bendera palsu yang dilakukan untuk mendiskreditkan para penentang rezim Zionis, Baghaei mengatakan tidak diragukan lagi bahwa rezim Zionis memiliki sejarah panjang dalam merancang dan melaksanakan operasi semacam itu, yang banyak di antaranya telah terbukti secara meyakinkan.
Ia merujuk pada operasi yang dikenal sebagai Lavon Affair di Mesir pada tahun 1954, di mana rezim tersebut, dengan memanfaatkan warga Yahudi Mesir, melakukan serangkaian pengeboman terhadap kepentingan Amerika dan Inggris, serta terhadap perpustakaan dan kantor pos.
Baghaei menjelaskan bahwa tujuannya kejahatan itu adalah untuk membenarkan dan mempertahankan kehadiran pasukan Inggris di Mesir. Ia menyebut kasus ini sebagai contoh yang sepenuhnya jelas dan terdokumentasi dengan baik.
Baghaei mencatat bahwa hingga tahun 2005, rezim Zionis terus menyangkal tanggung jawab atas operasi tersebut. Namun pada tahun itu, para pelaku yang masih hidup secara resmi diberi penghargaan, dan mereka sendiri secara terbuka mengakui peran mereka.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa alat paling efektif untuk menghadapi tindakan-tindakan semacam itu adalah pengungkapan dan pembongkaran fakta. (FG)