Bennett: Israel Masih Terpukul oleh Kekalahan 7 Oktober
Mantan PM Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa dampak Operasi Badai Al-Aqsa masih terus mengguncang rezim Zionis, mengungkap kegagalan militer dan membuka jalan bagi gejolak politik besar
Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengakui bahwa rezim Zionis masih sangat terpengaruh oleh kekalahan yang dideritanya dalam Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, dan memperingatkan bahwa konsekuensi dari peristiwa tersebut dapat memicu transformasi politik besar di wilayah-wilayah pendudukan.
Berbicara dalam sebuah acara politik bersama pemimpin oposisi Yair Lapid, Bennett menggambarkan apa yang ia sebut sebagai “kekalahan 2023” sebagai titik balik yang dampaknya jauh melampaui aspek keamanan.
“Sebagaimana Perang Oktober 1973 menyebabkan perubahan politik yang bersejarah, peristiwa tahun 2023 juga akan menghasilkan transformasi serupa,” kata Bennett.
Bennett Salahkan Netanyahu atas Kegagalan Keamanan
Bennett secara langsung menyalahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya atas kegagalan keamanan pada 7 Oktober.
Menurut Bennett, Netanyahu gagal mengambil pelajaran dari serangan tersebut dan terus memerintah dengan menggunakan asumsi strategis yang sama yang telah membawa rezim itu ke dalam bencana.
Ia mengatakan bahwa berlanjutnya perang hanya semakin memperdalam kelemahan militer rezim dan menyoroti kekurangan personel yang serius di tubuh tentara pendudukan Israel.
Perang Ungkap Keletihan dan Kegagalan Strategis
Bennett mencatat bahwa pasukan Zionis berulang kali kembali ke wilayah-wilayah yang sama di Jalur Gaza tanpa berhasil mencapai tujuan militer yang telah mereka deklarasikan.
Menurutnya, pengerahan berulang tersebut menunjukkan meningkatnya kelelahan operasional tentara pendudukan dan ketidakmampuan rezim untuk meraih hasil yang menentukan di medan perang.
Rezim Zionis saat ini menghadapi gejolak politik yang semakin intens, di tengah meningkatnya spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Knesset dan penyelenggaraan pemilu dini. (FG)


