Berri Tolak Proposal AS yang Hanya Untungkan Pendudukan Israel di Lebanon
Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menyatakan bahwa proposal yang didukung Amerika Serikat menguntungkan pendudukan Israel dan gagal menjamin penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon.
Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri menolak rencana yang didukung Amerika Serikat dan diumumkan pekan ini, dengan alasan bahwa proposal tersebut membebankan kewajiban kepada Lebanon dan Hizbullah, namun gagal menjamin penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Jumat, Berri menggambarkan teks proposal tersebut sebagai dokumen yang pada dasarnya berat sebelah dan menguntungkan pendudukan Israel.
Menurut Berri, proposal tersebut seharusnya dapat dimulai dengan gencatan senjata sederhana dan tanpa syarat di darat, laut, dan udara. Namun, alih-alih demikian, proposal itu justru memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus menargetkan Hizbullah, sementara pendudukan Israel tidak dibebani kewajiban yang setara.
Ketua Parlemen Lebanon itu menunjuk pada klausul-klausul yang mewajibkan Hizbullah melakukan gencatan senjata total dan menarik para pejuang Perlawanan dari wilayah selatan Sungai Litani, namun tidak memberikan komitmen yang jelas mengenai penarikan pasukan pendudukan Israel dari wilayah Lebanon.
Berri juga mengkritik ketentuan yang menggantikan penarikan penuh Israel dengan apa yang disebut sebagai “zona uji coba” serta pengaturan yang memungkinkan Israel terus menjalankan aktivitas operasional di dalam wilayah Lebanon.
Ia menegaskan bahwa formula yang adil harus mengharuskan pelaksanaan secara paralel, yakni penarikan pejuang Perlawanan dari selatan Litani berlangsung bersamaan dengan penarikan penuh Israel dari wilayah Lebanon yang didudukinya.
“Sisa isi teks tersebut tidak adil dan tidak layak untuk dibahas,” kata Berri.
Sheikh Naim Qassem Tolak Negosiasi Langsung
Kritik tersebut muncul sehari setelah Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem secara tegas menolak deklarasi Washington dan hasil negosiasi langsung yang sedang berlangsung.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Sheikh Qassem menggambarkan deklarasi tersebut sebagai upaya untuk melemahkan Lebanon, mengguncang stabilitas negara, dan menciptakan perpecahan di tengah rakyat Lebanon.
Ia mengatakan proposal itu merupakan peta jalan untuk menargetkan satu segmen masyarakat Lebanon dan menundukkan sisanya.
Sekretaris Jenderal Hizbullah itu juga menegaskan bahwa hasil negosiasi langsung tersebut ditolak oleh berbagai kalangan luas masyarakat Lebanon. Ia menggambarkan proses tersebut sebagai sesuatu yang sia-sia, memalukan, dan mencederai martabat bangsa.
Sheikh Qassem menyerukan kepada para pejabat Lebanon untuk mengakhiri negosiasi langsung tersebut dan sebaliknya mempersatukan rakyat di bawah prinsip negara Lebanon yang berdaulat dan mampu menghadapi tekanan serta agresi dari luar.
Perdebatan Berlanjut Mengenai “Zona Uji Coba”
Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun terus membela proses negosiasi dan mekanisme implementasi yang diusulkan.
Aoun menyatakan bahwa mediator Amerika akan bertanggung jawab mengawasi waktu dan mekanisme pelaksanaan setelah seluruh pihak mencapai kesepakatan dan jaminan yang diperlukan telah diperoleh.
Ia juga mengungkapkan bahwa Lebanon telah mengusulkan pembentukan “zona uji coba” awal yang mencakup Zawtar al-Sharqiyah, Zawtar al-Gharbiyah, dan Benteng bersejarah al-Shaqif.
Proposal tersebut telah memicu perdebatan yang semakin luas di Lebanon, karena para tokoh politik dan pemimpin Perlawanan terus mempertanyakan pengaturan yang mewajibkan komitmen dari Lebanon dan Hizbullah, sementara persoalan utama terkait penarikan pasukan Israel masih belum terselesaikan. (FG)