"Board of Peace" Diresmikan di Washington di Tengah Pelanggaran Israel di Gaza
Inisiatif yang didukung AS ini diluncurkan dengan janji pendanaan dan proposal keamanan, sementara serangan dan pembatasan Israel terhadap Gaza
Amerika Serikat | FAKTAGLOBAL.COM — Pertemuan perdana dari apa yang disebut sebagai Dewan Perdamaian, yang diumumkan oleh Donald Trump, digelar pada hari Kamis di Washington, menghadirkan perwakilan dari puluhan negara dan memicu perdebatan internasional yang luas mengenai tujuan dewan tersebut serta perannya dalam membentuk masa depan Gaza.
Sesi tersebut diselenggarakan di Donald J. Trump Institute for Peace dan dihadiri oleh perwakilan dari 47 negara, menurut penyelenggara. Pembahasan difokuskan pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, pengaturan gencatan senjata, serta mekanisme pemerintahan transisi di Jalur Gaza.
Trump Umumkan Komitmen 10 Miliar Dolar, Rincian Pendanaan Tidak Jelas
Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar dolar untuk Gaza melalui Dewan Perdamaian, seraya mengklaim bahwa negara-negara peserta lainnya telah menjanjikan lebih dari 7 miliar dolar dalam bentuk pendanaan tambahan.
Trump menyatakan bahwa Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait secara kolektif telah menyumbang apa yang ia sebut sebagai paket bantuan darurat senilai lebih dari 7 miliar dolar.
Ia juga mengatakan bahwa Jepang telah berkomitmen memimpin upaya penggalangan dana global untuk Gaza, sementara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) berupaya mengumpulkan tambahan dana sebesar 2 miliar dolar. Trump lebih lanjut mengklaim bahwa FIFA tengah mengupayakan penggalangan dana sebesar 75 juta dolar untuk proyek-proyek di Gaza.
Namun, meski pengumuman tersebut disampaikan, Trump tidak menjelaskan bagaimana dana tersebut akan dikelola, bagaimana prioritas rekonstruksi akan ditentukan, atau apakah Kongres AS telah menyetujui alokasi dana $10 miliar tersebut.
Komitmen Negara-Negara Arab dan Sikap Politik
Sejumlah pemerintah negara Arab mengumumkan komitmen finansial dan logistik selama pertemuan tersebut.
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan bahwa Qatar akan menyumbang $1 miliar dan menegaskan kembali perannya dalam upaya mediasi.
Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed, menjanjikan $1,2 miliar, dengan mengaitkan kontribusi tersebut pada kerangka normalisasi regional, termasuk Kesepakatan Abraham.
Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, mengatakan bahwa Rabat siap mengerahkan pasukan keamanan dan pejabat senior ke Gaza, mendirikan rumah sakit lapangan, serta berpartisipasi dalam program kontra-ekstremisme dan koeksistensi.
Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly, menegaskan kembali dukungan Kairo terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina serta penolakan terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.
Menteri Negara Arab Saudi untuk Urusan Luar Negeri, Adel al-Jubeir, mengumumkan komitmen $1 miliar, sementara Menteri Luar Negeri Kuwait, Jarrah Jaber Al-Sabah, mengonfirmasi bahwa Kuwait akan menyediakan $1 miliar dalam beberapa tahun mendatang.
Rencana Pelucutan Senjata dan Kepolisian Picu Kontroversi
Direktur Eksekutif Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, menyatakan bahwa “tidak ada alternatif selain pelucutan senjata di Gaza,” menandakan bahwa restrukturisasi keamanan akan menjadi pusat agenda dewan tersebut.
Mladenov mengumumkan bahwa 2.000 pelamar telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan pasukan polisi transisi di Gaza, seraya menambahkan bahwa proses rekrutmen sedang dilakukan dengan koordinasi bersama Israel dan badan-badan Palestina.
Pernyataan tersebut memperkuat kritik bahwa dewan ini memprioritaskan tuntutan keamanan yang sejalan dengan kepentingan Israel, sambil mengesampingkan akuntabilitas atas kehancuran Gaza.
Administrasi Transisi dan Kerangka “Satu Otoritas”
Ali Shaath, kepala Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen untuk memulihkan stabilitas dan menghidupkan kembali perekonomian, seraya menjelaskan upaya pemulihan layanan dasar dan pembangunan kembali kapasitas administratif.
Shaath menyatakan bahwa keamanan di Gaza akan dipulihkan di bawah “satu otoritas dan satu senjata,” sambil mengakui bahwa situasi di wilayah tersebut tetap rapuh dan sangat tidak stabil.
Pertemuan ini berlangsung ketika Gaza terus mengalami kehancuran infrastruktur yang meluas, kekurangan parah layanan dasar, serta dampak jangka panjang dari operasi militer Israel yang berkelanjutan, meskipun perjanjian gencatan senjata telah dicapai beberapa bulan lalu.
Para peserta membahas pemerintahan transisi, senjata faksi-faksi, akses kemanusiaan, serta jalur politik yang lebih luas bagi kawasan. Namun, Dewan Perdamaian menghadapi skeptisisme internasional yang signifikan, dengan para pengkritik berpendapat bahwa keterkaitannya dengan Trump merusak kredibilitasnya dan bahwa tujuan-tujuannya tetap tidak transparan.
Beberapa negara Eropa dilaporkan menolak untuk berpartisipasi, dengan alasan kekhawatiran atas mandat dewan tersebut, keselarasan agendanya dengan prioritas keamanan Israel, serta ketiadaan jaminan yang jelas terkait hak-hak rakyat Palestina.
Di tengah pembatasan dan tekanan militer Israel yang terus berlanjut, para pengkritik menilai bahwa Dewan Perdamaian berisiko berfungsi sebagai kerangka politik untuk mengelola Gaza dalam kondisi pendudukan, alih-alih mengakhirinya — sehingga memperkuat keraguan apakah inisiatif ini merupakan jalan yang sungguh-sungguh menuju keadilan atau sekadar pengaturan yang dipaksakan dari luar dan terlepas dari realitas di lapangan. (FG)