Dari Pendudukan hingga Rekayasa Politik: Analisis Rencana AS-Israel di Lebanon
Pendudukan Israel, dukungan diplomatik AS, dan tekanan politik terhadap Lebanon dinilai merupakan bagian dari strategi terpadu untuk mengubah keseimbangan kawasan.
Iran, FAKTAGLOBAL.COM – Sebuah analisis yang diterbitkan Student News Network (SNN) Iran menyatakan bahwa krisis terbaru di Lebanon jauh melampaui sekadar konfrontasi militer. Menurut analisis tersebut, pendudukan Israel dan keterlibatan politik Amerika Serikat berjalan secara terpadu untuk membentuk kembali lanskap keamanan dan politik Lebanon.
Pendudukan Israel Menjadi Doktrin Jangka Panjang
Israel tidak lagi menggambarkan kehadiran militernya di Lebanon selatan sebagai langkah keamanan yang bersifat sementara.
Pada 16 April 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan yang diperluas hingga sekitar 10 kilometer ke dalam wilayah Lebanon, membentang dari pesisir Mediterania hingga lereng Gunung Hermon di perbatasan Suriah.
Netanyahu menolak kemungkinan kembali ke pengaturan perbatasan sebelumnya dan menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di wilayah pendudukan untuk waktu yang tidak ditentukan.
Pernyataan itu kembali ditegaskannya pada Juni, ketika ia menyatakan bahwa militer Israel akan mempertahankan “kebebasan bertindak sepenuhnya” di seluruh Lebanon dan akan tetap dikerahkan selama dianggap diperlukan oleh Israel, meskipun muncul laporan mengenai kemungkinan penarikan pasukan secara simbolis.
Menurut analisis tersebut, rangkaian pernyataan itu menunjukkan kebijakan yang mengarah pada pelembagaan kehadiran militer permanen, bukan sekadar pengerahan pasukan dalam situasi perang.
Peran Politik dan Militer Amerika Serikat
Sementara Washington kerap menampilkan diri sebagai pendukung kedaulatan Lebanon, analisis itu menilai kebijakan Amerika justru diarahkan untuk membentuk kembali keseimbangan politik di dalam negeri Lebanon.
Sejak 2006, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 3 miliar dolar AS bantuan keamanan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon. Analisis tersebut menyebutkan bahwa bantuan itu bukan diarahkan untuk memperkuat kemampuan Lebanon menghadapi agresi eksternal, melainkan untuk memengaruhi konfigurasi keamanan domestik serta melemahkan peran Perlawanan.
Washington juga disebut menggunakan pengaruh politik dan finansial untuk memengaruhi proses pemilihan presiden Lebanon serta berbagai lembaga politik negara tersebut.
Pendekatan itu semakin terlihat pada 14 April 2026 ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjadi tuan rumah perundingan langsung tingkat tinggi pertama antara Lebanon dan Israel sejak 1993.
Alih-alih memprioritaskan berakhirnya pendudukan atau penanganan krisis kemanusiaan, pembicaraan tersebut berfokus pada pengaturan politik dan keamanan baru di dalam Lebanon.
Dua hari kemudian, Netanyahu secara terbuka kembali menegaskan niat Israel mempertahankan sabuk keamanan permanen di wilayah Lebanon yang diduduki. Analisis tersebut menilai perkembangan itu menunjukkan keselarasan yang erat antara inisiatif diplomatik Washington dan tujuan militer Tel Aviv.
Krisis Kemanusiaan dan Pengusiran Paksa
Operasi militer Israel yang kembali meningkat sejak 2 Maret 2026 memicu salah satu krisis kemanusiaan terbesar di Lebanon dalam beberapa dekade terakhir.
Penilaian kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan lebih dari 1,2 juta warga Lebanon mengungsi, sementara ratusan ribu lainnya menghadapi kerawanan pangan akibat pemboman yang terus mengganggu distribusi bantuan kemanusiaan dan infrastruktur sipil.
Amnesty International mendokumentasikan ratusan perintah evakuasi yang dikeluarkan militer Israel melalui citra satelit dan investigasi lapangan.
Organisasi tersebut menemukan bahwa Israel memerintahkan evakuasi wilayah-wilayah luas di selatan Sungai Litani dan Sungai Zahrani, sembari mencegah banyak warga sipil kembali ke rumah mereka.
Amnesty menyimpulkan bahwa pengusiran paksa warga sipil secara berulang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berupa pemindahan paksa yang melanggar hukum.
Human Rights Watch juga mendokumentasikan penggunaan taktik pengepungan, pembatasan pasokan bantuan kemanusiaan, serta serangan yang menghambat akses warga sipil terhadap kebutuhan pokok sebagai bagian dari operasi militer Israel.
Mengubah Lebanon Selatan Menjadi Zona Penyangga
Operasi militer tersebut disertai berbagai langkah yang dinilai bertujuan menjadikan sebagian besar wilayah Lebanon selatan tidak layak lagi dihuni.
Menteri Perang Israel Israel Katz memperingatkan bahwa Lebanon akan terus membayar harga yang semakin besar melalui penghancuran infrastruktur dan hilangnya wilayah.
Analis Lebanon, Rola El-Husseini, juga menilai strategi tersebut dirancang untuk mengubah Lebanon selatan menjadi zona penyangga yang tidak dapat dihuni.
Kementerian Pertanian Lebanon melaporkan pada Februari 2026 bahwa pencemaran herbisida di sejumlah wilayah Lebanon selatan mencapai kadar antara 20 hingga 30 kali di atas ambang batas yang diizinkan setelah operasi penyemprotan udara oleh Israel.
Kerusakan lingkungan itu disertai penghancuran sistematis terhadap rumah-rumah, desa-desa, serta situs warisan budaya, termasuk sejumlah lokasi yang diakui UNESCO. Dampaknya, banyak komunitas hancur dan para pengungsi semakin enggan kembali ke tempat tinggal mereka.
Gencatan Senjata Tanpa Menghentikan Operasi Militer
Kesepakatan diplomatik yang dicapai pada Juni 2026 tidak menghentikan operasi militer Israel.
Meskipun pengaturan gencatan senjata diumumkan pada 1 Juni dan 17 Juni, ketentuan khusus dalam kesepakatan tersebut tetap memungkinkan Israel melanjutkan serangan udara di sejumlah wilayah Lebanon selatan selama perjanjian masih berlaku.
Analisis itu menilai kerangka tersebut tidak memulihkan kedaulatan penuh Lebanon, melainkan justru memungkinkan operasi militer Israel terus berlangsung di bawah payung gencatan senjata formal.
Pendudukan dan Rekayasa Politik Berjalan Beriringan
Menurut analisis SNN, perkembangan di Lebanon menunjukkan adanya strategi yang menggabungkan pendudukan militer dengan intervensi politik yang berkelanjutan.
Keinginan Israel untuk mempertahankan wilayah yang diduduki berjalan seiring dengan dukungan diplomatik, bantuan militer, serta keterlibatan politik Amerika Serikat di Lebanon.
Kombinasi kebijakan tersebut, menurut analisis itu, telah membentuk kembali lingkungan keamanan Lebanon sekaligus membuat pemulihan kedaulatan penuh negara tersebut semakin sulit diwujudkan. (PW)