Delcy Rodríguez Dilantik sebagai Presiden Sementara Pasca Penculikan Maduro oleh AS
Venezuela mengaktifkan perlindungan konstitusional untuk mencegah kekosongan kekuasaan sementara Presiden Nicolás Maduro masih ditahan secara paksa oleh otoritas Amerika Serikat.
Venezuela, FAKTAGLOBAL.COM — Delcy Rodríguez dilantik pada Hari Selasa, 5 Januari, sebagai Presiden Sementara Republik Bolivarian Venezuela, menyusul penculikan Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores oleh pasukan Amerika Serikat.
Pelantikan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan, dengan otoritas Venezuela menggambarkan tindakan AS sebagai agresi eksternal ilegal yang bertujuan mengguncang stabilitas negara.
Dalam pidatonya, Rodríguez mengecam penculikan tersebut dan menegaskan bahwa pengambilalihan tugasnya merupakan tindakan pembelaan nasional, bukan pergantian kepemimpinan.
“Saya datang dengan duka atas penculikan Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores,” ujar Rodríguez, seraya menyerukan kepada rakyat Venezuela untuk bersatu membela stabilitas dan kedaulatan negara.
Mahkamah Agung Mengaktifkan Perlindungan Konstitusional
Pelantikan dilakukan di hadapan Mahkamah Agung Venezuela, sesuai dengan Pasal 233 Konstitusi Bolivarian, yang memungkinkan penggantian sementara ketika presiden secara paksa dihalangi untuk menjalankan tugasnya.
Hakim Tania D’Amelio, Ketua Kamar Konstitusi, menyatakan dalam siaran nasional bahwa pengadilan bertindak untuk menerapkan langkah-langkah mendesak dan preventif guna melindungi keberlanjutan negara.
Langkah-langkah tersebut, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Organik Mahkamah Agung, disebut sebagai keharusan untuk memastikan otoritas eksekutif tetap berjalan tanpa gangguan dalam keadaan luar biasa akibat campur tangan asing.
Tidak Ada Suksesi, Tidak Ada Kekosongan
Pemerintah Venezuela menegaskan bahwa penunjukan Rodríguez tidak merupakan suksesi kepresidenan.
Presiden Maduro tetap menjadi kepala negara konstitusional, sementara Rodríguez hanya menjalankan fungsi-fungsi kepresidenan secara sementara semata-mata untuk mencegah kekosongan kekuasaan dalam situasi yang oleh para pejabat digambarkan sebagai hambatan paksa dan melanggar hukum.
Otoritas secara tegas menolak narasi apa pun yang memperlakukan penculikan sebagai dasar sah untuk menyatakan kekosongan jabatan presiden. Sebaliknya, tindakan tersebut didefinisikan sebagai agresi eksternal, bukan ketidakhadiran konstitusional.
Keberlanjutan Institusi di Hadapan Agresi Asing
Dengan mengaktifkan mekanisme konstitusional dan yudisial, negara Venezuela bergerak untuk mempertahankan legitimasi kelembagaan dan kedaulatan, serta menolak apa yang mereka sebut sebagai upaya Washington untuk memaksakan perubahan rezim melalui kekerasan.
Para pejabat menegaskan bahwa kekuasaan tetap berada sepenuhnya dalam institusi hukum Venezuela dan di bawah otoritas konstitusional, menekankan bahwa pemerintahan terus berjalan meskipun ada upaya AS untuk mengganggu tatanan politik negara.
Ketika Caracas mengerahkan struktur hukum dan politiknya, pesan dari kepemimpinan Venezuela jelas: penculikan tidak akan menentukan kepemimpinan, dan paksaan asing tidak akan mengesampingkan aturan konstitusional. (FG)