Dinilai Legitimasi Pendudukan Israel, Rencana ‘Gaza Baru’ AS Tuai Kecaman”
Pejabat Arab memperingatkan bahwa proposal Washington dapat memperkuat pendudukan Israel dan secara permanen membagi Gaza dengan dalih rekonstruksi
Palestina, FAKTAGLOBAL.COM — Sebuah proposal dukungan Amerika Serikat untuk membangun kembali apa yang disebut “Gaza Baru” di dalam wilayah Gaza yang diduduki Israel menuai penolakan keras dari negara-negara Arab, yang memperingatkan bahwa rencana tersebut dapat memperkuat pemisahan wilayah dan melemahkan kedaulatan Palestina, sebagaimana dilaporkan oleh Financial Times.
Inisiatif ini muncul setelah gencatan senjata yang ditengahi AS bulan lalu, yang meninggalkan Gaza terbelah di sepanjang “Garis Kuning” — dengan pasukan pendudukan Israel di satu sisi, sementara Palestina secara de facto memerintah di sisi lainnya.
Washington Dorong PBB untuk Sahkan “Rencana Perdamaian Gaza” Trump
Secara paralel, New York Times melaporkan bahwa Amerika Serikat menekan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang akan mengesahkan Rencana Perdamaian Gaza Presiden Donald Trump dalam kerangka hukum internasional.
Langkah ini, menurut sumber-sumber AS dan diplomatik, telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Arab bahwa kedaulatan Palestina semakin terpinggirkan saat Washington dan Tel Aviv berupaya memperkuat kendali Israel melalui mandat internasional.
“Akan terjadi benturan antara Palestina, Mesir, Qatar, Turki, dan aliansi AS–Israel jika Washington terus mendukung posisi Israel,” ujar seorang diplomat Arab kepada Financial Times.
Rekonstruksi di Bawah Pendudukan
Proposal AS tersebut dikabarkan bertujuan untuk mengalokasikan dana rekonstruksi hanya ke wilayah yang dikuasai Israel, sambil mengecualikan daerah yang masih berada di bawah kendali perlawanan Palestina.
Mantan penasihat Gedung Putih Jared Kushner, arsitek utama rencana gencatan senjata 20 poin Trump, mempromosikan inisiatif ini sebagai cara untuk menciptakan “Gaza Baru tanpa militerisasi” yang akan “aman bagi Israel.” Ia menyatakan bahwa proyek pembangunan di wilayah itu dapat memberi warga Palestina “tempat untuk pergi, bekerja, dan tinggal.”
Namun, negara-negara Arab dan Muslim menolak pendekatan tersebut, memperingatkan bahwa hal itu dapat melegitimasi kendali Israel dan memecah Gaza menjadi zona-zona ketergantungan.
Seorang diplomat Arab lainnya mengatakan kepada FT:
“Citra yang muncul akan sangat buruk. Seolah-olah kita membangun untuk Israel, bukan untuk Palestina. Kami tidak ingin Gaza berubah menjadi wilayah abu-abu antara perang dan damai, di mana pendudukan menjadi keadaan permanen.”
Diplomat itu menegaskan bahwa tidak ada negara Arab yang akan mendanai rekonstruksi dalam kondisi seperti itu.
Kekhawatiran atas Pemisahan Permanen dan Ekspansi Israel
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menegaskan bahwa Gaza adalah satu kesatuan dan bagian dari Wilayah Palestina, serta menyerukan jadwal yang jelas untuk penarikan Israel.
Sementara itu, Mesir menyampaikan kekhawatiran mendalam atas rencana rekonstruksi di Rafah, dekat perbatasan Mesir. Kairo memperingatkan bahwa pemukiman kembali warga Palestina di wilayah itu dapat mempermudah upaya pengusiran ke Mesir, mengingat adanya gagasan sebelumnya dari tokoh-tokoh garis keras Israel dan pemerintahan Trump mengenai konsep “Riviera Gaza” atau rencana pemukiman kembali.
Bahkan di dalam lingkaran keamanan Israel sendiri, keraguan masih kuat. Mantan perwira intelijen Michael Milshtein memperingatkan bahwa membagi Gaza, salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, akan memecah keluarga dan memperdalam ketidakstabilan.
Ia menilai rencana ini mencerminkan gagasan lama seperti “zona bebas Hamas” dan “kota kemanusiaan” di Rafah, yang dimaksudkan untuk menahan perlawanan Palestina melalui insentif ekonomi terbatas.
Skeptisisme Arab dan Palestina terhadap Motif AS
Sumber yang dikutip oleh Financial Times dan New York Times mencatat bahwa warga Palestina, yang telah berulang kali mengungsi selama perang, tidak mungkin bersedia pindah ke wilayah di bawah pendudukan Israel.
Mantan Duta Besar AS untuk Israel Dan Shapiro mengatakan bahwa sulit membayangkan adanya investasi atau perpindahan penduduk ke wilayah tersebut dalam waktu dekat.
Sementara itu, sumber dari Teluk Arab menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama, dan bahwa negara-negara Teluk tidak akan mendanai proyek-proyek yang memperkuat pendudukan Israel. Mereka hanya mungkin mempertimbangkan bantuan sementara di wilayah yang diduduki, bukan pembangunan jangka panjang di bawah otoritas asing.
Rekonstruksi sebagai Alat Pengendalian Politik
Financial Times melaporkan bahwa visi “Gaza Baru” Washington sejalan dengan strategi AS–Israel yang lebih luas untuk mengonsolidasikan pendudukan dengan kedok rekonstruksi.
Rencana tersebut mencakup pembentukan otoritas transisional di bawah pengawasan Israel, bersama “pasukan stabilisasi internasional”, meski mandat dan komposisinya masih belum jelas.
Rencana 20 poin Trump menguraikan penarikan bertahap Israel, namun mengaitkannya dengan pengerahan pasukan internasional ini — yang pada praktiknya memberikan Israel kendali berkelanjutan atas sebagian besar wilayah Gaza.
Negara-negara Arab memperingatkan agar kehancuran Gaza tidak dijadikan alasan untuk pemisahan permanen, dan menegaskan bahwa rekonstruksi harus bergantung pada penarikan penuh Israel serta penghormatan terhadap kedaulatan Palestina.
Tekanan Regional dan Internasional
Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, dan Turki kini berkoordinasi dengan mitra internasional untuk menentang upaya adopsi resmi langkah-langkah yang didukung AS di PBB.
Para diplomat memperingatkan bahwa rencana “Gaza Baru” berisiko melanggar hukum internasional, memfasilitasi pemindahan penduduk secara paksa, dan meminggirkan lembaga-lembaga resmi Palestina.
Mereka menegaskan bahwa rencana ini dapat mengubah Gaza menjadi kantong tanpa militer di bawah kendali Israel, sehingga mengancam stabilitas regional dan memperpanjang pendudukan dengan kedok kemanusiaan.
Perlawanan dan Tantangan Hukum yang Berlanjut
Faksi-faksi perlawanan Palestina diperkirakan akan menolak setiap upaya untuk memberlakukan pemerintahan di bawah pendudukan, sementara negara-negara Arab bersiap untuk menempuh jalur hukum dan diplomatik guna menghalangi pengakuan internasional terhadap rencana tersebut.
Organisasi-organisasi kemanusiaan juga diperkirakan akan menekan negara-negara donor agar mensyaratkan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hukum internasional dalam setiap program rekonstruksi.
Sebagaimana disampaikan pejabat Arab kepada FT, rekonstruksi Gaza tidak boleh menjadi alat untuk pemisahan atau dominasi politik, melainkan jalan menuju pembebasan dan keadilan bagi rakyat Palestina. (FG)