DPR AS Buka Jalan bagi Trump Serang Venezuela

Kongres menolak langkah yang mewajibkan persetujuan terlebih dahulu untuk setiap serangan AS terhadap wilayah Venezuela

Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menolak dua rancangan resolusi yang seharusnya mewajibkan Presiden Donald Trump memperoleh persetujuan Kongres sebelum melancarkan aksi militer apa pun terhadap Venezuela, sehingga secara efektif membiarkan ruang terbuka bagi eskalasi bersenjata.

Pemungutan suara dilakukan pada Kamis dini hari, ketika DPR menolak dua resolusi yang diajukan Partai Demokrat dan disusun berdasarkan Undang-Undang Kewenangan Perang.

Resolusi untuk Mencegah Aksi Militer Sepihak

Menurut Reuters, resolusi-resolusi tersebut bertujuan memaksa Trump memperoleh otorisasi eksplisit dari Kongres sebelum melakukan operasi militer di wilayah Venezuela atau memperluas serangan udara dan laut terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba.

Resolusi utama, yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat Gregory Meeks—anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR—akan melarang segala bentuk “permusuhan militer di dalam atau terhadap Venezuela” tanpa persetujuan tegas dari Kongres.

Resolusi tersebut ditolak secara tipis dengan perolehan suara 213 berbanding 211. Hanya tiga anggota Partai Republik yang bergabung dengan mayoritas Demokrat dalam mendukung resolusi itu.

Resolusi Kedua Juga Ditolak Sesuai Garis Partai

Resolusi kedua, yang bertujuan membatasi kelanjutan serangan udara dan laut AS terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan penyelundupan narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik, juga ditolak oleh mayoritas Partai Republik.

Reuters melaporkan bahwa pemungutan suara berlangsung hampir sepenuhnya mengikuti garis partai, mencerminkan dukungan kuat Partai Republik terhadap perluasan kewenangan perang Trump.

Republik Membela, Demokrat Peringatkan Bahaya Keputusan Perang Tanpa Kendali

Anggota Partai Republik menyebut resolusi-resolusi tersebut sebagai “pembatasan berbahaya” terhadap kewenangan hukum presiden untuk membela Amerika Serikat.

Anggota DPR dari Texas, Keith Self, menyatakan bahwa “dunia berubah dengan cepat,” seraya berargumen bahwa presiden harus mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk menghadapi ancaman yang muncul.

Sebaliknya, anggota Partai Demokrat menilai tindakan Trump sebagai ilegal dan dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan Kongres.

Gregory Meeks menegaskan bahwa Kongres tidak dapat membiarkan seorang presiden secara sepihak memutuskan perang, dan menyatakan bahwa resolusi-resolusi yang ditolak tersebut diperlukan untuk mencegah konflik yang lebih luas dan berbahaya.

Ketegangan antara Washington dan Caracas Meningkat

Pemungutan suara ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas. Trump baru-baru ini memerintahkan “blokade penuh” terhadap kapal-kapal tanker minyak yang terkait dengan Venezuela serta memperkuat kehadiran angkatan laut AS di kawasan Karibia.

Sejak September, pasukan AS telah melancarkan sedikitnya 22 serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat penyelundupan, yang mengakibatkan tewasnya puluhan orang.

Pemerintah Venezuela mengecam tindakan tersebut sebagai “agresi imperialis” dan menyatakan akan tetap melanjutkan ekspor minyaknya meskipun menghadapi tekanan yang semakin besar.

Trump, pada bagiannya, memperingatkan bahwa opsi militer yang lebih luas masih terbuka, termasuk kemungkinan operasi darat. (FG)