Eropa Lawan Ancaman Tarif Trump
Para pemimpin Eropa memperingatkan retaknya hubungan serius setelah tekanan AS terkait Greenland menyingkap keretakan NATO dan diplomasi koersif
Eropa | FAKTAGLOBAL.COM — Para pemimpin Eropa menyampaikan penolakan terkoordinasi terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana memberlakukan tarif besar-besaran terhadap negara-negara Eropa yang menentang rencana Washington untuk menguasai Greenland.
Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko mengguncang NATO dan merusak hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat.
Respons ini muncul setelah Trump meningkatkan ketegangan pada Sabtu lalu dengan mengancam langkah-langkah perdagangan bersifat menghukum terhadap delapan negara Eropa, menyusul pengerahan militer terbatas mereka ke Greenland—wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark.
Tarif Dikaitkan dengan Akuisisi Greenland
Trump mengatakan Amerika Serikat dapat memberlakukan tarif sebesar 10 persen mulai 1 Februari, yang akan meningkat menjadi 25 persen pada Juni, terhadap impor dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif tersebut, menurut Trump, akan tetap diberlakukan “hingga tercapai kesepakatan untuk pembelian Greenland secara penuh dan total.”
Para pejabat Eropa menolak proposal tersebut secara tegas, dengan menekankan bahwa masa depan Greenland tidak dapat ditentukan melalui tekanan ekonomi atau paksaan keamanan.
Italia, Prancis, dan Inggris Bereaksi
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang selama ini mempertahankan hubungan kerja dengan Trump, mengatakan bahwa ia telah secara langsung memperingatkan presiden AS bahwa pemberlakuan tarif terhadap Eropa merupakan “sebuah kesalahan.”
Berbicara dalam kunjungan resmi ke Seoul, Meloni menggambarkan perselisihan tersebut sebagai kegagalan komunikasi dan mendesak NATO untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mencegah eskalasi lebih lanjut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengambil sikap yang lebih tegas dengan menyerukan kepada Uni Eropa untuk mengaktifkan Instrumen Anti-Koersi (Anti-Coercion Instrument), sebuah mekanisme perdagangan kuat yang dirancang untuk merespons tekanan ekonomi dari negara asing. Instrumen ini—yang kerap disebut sebagai “bazooka” Uni Eropa—belum pernah digunakan sebelumnya.
Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer diperkirakan akan mengangkat isu ini secara langsung kepada Trump. Menteri Kebudayaan Inggris Lisa Nandy mengatakan kepada BBC bahwa ancaman tarif tersebut adalah “keliru” dan “sangat tidak membantu.”
Uni Eropa Memperingatkan Spiral Eskalasi
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa secara bersama-sama memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump akan “merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya.”
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengonfirmasi bahwa ia akan bertemu dengan mitra NATO dari Norwegia, Inggris, dan Swedia untuk membahas keamanan Arktik, seiring Denmark mencari dukungan diplomatik di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat.
Kredibilitas NATO Dipertanyakan
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez memperingatkan bahwa langkah militer AS apa pun terhadap Greenland akan secara serius merusak kredibilitas NATO dan menguntungkan Rusia secara strategis.
Dalam wawancara dengan La Vanguardia, Sánchez berpendapat bahwa tindakan semacam itu akan menciptakan preseden yang dapat digunakan untuk melegitimasi perang perebutan wilayah di tempat lain, termasuk di Ukraina.
Ia menyebut kemungkinan penggunaan kekuatan oleh AS terhadap Greenland sebagai “lonceng kematian bagi NATO,” dan memperingatkan bahwa hal itu akan menghancurkan klaim moral serta kohesi internal aliansi tersebut.
Menteri Luar Negeri Belanda David van Weel menggambarkan pendekatan Trump sebagai “tidak dapat dijelaskan” dan menyebut ancaman tarif tersebut sebagai bentuk pemaksaan ekonomi. Menteri Pertanian Prancis Annie Genevard memperingatkan bahwa langkah tersebut juga akan merugikan Amerika Serikat sendiri, dengan mencatat bahwa para petani dan produsen AS akan menanggung biaya yang signifikan.
Protes di Denmark dan Greenland
Penolakan publik juga meningkat. Pada 17 Januari, ribuan demonstran menggelar aksi di berbagai kota di Denmark untuk memprotes ancaman terbaru Trump untuk merebut Greenland, dengan membingkai isu ini sebagai persoalan demokrasi dan penentuan nasib sendiri.
Aksi-aksi tersebut diorganisir oleh kelompok masyarakat sipil Greenland dan Denmark, termasuk Uagut, inisiatif “Hands Off Kalaallit Nunaat”, Joint Association for Greenlandic Local Associations (Inuit), serta Mellemfolkeligt Samvirke.
Di Kopenhagen, para demonstran berbaris dari City Hall Square menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat sambil membawa bendera Greenland dan poster bertuliskan “Hands Off Greenland.” Aksi serupa berlangsung di Aarhus, Aalborg, dan Odense, sementara pawai di Nuuk—ibu kota Greenland—dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama.
Otoritas Greenland dan Denmark secara konsisten menolak setiap upaya pemindahan kedaulatan atas pulau tersebut, dengan menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan bahwa masa depannya sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri.
Para analis menilai bahwa perselisihan ini telah membuka secara gamblang realitas politik kekuatan Amerika Serikat di dalam NATO, serta menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan retorika keamanan digunakan untuk mendorong kepentingan strategis—bahkan dengan mengorbankan kedaulatan sekutu. (FG)


