“Gaza Baru”: Antara Ilusi Peta dan Kenyataan Reruntuhan
Laporan NBC News membongkar fantasi pembangunan kembali yang didukung AS, sementara Gaza tetap terhimpit oleh pendudukan, kehancuran, dan pengepungan
Palestina | FAKTAGLOBAL.COM — Di satu sisi terdapat render 3D mengilap tentang kota-kota kaca dan gedung pencakar langit; di sisi lain, realitas pahit berupa reruntuhan, tenda-tenda, dan pengepungan.
Jurang yang kian melebar ini menyingkap kontradiksi mendalam antara proyek-proyek “harapan” untuk Gaza yang dipromosikan secara internasional dan pengalaman nyata yang dijalani rakyat Palestina di lapangan.
Kontradiksi ini menjadi inti dari laporan panjang NBC News, yang mengkaji secara kritis proposal yang dipasarkan sebagai “Gaza Baru”, dengan menempatkannya dalam konteks kemanusiaan, politik, dan keamanan—sebuah pendekatan yang mengungkap batas-batas mendasar dari visi semacam itu ketika dilepaskan dari realitas pendudukan dan kehancuran yang terus berlangsung.
NBC News: “Gaza Baru” Versi Kushner Tidak Memiliki Dasar Realitas
NBC News secara tegas menolak kelayakan rencana yang diajukan oleh Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, yang dikenal sebagai “Gaza Baru”, dengan menyimpulkan bahwa rencana tersebut bahkan gagal memenuhi ambang batas minimal realisme dan tidak selaras dengan realitas politik maupun lapangan di Jalur Gaza.
Menurut laporan itu, Gaza masih tenggelam dalam kehancuran luas setelah lebih dari dua tahun serangan udara Israel yang berkelanjutan.
Hampir dua juta warga Palestina hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sangat berat, sebagian besar berlindung di tenda-tenda sementara, di tengah runtuhnya infrastruktur hampir secara total dan berlanjutnya kontrol Israel atas hampir setengah wilayah Gaza.
Kota-Kota Hasil AI versus Kehidupan di Bawah Pengepungan
Laporan tersebut menyoroti kontras tajam antara peta dan gambar 3D hasil kecerdasan buatan yang menggambarkan Gaza futuristik—yang disebut sebagai “kota dari dunia lain”—dengan realitas harian yang dihadapi penduduk.
NBC mencatat bahwa proyeksi visual tersebut sama sekali tidak mencerminkan kondisi di lapangan, di mana ketidakamanan merajalela, kedaulatan tidak ada, serta pembatasan militer dan ekonomi tetap diberlakukan secara ketat.
Jaringan tersebut mengutip warga Palestina Ghassan al-Tanani, yang kehilangan saudaranya dalam serangan udara Israel awal pekan ini, dengan nada sarkas pahit:
“Saya ingin memahami di mana yang disebut Dewan Perdamaian Global di Gaza itu. Di mana? Kami mencarinya, tetapi tidak menemukannya.”
Pembangunan sebagai Kedok Penjajahan
Warga Palestina lainnya menyampaikan kekhawatiran serius bahwa rencana-rencana semacam ini, jika suatu hari diterapkan, justru akan mengokohkan kendali Israel atas Gaza dengan kedok pembangunan dan investasi, alih-alih menghadirkan rekonstruksi atau pembebasan yang nyata.
Laporan tersebut menegaskan kekhawatiran bahwa kerangka ekonomi yang dipisahkan dari hak-hak politik hanya akan mengemas ulang pendudukan dalam bahasa yang lebih dapat diterima.
Keraguan Israel dan Keberatan Hukum
NBC News juga mencatat bahwa rencana tersebut menghadapi keraguan bahkan dari pihak Israel sendiri, khususnya karena mencakup pembangunan pelabuhan laut dan bandara baru di Gaza—gagasan yang bertentangan dengan bertahun-tahun pengepungan dan kontrol ketat Israel atas pintu-pintu masuk Gaza.
Pengacara internasional dan pakar resolusi konflik Nomi Bar-Yaacov menggambarkan konsep awal badan pengawas pembangunan kembali Gaza sebagai “sepenuhnya tidak realistis”, dengan menilai bahwa Kushner memandang Gaza melalui cara pikir pengembang properti, bukan perancang perdamaian.
Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi dalam jumlah besar kemungkinan tidak dapat diterima oleh Israel dari sudut pandang keamanan, karena setiap bangunan tinggi berpotensi menjadi titik pengamatan terhadap pangkalan militer Israel di dekat perbatasan Gaza.
Rencana: Angka Besar, Realitas yang Absen
Kushner mengungkapkan rincian apa yang ia sebut sebagai “Rencana Induk Gaza Baru” pada Kamis lalu, bertepatan dengan penandatanganan piagam “Dewan Perdamaian” di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Menurut proposal tersebut, rencana akan dilaksanakan dalam empat tahap dan mencakup:
Pembangunan pelabuhan dan bandara baru
Pengembangan jaringan kereta api dan jalan lingkar serta jalan utama
Investasi melebihi 25 miliar dolar AS hingga 2035
Peningkatan ekonomi Gaza melampaui 10 miliar dolar AS
Kenaikan rata-rata pendapatan rumah tangga menjadi 13.000 dolar AS per tahun
Pencapaian apa yang disebut “lapangan kerja penuh” dan penurunan pengangguran menjadi nol
Rencana ini juga membayangkan “Rafah Baru” yang mencakup lebih dari 100.000 unit perumahan, 200 institusi pendidikan, 75 pusat medis, dan 180 fasilitas budaya.
Kushner menyatakan bahwa rencana tersebut akan melibatkan “sejumlah pembongkaran yang diikuti dengan pembangunan Gaza baru yang dapat menjadi sumber harapan”, seraya mengklaim bahwa kota-kota megaproyek serupa telah dibangun dalam tiga tahun di sejumlah negara kawasan—tanpa menyebutkan contoh apa pun.
Masalah Intinya adalah Pendudukan, Bukan Arsitektur
Menanggapi proposal tersebut, analis politik dan penulis Ahmed al-Hila mengatakan bahwa rencana Amerika itu mencerminkan keterputusan total dari inti persoalan Palestina.
“Masalah Gaza tidak pernah terletak pada ketiadaan pencakar langit atau pelabuhan,” ujarnya kepada koresponden kami. “Masalahnya adalah pendudukan yang berlanjut, pengepungan, dan perampasan hak rakyat Palestina atas tanah dan kedaulatan. Setiap rencana yang mengabaikan fakta-fakta ini—sebesar apa pun angkanya—akan tetap menjadi tinta di atas kertas.”
Ia menambahkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan untuk mempercantik masa depan Gaza tidak dapat menutupi kenyataan saat ini, di mana rakyat Palestina hidup di bawah pengeboman, penangkapan, dan penghalangan sistematis terhadap rekonstruksi.
“Rekonstruksi tanpa mengakhiri pendudukan bukanlah pembangunan,” kata al-Hila. “Itu hanyalah pengelolaan krisis jangka panjang.”
Pembunuhan dan Pengepungan Berlanjut Meski Ada Gencatan Senjata
Meski gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025, Israel terus melakukan pembunuhan dan penangkapan. Sejak tanggal tersebut, 483 warga Palestina telah terbunuh, sementara pembatasan terhadap masuknya bahan pangan, perlindungan, dan pasokan medis tetap diberlakukan.
Dengan dukungan langsung Amerika Serikat, Israel telah melancarkan kampanye genosida selama dua tahun di Jalur Gaza sejak 8 Oktober 2023, yang mengakibatkan lebih dari 71.000 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 171.000 terluka, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil Gaza. (FG)