Gaza Milik Palestina, Israel Harus Hentikan Serangan — Diplomat China
Beijing menyerukan gencatan senjata komprehensif dan menegaskan kembali dukungan untuk negara Palestina di tengah krisis yang meningkat di Gaza.
China, FAKTABERITAGLOBAL.COM – Israel harus menghentikan operasi militernya di Jalur Gaza, yang merupakan milik Negara Palestina, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun pada Senin.
“Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian integral dari wilayah Palestina,” kata Guo kepada wartawan saat mengomentari eskalasi konflik dan pengakuan terbaru terhadap Palestina oleh sejumlah negara Barat.
Ia menambahkan bahwa “dalam situasi saat ini, China percaya bahwa sangat penting untuk mempromosikan gencatan senjata komprehensif di Gaza dan meringankan bencana kemanusiaan.”
Seruan untuk Perdamaian dan Gencatan Senjata
Juru bicara itu menjelaskan bahwa mengakhiri konflik lebih awal dan membangun perdamaian yang langgeng “sesuai dengan aspirasi bersama rakyat Palestina dan Israel, serta rakyat Timur Tengah.”
Ia juga menekankan: “Ini juga merupakan tugas paling mendesak bagi komunitas internasional.”
Guo Jiakun mendesak negara-negara dengan “pengaruh khusus” terhadap Israel untuk “secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka.” Ia menyoroti dua prinsip utama: “Palestina harus diperintah oleh rakyat Palestina” dan “dua negara untuk dua bangsa.”
Posisi China
Diplomat itu menegaskan pentingnya menjaga konsensus internasional yang luas tentang isu Palestina dan menahan diri dari tindakan sepihak. “Perdamaian tidak dapat dicapai melalui kekerasan, dan keamanan tidak dapat dijamin melalui kekerasan,” katanya.
Ia menegaskan kembali kesiapan Beijing untuk “dengan tegas mendukung perjuangan yang adil rakyat Palestina.”
Sejak Oktober 2023, Israel telah melakukan operasi militer di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.200 orang dan melukai lebih dari 166.000 warga sipil.
Pada 21 September, para kepala pemerintahan Australia, Inggris, dan Kanada mengumumkan pengakuan mereka atas negara Palestina. Tak lama kemudian, menteri luar negeri Portugal melakukan hal yang sama. (FBG)