Gedung Putih akan Gelar Pertemuan Pertama “Dewan Perdamaian” saat Kunjungan Netanyahu
Washington bergerak meluncurkan apa yang disebut “Dewan Perdamaian” ala Trump seiring kunjungan Netanyahu, membingkai rekonstruksi Gaza sembari melindungi Israel dari akuntabilitas.
Palestina, PUREWILAYAH.COM — Gedung Putih berencana menggelar pertemuan pertama dari apa yang disebut “Dewan Perdamaian” pada 19 Februari, bertepatan dengan rencana kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, menurut laporan Axios.
Axios mengutip satu sumber AS dan diplomat dari empat negara yang disebut sebagai anggota dewan tersebut, menyatakan bahwa pertemuan—jika benar-benar terlaksana—kemungkinan dijadwalkan selama kunjungan Netanyahu atau sesaat sebelum kehadirannya dalam konferensi tahunan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), yang dijadwalkan pada 22–24 Februari.
Waktu pelaksanaan ini menegaskan keberlanjutan keselarasan politik Washington dengan kepemimpinan Israel, meskipun Gaza masih hancur akibat berbulan-bulan agresi Israel yang dilakukan dengan dukungan penuh Amerika Serikat.
“Rekonstruksi” Gaza Dibingkai sebagai Kampanye Penggalangan Dana Politik
Menurut Axios, seorang pejabat AS menggambarkan pertemuan yang direncanakan itu pada dasarnya sebagai sebuah “kampanye penggalangan dana” untuk rekonstruksi Jalur Gaza, sebagai bagian dari upaya Gedung Putih mendorong apa yang disebut fase kedua dari rencana Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.
Para pengkritik mencatat bahwa pembingkaian semacam ini mereduksi bencana Gaza—yang dihasilkan oleh pengeboman dan pengepungan Israel yang berkelanjutan—menjadi proyek finansial dan diplomatik, sembari membebaskan Israel dan Amerika Serikat dari tanggung jawab atas kehancuran tersebut.
Media Israel Ynet melaporkan pada hari Sabtu bahwa persiapan pertemuan “Dewan Perdamaian” masih berada pada tahap awal dan masih dapat mengalami perubahan, mencerminkan ketidakpastian bahkan di kalangan sekutu.
Penyeberangan Rafah, Administrasi Gaza, dan Kalkulasi Politik AS
Perkembangan ini menyusul pembukaan kembali Penyeberangan Rafah pekan lalu, sebuah langkah yang dipresentasikan Washington sebagai sinyal dimulainya upaya rekonstruksi yang diusulkan Trump.
Di balik layar, sumber-sumber menyebutkan telah berlangsung kontak intensif, dengan ekspektasi bahwa komite nasional pengelola urusan Gaza untuk pertama kalinya dapat memasuki wilayah tersebut setelah penyeberangan dibuka kembali.
Para pengamat menekankan bahwa langkah-langkah ini didorong tanpa menyentuh akar kehancuran Gaza: pendudukan, pengepungan, dan serangan militer berulang Israel—yang didukung secara politik, militer, dan diplomatik oleh Amerika Serikat.
“Dewan Perdamaian” Lahir dari Politik Citra, Bukan Keadilan
Trump mengumumkan pembentukan “Dewan Perdamaian” sekitar dua pekan lalu, dengan secara pribadi memimpin peluncurannya dalam sebuah acara di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Swiss.
Sejumlah pemimpin yang menghadiri forum tersebut menyatakan kesediaan bergabung dengan dewan dan menandatangani piagam pendiriannya.
Menurut Gedung Putih saat itu, dewan tersebut awalnya dimaksudkan untuk mencakup jumlah pemimpin yang terbatas dan berfokus semata pada pengawasan gencatan senjata di Gaza. Trump kemudian memperluas mandatnya untuk mencakup konflik-konflik lain di seluruh dunia.
Ynet melaporkan bahwa pengumuman tersebut muncul di tengah frustrasi Trump karena tidak menerima Hadiah Nobel Perdamaian, meskipun ia berulang kali mengklaim telah mengakhiri delapan perang di dunia—klaim yang diperdebatkan luas oleh para pengamat dan dibantah oleh kehancuran yang terus berlangsung di Gaza.
Bagi para pengamat Palestina dan analis kawasan, “Dewan Perdamaian” dipandang bukan sebagai wahana keadilan, melainkan sebagai instrumen politik yang bertujuan memoles ulang kepemimpinan AS, merehabilitasi Israel secara diplomatik, serta mengelola—bukan mengakhiri—konsekuensi dari perang yang ditandai oleh penderitaan massal warga sipil. (FG)