Hampir 75.000 Orang Tewas atau Terluka dalam Perang Sipil Sudan

Utusan Sudan di PBB melaporkan meningkatnya korban, sementara pejabat PBB memperingatkan kejahatan perang di El Fasher

Sudan | FAKTAGLOBAL.COM — Perwakilan Sudan untuk Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa sekitar 75.000 orang telah tewas atau terluka sejak pecahnya perang internal di negara tersebut, yang kini mendekati tahun ketiganya.

Berbicara dalam sebuah sesi Dewan HAM PBB, perwakilan Sudan menyatakan bahwa 30.714 orang telah tewas dan lebih dari 44.000 lainnya terluka sejak konflik dimulai.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari peninjauan situasi di Sudan di tengah berlanjutnya pertempuran dan memburuknya kondisi kemanusiaan.

Angka-angka itu dipaparkan dalam sebuah sesi yang digelar di Jenewa, di mana utusan Sudan menyampaikan kepada negara-negara anggota mengenai dampak perang yang terus berlangsung terhadap penduduk sipil.

PBB Melaporkan Lonjakan Tajam Kematian Warga Sipil

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan terpisah mengonfirmasi bahwa jumlah kematian warga sipil di Sudan telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025. Penilaian tersebut disampaikan dalam sesi Dewan HAM yang sama yang membahas perkembangan di negara itu.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengatakan kepada dewan bahwa tekanan diplomatik dan politik yang lebih kuat diperlukan untuk mendorong pihak-pihak yang bertikai di Sudan menuju gencatan senjata kemanusiaan.

Türk memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat di kota El Fasher telah mengakibatkan pembantaian yang menewaskan ribuan orang, seraya menyatakan bahwa insiden tersebut telah mencapai tingkat kejahatan perang. Ia menambahkan bahwa PBB telah mencatat peningkatan tajam kekerasan balasan terhadap warga sipil di seluruh Sudan.

Negara-Negara Eropa Menyebut Kekerasan di El Fasher sebagai Kejahatan Perang

Dalam konteks ini, sejumlah negara Eropa — termasuk Inggris, Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia — mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat di El Fasher merupakan kejahatan perang.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa tindakan-tindakan itu juga mengandung indikasi genosida dan mengumumkan rencana pembentukan koalisi untuk mencegah terjadinya kekejaman lebih lanjut di Sudan.

Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa tindakan internasional yang mendesak diperlukan untuk menghentikan kejahatan di Sudan dan memastikan keadilan bagi para korban. Ia menambahkan bahwa aliran senjata ke Sudan harus dihentikan dan menyerukan agar pihak-pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan.

Perang di Sudan dimulai pada 15 April 2023 sebagai konflik internal antara dua faksi saingan dalam struktur militer negara tersebut, yaitu Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat.

Konflik ini masih terus berlangsung, dengan pertempuran yang berlanjut di berbagai wilayah negara tersebut. (FG)