Inggris Nyatakan Tak Akan Tunduk pada Ancaman Tarif Trump atas Greenland
Sengketa semakin memanas setelah Washington mengumumkan rencana pemberlakuan tarif terhadap impor Inggris dan Eropa kecuali ada dukungan terhadap upaya AS mempengaruhi tata kelola Greenland.
Inggris Raya | FAKTAGLOBAL.COM — Inggris dengan tegas menolak tekanan dari Presiden AS Donald Trump terkait upayanya untuk menegaskan kendali atas Greenland, dengan para pejabat Inggris menyatakan bahwa posisi London bersifat “tidak dapat dinegosiasikan” di tengah ancaman tarif AS yang menargetkan negara-negara Eropa yang menentang inisiatif Trump tersebut.
Menteri Kebudayaan Inggris Lisa Nandy menegaskan kembali sikap pemerintah dalam wawancara dengan Sky News, dengan menyatakan bahwa masa depan Greenland adalah urusan rakyat Greenland dan Denmark, bukan untuk ditentukan melalui tuntutan koersif Amerika Serikat.
Sengketa ini semakin memanas setelah Washington mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif terhadap impor Inggris dan negara-negara Eropa lainnya kecuali mereka memberikan dukungan terhadap dorongan AS untuk mempengaruhi tata kelola Greenland.
Inggris Tolak Koersi
Penolakan Inggris untuk tunduk muncul setelah Trump mengumumkan tarif 10 persen atas impor dari Inggris serta negara-negara NATO dan Uni Eropa lainnya yang menentang inisiatif Greenland tersebut. Tarif ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Februari dan berpotensi meningkat hingga 25 persen pada 1 Juni.
Nandy menegaskan bahwa posisi London bersifat “tidak dapat dinegosiasikan” dan kembali menekankan bahwa nasib Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri dan Denmark, seraya menolak segala bentuk akuisisi atau tekanan dari AS. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggemakan pandangan tersebut dengan menyebut penggunaan tarif terhadap sekutu sebagai tindakan yang “sepenuhnya salah.”
Ketegangan Transatlantik Meningkat
Sengketa ini memicu respons Eropa yang lebih luas, dengan Uni Eropa mempertimbangkan langkah balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap impor AS sebagai reaksi atas ancaman tarif Trump—langkah yang oleh sejumlah pejabat digambarkan sebagai paket tarif balasan senilai €93 miliar.
Para mitra NATO mengkritik strategi AS karena dinilai merusak persatuan transatlantik dan prinsip kendali sipil atas kebijakan internasional.
Pendekatan Trump menuai kecaman keras dari berbagai ibu kota Eropa dan para pemimpin politik, yang semakin memperdalam ketegangan transatlantik serta menyoroti retakan mendalam antara taktik tekanan sepihak Washington dan pandangan sekutu mengenai kedaulatan serta hukum internasional.
Keamanan Arktik dan Dampak Diplomatik
Sementara AS membingkai kepentingannya terhadap Greenland dengan alasan keamanan nasional dan persaingan geopolitik, para pemimpin Eropa—termasuk Inggris—menegaskan bahwa pertahanan dan stabilitas Arktik harus dikelola secara kolaboratif, bukan melalui tekanan atau langkah ekonomi yang bersifat menghukum.
Sengketa ini telah memicu konsultasi diplomatik darurat di Brussel dan menegaskan meningkatnya perlawanan Eropa terhadap apa yang dipersepsikan sebagai dominasi strategis AS. Sikap Washington berisiko meretakkan aliansi yang telah lama terjalin, melemahkan kohesi NATO, serta meningkatkan konflik dagang dan diplomatik hingga melampaui Lingkar Arktik.
Greenland, wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, memiliki posisi strategis di kawasan Arktik. Upaya AS untuk mempengaruhi atau mengakuisisi wilayah tersebut telah memicu perdebatan internasional mengenai kedaulatan, keamanan, serta peran aliansi seperti NATO dalam pertahanan kawasan. (FG)