Inggris-Prancis Sepakat Kerahkan Pasukan ke Ukraina Pasca Gencatan Senjata
Moskow memperingatkan pasukan asing akan menjadi target sah seiring NATO pimpinan AS memperdalam arsitektur perang proksi
EROPA | FAKTAGLOBAL.COM — Inggris dan Prancis secara resmi telah menyepakati pengerahan pasukan militer ke dalam wilayah Ukraina setelah diberlakukannya gencatan senjata, sebuah langkah yang oleh Moskow diperingatkan sebagai eskalasi berbahaya dan perpanjangan langsung dari perang proksi NATO pimpinan Amerika Serikat melawan Rusia.
Rencana tersebut dituangkan dalam sebuah deklarasi niat bersama yang ditandatangani pada Hari Selasa di Paris oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Dokumen tersebut menetapkan kerangka pembentukan apa yang disebut sebagai “Pasukan Multinasional untuk Ukraina”, yang akan dikerahkan setelah gencatan senjata mulai berlaku.
Pasukan Multinasional: Kehadiran NATO dengan Nama Lain
Menurut kantor perdana menteri Inggris, pasukan yang diusulkan ini dimaksudkan untuk “memperkuat jaminan keamanan dan kapasitas Ukraina dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas.”
Namun, inisiatif ini secara luas dipandang sebagai pengerahan NATO secara de facto, yang bertujuan mengokohkan kehadiran militer Barat di Ukraina dengan kedok stabilisasi pasca-gencatan senjata.
Deklarasi tersebut mencakup:
dukungan militer langsung bagi angkatan bersenjata Ukraina,
pembentukan mekanisme pemantauan gencatan senjata, dan
komitmen hukum dari kekuatan Barat untuk mendukung Kiev jika terjadi kembali permusuhan.
London dan Paris Akan Dirikan Pusat Militer di Ukraina
Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa pilar utama dari rencana tersebut adalah mekanisme pemantauan gencatan senjata di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, yang menegaskan subordinasi Eropa terhadap komando strategis Washington.
Pengaturan ini memperkuat kritik bahwa Amerika Serikat terus mengendalikan konflik dari balik layar, sementara negara-negara Eropa menanggung risiko politik, ekonomi, dan militer dari eskalasi.
Perdana Menteri Keir Starmer lebih lanjut mengonfirmasi bahwa Inggris dan Prancis telah sepakat untuk mendirikan “pusat-pusat militer” di dalam Ukraina setelah gencatan senjata diberlakukan.
Langkah ini menandakan jejak militer Barat jangka panjang di negara tersebut, yang secara efektif mengubah Ukraina menjadi zona operasi depan bagi pasukan NATO dan meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan Rusia.
Rusia: Pasukan Asing Akan Menjadi Target Sah
Moskow merespons dengan peringatan tegas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sebelumnya telah menyatakan pada bulan Desember bahwa setiap kontingen militer asing yang dikerahkan ke Ukraina “akan menjadi target sah bagi Angkatan Bersenjata kami.”
Lavrov mengecam apa yang ia sebut sebagai “partai perang Eropa,” dan mengatakan bahwa mereka:
menginvestasikan modal politik mereka demi mengejar “kekalahan strategis” Rusia,
mengorbankan Ukraina sebagai proksi yang dapat dibuang, dan
tidak menunjukkan kepedulian terhadap nyawa rakyat Ukraina maupun populasi mereka sendiri.
Perang Proksi Barat Sejak 2022
Sejak 24 Februari 2022, Rusia telah melaksanakan operasi militer khusus di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menyatakan bahwa tujuannya meliputi:
melindungi populasi dari apa yang Moskow gambarkan sebagai genosida oleh rezim Kiev, dan
menetralkan ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh ekspansi ke arah timur Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Rusia menegaskan bahwa konflik ini direkayasa dan diperpanjang oleh intervensi AS dan NATO, bukan oleh kebutuhan keamanan Ukraina.
Eropa Terjebak dalam Agenda Perang Washington
Rencana pengerahan pasukan Inggris–Prancis ini menegaskan bahwa kekuatan-kekuatan utama Eropa semakin terjerat dalam arsitektur perang Washington, dengan memprioritaskan tujuan geopolitik AS di atas stabilitas kawasan.
Alih-alih menempuh proses perdamaian yang benar-benar berdaulat, negara-negara Barat justru memilih militerisasi pasca-gencatan senjata, membuka jalan bagi eskalasi yang lebih luas dan lebih berbahaya di Eropa Timur. (FG)