Irak Koreksi Kesalahan dalam Daftar Pembekuan Aset Teroris
Baghdad menegaskan komitmen terhadap Resolusi DK PBB 1373 sekaligus meneguhkan dukungan teguh bagi Palestina dan Lebanon
Irak, FAKTAGLOBAL.COM – Pemerintah Irak mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi merevisi daftar pembekuan aset teroris yang baru-baru ini diterbitkan setelah ditemukan bahwa sejumlah entitas yang tidak memiliki keterkaitan dengan ISIS atau Al-Qaeda telah dimasukkan secara keliru.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul permintaan dari Malaysia berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 (2001), yang mewajibkan negara anggota PBB untuk menindak individu dan jaringan yang mendukung kelompok teroris yang telah ditetapkan.
Perintah asli—Keputusan No. 61 Tahun 2025—dikeluarkan oleh Komite Pembekuan Aset Teroris dan dimuat dalam Lembaran Negara Irak Edisi No. 4848 pada 17 November 2025.
Pejabat Irak menjelaskan bahwa daftar tersebut dipublikasikan sebelum verifikasi akhir, sehingga menyebabkan tercantumnya kelompok-kelompok yang tidak memiliki hubungan dengan ISIS, Al-Qaeda, atau aktivitas teroris apa pun. Otoritas Irak menegaskan bahwa persetujuan pemerintah hanya mencakup entitas yang secara eksplisit terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sebagaimana diminta oleh Malaysia.
Versi yang telah dikoreksi akan diterbitkan, dan seluruh nama yang tidak terkait akan dihapus.
Klarifikasi Setelah Kontroversi Penyertaan Hezbollah dan Ansar Allah
Perhatian publik meningkat setelah publikasi awal Lembaran Negara tampak mencantumkan Hezbollah Lebanon dan Ansar Allah Yaman—dua gerakan yang secara luas dipandang di kawasan sebagai kekuatan perlawanan sah yang membela negara mereka dari agresi Israel dan dukungan Barat.
Pemerintah Irak menegaskan bahwa kedua kelompok tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk dimasukkan dalam daftar pembekuan aset, dan bahwa pencantuman nama mereka terjadi akibat publikasi daftar yang dilakukan terlalu dini.
Pemerintah juga menegaskan bahwa posisi Irak tetap berpijak pada “prinsip yang kokoh” dalam mendukung rakyat Palestina dan Lebanon di tengah agresi Israel yang terus berlangsung.
Perdana Menteri Al-Sudani Perintahkan Investigasi Mendesak
Kantor Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani mengeluarkan pernyataan terpisah yang menegaskan bahwa teks yang dipublikasikan “mencerminkan posisi yang tidak akurat” dan tidak mewakili pandangan resmi Irak.
Al-Sudani memerintahkan dilakukannya investigasi mendesak untuk mengetahui bagaimana kesalahan tersebut terjadi dan siapa yang bertanggung jawab atas publikasi prematur dan keliru tersebut.
Ia menegaskan kembali posisi regional Irak yang tegas, seraya menyatakan:
“Posisi pemerintah Irak terkait agresi terhadap rakyat kami di Lebanon dan Palestina adalah posisi prinsipil yang tidak dapat ditawar dan mencerminkan kehendak rakyat kami.”
Ia menambahkan bahwa pihak-pihak oportunis tidak akan dibiarkan memanfaatkan kesalahan administratif tersebut untuk merongrong komitmen historis Irak terhadap perjuangan sah rakyat Palestina dan Lebanon. (FG)