Iran: Sanksi UNSCR 2231 Harus Berakhir pada 18 Oktober, Penyalahgunaan Snapback 'Ilegal'
Menlu Araqchi Kecam Upaya Barat Menghidupkan Kembali Sanksi, menegaskan bahwa ini adalah Pelanggaran Hukum Internasional
Iran, FAKTABERITAGLOBAL.COM – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menegaskan bahwa semua pembatasan di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 harus berakhir pada 18 Oktober, sambil mengecam upaya AS dan Eropa yang menyalahgunakan mekanisme snapback JCPOA sebagai tindakan tidak sah dan pukulan terhadap diplomasi.
Araqchi menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York pada hari Senin.
Posisi Iran atas Perkembangan Regional
Dalam pembicaraan tersebut, Araqchi memaparkan posisi Iran mengenai perkembangan di Asia Barat, khususnya ancaman serius yang ditimbulkan oleh agresi rezim Israel yang berkelanjutan dan pelanggaran hukum internasional terhadap perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional.
Ia menekankan tanggung jawab khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekretaris Jenderalnya dalam menjaga prinsip-prinsip dan tujuan Piagam PBB.
Merujuk pada agresi militer rezim Israel dan AS terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran pada bulan Juni, Araqchi mengecam serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir damai Iran di tengah negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung.
Ia menggambarkan serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap diplomasi, dan menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban para agresor.
Mekanisme Snapback Ditolak
Araqchi lebih lanjut menolak langkah AS dan E3 untuk mengeksploitasi mekanisme snapback JCPOA sebagai tidak berdasar dan ilegal.
Ia memperingatkan bahwa pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap diplomasi itu memperlihatkan tidak adanya iktikad baik di negara-negara tersebut.
Ia menegaskan kembali bahwa Resolusi 2231 dan semua pembatasan terkait nuklir harus dianggap berakhir sesuai dengan ketentuan resolusi tersebut pada 18 Oktober.
Respons Sekjen PBB
Sementara itu, Guterres menekankan pentingnya diplomasi dan kepatuhan semua pihak terhadap komitmen internasional, serta menegaskan kesiapan Sekretariat PBB untuk memberikan bantuan apapun dalam hal ini. (FBG)
Sumber: Tasnim