Iran Tuntut Aksi PBB Pasca Trump Akui Peran AS dalam Serangan Juni
Pengakuan Trump adalah bukti bahwa AS mengarahkan dan mengendalikan serangan yang menewaskan lebih dari 1.100 warga sipil dan menargetkan fasilitas nuklir yang berada di bawah perlindungan.
Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Iran secara resmi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut pertanggungjawaban Amerika Serikat dan rezim Israel atas serangan mematikan yang dilakukan terhadap wilayah Iran antara 13 hingga 24 Juni 2025.
Permintaan tersebut disampaikan dalam sebuah surat bertanggal 11 November 2025, yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi kepada Dewan Keamanan PBB.
Pernyataan Trump Dianggap sebagai “Bukti Jelas”
Dalam surat itu, Iran mengutip pernyataan Presiden AS Donald Trump pada 6 November, di mana ia secara terbuka mengatakan:
“Israel menyerang (Iran) lebih dulu. Serangan itu sangat, sangat kuat. Saya sangat mengendalikan semua itu.”
Teheran menyatakan bahwa pengakuan ini merupakan “bukti jelas menurut hukum internasional” bahwa Amerika Serikat mengarahkan dan mengendalikan operasi militer yang dilakukan oleh rezim Israel — sehingga menjadikan Washington sepenuhnya bertanggung jawab atas agresi tersebut, pelanggaran terhadap kedaulatan Iran, dan pelanggaran terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB.
Peringatan dan Dokumentasi Sebelumnya
Surat itu merujuk pada komunikasi-komunikasi Iran sebelumnya kepada Dewan Keamanan bertanggal 13, 22, dan 28 Juni, yang memprotes apa yang mereka sebut sebagai “tindakan agresi terang-terangan” oleh Washington dan Tel Aviv.
Menurut Iran, serangan terkoordinasi tersebut menyebabkan:
Lebih dari 1.100 kematian warga sipil
Kerusakan luas terhadap infrastruktur sipil
Penargetan langsung terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah perlindungan IAEA
Teheran menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut melanggar hukum humaniter internasional, berbagai resolusi IAEA, dan Resolusi DK PBB 487 (1981).
Iran: AS dan Israel Harus Bertanggung Jawab Penuh
Araqchi menegaskan bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel harus memikul tanggung jawab penuh atas serangan tersebut dan berkewajiban memberikan reparasi secara menyeluruh atas kerugian material dan moral yang dialami Iran.
Surat tersebut juga menyatakan bahwa Presiden Trump dan pejabat-pejabat Amerika lainnya memikul tanggung jawab pidana individu atas pelanggaran berat hukum humaniter internasional, termasuk serangan yang disengaja terhadap:
Warga sipil
Ilmuwan
Jurnalis
Rumah sakit
Penjara
Fasilitas media
Infrastruktur energi dan publik
Iran menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas yang sama juga berlaku bagi pejabat Israel yang memerintahkan, mengarahkan, atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut.
Iran Menyatakan Hak Hukum untuk Mengejar Pertanggung jawaban
Menteri luar negeri tersebut menegaskan kembali posisi Teheran bahwa Republik Islam Iran akan mengejar semua jalur hukum yang tersedia untuk memastikan akuntabilitas:
“Republik Islam Iran mempertahankan hak penuh dan tidak dapat diganggu gugat untuk menempuh semua cara hukum yang tersedia demi memastikan akuntabilitas bagi negara dan individu yang bertanggung jawab, serta memperoleh kompensasi atas kerusakan yang dialami.”
Araqchi mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk mengambil langkah konkret guna memastikan pertanggungjawaban Amerika Serikat dan rezim Israel, menekankan bahwa para pelaku serangan harus diadili.
Ia juga meminta agar surat tersebut diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan, menegaskan tuntutan Iran atas pengakuan internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dan perlunya tindakan tegas dari PBB. (PW)