Iravani: Pengelolaan Navigasi di Selat Hormuz Sepenuhnya Kewenangan Iran
Utusan Iran di PBB menegaskan pengelolaan Selat Hormuz berada sepenuhnya di bawah kewenangan Teheran, menolak tuduhan AS, dan memperingatkan agar tidak ada campur tangan asing dalam pelaksanaan MoU
Iran, FAKTAGLOBAL.COM – Wakil Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tanggung jawab pengelolaan navigasi di Selat Hormuz sepenuhnya berada di tangan Republik Islam Iran berdasarkan Nota Kesepahaman Islamabad.
Berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, Iravani juga menolak tuduhan Amerika Serikat terhadap Iran, membela pelaksanaan nota kesepahaman oleh Teheran, serta memaparkan enam poin utama terkait perkembangan terbaru.
Diplomasi Tidak Boleh Dilemahkan
Iravani mengatakan Dewan Keamanan harus menghindari langkah apa pun yang dapat melemahkan perundingan teknis yang sedang berlangsung dengan fasilitasi Pakistan dan Qatar mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman Islamabad.
Menolak tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat, ia mengatakan Washington berupaya membenarkan tindakan agresinya yang melanggar hukum melalui penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Fakta-faktanya jelas: ketika perundingan diplomatik sedang berlangsung, Amerika Serikat bersama rezim Israel dua kali mengkhianati diplomasi dan melancarkan dua perang agresi terhadap Iran.”
Ia juga menolak tuduhan yang disampaikan sejumlah anggota Barat di Dewan Keamanan dan Bahrain. Menurutnya, mereka mengabaikan akar persoalan krisis dan justru berusaha menyalahkan pihak yang menjadi korban, bukan pihak yang melakukan agresi.
Pertama: Iran Adalah Korban Agresi
Iravani mengatakan Iran merupakan korban utama perang agresi yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel.
“Peran korban dan pelaku agresi tidak boleh dibalik.”
Menurut Iravani, Amerika Serikat secara sengaja menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, fasilitas olahraga, dan tempat-tempat budaya, dalam serangan yang dilakukan pada Juni 2025 serta antara 28 Februari hingga 8 April 2026.
Ia mengatakan lebih dari 4.800 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas. Pembantaian siswi sekolah di Minab disebutnya sebagai salah satu contoh paling mengerikan dari serangan tersebut.
“Amerika Serikat dan rezim Israel memikul tanggung jawab penuh atas seluruh konsekuensi perang-perang agresi ini dan harus dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya.”
Kedua: AS Melanggar Gencatan Senjata
Utusan Iran itu mengatakan Washington berulang kali melanggar gencatan senjata 8 April dan Nota Kesepahaman Islamabad melalui serangan-serangan lanjutan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Iran.
“Iran telah menggunakan hak inherennya untuk membela diri sesuai Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Ia mengatakan operasi pertahanan Iran hanya menargetkan fasilitas dan aset militer Amerika Serikat yang digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran.
Iravani juga mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pesisir selatan Iran pada 27 Juni 2026, yang menurutnya merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB maupun Nota Kesepahaman Islamabad.
Ketiga: Iran Menolak Resolusi 2817
Iravani kembali menegaskan penolakan Teheran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2817 (2026), yang disebutnya sebagai resolusi politik yang diadopsi melalui proses sepihak dan dipolitisasi.
“Tidak ada resolusi Dewan Keamanan yang dapat mencabut hak inheren negara anggota untuk membela diri berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Ia mengatakan resolusi tersebut mengabaikan akar krisis, menolak hak Iran untuk membela diri, dan gagal menetapkan Amerika Serikat serta Israel sebagai pihak agresor.
Ia menambahkan bahwa Iran akan terus menggunakan haknya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah apabila agresi terus berlanjut atau Amerika Serikat tetap melanggar nota kesepahaman.
Keempat: Iran Beritikad Baik dalam Diplomasi
Meski, menurutnya, Amerika Serikat berulang kali mengkhianati diplomasi, Iravani mengatakan Iran tetap memasuki proses perundingan dengan itikad baik melalui pembicaraan yang difasilitasi Pakistan serta didukung Qatar, Turki, Arab Saudi, Mesir, China, dan Rusia.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pakistan dan Qatar atas upaya mediasi mereka yang menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman Islamabad pada 17 Juni 2026.
“Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran material terhadap kewajibannya dan secara serius merusak proses diplomatik.”
Menurut Iravani, Washington melanggar nota kesepahaman dengan kembali melakukan tindakan agresi sambil menggunakan penafsiran sepihak terhadap perjanjian yang tidak memiliki dasar hukum.
Kelima: Selat Hormuz Adalah Tanggung Jawab Iran
Merujuk pada Nota Kesepahaman Islamabad, Iravani menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz dan pengelolaan navigasi maritim sepenuhnya merupakan tanggung jawab Iran.
“Tanggung jawab mengelola navigasi maritim di Selat Hormuz, termasuk pembukaan kembali jalur tersebut dan seluruh operasi pembersihan ranjau yang diperlukan, sepenuhnya berada di tangan Iran.”
Ia mengatakan Iran sedang melaksanakan pengaturan yang telah disepakati dan telah memulai konsultasi teknis dengan Oman.
Iravani memperingatkan bahwa campur tangan asing atau upaya membentuk mekanisme paralel akan melanggar nota kesepahaman, menghambat pemulihan pelayaran komersial, membahayakan keselamatan maritim, dan meningkatkan ketegangan kawasan.
Ia juga menegaskan kembali bahwa Iran menjamin kebebasan pelayaran kapal-kapal niaga melalui Selat Hormuz selama 60 hari tanpa dikenakan biaya apa pun sesuai isi nota kesepahaman.
Keenam: Keamanan Kawasan Adalah Tanggung Jawab Negara-Negara Kawasan
Menegaskan kembali komitmen Iran terhadap kebebasan navigasi, Iravani mengatakan keamanan di Teluk Persia harus dikelola sepenuhnya oleh negara-negara di kawasan.
“Amerika Serikat tidak memiliki garis pantai di kawasan kami. Perairan ini bukan milik mereka. Ini bukan lingkungan mereka.”
Ia mengatakan kehadiran militer asing justru melemahkan keamanan kawasan, bukan memperkuatnya. Menurutnya, negara-negara tetangga memikul tanggung jawab bersama dan eksklusif dalam membangun arsitektur keamanan kawasan.
Menutup pidatonya, Iravani mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendukung pelaksanaan penuh Nota Kesepahaman Islamabad, mendorong seluruh pihak memenuhi komitmennya dengan itikad baik, serta menghindari tindakan yang dapat melemahkan diplomasi atau semakin meningkatkan ketegangan. (PW)