Klaim Trump: Saya Tak Butuh Hukum Internasional, AS Kuasai 55 Persen Minyak Dunia
Presiden AS secara terbuka mengesampingkan hukum internasional, mengklaim otoritas moral tunggal, dan mengaitkan minyak Venezuela dengan ambisi dominasi global Washington menyusul penculikan Presiden
VENEZUELA | FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak perlu mematuhi hukum internasional dan hanya dibatasi oleh apa yang ia sebut sebagai moralitasnya sendiri, sebuah pernyataan yang memicu kekhawatiran luas di tengah meningkatnya agresi AS terhadap Venezuela dan ancaman baru untuk merebut wilayah asing.
Trump Menolak Hukum Internasional
Dalam wawancara dengan The New York Times, Trump secara blak-blakan menyatakan bahwa hukum internasional tidak mengikat dirinya, seraya menegaskan bahwa tindakannya sebagai panglima tertinggi semata-mata diatur oleh penilaiannya pribadi.
“Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itulah satu-satunya hal yang dapat menghentikan saya,” kata Trump. “Saya tidak membutuhkan hukum internasional.”
Ketika didesak apakah Amerika Serikat benar-benar tidak perlu mematuhi norma hukum global, Trump sebagian melunakkan pernyataannya, dengan berargumen bahwa definisi hukum internasional itu sendiri bersifat subjektif dan pada akhirnya tunduk pada interpretasinya.
Pernyataan-pernyataan ini muncul beberapa hari setelah pasukan khusus AS menculik Presiden Venezuela Nicolás Maduro di Caracas, sebuah tindakan yang oleh para pejabat Venezuela dikecam sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan hukum internasional.
Ancaman Terbuka terhadap Greenland dan Tatanan Global
Penolakan Trump terhadap hukum internasional bertepatan dengan ancaman baru AS untuk merebut Greenland, wilayah otonom milik Denmark. Para pejabat senior dalam pemerintahannya menegaskan kembali bahwa Washington memandang penguasaan Greenland sebagai hal yang esensial bagi perangkat keamanan AS.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa setiap aksi militer AS terhadap negara anggota NATO lainnya secara efektif akan membubarkan aliansi tersebut. Sejumlah pemimpin Eropa, bersama dengan Inggris, mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali status Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark.
Washington Menarik Diri dari Lembaga Internasional
Semakin menegaskan sikap sepihak Washington, Trump menandatangani sebuah memorandum yang menangguhkan dukungan AS terhadap 66 organisasi internasional, termasuk sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan menuduh lembaga-lembaga tersebut beroperasi bertentangan dengan kepentingan, kedaulatan, dan keamanan Amerika.
Minyak Venezuela di Pusat Ambisi AS
Dalam pernyataan terpisah, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan menguasai 55 persen produksi minyak dunia jika perusahaan-perusahaan AS kembali mendapatkan akses ke sektor energi Venezuela.
Berbicara di Gedung Putih bersama para eksekutif ExxonMobil, Chevron, dan ConocoPhillips, Trump mengatakan bahwa korporasi-korporasi AS akan “membangun kembali” infrastruktur minyak Venezuela dan meningkatkan produksi melampaui tingkat historis.
“Ketika Anda menggabungkan Venezuela dan Amerika Serikat, kita memiliki 55 persen minyak dunia,” klaim Trump.
Trump secara terbuka mengaitkan ambisi ini dengan nasionalisasi aset-aset minyak AS sebelumnya di bawah mantan presiden Venezuela Hugo Chávez, menyebut langkah tersebut “tidak adil” dan menjadikannya sebagai pembenaran atas operasi militer terhadap Maduro pada pekan lalu.
Kepentingan Korporasi dan Rencana Pengambilalihan Minyak
Trump mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan AS akan menginvestasikan setidaknya 100 miliar dolar AS di industri minyak Venezuela. Namun, CEO ExxonMobil Darren Woods mengakui bahwa Venezuela tetap “tidak layak diinvestasikan” tanpa perubahan regulasi besar-besaran dan restrukturisasi sektor energinya.
Sementara Washington mempromosikan rencananya sebagai kerja sama ekonomi, para pejabat Venezuela mengecamnya sebagai upaya penjarahan sumber daya nasional di bawah paksaan militer.
Respons Caracas: Kedaulatan Bukan untuk Dijual
Meskipun pemerintah Venezuela belum mengonfirmasi pemberian akses kepada perusahaan-perusahaan AS, Delcy Rodríguez, yang dilantik sebagai presiden sementara setelah penculikan Maduro, menyatakan awal pekan ini bahwa Caracas tetap terbuka terhadap kerja sama energi dengan semua pihak—selama kedaulatan negara dihormati.
Otoritas Venezuela dengan keras mengecam pernyataan Trump, menggambarkan rencananya sebagai proyek neo-kolonial yang bertujuan menjarah sumber daya Venezuela. Mereka juga menolak dakwaan yang diajukan terhadap Maduro di Amerika Serikat, dengan menyebutnya sebagai rekayasa bermotif politik.
Maduro menyatakan tidak bersalah atas tuduhan perdagangan narkoba dan senjata ketika dihadapkan ke pengadilan AS, sementara Caracas terus menempuh jalur diplomatik dan hukum untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai pembajakan negara dan agresi imperialis AS.
Pernyataan-pernyataan Trump—menolak hukum internasional, mengancam perebutan wilayah, menarik diri dari lembaga-lembaga global, dan membanggakan penguasaan atas mayoritas minyak dunia—telah memperkuat kekhawatiran yang berkembang bahwa Washington meninggalkan bahkan sekadar kepura-puraan tatanan berbasis aturan, demi dominasi imperialis terbuka.
Bagi Venezuela, pernyataan-pernyataan ini menegaskan kembali peringatan lama: agresi yang dihadapinya bukan soal demokrasi atau hak asasi manusia, melainkan soal sumber daya, kontrol, dan penundukan. (FG)