Korea Utara: Ambisi Nuklir Jepang Akan Berujung Bencana Besar
Pyongyang membongkar niat nuklir Tokyo sebagai militerisme yang didukung AS dan ancaman bagi perdamaian kawasan
Korea, FAKTAGLOBAL.COM — Korea Utara mengecam keras kembali mencuatnya retorika nuklir di Jepang, seraya memperingatkan bahwa langkah Tokyo untuk memperoleh senjata nuklir akan memicu “bencana besar” bagi Asia Timur Laut dan kawasan sekitarnya.
Peringatan tersebut disampaikan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dirilis pada Hari Minggu dan dimuat oleh Korean Central News Agency (KCNA), menyusul pernyataan kontroversial seorang penasihat senior Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Menurut NHK, penasihat tersebut mengatakan kepada jurnalis pekan lalu bahwa Jepang mungkin perlu meninjau kembali kebijakan non-nuklir pasca-Perang Dunia II, dengan alasan ketergantungan pada payung nuklir Amerika Serikat dinilai tidak lagi memadai.
Meski kemudian disebut sebagai pandangan pribadi yang disampaikan secara off-the-record, pernyataan itu cepat beredar di media Jepang dan internasional, membuka apa yang oleh Pyongyang disebut sebagai “ambisi lama” Tokyo untuk beralih ke nuklir.
Pyongyang: Jepang Melampaui Garis Merah Negara Penjahat Perang
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyatakan bahwa elite penguasa Jepang secara terbuka meninggalkan pembatasan pascaperang.
“Lingkaran penguasa Jepang secara terbuka menyingkap ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah bagi sebuah negara penjahat perang,” bunyi pernyataan tersebut. “Ini bukan ucapan ceroboh atau salah ucap, melainkan ekspresi jelas dari ambisi nuklir Jepang yang telah lama ada.”
Pyongyang menggambarkan sikap Jepang sebagai inheren agresif, seraya memperingatkan bahwa persenjataan nuklir akan menandai kembalinya militerisme di bawah perlindungan Amerika Serikat.
Politik Nuklir Bermuka Dua di Bawah Patronase AS
Kementerian Luar Negeri menuduh Jepang bersikap hipokrit dan “bermuka dua” karena di ruang publik mengampanyekan dunia bebas nuklir, sementara di balik layar mendorong kapabilitas nuklir.
Korea Utara menegaskan bahwa ambisi tersebut tak terpisahkan dari militerisasi Asia-Pasifik yang dipimpin AS, di mana Washington mendorong sekutunya meningkatkan postur militer sembari menerapkan hukum internasional secara selektif.
Para analis menyoroti bahwa Amerika Serikat yang kerap menguliahi pihak lain soal non-proliferasi, pada saat yang sama melindungi arsenal nuklir tak dideklarasikan milik Israel, memungkinkan pendudukan, genosida, dan destabilisasi kawasan di Asia Barat tanpa akuntabilitas—sebuah standar ganda yang sejak lama dikecam Pyongyang dan negara-negara poros perlawanan.
Rusia dan China Peringatkan Eskalasi Berbahaya
Pernyataan tersebut juga memicu peringatan dari kekuatan kawasan.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko memperingatkan bahwa meninggalkan sikap non-nuklir Jepang akan merusak keamanan Asia Timur Laut dan memancing langkah balasan dari negara-negara yang “terancam oleh militerisasi tersebut.”
China menyuarakan kekhawatiran serupa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyebut pernyataan itu—jika akurat—sebagai “sangat serius” dan mengungkap “skema berbahaya oleh sebagian kekuatan di Jepang untuk melanggar hukum internasional.”
Oposisi Domestik dan Penyintas Bom Atom Angkat Suara
Di dalam negeri Jepang, pernyataan tersebut memicu kritik dari partai penguasa maupun oposisi, serta dari Nihon Hidankyo, organisasi yang mewakili para penyintas pemboman atom AS.
Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara berupaya meredakan kontroversi dengan menegaskan kembali komitmen resmi Jepang pada prinsip non-nuklir dan menyatakan Tokyo tetap berdedikasi pada “dunia tanpa senjata nuklir.”
Ironi Sejarah: Dari Korban Nuklir Menjadi Aspirannya
Jepang adalah satu-satunya negara dalam sejarah yang mengalami serangan nuklir, setelah Amerika Serikat membom Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, yang menewaskan sekitar 210.000 orang.
Pasca-Perang Dunia II, Jepang bergabung dengan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons dan berjanji tidak memiliki, memproduksi, atau menempatkan senjata nuklir, dengan keamanan ditempatkan di bawah payung nuklir AS—kerangka yang oleh para pengkritik dinilai mengokohkan ketergantungan, menghapus akuntabilitas, dan menormalkan militerisasi. (FG)