Maduro di Pengadilan AS: Saya Diculik. Saya Presiden Negara Saya
Pemimpin Venezuela menyatakan tidak bersalah setelah diculik oleh pasukan AS, sementara para pengkritik memperingatkan preseden berbahaya berupa intervensi bergaya kolonial dan penyalahgunaan hukum.
Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada hari Senin menyatakan tidak bersalah di pengadilan federal New York atas sejumlah dakwaan Amerika Serikat terkait narco-terorisme dan dugaan perdagangan narkoba. Ia dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan mengecam proses hukum itu sebagai persidangan ilegal yang bermotif politik.
Muncul di hadapan pengadilan dengan pengamanan ketat, Maduro menegaskan bahwa ia tetap merupakan presiden konstitusional Venezuela, seraya menyatakan: “Saya tidak bersalah. Saya adalah orang yang bermartabat, dan saya tetap Presiden negara saya.”
Maduro dibawa secara paksa dari kediamannya di Caracas dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat pada hari Sabtu, sebuah tindakan yang oleh pemerintah Venezuela dan banyak pengamat internasional digambarkan sebagai penculikan dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Saat meninggalkan ruang sidang setelah terjadi pertukaran tegang dengan seorang hadirin, Maduro menyebut dirinya sebagai tawanan perang, menegaskan posisi Caracas bahwa proses tersebut tidak memiliki legitimasi hukum apa pun.
Tuduhan yang Berakar dari Klaim Lama AS
Jaksa AS mengajukan empat dakwaan pidana terhadap Maduro, termasuk narco-terorisme, konspirasi untuk mengimpor kokain ke Amerika Serikat, serta dakwaan terkait senjata. Para pejabat Venezuela menepis klaim-klaim tersebut sebagai rekayasa lama yang berulang kali digunakan Washington untuk membenarkan tekanan, sanksi, dan kini intervensi militer langsung.
Menurut laporan media AS, Maduro mengatakan kepada pengadilan bahwa ia belum pernah melihat surat dakwaan sebelum sidang dan tidak memahami hak-hak hukumnya saat hadir di pengadilan, sehingga memunculkan kekhawatiran serius terkait proses hukum yang adil dan akses terhadap penasihat hukum.
Sidang berikutnya dijadwalkan pada 17 Maret.
Cilia Flores Juga Menyatakan Tidak Bersalah, Angkat Isu Kesehatan
Istri Maduro, Cilia Flores, hadir bersamanya dan menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan yang diajukan otoritas AS. Ia secara resmi meminta kunjungan konsuler bagi dirinya dan suaminya.
Tim hukum Maduro menyampaikan kepada pengadilan bahwa presiden memiliki masalah kesehatan yang berkelanjutan dan memerlukan perawatan medis. Mereka juga memperingatkan bahwa Flores mungkin mengalami cedera serius, termasuk kemungkinan tulang rusuk retak atau memar parah, yang dideritanya saat penangkapan, sehingga membutuhkan evaluasi medis.
Baik Maduro maupun Flores belum mengajukan permohonan jaminan pada tahap ini, meskipun para pengacara mereka menyatakan permohonan tersebut dapat diajukan kemudian.
Persidangan di Tengah Retorika Terbuka Perubahan Rezim
Kasus ini berlangsung di tengah deklarasi terbuka perubahan rezim oleh Presiden AS Donald Trump, yang secara terbuka menyatakan bahwa Washington berniat “mengelola” Venezuela dan mengerahkan perusahaan minyak Amerika untuk mengeksploitasi sumber daya negara tersebut.
Trump secara gamblang membingkai operasi ini dalam istilah ekonomi, dengan membanggakan bahwa Amerika Serikat “berbisnis minyak” dan merayakan serangan militer tersebut karena “kecepatan dan kekerasannya,” semakin menguatkan tudingan bahwa intervensi ini bersifat kolonial, bukan yudisial.
Hukum Internasional dan Keterlibatan Eropa
Para pakar hukum dan analis berpendapat bahwa operasi AS tersebut melanggar prinsip-prinsip inti hukum internasional, termasuk larangan penggunaan kekuatan, kedaulatan negara, dan kekebalan kepala negara. Tidak ada otorisasi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan, dan pembenaran Washington atas dasar “pembelaan diri” terhadap dugaan perdagangan narkoba telah dikritik luas sebagai tidak dapat dipertahankan secara hukum.
Meski demikian, sejumlah pemimpin Eropa menghindari kecaman terhadap penculikan tersebut dan justru mengalihkan fokus pada masa depan politik Venezuela. Para pengkritik menilai respons ini secara efektif menormalkan invasi sebagai kenyataan yang tak terelakkan, dengan mengutamakan hasil geopolitik di atas prinsip hukum.
Preseden dengan Dampak Global
Para pengamat memperingatkan bahwa penuntutan terhadap seorang kepala negara yang sedang menjabat setelah penyitaan militer menetapkan preseden internasional yang berbahaya, menurunkan ambang batas bagi intervensi di masa depan dengan dalih hukum pidana.
Bagi Caracas dan sekutunya, kasus terhadap Maduro bukanlah soal keadilan, melainkan upaya mempersenjatai pengadilan untuk melegitimasi apa yang mereka sebut sebagai operasi militer kolonial terbuka pertama di abad ke-21.
Seiring berlanjutnya pertarungan hukum, pesan Maduro tetap tidak berubah: tuduhan ditolak, persidangan tidak sah, dan kedaulatan Venezuela, tegasnya, tidak dapat ditawar. (FG)