Mayoritas Kelompok Politik Lebanon Tolak Kesepakatan Washington dengan Israel
Hizbullah, Gerakan Amal, partai politik, dan organisasi keagamaan menolak kesepakatan pemerintah Lebanon dengan Israel yang mengancam kedaulatan negara dan membuka jalan bagi berlanjutnya pendudukan
Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM – Berbagai partai politik, kelompok Perlawanan, dan organisasi keagamaan di Lebanon menolak kesepakatan yang ditandatangani pemerintah Lebanon dengan rezim Israel di Washington. Penolakan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan yang tajam di dalam negeri terkait perjanjian tersebut.
Menurut Al-Akhbar, gelombang reaksi politik dan publik menunjukkan bahwa, bertolak belakang dengan klaim pemerintah Lebanon yang berhaluan pro-Barat, sebagian besar masyarakat Lebanon menolak kesepakatan itu atau menyampaikan kekhawatiran serius terhadap dampaknya.
Hizbullah: Mengaitkan Penarikan Israel dengan Pelucutan Senjata Perlawanan Melampaui Semua Garis Merah
Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, menyebut kesepakatan tersebut sebagai “sumber penghinaan dan kehinaan” serta menegaskan bahwa perjanjian itu “tidak memiliki legitimasi.”
Ia memperingatkan bahwa menjadikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon yang diduduki bergantung pada pelucutan senjata Perlawanan merupakan rencana yang sangat berbahaya dan telah melampaui seluruh garis merah.
Sheikh Qassem juga menyerukan agar kesepahaman yang telah dicapai antara Iran dan Amerika Serikat dipatuhi sepenuhnya. Menurutnya, Israel harus dipaksa menarik diri dari wilayah Lebanon sesuai dengan kesepahaman tersebut.
Partai-Partai Politik Peringatkan Ancaman terhadap Kedaulatan
Gerakan Amal menolak kesepakatan itu karena dinilai tidak adil. Menurut gerakan tersebut, isi perjanjian lebih mengutamakan kepentingan Israel daripada kepentingan nasional Lebanon serta menimbulkan ancaman terhadap politik dan kedaulatan negara.
Pemimpin Partai Sosialis Progresif, Walid Jumblatt, mengatakan bahwa secara bentuk kesepakatan tersebut tampak bersifat trilateral, namun pada hakikatnya bersifat sepihak. Ia menilai perjanjian gencatan senjata yang telah ada sebelumnya justru diabaikan.
Ketua Partai Demokrat Lebanon, Talal Arslan, menyebut isi kesepakatan tidak seimbang. Ia memperingatkan bahwa perjanjian itu melegitimasi pendudukan dengan mengorbankan darah rakyat Lebanon serta berpotensi memicu gejolak di dalam negeri.
Sementara itu, Gerakan Patriotik Bebas yang dipimpin Gebran Bassil mengkritik redaksi kesepakatan karena tidak memuat komitmen yang jelas mengenai penarikan pasukan Israel. Sebagai gantinya, digunakan istilah “penataan ulang penempatan pasukan” (redeployment), yang menurut partai tersebut membuka peluang bagi berlanjutnya pendudukan. Partai itu juga menyerukan agar persatuan nasional tetap dijaga dan konfrontasi internal dihindari.
Organisasi Keagamaan Desak Kesepakatan Dibatalkan
Al-Jamaa Al-Islamiya menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus menjamin kedaulatan penuh Lebanon. Organisasi tersebut juga memperingatkan agar penarikan Israel tidak dikaitkan dengan persyaratan keamanan yang membatasi hak Lebanon untuk mempertahankan diri.
Dewan Ulama Muslim menyerukan pembatalan kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa isinya sama saja dengan pengakuan terhadap Israel serta penerimaan terhadap campur tangan asing atas Lebanon.
Partai Nasionalis Sosial Suriah dan Partai Komunis Lebanon menggambarkan kesepakatan itu sebagai “kejahatan” dan “penyerahan diri kepada penjajah”. Keduanya membandingkannya dengan Perjanjian 17 Mei 1983 yang pada akhirnya berhasil digagalkan oleh rakyat Lebanon.
Sekutu Pemerintah Berikan Dukungan
Dukungan terhadap kesepakatan itu terutama datang dari partai-partai yang berada di kubu pemerintah.
Pemimpin Pasukan Lebanon, Samir Geagea, menyebut perjanjian tersebut sebagai langkah politik paling penting yang diambil Lebanon dalam lima puluh tahun terakhir untuk mengakhiri kebuntuan yang disebabkan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Ia mengajak masyarakat mendukung pemerintah.
Sementara itu, pemimpin Partai Kataeb, Sami Gemayel, menyebut kesepakatan tersebut sebagai sebuah pencapaian dan mengatakan Lebanon telah meraih kemenangan. Namun, ia menambahkan bahwa pelaksanaan perjanjian itu akan menjadi tantangan utama ke depan.
Sejumlah anggota parlemen yang dikenal dekat dengan kedutaan-kedutaan Barat, termasuk Fouad Makhzoumi, Marc Daou, dan Waddah Sadek, juga mendukung kesepakatan tersebut. Mereka menggambarkannya sebagai jalan menuju stabilitas, pelucutan senjata Hizbullah, dan perdamaian dengan Israel.