Media AS: Washington Harus Beri Konsesi kepada Iran
Analisis menyebut pemerintahan Trump tidak bisa memaksakan tuntutan maksimal kepada Teheran dan harus menunjukkan fleksibilitas demi tercapainya kesepakatan damai
Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Menurut The American Conservative, pemerintahan Donald Trump harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memaksakan tuntutan kepada Iran dan sebaliknya perlu menunjukkan fleksibilitas.
Dalam sebuah artikel oleh Andrew Day, disebutkan bahwa jika Washington benar-benar menginginkan perdamaian di kawasan West Asia—“dan itu adalah jika yang sangat besar”—maka mereka harus menghadapi kenyataan: Amerika Serikat tidak dapat memaksa Iran untuk menerima seluruh tuntutan kerasnya. Oleh karena itu, Gedung Putih pada akhirnya harus menawarkan konsesi yang bermakna.
Selama lebih dari satu tahun, pemerintahan Trump menunjukkan minimnya kemauan untuk berkompromi, yang menjadi salah satu faktor pecahnya perang AS–Israel melawan Iran pada akhir Februari. Bahkan saat ini, di tengah gencatan senjata dua minggu, pendekatan yang sama masih menghambat jalan menuju kesepakatan damai.
Sengketa Nuklir dan Tuntutan “Zero Enrichment”
Laporan tersebut mencatat bahwa JD Vance bersikeras bahwa Iran harus berkomitmen untuk tidak mengejar senjata nuklir dan meninggalkan jalur cepat untuk mendapatkannya. Namun, tuntutan ini pada praktiknya berarti larangan total terhadap pengayaan uranium.
Iran, di bawah Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), memiliki hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan damai, dan para ahli menyatakan bahwa Teheran tidak akan pernah melepaskan hak tersebut.
Joe Kent, yang mengundurkan diri sebagai bentuk penolakan terhadap perang, menegaskan bahwa negosiasi nuklir sebenarnya telah menunjukkan kemajuan signifikan hingga awal 2025—sebelum tekanan dari lobi Israel memunculkan tuntutan “zero enrichment.”
Selat Hormuz: Titik Sengketa Utama
Artikel tersebut menekankan bahwa isu Selat Hormuz sama kompleksnya. Setelah pecahnya perang, Iran menutup selat tersebut untuk meningkatkan posisi tawar, dan kini memberlakukan biaya transit bagi kapal-kapal yang melintas.
Pejabat Iran mengatakan kepada The New York Times bahwa Hormuz, pengayaan uranium, dan pelepasan aset yang dibekukan merupakan titik-titik utama perselisihan.
Analis seperti Eldar Mamedov menyoroti bahwa Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin tim negosiasi Iran, berkomitmen kuat terhadap kedaulatan nasional dan tidak bersedia memberikan konsesi hanya demi memenuhi tuntutan AS. Ia juga harus mengelola elemen garis keras di dalam Islamic Revolutionary Guard Corps.
Mamedov menilai bahwa jika Amerika Serikat menunjukkan fleksibilitas nyata terkait pengayaan dan Hormuz, peluang tercapainya kesepakatan damai akan meningkat secara signifikan.
Di Balik Perundingan Islamabad dan Strategi Hormuz Trump
Menurut laporan tersebut, Rosemary Klanik menyatakan bahwa biaya transit Iran dapat menjadi pengingat atas kegagalan kebijakan AS, namun juga bisa berfungsi sebagai bentuk “koeksistensi,” bahkan berkontribusi pada stabilitas. Pendapatan tersebut dapat mendorong Iran untuk menjaga keamanan lalu lintas maritim.
Jurnalis Robert Wright juga menggambarkan Iran sebagai “aktor rasional” yang tidak mungkin menaikkan biaya secara berlebihan, karena hal itu dapat mendorong negara lain mengembangkan jalur pipa alternatif. Saat ini, biaya transit diperkirakan sekitar $1 per barel, dibandingkan premi masa perang yang pernah mencapai $35.
Publikasi tersebut juga berargumen bahwa membiarkan Iran terus memungut biaya transit dapat menjadi bentuk kompensasi ekonomi tidak langsung.
Sementara Teheran menuntut reparasi perang dan pencabutan penuh sanksi—yang secara politik sulit bagi Trump—pendapatan ini dapat sebagian menutupi kerugian tanpa memerlukan pembayaran resmi dari AS.
Realitas Mengalahkan Konfrontasi
Laporan tersebut menyimpulkan bahwa meskipun Donald Trump saat ini menunjukkan sedikit kecenderungan untuk berkompromi dan bahkan mengumumkan blokade laut, kenyataannya kekuatan militer AS gagal sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz.
Melanjutkan perang, menurut analisis tersebut, justru akan lebih merugikan dibanding menerima tingkat tertentu kontrol Iran atas selat tersebut. Konsesi semacam ini dapat menjadi bagian dari kesepakatan yang dapat dijalankan—sekaligus menjadi bukti nyata kegagalan kebijakan konfrontatif yang sejak awal memicu krisis ini. (FG)