Pakar Militer: AS Tak Bisa Paksa Iran Tunduk dengan Intimidasi atau Bom
Analis menyatakan ukuran, kekuatan pertahanan, dan kedalaman strategis Iran membuat taktik tekanan AS berisiko menjadi bumerang.
Iran | FAKTAGLOBAL.COM – Para analis militer dan politik memperingatkan bahwa Washington tidak dapat memaksa Iran untuk tunduk melalui ancaman, pemboman, atau diplomasi koersif, dengan menegaskan bahwa kedalaman strategis dan keteguhan domestik Teheran secara mendasar membedakannya dari target-target lain dalam kampanye tekanan AS.
Alexander Mikhailov, kepala Bureau of Military-Political Analysis, mengatakan kepada Sputnik bahwa realitas geopolitik dan militer Iran membuat setiap upaya untuk menerapkan skenario “gaya Venezuela” menjadi tidak realistis.
“Harus dipahami bahwa Iran bukan Venezuela, Iran bukan Israel,” kata Mikhailov, mengomentari risiko yang dihadapi Teheran dalam perundingan dengan Washington, terutama mengingat Amerika Serikat dan Israel telah melakukan serangan di tengah proses negosiasi sebanyak dua kali dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Skala dan Industri Pertahanan Iran Mengubah Perhitungan
Mikhailov menekankan bahwa ukuran wilayah dan kapasitas industri Iran secara drastis mengubah keseimbangan strategis.
“Iran adalah negara besar — 80 kali lebih luas dari Israel, dengan industri pertahanan yang kuat. Dan jika elit politik Iran tidak menerima ‘posisi kompromistis’ yang kini mulai dipromosikan oleh pemerintahan Trump, kampanye ini bisa kembali kepada AS sebagai kekecewaan yang sangat serius terhadap kemampuannya sendiri,” tegasnya.
Menurut Mikhailov, tujuan Washington yang lebih luas melampaui tekanan militer langsung. Blokade terhadap Iran atau pemaksaan kontrol politik akan melayani tujuan geopolitik yang lebih besar.
Ia berpendapat bahwa Washington pada dasarnya berupaya menerapkan model “Venezuela 2.0” di Iran — sebuah strategi yang meremehkan ketahanan dan pengaruh regional Teheran.
Dari Hukum Internasional ke “Hukum Rimba”
Ilmuwan politik senior Rusia, Alexander Asafov, menyoroti persoalan yang lebih mendasar: erosi kredibilitas diplomatik dan norma hukum internasional.
“Ketika para perunding yang sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan sudah dekat tiba-tiba berbalik arah dan menyatakan bahwa pembicaraan tidak menarik sehingga serangan pun dilakukan, hal ini membawa kita kembali pada pemahaman bahwa bahkan kesepakatan konseptual bersyarat dari Barat kolektif mengenai kerangka tindakan politik atau diplomatik tertentu kini telah menjadi masa lalu. Begitu pula dengan hukum internasional,” kata Asafov.
Ia mencatat bahwa pembenaran resmi atas serangan telah berulang kali berubah — mulai dari kekecewaan atas kemajuan negosiasi, hingga kembali pada klaim bahwa Iran hampir mencapai kemampuan senjata nuklir, hingga dugaan bahwa pembicaraan hanyalah kedok untuk membeli waktu guna memperkuat militer.
Asafov mengaitkan inkonsistensi ini dengan apa yang ia gambarkan sebagai pengambilan keputusan sepihak dan sewenang-wenang di tingkat tertinggi kepemimpinan AS.
Ketidakpastian seperti itu, ia peringatkan, merusak kepercayaan dalam setiap negosiasi di masa depan.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana keputusan dapat dibuat, atau lebih tepatnya, jaminan apa yang dapat diberikan?” tanya Asafov. “Jika jaminan itu tidak berlaku bahkan selama proses pembicaraan — jika potensi penipuan sudah melekat di dalamnya — maka tentu saja kepercayaan terhadap seluruh proses akan semakin berkurang.”
Konsekuensi Strategis
Penilaian para ahli tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk menekan Iran secara militer atau politik dapat berbalik arah, melemahkan kredibilitas Washington sekaligus memperkuat tekad Teheran.
Alih-alih memaksa penyerahan, eskalasi justru dapat memperdalam ketidakpercayaan dan mempercepat pergeseran geopolitik di seluruh West Asia — khususnya dalam ranah energi dan keamanan.
Seiring ketegangan yang terus berlanjut, para analis memperingatkan bahwa tekanan tanpa jaminan yang kredibel berisiko mengubah diplomasi menjadi konfrontasi, dengan konsekuensi yang melampaui Iran itu sendiri. (FG)