Parlemen Irak Setujui Pemerintahan Ali Falih al-Zaidi, Beri Mosi Percaya ke 14 Menteri
Setelah pemungutan suara, Perdana Menteri Ali Falih al-Zaidi dan para menteri yang memperoleh kepercayaan parlemen mengucapkan sumpah konstitusional dan resmi mulai menjalankan tugas mereka.
Irak, FAKTAGLOBAL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Irak telah menyetujui pemerintahan Perdana Menteri Ali Falih al-Zaidi, memberikan mosi percaya kepada 14 menteri dan mengesahkan program kabinet baru yang berfokus pada reformasi ekonomi, keadilan sosial, dan penguatan otoritas negara.
Parlemen Mengesahkan Kabinet Baru dan Program Pemerintahan
Parlemen Irak pada Kamis memberikan persetujuan kepada pemerintahan Perdana Menteri Ali Falih al-Zaidi dan meratifikasi agenda kementeriannya, sehingga secara resmi membuka jalan bagi pemerintahan baru untuk mulai menjalankan tugas.
Setelah pemungutan suara, Perdana Menteri al-Zaidi dan para menteri yang memperoleh kepercayaan parlemen mengucapkan sumpah konstitusional dan secara resmi mulai menjalankan tugas mereka.
Parlemen memberikan mosi percaya kepada 14 menteri berikut:
Ali Bassem Mohammed Khudair — Menteri Perminyakan
Mohammed Nouri Ahmed — Menteri Perindustrian
Ali Saad Wahib — Menteri Ketenagalistrikan
Abdul Hussein Aziz — Menteri Kesehatan
Sarwa Abdul Wahid — Menteri Lingkungan Hidup
Abdul Rahim Jassim — Menteri Pertanian
Muthanna Ali Mahdi — Menteri Sumber Daya Air
Mustafa Nizar Juma — Menteri Perdagangan
Khalid Shwani — Menteri Kehakiman
Abdul Karim Abtan — Menteri Pendidikan
Wahab Salman Mohammed — Menteri Perhubungan
Falih al-Sari — Menteri Keuangan
Fuad Hussein — Menteri Luar Negeri
Mustafa Jabbar Sand — Menteri Komunikasi
Al-Zaidi Paparkan Agenda Reformasi, fokus pada Keamanan dan Pemberantasan Korupsi
Dalam pidatonya di parlemen, al-Zaidi mengatakan bahwa jalan menuju reformasi harus dimulai dari dalam, dengan menghadapi korupsi dan inefisiensi birokrasi, sambil menempatkan kepentingan rakyat Irak sebagai prioritas utama pemerintah.
Menurut pernyataan kantor media parlemen, al-Zaidi menyatakan keyakinannya terhadap ketangguhan rakyat Irak dan kemampuan mereka untuk mengubah krisis menjadi peluang bagi perubahan, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun institusi yang kuat berdasarkan tata kelola yang baik dan administrasi digital.
Perdana menteri memaparkan strategi tiga jalur:
Reformasi Ekonomi dan Pembangunan
Mendiversifikasi perekonomian Irak, mendorong investasi yang nyata, dan membangun sistem keuangan serta perbankan yang sehat.
Rekonstruksi Sosial
Mendorong keadilan sosial, mendukung kelompok masyarakat yang paling rentan, melindungi anak-anak, dan memberdayakan perempuan.
Reformasi Sektor Keamanan
Membatasi kepemilikan senjata hanya di tangan negara, meningkatkan kemampuan pasukan keamanan Irak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Al-Zaidi menyatakan bahwa warisan peradaban Irak yang kaya, keberagaman manusia, dan kedalaman budayanya—serta bimbingan otoritas keagamaan tertinggi negara—menempatkan Irak pada posisi yang tepat untuk memulihkan peran regional dan internasionalnya.
Ia juga menyerukan kepada seluruh misi diplomatik untuk kembali beroperasi di Baghdad dan menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Mohammed Shia’ al-Sudani atas pengabdiannya. (FG)