PBB Mini | Gaza Versi Trump: Kekuasaan Para Miliarder, Bukan Rakyat Palestina

Apa yang disebut sebagai Dewan Perdamaian menyingkap upaya AS–Israel untuk merekayasa ulang Gaza melalui kendali finansial elite, dengan menyingkirkan kedaulatan dan realitas politik

Amerika Serikat | FAKTAGLOBAL.COM — Penunjukan yang dilakukan Donald Trump terhadap badan-badan pembentuk apa yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian” kembali memperlihatkan pola lama. Di balik bahasa “perdamaian” dan “rekonstruksi”, Amerika Serikat bergerak untuk memberlakukan kendali langsung atas Jalur Gaza.

Di jantung proyek ini terdapat sekelompok kecil miliarder yang memiliki kedekatan erat dengan Gedung Putih. Mereka ditampilkan sebagai manajer, investor, dan pemecah masalah. Namun dalam praktiknya, mereka berfungsi sebagai proksi politik bagi kepentingan Amerika dan Israel.

Rencana ini mencerminkan pola pikir transaksional. Gaza diperlakukan sebagai proyek yang harus direkayasa, distabilkan, dan dimonetisasi. Realitas politik, tatanan sosial, serta persoalan nasional Palestina diperlakukan sebagai hambatan sekunder.

Meski sejak awal menuai skeptisisme, pemerintahan Trump tetap mendorong agenda ini. Penunjukan tersebut menandakan upaya untuk memaksakan model pemerintahan baru pada fase “tahap kedua” gencatan senjata.

Secara struktur, model ini menyerupai “Mini Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Namun secara substansi, ia lebih dekat pada skema perwalian korporasi yang dirancang di Washington.

Para pengkritik memperingatkan bahwa kerangka semacam ini bukan hanya terlepas dari realitas Gaza. Secara struktural, ia tidak mampu menghasilkan stabilitas, legitimasi, ataupun perdamaian.

Washington di Puncak, Gaza di Dasar

Rencana Trump dibangun di atas hierarki yang kaku. Otoritas mengalir dari Washington ke bawah, bukan tumbuh dari masyarakat Palestina.

Di puncak struktur ini terdapat “Dewan Perdamaian”, yang dipimpin langsung oleh Trump. Badan ini berfungsi sebagai otoritas politik tertinggi, dengan pemusatan keputusan akhir di Gedung Putih.

Di bawahnya terdapat “Dewan Eksekutif Pendiri” (Founding Executive Board). Badan ini menjadi mesin finansial dan diplomatik utama proyek tersebut. Dari tujuh anggota intinya, enam merupakan warga Amerika Serikat.

Lapisan ketiga adalah “Dewan Eksekutif Gaza” (Gaza Executive Board/GEB). Badan ini mencakup mitra internasional dan dipromosikan sebagai struktur yang inklusif. Namun pada kenyataannya, komposisinya justru menyingkap bias politik proyek ini.

Tokoh paling kontroversial di GEB adalah pengusaha Israel–Siprus, Yakir Gabay. Ia merupakan satu-satunya anggota Israel dalam dewan tersebut.

Gabay adalah salah satu taipan besar properti dan investasi di Eropa. Kekayaannya diperkirakan melebihi empat miliar dolar AS.

Lahir di Yerusalem yang diduduki, Gabay berusaha menampilkan diri sebagai investor internasional yang netral. Klaim ini runtuh ketika ditelaah lebih jauh.

Keluarganya berakar kuat dalam elite pemerintahan Israel. Ayahnya pernah menduduki jabatan tinggi di Kementerian Kehakiman dan layanan sipil. Ibunya bekerja di lembaga kejaksaan.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa hubungan Gabay dengan Washington telah terjalin sebelum era Trump dan semakin menguat setelah perang di Gaza. Pada November 2023, ia bergabung dengan para pengusaha Amerika dan Eropa untuk mempromosikan rencana rekonstruksi Gaza yang disyaratkan dengan “pengaturan keamanan yang ketat”.

Usulan tersebut diedarkan secara tertutup sebelum akhirnya sampai ke Gedung Putih. Kini, rencana itu telah diformalkan sebagai bagian dari agenda Gaza versi Trump.

Miliarder sebagai Penguasa, Palestina sebagai Administrator

Dewan Eksekutif Pendiri secara luas dipandang sebagai pusat kekuasaan sesungguhnya dari proyek ini. Di sinilah uang, diplomasi, dan pengaruh politik bertemu.

Trump mengisi badan ini dengan loyalis dan para finansier dari lingkaran dalamnya, mengubah masa depan Gaza menjadi proyek ruang rapat yang dikendalikan elite tak terpilih.

1. Jared Kushner
Jared Kushner menempati posisi sentral. Sebagai arsitek “Kesepakatan Abraham”, ia merepresentasikan doktrin normalisasi yang secara sistematis mengabaikan hak-hak Palestina.

Kushner ditugaskan untuk mengerahkan kekayaan negara-negara Teluk serta dukungan politik mereka. Misinya adalah membiayai apa yang disebut sebagai “transformasi ekonomi” Gaza, tanpa menyentuh isu pendudukan, pengepungan, maupun kedaulatan.

Bersama Steve Witkoff, Kushner duduk di dua dewan sekaligus: Dewan Eksekutif Pendiri dan Dewan Eksekutif Gaza. Peran ganda ini semakin memusatkan kekuasaan di tangan elite yang tidak dipilih.

2. Marc Rowan
Marc Rowan, CEO Apollo Global Management, berfungsi sebagai arsitek keuangan utama rencana ini.

Tugasnya adalah merancang instrumen investasi kompleks guna menyalurkan modal swasta global ke lingkungan Gaza yang berisiko tinggi.

Tujuan yang dinyatakan adalah peralihan “dari bantuan ke investasi”. Realitas yang tak diungkapkan adalah finansialisasi wilayah yang terkepung dan berada di bawah kendali eksternal.

3. Tony Blair
Kehadiran Tony Blair menambah lapisan kontroversi baru.

Rekam jejak politiknya—mulai dari invasi Irak hingga proyek-proyek intervensi di Asia Barat—lama dikaitkan dengan rekayasa rezim dan ekspansi imperial.

Kemungkinan perannya dalam tata kelola Gaza memicu kritik keras. Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese menolak gagasan tersebut secara tegas, menulis: “Tony Blair? Tidak. Jauhkan tangan dari Palestina.”

4. Robert Gabriel
Robert Gabriel, Wakil Kepala Staf Gedung Putih, bertindak sebagai penghubung operasional langsung ke Oval Office.

Perannya adalah memastikan bahwa keputusan dewan tetap selaras dengan agenda politik domestik Trump, sekaligus memperkuat kendali Gedung Putih atas proyek ini.

5. Aryeh Lightstone
Gedung Putih juga menunjuk Aryeh Lightstone sebagai penasihat senior.

Lightstone sebelumnya menjabat sebagai penasihat senior duta besar AS untuk Israel dan merupakan salah satu arsitek utama Kesepakatan Abraham, yang menyuntikkan logika normalisasi Israel langsung ke dalam perencanaan pemerintahan Gaza.

6. Josh Gruenbaum
Josh Gruenbaum juga ditunjuk sebagai penasihat senior.

Ia sebelumnya memegang jabatan tinggi di Administrasi Layanan Umum Federal (GSA), khususnya dalam bidang pengadaan, yang memposisikannya sebagai penegak teknokratis kebijakan melalui kontrak, logistik, dan kontrol administratif.

Baik Lightstone maupun Gruenbaum bertugas menerjemahkan prioritas politik menjadi operasi harian. Keduanya tidak mewakili masyarakat Palestina, legitimasi rakyat, maupun institusi Palestina yang dipilih.

Meski strukturnya tampak rumit, pertanyaan-pertanyaan mendasar tetap belum terjawab.

Pembagian kewenangan antara dewan-dewan yang didominasi Amerika dan komite teknokrat Palestina yang dipimpin Ali Shaath masih tidak jelas.

Komite tersebut diproyeksikan untuk mengelola urusan harian Gaza. Namun ia beroperasi di bawah pengawasan eksternal, tanpa kedaulatan politik maupun otoritas independen.

Para analis memperingatkan bahwa interaksi antara tiga lapisan ini—dewan pimpinan AS, badan eksekutif internasional, dan komite administratif Palestina—secara struktural sangat rapuh.

Yang dipertaruhkan bukan hanya rekonstruksi Gaza. Ini adalah soal siapa yang memerintah, siapa yang memutuskan, dan apakah rakyat Palestina diizinkan menjalankan agensi politik di tanah mereka sendiri. (FG)

Artikel ini disusun berdasarkan dan diadaptasi dari sebuah artikel yang diterbitkan oleh Al-Akhbar.