Pemerintahan Trump Gelar Pembahasan Internal Terkait Potensi Agresi ke Venezuela
Pertemuan keamanan tingkat tinggi ini bertepatan dengan pengerahan besar-besaran militer AS di Karibia, sementara negara-negara kawasan memperingatkan risiko destabilisasi.
Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM – Pejabat senior pemerintahan Trump telah mengadakan pembahasan internal mengenai kemungkinan agresi terhadap Venezuela, lapor Reuters pada Jumat, di tengah peningkatan pengerahan angkatan laut dan udara Amerika Serikat serta meningkatnya penolakan dari negara-negara kawasan.
Menurut empat pejabat AS dan satu sumber yang mengetahui masalah tersebut, Dewan Keamanan Dalam Negeri mengadakan tiga pertemuan minggu ini — termasuk satu sesi diperluas pada Kamis, yang dihadiri Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Penasihat Keamanan Dalam Negeri Stephen Miller, Menteri Perang Pete Hegseth, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine. Trump dilaporkan menerima paparan mengenai beberapa opsi militer.
Berbicara di atas pesawat Air Force One, presiden AS memberi sinyal bahwa keputusan dapat segera diambil, dengan mengatakan: “Saya tidak bisa memberi tahu apa itu, tetapi saya kira saya sudah memutuskan” mengenai Venezuela.
Namun Trump juga menyatakan, “Kami telah membuat banyak kemajuan dengan Venezuela dalam hal menghentikan masuknya narkoba,” sehingga arah keputusannya tetap tidak jelas.
Washington terus menuduh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro terlibat dalam kejahatan narkotika — tuduhan yang dibantah Caracas, sembari menekankan bahwa media Barat juga berulang kali membantah klaim tersebut.
Pengerahan Besar Militer AS Picu Kekhawatiran Ahli Hukum dan Internasional
Pembahasan ini berlangsung ketika AS menempatkan aset militer besar di Karibia selatan, termasuk gugus tempur USS Gerald R. Ford dengan lebih dari 75 pesawat, lebih dari 5.000 personel, jet F-35, kapal perang tambahan, serta sebuah kapal selam nuklir di dekat Venezuela.
Eskalasi tersebut menyusul dua bulan serangan mematikan AS terhadap kapal-kapal yang diduga terkait perdagangan narkoba, yang menewaskan sekitar 80 orang.
Para ahli hukum, anggota parlemen, dan sejumlah pemerintah — termasuk Prancis — mempertanyakan legalitas operasi tersebut, memperingatkan bahwa tindakan itu dapat tergolong eksekusi di luar proses hukum.
Investigasi visual Reuters juga menemukan bahwa militer AS tengah meningkatkan fasilitas pangkalan angkatan laut era Perang Dingin di Puerto Riko, menandakan persiapan untuk operasi berkelanjutan yang dapat mendukung tindakan di dalam wilayah Venezuela.
Venezuela Mobilisasi Pasukan di Tengah Meningkatnya Ketegangan Regional
Venezuela memobilisasi pasukan dan memindahkan senjata buatan Rusia, bersiap menghadapi perang asimetris jika AS melancarkan serangan. Presiden Maduro menuduh Washington berusaha melakukan perubahan rezim.
Pada Agustus, pemerintahan Trump menggandakan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi 50 juta dolar, semakin memperburuk ketegangan.
Dukungan publik di AS terhadap tindakan militer di Venezuela tetap rendah: 35% mendukung penggunaan kekuatan untuk menghentikan aliran narkoba, dan hanya 29% mendukung penargetan kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di laut.
Krisis ini juga memperburuk hubungan AS–Kolombia. Presiden Gustavo Petro mengecam serangan AS sebagai “pembunuhan”, sementara Trump menyebutnya “pemimpin narkoba ilegal” dan menjatuhkan sanksi terhadap Kolombia. Sebagai balasan, Kolombia menghentikan berbagi intelijen dengan Washington.
Para pemimpin kawasan — termasuk sekutu Eropa — memperingatkan bahwa pengerahan militer AS berisiko mendestabilisasi Amerika Latin utara pada saat wilayah tersebut menghadapi kerentanan politik dan ekonomi yang serius. (FG)
Sumber: Al-Ahed


