Pengakuan Israel terhadap Somaliland: Upaya Merebut Pengaruh di Tanduk Afrika

Pengakuan tersebut dengan cepat berkembang menjadi krisis geopolitik baru, memicu kecaman luas di tingkat regional dan internasional.

Somaliland, FAKTAGLOBAL.COM — Pengumuman Israel yang mengakui wilayah Somaliland sebagai “negara merdeka dan berdaulat” telah memicu gelombang luas kontroversi politik dan analisis strategis terkait tujuan, waktu, serta implikasi jangka panjang langkah tersebut terhadap keseimbangan kekuatan di Tanduk Afrika dan Laut Merah, pada momen regional dan internasional yang sangat sensitif.

Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat lalu (26 Desember 2025), yang mengaitkan keputusan tersebut dengan kerangka Abraham Accords.

Pemerintah Somalia dengan cepat menolak langkah itu, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia, serta pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pengakuan tersebut segera berkembang menjadi krisis geopolitik baru, yang memicu kecaman luas di tingkat regional dan internasional.

Akar Historis

Para analis berpendapat bahwa langkah Israel ini tidak terlepas dari konteks historis yang lebih luas. Ketertarikan Israel terhadap Tanduk Afrika berakar sejak dekade 1950-an dan 1960-an, dalam apa yang dikenal sebagai “Doktrin Periferi”, yang bertujuan mengepung dunia Arab dengan membangun aliansi dan pijakan strategis di pinggiran wilayahnya.

Penulis politik dan analis urusan Afrika, Abdul Qader Mohammed Ali, mencatat bahwa Israel menghidupkan kembali strategi ini dalam satu dekade terakhir—terutama setelah 2010—yang dipengaruhi oleh dampak Arab Spring, bangkitnya gerakan perlawanan di Gaza dan Lebanon selatan, serta meningkatnya peran Turki di kawasan.

Pertimbangan keamanan, menurut para pakar, berada di garis depan motivasi Israel. Lokasi strategis Somaliland yang menghadap Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab memberikan Tel Aviv posisi maju untuk memantau jalur pelayaran internasional dan melacak aktivitas Ansarallah di Yaman, sekaligus memperkuat kehadiran intelijen dan militernya di salah satu koridor maritim paling sensitif di dunia.

Akademisi dan analis urusan Israel, Muhannad Mustafa, dalam keterangannya kepada Al Jazeera, mengatakan bahwa pengakuan tersebut sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk membentuk ulang peta geopolitik Timur Tengah, dengan menerjemahkan keunggulan militer Israel baru-baru ini menjadi keuntungan politik dan strategis secara langsung.

Ia berpendapat bahwa langkah itu mencerminkan upaya untuk melampaui garis merah tradisional dan memaksakan realitas baru di kawasan.

Perhitungan Somaliland

Di sisi lain, para peneliti menilai Somaliland memiliki motif tersendiri di balik pendekatan ini. Wilayah tersebut terutama berupaya memutus isolasi internasionalnya dan memperoleh pengakuan politik yang dapat membuka jalan bagi hubungan yang lebih luas dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, serta mendapatkan jaminan keamanan, bantuan teknologi dan pertanian, serta dukungan dari lembaga keuangan internasional.

Peneliti Liqaa Makki menekankan bahwa ambisi-ambisi ini berbenturan dengan realitas hukum dan politik yang tegas: ketiadaan pengakuan internasional dan penolakan kategoris pemerintah Somalia terhadap segala bentuk keterlibatan eksternal langsung dengan wilayah tersebut.

Pemindahan Warga Palestina

Sebagian pakar tidak menutup kemungkinan bahwa pengakuan Israel juga terkait dengan isu-isu yang lebih sensitif, termasuk upaya mendorong rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Laporan media Barat sebelumnya telah mengungkap adanya kontak AS-Israel dengan negara-negara Afrika—termasuk Somalia dan Somaliland—untuk menjajaki skenario pemukiman kembali, proposal yang mendapat penolakan atau bantahan.

Keputusan Israel tersebut juga memicu meningkatnya kekhawatiran regional mengenai dampaknya terhadap keamanan di Laut Merah dan Tanduk Afrika. Para analis memperingatkan bahwa langkah itu dapat mendorong kekuatan regional berpengaruh—seperti Turki, Iran, Mesir, dan negara-negara Teluk—untuk meninjau ulang kebijakan mereka dan memperkuat koordinasi guna menghadapi ketidakseimbangan kekuatan baru.

Dimensi Kompleks

Analis politik Abdullah Raghi mengatakan bahwa langkah ini mengandung banyak dimensi, dengan yang paling utama bersifat strategis dan diarahkan melawan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya, serta dimensi lain yang bertujuan membatasi pengaruh Turki yang terus berkembang di Somalia, termasuk melalui investasi besar serta kerja sama militer dan intelijen yang maju.

Sementara itu, para peneliti memperingatkan bahwa Israel berupaya memasarkan keputusannya di tingkat internasional melalui retorika “kontra-terorisme”, “promosi demokrasi”, dan perluasan Abraham Accords ke luar Timur Tengah. Namun, ketiadaan dukungan internasional yang nyata sejauh ini menempatkan pengakuan tersebut sebagai langkah sepihak yang sangat memecah belah.

Di tingkat internasional, Washington belum memberikan dukungan eksplisit terhadap langkah itu. Departemen Luar Negeri AS menegaskan kembali komitmennya terhadap Somalia yang bersatu, meskipun mengakui adanya tekanan di dalam Kongres untuk mengakui Somaliland di masa depan.

Kecaman resmi juga dikeluarkan oleh Mesir, Arab Saudi, Turki, Qatar, Yordania, dan Djibouti, selain pernyataan bersama yang ditandatangani oleh dua puluh negara di Timur Tengah dan Afrika, yang menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Para pengamat menyimpulkan bahwa pengakuan Israel terhadap Somaliland merupakan ujian baru bagi kemampuan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, sekaligus mencerminkan tren Israel yang kian meningkat dalam menggunakan pengakuan politik sebagai alat untuk merekayasa ulang tatanan regional di tengah kekosongan internasional dan perhatian global yang terpecah oleh berbagai krisis yang saling tumpang tindih. (FG)