Penggerebekan ICE Dipersoalkan, Illinois dan Minnesota Gugat Pemerintahan Trump
Negara bagian yang dipimpin oleh Demokrat itu menyebut Washington melanggar Konstitusi, menyalahgunakan kekuasaan, dan menerapkan penegakan imigrasi koersif di bawah Trump
Amerika Serikat, FAKTAGLOBAL.COM — Illinois dan Minnesota telah meluncurkan gugatan hukum terkoordinasi terhadap pemerintahan Trump, menuding Washington mengerahkan aparat imigrasi dengan cara yang melanggar Konstitusi AS, menginjak hak-hak negara bagian, dan menjadikan warga sipil sasaran penggerebekan bermiliterisasi dengan dalih penegakan hukum imigrasi.
Gugatan yang diajukan pada hari Senin di pengadilan federal ini menargetkan apa yang digambarkan oleh pejabat negara bagian dan kota sebagai lonjakan agresif dan belum pernah terjadi sebelumnya dari agen imigrasi federal ke pusat-pusat kota besar, khususnya Chicago, Minneapolis, dan St. Paul—wilayah yang dipimpin oleh pemerintahan Demokrat dan dikenal kritis terhadap agenda imigrasi Trump.
Tantangan Hukum terhadap Pelampauan Kekuasaan Federal
Pejabat di kedua negara bagian berpendapat bahwa pemerintahan Trump telah menyalahgunakan kewenangan federal dengan mengerahkan agen imigrasi secara massal tanpa otorisasi kongres yang jelas, sehingga secara efektif melampaui batas-batas konstitusional kekuasaan federal.
Illinois, bersama kota Chicago, mengajukan permohonan perintah pengadilan untuk memblokir Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) dari melakukan penegakan imigrasi sipil di dalam negara bagian tersebut kecuali jika secara tegas diizinkan oleh Kongres.
Gugatan itu membingkai tindakan federal sebagai ilegal, koersif, dan dirancang untuk mengintimidasi pemerintah negara bagian dan kota agar meninggalkan kebijakan yang melindungi komunitas imigran.
Gugatan Minnesota, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS oleh negara bagian bersama kota Minneapolis dan St. Paul, menuntut penghentian segera terhadap apa yang mereka sebut sebagai “lonjakan belum pernah terjadi sebelumnya” dari agen federal yang beroperasi di luar mandat hukum mereka.
Minnesota: ‘Penggerebekan Bermiliterisasi’ dan Penangkapan Ilegal
Gugatan Minnesota menuduh bahwa penegakan imigrasi telah meningkat menjadi operasi paramiliter terbuka. Menurut dokumen gugatan tersebut, “ribuan agen D.H.S. bersenjata dan bertopeng telah menyerbu Twin Cities untuk melakukan penggerebekan bermiliterisasi serta melaksanakan penghentian dan penangkapan yang berbahaya, ilegal, dan inkonstitusional.”
Pejabat negara bagian dan kota menyatakan bahwa operasi-operasi ini jauh melampaui penegakan imigrasi normal dan merupakan strategi intimidasi yang disengaja, mengubah kawasan permukiman menjadi zona ketakutan sekaligus melemahkan tata kelola lokal.
Otoritas federal membela pengerahan tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menerapkan agenda imigrasi Trump, terutama di negara bagian yang pemerintah lokalnya menolak bekerja sama. Pejabat Minnesota menolak pembenaran ini dan menggambarkannya sebagai perebutan kekuasaan federal yang disamarkan sebagai penegakan hukum.
Illinois Menuduh Washington Melakukan Kampanye Intimidasi
Gugatan Illinois melukiskan gambaran tajam tentang pelanggaran federal, menuding pemerintahan Trump mengorkestrasi sebuah “pemboman terorganisir” terhadap negara bagian dan kota Chicago.
Menurut berkas gugatan, agen federal telah menggunakan taktik yang lebih lazim dalam operasi pengendalian massa dan pengawasan dibandingkan penegakan imigrasi sipil. Gugatan tersebut menyebut penggunaan gas air mata, patroli bergerak, pengumpulan data biometrik, dan pengawasan udara sebagai bagian dari apa yang digambarkan sebagai kampanye sistematis untuk menekan otoritas lokal.
Pengaduan itu juga mengingatkan sejumlah insiden sepanjang tahun lalu, termasuk operasi federal di pusat kota Chicago, penggerebekan sebuah kompleks apartemen yang melibatkan helikopter, serta dua insiden penembakan terpisah yang terkait dengan aktivitas penegakan imigrasi.
Penembakan Fatal di Minneapolis Picu Kemarahan Publik
Langkah hukum ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan menyusul penembakan fatal terhadap seorang perempuan warga Amerika, Renee Nicole Good, oleh seorang agen ICE di Minneapolis pada Rabu lalu.
Pembunuhan tersebut memicu protes luas dan meningkatkan sorotan terhadap taktik imigrasi federal. Sementara pejabat federal membela penembakan itu sebagai tindakan yang sah, para pemimpin lokal dengan keras menolak narasi tersebut, menyebutnya sebagai “omong kosong” dan “propaganda.”
FBI telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Sebuah lembaga negara bagian awalnya ikut serta dalam penyelidikan, namun kemudian menarik diri dengan alasan adanya intervensi politik dan keterbatasan akses terhadap bukti.
Washington Membela Penggerebekan, Menepis Gugatan
Pemerintahan Trump menepis gugatan-gugatan tersebut sebagai bermotif politik. Tricia McLaughlin, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, menyebut gugatan Illinois sebagai “tidak berdasar,” dan menegaskan bahwa penegakan hukum imigrasi merupakan “tanggung jawab federal yang jelas” berdasarkan Konstitusi.
Ia menuduh para pejabat Demokrat bersikap munafik, dengan menyatakan bahwa “kaum kiri tiba-tiba dapat menemukan kembali Amandemen ke-10 ketika mereka tidak ingin aparat penegak hukum federal menegakkan hukum federal.”
Otoritas federal juga membingkai pengerahan Patroli Perbatasan di Minnesota sebagai respons terhadap dugaan penipuan dalam program layanan sosial negara bagian. Dalam beberapa hari terakhir, agen federal telah berpatroli di jalan-jalan dan melakukan penangkapan di wilayah Minneapolis, yang kerap berujung bentrokan dengan para demonstran.
Pola Penegakan Federal yang Agresif
Gugatan di Illinois dan Minnesota merupakan bagian terbaru dari serangkaian pertempuran hukum yang dipicu oleh kebijakan imigrasi garis keras Trump. Tantangan sebelumnya menargetkan pengerahan Pasukan Garda Nasional oleh pemerintahan tersebut meskipun ditentang oleh pemimpin negara bagian, serta perluasan penggunaan kekerasan oleh agen imigrasi.
Dalam satu kasus sebelumnya, seorang hakim federal di Illinois sementara memblokir pengerahan pasukan federal—putusan yang kemudian dikuatkan oleh pengadilan banding. Pembatasan lain terhadap taktik penegakan imigrasi sempat diberlakukan oleh pengadilan tingkat bawah, namun kemudian dibatalkan melalui proses banding.
Operasi penegakan serupa juga dilaporkan terjadi di Los Angeles, New Orleans, dan Portland, yang semuanya merupakan wilayah dengan dominasi pemerintahan Demokrat. Para pengkritik menilai langkah-langkah ini mencerminkan strategi yang lebih luas dari pemerintahan Trump untuk mempersenjatai penegakan imigrasi guna menekan lawan politik, sekaligus memenuhi janji kampanye yang berfokus pada deportasi massal dan kontrol federal yang koersif. (FG)