Perdana Menteri Jepang Bubarkan Parlemen
Perdana menteri mengatakan bahwa majelis rendah dibubarkan untuk meminta persetujuan pemilih atas perluasan belanja publik dan perubahan kebijakan fiskal yang lebih luas.
Jepang | FAKTAGLOBAL.COM — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan pada Senin bahwa ia akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat dan menggelar pemilihan umum dadakan pada 8 Februari, dengan meminta para pemilih untuk menentukan apakah ia harus terus memimpin negara tersebut.
Langkah ini diambil kurang dari empat bulan setelah ia menjabat, di tengah kritik bahwa keputusan tersebut lebih mengutamakan keuntungan politik dibandingkan tata kelola pemerintahan.
Tokoh oposisi dan para pengkritik menilai pemilu musim dingin yang mendadak ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan tingkat dukungan publik yang masih tinggi dan mengonsolidasikan kekuasaan sebelum penolakan meningkat, sekaligus semakin menyelaraskan Jepang dengan kerangka politik dan keamanan yang dipimpin Amerika Serikat, yang kian ditentang di kawasan.
Pembubaran Majelis Rendah Menuai Kritik
Takaichi mengatakan bahwa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari, segera setelah majelis rendah dibubarkan pada hari pembukaan sidang parlemen reguler tahun ini.
Jadwal yang dipadatkan ini menuai kritik karena dinilai membatasi perdebatan publik dan mengganggu kerja parlemen, termasuk pembahasan anggaran negara dan undang-undang penting.
Masa kampanye selama 16 hari akan menjadi yang terpendek dalam sejarah Jepang pascaperang, meningkatkan kekhawatiran bahwa para pemilih tidak memiliki cukup waktu untuk menilai secara cermat berbagai platform kebijakan. Pemilu ini juga akan digelar pada musim dingin, memunculkan persoalan logistik di wilayah bersalju lebat dan memicu keluhan dari otoritas daerah.
Upaya Mencari Mandat di Tengah Keseimbangan Parlemen yang Rapuh
Takaichi mengatakan ia ingin meminta penilaian pemilih atas “pergeseran kebijakan besar,” termasuk agenda fiskalnya dan pengaturan koalisi antara Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya dengan Partai Inovasi Jepang. Ia mengakui bahwa kabinetnya belum memperoleh mandat elektoral langsung sejak ia menjabat pada 21 Oktober.
Blok penguasa saat ini hanya memiliki mayoritas sangat tipis di majelis rendah dan tetap menjadi minoritas di Dewan Penasihat, sehingga pemerintah bergantung pada kerja sama oposisi untuk meloloskan undang-undang dan anggaran.
Para pengkritik berpendapat bahwa pemilu dadakan ini bertujuan memperkuat kewenangan eksekutif, bukan untuk mengatasi kebuntuan legislatif.
Oposisi Mengecam Waktu Politik
Partai-partai oposisi mengecam pembubaran tersebut sebagai bermotif politik. Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) dan Komeito mengumumkan pembentukan Aliansi Reformasi Sentris, yang diperkirakan akan menjadi kekuatan oposisi terbesar dalam kontestasi ini.
Salah satu pemimpin aliansi, Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri, mempertanyakan waktu pemilu, dengan menyatakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan pengesahan anggaran fiskal 2026. Ia juga menyinggung gangguan akibat salju dan jadwal ujian masuk siswa, serta mempertanyakan mengapa pembubaran tidak ditunda hingga musim semi.
Penyelarasan dengan Blok Pimpinan AS
Langkah Takaichi ini diambil di tengah semakin dalamnya penyelarasan strategis Jepang dengan Amerika Serikat dan struktur keamanan yang terkait dengan NATO, sebuah arah yang menurut para pengkritik semakin menempatkan kepentingan domestik di bawah agenda geopolitik eksternal.
Para analis mencatat bahwa pemilu dadakan ini digelar sebelum kekuatan oposisi sempat sepenuhnya mengorganisir diri, sehingga memperkuat kekhawatiran bahwa stabilitas politik dibingkai untuk menjaga kesinambungan kebijakan yang didukung Washington, bukan untuk mendorong perdebatan demokratis yang substansial.
Pemungutan suara pada Februari ini akan menjadi pemilu majelis rendah pertama yang digelar pada bulan tersebut sejak 1990, menegaskan sifat luar biasa dari keputusan ini dan meningkatkan sorotan terhadap motif politik di baliknya. (FG)