Peringatan Serius Velayati untuk Bahrain: Ketahui Batas Anda, Jangan Paksa Iran Bertindak
Penasihat senior itu memperingatkan Bahrain agar tidak memprovokasi Iran, menyerukan diakhirinya tekanan terhadap warga Syiah Bahrain, serta melontarkan kritik tajam terhadap pengaruh AS di Kawasan
Iran, FAKTAGLOBAL.COM – Dalam wawancara yang diterbitkan Farhikhtegan pada 29 Juni 2026 dan kemudian dikutip Tasnim, Dr. Ali Akbar Velayati, penasihat senior urusan internasional Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei sekaligus Sekretaris Jenderal Majelis Kebangkitan Islam Sedunia, menyampaikan peringatan keras kepada Bahrain. Ia menilai penguasa Bahrain semakin memperdalam kerja sama dengan Amerika Serikat sembari terus menjalankan kebijakan yang memusuhi Iran.
Velayati juga menyerukan agar pemerintah Bahrain menghentikan tekanan terhadap warga Syiah dan para ulama terkemuka di negara itu. Menurutnya, Iran tetap berkomitmen membangun hubungan bertetangga yang baik apabila Bahrain mengubah pendekatannya.
“Ketahui Batas Anda”
Velayati mengatakan Bahrain telah memberikan berbagai keistimewaan kepada Amerika Serikat dengan harapan memperoleh perlindungan Washington, serta memberikan bantuan terbesar kepada Amerika selama konflik terbaru.
“Bahrain diperingatkan dengan serius agar mengetahui batas-batasnya dan tidak mempertaruhkan masa depannya sendiri dengan memaksa Iran mengambil keputusan yang lebih keras,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Republik Islam Iran selama ini secara konsisten menjalankan kebijakan bertetangga yang baik dan menahan diri terhadap Bahrain, selama para penguasanya “tidak melampaui batas.”
Hentikan Tekanan terhadap Warga Syiah Bahrain
Velayati menyerukan agar Bahrain menghentikan tekanan terhadap warga Syiah yang disebutnya sebagai penduduk asli pulau tersebut.
Ia juga menuntut agar pembatasan terhadap para ulama terkemuka, termasuk Sheikh Isa Qassim, dicabut serta warga Bahrain yang berada di luar negeri diizinkan kembali ke tanah air mereka.
Velayati mengatakan Iran akan terus mengupayakan persahabatan yang langgeng dan hubungan bertetangga yang baik dengan Bahrain apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan.
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diwariskan Imam Khomeini, Pemimpin Syahid Revolusi Islam, dan Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei didasarkan pada penghormatan timbal balik, perlindungan terhadap hak-hak rakyat Bahrain, serta penghentian tekanan terhadap para pendukung Republik Islam di Bahrain.
Kritik Tajam terhadap Washington
Velayati mengatakan Inggris pada masa lalu telah menipu sejumlah penguasa Teluk sehingga mereka yakin dapat berhadapan dengan Iran. Menurutnya, Amerika Serikat kini mengambil peran yang sama setelah kemunduran kekuasaan imperium Inggris.
Ia juga mengatakan pemerintah-pemerintah Arab telah menghabiskan miliaran dolar dari kekayaan dunia Islam untuk membeli perlindungan Amerika Serikat, namun pada akhirnya justru menjadi semakin rentan.
Berbicara mengenai Presiden Amerika Serikat saat ini, Velayati berkata:
“Ia adalah orang yang bodoh dan berbicara tanpa kendali. Ia tidak memiliki kesabaran maupun kebijaksanaan. Setiap pagi ia bangun dan mengucapkan sesuatu yang baru, yang tidak dapat diperkirakan oleh siapa pun yang berakal, baik orang Amerika maupun yang lainnya.”
Bahrain dan Kuwait Kembali Disinggung
Velayati mengingatkan bahwa pada masa Perang Iran-Irak, para pejabat Kuwait mendukung pemerintahan Saddam Hussein.
Namun, menurutnya, Iran tetap mengecam invasi Irak ke Kuwait hanya dalam waktu delapan belas jam setelah peristiwa itu terjadi serta membuka perbatasannya bagi para pengungsi Kuwait, sementara negara-negara lain, termasuk anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), baru mengecam invasi tersebut kemudian.
Velayati juga kembali menegaskan pandangan historis Iran mengenai Bahrain. Menurutnya, pulau itu merupakan bagian dari Iran hingga tahun 1971, dan Inggris memainkan peran utama dalam memisahkannya dari Iran.
Ia juga mengatakan Inggris mengubah komposisi demografi Bahrain dengan menempatkan para penguasa Arab non-Bahrain di pulau tersebut serta menggantikan sebagian besar penduduk asli Syiah. Ia menggambarkan proses itu sebagai “bentuk apartheid berbasis agama.” (FG)