Perundingan Lebanon-Israel di Pentagon Gagal Hasilkan Gencatan Senjata
Lebih dari 9 jam perundingan berakhir tanpa gencatan senjata setelah Israel menolak mundur dari wilayah Lebanon yang diduduki dan terus menuntut pembubaran Hizbullah di bawah sponsor Amerika Serikat.
Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Perundingan militer trilateral antara Lebanon, Amerika Serikat, dan rezim pendudukan Israel berakhir tanpa tercapainya kesepakatan gencatan senjata setelah lebih dari sembilan jam pembahasan di Departemen Perang Amerika Serikat, di tengah berlanjutnya agresi Israel terhadap Lebanon dan upaya berkelanjutan untuk menjadikan Hizbullah serta Perlawanan sebagai bahan perundingan.
Menurut sumber resmi Lebanon yang dikutip Al Mayadeen, delegasi militer Lebanon gagal memperoleh tuntutan utamanya, yaitu gencatan senjata yang nyata dan menyeluruh.
Sumber tersebut mengatakan bahwa delegasi Lebanon tetap berpegang pada tuntutan penghentian penuh permusuhan sepanjang perundingan, namun terus menghadapi penolakan berulang dari rezim pendudukan Israel.
Israel Menolak Mundur, Bersikeras Membubarkan Hizbullah
Sumber yang sama menegaskan bahwa delegasi Israel menolak mundur dari wilayah Lebanon yang diduduki dan terus bersikeras menuntut pembubaran Hizbullah sebagai bagian dari pengaturan apa pun di masa mendatang.
Sikap tersebut menutup kemungkinan tercapainya kesepakatan dan menunjukkan upaya berkelanjutan Israel untuk meraih secara politik apa yang gagal dipaksakannya melalui agresi militer.
Meskipun telah berbulan-bulan melancarkan serangan, pembunuhan, dan pemboman di berbagai wilayah Lebanon, rezim pendudukan tetap berfokus pada upaya melemahkan Perlawanan alih-alih mengakhiri konflik.
Pentagon Meluncurkan Jalur Keamanan Baru
Setelah perundingan tersebut, Pentagon mengumumkan apa yang disebutnya sebagai “jalur keamanan” baru yang bertujuan mendukung pembahasan yang sedang berlangsung antara Lebanon dan Israel.
Departemen Perang Amerika Serikat menyatakan bahwa pembahasan militer tersebut berlangsung secara “produktif” dan akan menjadi landasan bagi jalur politik yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri AS, yang dijadwalkan kembali berlangsung pekan depan.
Pentagon juga kembali menegaskan bahwa kemitraan strategisnya dengan Angkatan Darat Lebanon dan militer Israel tetap menjadi prioritas utama.
Selain itu, Washington kembali menyerukan agar Lebanon bebas dari apa yang disebutnya sebagai “kelompok bersenjata non-negara”, istilah yang secara luas dipahami sebagai sasaran terhadap Hizbullah dan Perlawanan.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat kekhawatiran yang telah lama ada bahwa Amerika Serikat terus menyelaraskan diri dengan tujuan-tujuan Israel sambil menampilkan dirinya sebagai mediator.
Agresi Israel Berlanjut Sementara Washington Berbicara tentang Perdamaian
Perundingan ini berlangsung ketika serangan-serangan Israel terhadap Lebanon terus berlanjut tanpa henti, meskipun gencatan senjata telah dicapai pada 17 April lalu.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan-serangan Israel sejak 2 Maret 2026 telah menewaskan lebih dari 3.355 orang dan melukai 10.095 lainnya.
Sementara Washington terus berbicara tentang “perdamaian” dan “stabilitas”, pasukan Israel tetap melanjutkan operasi militer dan pelanggaran berulang terhadap komitmen gencatan senjata.
Para pengamat semakin mempertanyakan peran Amerika Serikat, yang dipandang lebih dekat dan lebih mendukung Israel daripada bertindak sebagai pihak yang netral.
Sheikh Naim Qassem: Negosiasi Langsung Hanya Menguntungkan Israel
Sebelum pertemuan di Pentagon berlangsung, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem secara tegas menyerukan agar negosiasi langsung dengan rezim pendudukan ditinggalkan dan digantikan dengan negosiasi tidak langsung.
“Kami menyerukan opsi negosiasi tidak langsung, di mana kartu-kartu kekuatan tetap berada di tangan perunding Lebanon, dan meninggalkan negosiasi langsung yang hanya merupakan keuntungan murni bagi Israel serta konsesi cuma-cuma dari otoritas Lebanon,” kata Sheikh Qassem.
Ia memperingatkan bahwa negosiasi langsung berisiko memberikan keuntungan politik kepada Israel sekaligus menempatkan Lebanon di bawah tekanan tambahan.
Senjata Perlawanan Tidak Dapat Dinegosiasikan
Sheikh Qassem juga menegaskan bahwa persoalan senjata dan Perlawanan merupakan urusan internal Lebanon dan tidak dapat dijadikan bahan perundingan dengan musuh.
“Tidak ada pihak eksternal yang memiliki kewenangan atas senjata Lebanon, Perlawanan, ataupun urusan dalam negerinya. Ini adalah persoalan murni domestik dan bukan bagian dari negosiasi apa pun dengan musuh,” tegasnya.
Ketika perundingan berakhir tanpa hasil, Hizbullah kembali menegaskan pendiriannya bahwa perlawanan terhadap pendudukan merupakan hak yang sah, dan bahwa kedaulatan Lebanon tidak dapat dilindungi melalui konsesi yang dituntut Israel maupun yang dipaksakan di bawah sponsor Amerika Serikat. (FG)