Qalibaf: Berakhirnya Resolusi 2231 Kemenangan Diplomatik Iran dan Poros Perlawanan
Qalibaf memuji berakhirnya pembatasan yang diberlakukan Barat melalui Resolusi DK PBB 2231 sebagai kemenangan diplomatik besar yang lahir dari keteguhan perlawanan Iran dan aliansi strategis global
Iran, FAKTAGLOBAL.COM — Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf memuji apa yang ia sebut sebagai salah satu kemenangan diplomatik dan hukum paling penting bagi Republik Islam Iran, setelah berakhirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan semua pembatasan yang terkait dengannya.
Dalam sesi parlemen pada hari Minggu, Qalibaf mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari keteguhan rakyat Iran dalam menghadapi tekanan dan sanksi Barat selama bertahun-tahun, serta kemajuan yang terus dicapai meskipun berada di bawah tekanan tersebut.
Ia menambahkan bahwa dukungan dari Rusia, China, dan lebih dari 120 negara anggota Gerakan Non-Blok menegaskan posisi sah Iran dan menolak upaya Barat untuk menyalahgunakan mekanisme “snapback” PBB.
Persatuan Strategis dengan Rusia dan China
Qalibaf menyinggung surat bersama para menteri luar negeri Iran, Rusia, dan China yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan, yang ia gambarkan sebagai simbol persatuan strategis di antara ketiga kekuatan tersebut.
Dalam surat itu, ketiga pemerintah secara tegas menyatakan bahwa upaya trio Eropa — Inggris, Prancis, dan Jerman — untuk mengaktifkan mekanisme snapback “tidak memiliki keabsahan hukum.”
Qalibaf mengatakan bahwa persatuan ini menunjukkan munculnya keseimbangan internasional baru yang dibangun di atas kerja sama antara negara-negara merdeka yang menolak pemaksaan Barat.
Resolusi 2231 Telah Berakhir
Qalibaf menjelaskan bahwa berdasarkan Paragraf 8 dari Resolusi 2231, semua pembatasan dan kewajiban yang dikenakan kepada Iran di bawah resolusi tersebut kini telah berakhir.
Ia menegaskan bahwa resolusi-resolusi sebelumnya telah dibatalkan, dan dengan pengakuan resmi atas hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium, kasus nuklir Iran telah dihapus dari agenda Dewan Keamanan PBB.
Ketua parlemen itu juga menunjuk pada surat bersama para perwakilan tetap Iran, Rusia, dan China kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina.
Ketiga negara tersebut menegaskan bahwa setiap upaya untuk mengaktifkan kembali mekanisme snapback adalah ilegal, dan bahwa dengan berakhirnya Resolusi 2231, mandat Direktur Jenderal IAEA untuk memverifikasi dan memantau aktivitas nuklir Iran di bawah JCPOA telah berakhir.
Qalibaf menekankan bahwa lembaga tersebut harus bertindak sesuai dengan resolusi Dewan Gubernur bulan Desember 2015 dan menghindari mengikuti interpretasi sepihak dari pihak Barat.
Titik Balik Hukum dan Diplomatik
Menurut Qalibaf, dua surat bersama tersebut — satu kepada PBB dan satu kepada IAEA — mewakili kemenangan hukum bagi Iran serta bukti nyata dari perubahan dinamika kekuasaan global.
Ia mengatakan bahwa komunitas internasional kini terpecah dalam hal implementasi resolusi-resolusi PBB, yang menunjukkan bahwa hegemoni Barat sedang mengalami kemunduran dan tatanan dunia yang lebih adil tengah muncul.
Tatanan Internasional Baru Berbasis Perlawanan
Menutup pidatonya, Qalibaf menyatakan bahwa berakhirnya Resolusi DK PBB 2231 menandai dimulainya era baru dalam hubungan internasional — era yang ditandai oleh keteguhan negara-negara merdeka dan solidaritas di antara negara-negara seperti Iran, Rusia, China, serta anggota Gerakan Non-Blok.
Ia menegaskan bahwa negara-negara ini telah secara sah menghalangi penyalahgunaan lembaga-lembaga internasional oleh Amerika Serikat dan segelintir kekuatan Eropa yang selama ini berusaha memaksakan kehendak mereka melalui ancaman dan diplomasi koersif.
Qalibaf menegaskan bahwa perkembangan ini membuktikan efektivitas diplomasi perlawanan Iran, yang berakar pada keteguhan, legalitas, dan kemitraan strategis. Ia menambahkan bahwa dunia multipolar baru tidak lagi menerima dominasi dari satu kekuatan tunggal mana pun. (FG)