Rusia: Resolusi DK PBB 2231 Berakhir, Tak Ada Dasar Hukum untuk Sanksi atas Iran

Moskow mengecam klaim “snapback” AS–Eropa sebagai ilegal dan memperingatkan PBB agar tidak memanipulasi mandat Dewan Keamanan terkait Iran.

Rusia, FAKTAGLOBAL.COM – Dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Keamanan PBB, Rusia mengeluarkan pernyataan tegas bahwa dengan berakhirnya Resolusi DK PBB 2231 pada 18 Oktober, seluruh ketentuan yang terkait dengan program nuklir Iran — termasuk pembatasan dan mekanisme pengawasan — kini secara resmi dan permanen telah dicabut sepenuhnya.

Rusia menegaskan bahwa Dewan Keamanan harus segera menutup berkas nuklir Iran dan menghapus klausul “non-proliferasi” terkait Iran dari agenda DK PBB, menandai pergeseran diplomatik bersejarah yang selama ini ditentang oleh kekuatan Barat.

Upaya ‘Snapback’ Barat Dinyatakan Ilegal dan Tak Sah

Dalam kecaman langsung terhadap Inggris, Prancis, dan Jerman, Moskow menolak upaya mereka mengaktifkan kembali sanksi melalui mekanisme “snapback”, menyebutnya sebagai “ilegal, tidak sah, dan tanpa kewenangan.”

“Mereka yang secara sistematis melanggar perjanjian tidak dapat menggunakan mekanisme yang berasal dari perjanjian itu sendiri,” tegas Rusia, sambil menunjukkan bahwa Amerika Serikat — yang telah keluar dari JCPOA — tidak memiliki landasan hukum untuk menuntut penerapan sanksi.

Rusia menekankan bahwa tidak ada negara anggota PBB yang wajib menerapkan sanksi sepihak yang diciptakan Washington dan Brussels di luar otoritas Dewan Keamanan.

Peringatan kepada PBB: Hapus Klaim Palsu dari Arsip Resmi

Moskow meminta Sekretariat PBB untuk menghapus informasi menyesatkan terkait “kebangkitan kembali sanksi” dari situs resmi PBB, memperingatkan bahwa mempertahankan informasi palsu tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Pasal 100 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal dan stafnya.

Rusia menegaskan bahwa tujuan awal sanksi terhadap Iran — termasuk kekhawatiran IAEA yang telah diselesaikan pada 2015 — telah lama terpenuhi, sehingga setiap klaim untuk menghidupkan kembali sanksi adalah bangkrut secara politik maupun hukum.

Kerja Sama Strategis Baru Iran–Rusia Tanpa Campur Tangan Barat

Rusia menegaskan bahwa kerja sama masa depan dengan Iran akan berjalan berdasarkan hukum nasional dan perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif yang ditandatangani pada Januari 2025 dan diberlakukan pada 2 Oktober.

Perjanjian ini menjadi landasan kuat bagi kerja sama jangka panjang di bidang militer, ekonomi, dan nuklir, terlepas dari institusi Barat.

Dalam penutup pernyataannya, Moskow mengecam “keangkuhan” negara-negara Barat:

“Negara-negara ini dengan tanpa malu menyalahgunakan otoritas Dewan Keamanan untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang mereka.”

Rusia menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian politik dan diplomatik atas isu nuklir Iran dan menyeru semua pihak untuk mencegah eskalasi tak terkendali yang dapat mengancam keamanan regional dan global.

Dengan diakuinya 18 Oktober sebagai akhir resmi Resolusi 2231, agenda Barat untuk mengisolasi Iran runtuh. Berkas Iran di PBB ditutup — bukan melalui kompromi, tetapi melalui keteguhan perlawanan dan kegagalan kekuatan koersif.

Iran tetap berdaulat. Rusia tetap teguh. Era dominasi sepihak memasuki senjanya. (FG)