Sekjen Hizbullah: Perundingan dengan Israel Tak Berarti — Otoritas Harus Kembali ke Rakyat atau Kehilangan Legitimasi
Pemimpin perlawanan mengkritik arah politik Lebanon, menuntut penghentian perundingan langsung, dan menegaskan perlawanan sebagai satu-satunya pertahanan sah.
Lebanon, FAKTAGLOBAL.COM — Sheikh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hezbollah, menyampaikan pernyataan yang kuat dan luas cakupannya dengan menolak perundingan langsung dengan Israel, serta memperingatkan bahwa otoritas politik Lebanon sedang membahayakan kedaulatan negara melalui konsesi, salah perhitungan, dan keterputusan dari rakyatnya sendiri.
Dalam pidato yang tegas, Pimpinan Hizbullah menegaskan bahwa perlawanan tidak mengakui legitimasi maupun hasil dari perundingan langsung dalam kondisi saat ini.
“Perundingan langsung ini dan hasilnya seakan-akan tidak ada bagi kami. Itu tidak ada kaitannya dengan kami—baik dekat maupun jauh.”
Otoritas Harus Kembali kepada Rakyat atau Kehilangan Fondasinya
Sheikh Naim Qassem menggambarkan situasi ini sebagai krisis legitimasi, dengan menegaskan bahwa tidak ada otoritas yang dapat bertahan jika melepaskan hak-hak nasional dan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri yang berjuang.
“Otoritas ini tidak dapat terus berlanjut sementara mereka melepaskan hak-hak Lebanon, menyerahkan tanah, dan berdiri melawan rakyatnya sendiri.”
Menyerukan perubahan arah yang tegas, Pimpinan Hizbullah mendesak pemerintah untuk kembali pada konsensus nasional:
“Mereka harus kembali kepada rakyatnya dan menghimpun mereka di sekitarnya—agar menjadi otoritas seluruh rakyat, bukan otoritas sebagian.”
Ia menegaskan bahwa stabilitas Lebanon bergantung pada persatuan internal yang dibangun di atas kerangka kesepakatan nasional—bukan kebijakan yang dibentuk oleh tekanan atau agenda luar.
Hentikan Perundingan Langsung, Batalkan Keputusan 2 Maret
Sheikh Qassem menuntut penghentian segera perundingan langsung dengan Israel, yang ia sebut sebagai penyimpangan berbahaya yang merusak kepentingan nasional.
“Otoritas harus menghentikan perundingan langsung dengan musuh Israel, beralih ke jalur tidak langsung, dan mencabut keputusannya pada 2 Maret yang mengkriminalisasi perlawanan dan lebih dari setengah rakyat Lebanon.”
Ia menekankan bahwa langkah ini penting untuk memulihkan dialog internal dan menempatkan kepentingan nasional Lebanon di atas segalanya tanpa tunduk pada tekanan Israel maupun pihak luar.
Lima Syarat yang Tidak Bisa Ditawar untuk Setiap Solusi
Menguraikan jalan ke depan, Pimpinan Hizbullah menetapkan lima syarat utama yang harus dipenuhi sebelum adanya penyelesaian politik:
Penghentian penuh agresi Israel di darat, laut, dan udara
Penarikan penuh dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki
Pembebasan para tahanan
Kembalinya warga yang mengungsi ke rumah mereka
Rekonstruksi menyeluruh
Ia mendefinisikan konflik secara tegas:
“Masalahnya adalah agresi. Perlawanan adalah reaksi terhadap agresi—bukan penyebabnya.”
Ia menegaskan kembali bahwa senjata perlawanan bersifat defensif dan menjadi kebutuhan dalam menghadapi pendudukan serta ambisi ekspansionis Israel.
“Kami Tidak Akan Melepaskan Senjata Kami”
Dalam salah satu bagian paling tegas, Sheikh Naim Qassem secara jelas menolak setiap seruan untuk pelucutan senjata.
“Kami tidak akan melepaskan senjata kami atau pertahanan kami. Medan telah membuktikan kesiapan perlawanan untuk pengorbanan besar.”
Ia menggambarkan perjuangan ini sebagai pilihan yang menentukan bagi rakyat Lebanon:
“Ini adalah pilihan antara pembebasan dan kehormatan—atau penjajahan dan kehinaan. Dan kehinaan bukanlah pilihan.”
Perlawanan Berlanjut, Musuh Mencapai Jalan Buntu
Meninjau jalannya konfrontasi, Pimpinan Hizbullah menyatakan bahwa upaya Israel—yang didukung Amerika Serikat—gagal menghancurkan perlawanan meskipun eskalasi militer berlangsung sejak September 2024.
“Musuh telah mencapai jalan buntu. Perlawanan ini terus berlanjut, kuat, dan tidak dapat dikalahkan.”
Ia menyoroti ketangguhan para pejuang, efektivitas strategi tempur, serta dukungan luas masyarakat meski menghadapi pengungsian dan pengorbanan besar.
Kesalahan Strategis: Konsesi di Saat Kekuatan
Sheikh Qassem menyoroti kontradiksi mendasar: adanya konsesi politik justru saat perlawanan menunjukkan kekuatan di lapangan.
“Dalam suasana pengorbanan, kehormatan, dan kegagalan musuh ini, otoritas justru tergesa-gesa melakukan konsesi yang memalukan dan tidak perlu—yang satu-satunya alasannya adalah tunduk tanpa imbalan.”
Ia mempertanyakan keputusan yang diambil di Washington, termasuk kesepakatan yang memberi ruang bagi Israel untuk melanjutkan agresinya.
“Apakah otoritas telah memutuskan untuk bertindak berdampingan dengan musuh Israel melawan rakyatnya sendiri?”
Peran Iran dan Realitas Gencatan Senjata
Pimpinan Hizbullah menegaskan peran menentukan Iran dalam tercapainya gencatan senjata melalui diplomasi kawasan.
“Gencatan senjata tidak akan tercapai tanpa Republik Islam Iran, setelah keteguhan luar biasa perlawanan dan rakyatnya.”
Ia menekankan bahwa tidak ada pihak luar yang berhak menentukan syarat bagi Lebanon:
“Tidak ada seorang pun yang akan bernegosiasi atas nama syarat-syarat Lebanon kecuali Lebanon sendiri.”
Perlawanan Akan Berlanjut — Era Sebelum 2 Maret Telah Berakhir
Menegaskan kembali arah perlawanan, Sheikh Naim Qassem menyatakan bahwa tidak akan ada kembali ke situasi sebelum 2 Maret, serta kesiapan untuk terus menghadapi agresi.
“Kami akan merespons agresi Israel dan menghadapinya. Kami tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya.”
Ia menambahkan:
“Seberapa pun musuh mengancam, kami tidak akan mundur, tidak akan tunduk, dan tidak akan kalah.”
Komitmen Bersejarah: Pembebasan Tanpa Kompromi
Dalam penutupnya, Pimpinan Hizbullah menegaskan persatuan dengan kekuatan nasional, termasuk Gerakan Amal dan berbagai elemen politik lainnya, seraya menghormati pengorbanan para syuhada dan keteguhan rakyat Lebanon.
“Catat dalam sejarah: musuh Israel tidak akan tetap berada sejengkal pun di tanah kami yang diduduki. Rakyat kami akan kembali ke seluruh wilayahnya.”
Ia menutup dengan pesan tekad dan pembangunan kembali:
“Sebagaimana kita melawan bersama, kita akan membangunnya kembali bersama.”
Pernyataan ini memperjelas garis tegas dalam politik Lebanon dimana perlawanan terus menjadi menjadi penjaga kedaulatan, sementara arah politik tertentu justru mengancamnya.(FG)